Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Bahas Draft Peraturan IAD

SAMARINDA – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara pembahasan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan Integrated Area Development (IAD) pada Areal Persetujuan Perhutanan Sosial. Dalam upaya memperkuat tata kelola hutan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Rabu (4/9/2024).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Staf Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Drh. Arif Murdiyanto saat membuka acara mengatakan, agenda ini menjadi momentum penting dalam penyusunan regulasi yang diharapkan mampu mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang lebih baik dan terarah.

Selain membahas draft peraturan, acara ini juga meluncurkan Buku Panduan Penyusunan Dokumen IAD. Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi para pengelola perhutanan sosial dan pihak terkait, guna memastikan keseragaman dan arah yang jelas dalam penyusunan dokumen IAD. Peluncuran buku panduan ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk mendukung pemahaman yang mendalam terkait proses pengembangan IAD.

Pembahasan draft peraturan gubernur mengenai IAD telah melalui beberapa tahapan penting, melibatkan berbagai pihak seperti YKAN, GIZ Propeat, GGGI, KBCF, USAID Segar, Yayasan Bumi, Universitas Mulawarman, dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengembangkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Penandatanganan komitmen penyusunan dokumen IAD di tingkat kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting dari acara ini, menandakan dukungan kuat dari pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam implementasi IAD. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara provinsi, kabupaten, kota, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam penyusunan dan pelaksanaan IAD berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Kehutanan, Joko Istanto menekankan, tujuan utama dari IAD berbasis perhutanan sosial adalah untuk mendorong pengembangan industri berbasis masyarakat, meningkatkan skala ekonomi desa di sekitar hutan, serta mempercepat akses legal dan penguatan kelembagaan kelompok. Inisiatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan di wilayah perdesaan. (yud)

Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Tegaskan Komitmen Implementasi IAD

SAMARINDA – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menandatangani penandatanganan komitmen oleh perwakilan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota, serta mitra pembangunan, yang menunjukkan dukungan kuat terhadap penyusunan dan pelaksanaan dokumen Integrated Area Development (IAD) di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (4/9/2024).

Komitmen yang ditandatangani dalam acara ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara provinsi, kabupaten, kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penyusunan dan pelaksanaan IAD berjalan secara efektif dan terarah, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Kehutanan Joko Istanto menekankan, IAD berbasis perhutanan sosial dirancang untuk mendorong pengembangan industri berbasis masyarakat. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan skala ekonomi desa di sekitar hutan, mempercepat akses legal bagi masyarakat, serta memperkuat kelembagaan kelompok.

Dikatakan Joko, IAD berperan penting dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan di wilayah perdesaan.

Acara ini menandai komitmen kuat Dinas Kehutanan Kalimantan Timur untuk terus mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berpihak pada masyarakat, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait. (yud)

Kaltim Bentuk Kader Siaga Rabies untuk Cegah Penyebaran Penyakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyusun program baru yang dikenal sebagai Kader Siaga Rabies (Kasira) sebagai langkah proaktif dalam memerangi rabies pada hewan di wilayahnya. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kesiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman rabies, dengan fokus awal pada kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Pada rabu (4/9/2024).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Fahmi Himawan, menjelaskan program Kasira sangat penting mengingat kasus gigitan hewan yang terindikasi rabies yang terjadi di Samarinda dan Balikpapan sepanjang tahun 2023.

“Kami telah melakukan pembinaan dan penguatan di kedua kota ini, dengan harapan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko rabies,” ujarnya.

Kasira berfokus pada penguatan kesadaran dan penanganan rabies di masyarakat, terutama karena hewan seperti kucing dan anjing sering kali menjadi vektor penyakit ini.

“Di Samarinda, kami mencatat adanya kasus rabies pada kucing meskipun tidak banyak. Ini menegaskan perlunya perhatian serius,” pungkasnya.

Meskipun hingga saat ini tidak ada kasus rabies yang menular ke manusia di Kaltim, pemerintah tetap menganggap penting untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Selain kasus di Samarinda, kami juga menemukan kasus rabies pada anjing di Kutai Barat tahun ini. Program Kasira melibatkan berbagai pihak untuk memberikan edukasi dan penanganan gigitan rabies,” tambahnya.

Fahmi menekankan bahwa penting bagi Kaltim, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk bebas dari rabies. “IKN harus terbebas dari rabies, sebagaimana kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, untuk memastikan kesehatan masyarakat dan wisatawan tetap terjaga.”

Program Kasira telah diterapkan sebelumnya di Pulau Derawan, lokasi wisata yang sering dikunjungi. Pemerintah menargetkan Kaltim bebas dari rabies pada tahun 2025.

Klinik Hewan di gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim di Samarinda juga menawarkan vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan. Dengan adanya program Kasira dan vaksinasi gratis, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap dapat meminimalisir kasus rabies. (yud)

Dinas Peternakan Kaltim Dorong Sertifikasi Hewan

SAMARINDA – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya memperkuat pengawasan dan jaminan kualitas produk hewani di wilayahnya. Melalui program peningkatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan registrasi produk hewan, Disnak Kaltim berkomitmen memastikan keamanan pangan tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga sebagai persiapan menyambut Ibu Kota Nusantara.

Fahmi Himawan, Kepala Disnak Kaltim, menegaskan sertifikasi ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk menjamin produk hewani seperti daging, susu, dan telur memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat.

“Langkah ini penting agar produk kita aman, sehat, utuh, dan halal, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Samarinda, Selasa(3/9/2024).

Fahmi menjelaskan, sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan menjadi fokus utama Disnak Kaltim. Dengan demikian, unit usaha yang bergerak di sektor peternakan diharapkan dapat meningkatkan higienitas dan sanitasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada keamanan produk yang dihasilkan.

“Dengan adanya sertifikasi NKV dan registrasi produk hewan, pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan dan penelusuran jika terjadi masalah, seperti kasus keracunan. Ini memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen, dan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal,” papar Fahmi.

Disnak Kaltim juga terus berperan aktif dalam mendampingi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi produk halal dan izin edar. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha lokal tidak hanya bertahan tetapi juga berdaya saing tinggi di pasar yang semakin kompetitif,” tandas Fahmi, menutup keterangannya. (yud)

Dinas Kesehatan Kaltim Sebar Program Vaksinasi DBD

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)melakukan , vaksinasi Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Samarinda Utara, Senin (2/9/2024).Program vaksinasi ini menyasar siswa kelas 3 dan 4 SD di SDN 011, Jalan Kebon Agung Lempake, dengan target 2.750 dosis vaksin.

Program ini merupakan bagian dari strategi menanggulangi tingginya kasus DBD, terutama di Samarinda Utara yang menjadi salah satu wilayah dengan insiden DBD tertinggi di kota ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr Jaya Mualimin menyampaikan, vaksinasi DBD ini merupakan tindak lanjut dari program yang telah dicanangkan Wali Kota Samarinda. Sebelumnya. pelaksanaan program vaksinasi di Kota Balikpapan masih terus berlangsung dan mendapat tambahan dukungan, termasuk dari pihak Pertamina dan Ibu Kota Negara (IKN).

“Vaksinasi ini penting karena DBD merupakan penyakit endemis di wilayah kita, dan dengan curah hujan yang tinggi tahun ini, kasus DBD meningkat drastis, hingga pertengahan tahun saja, kasus DBD sudah mencapai 6.000, padahal biasanya hanya 5.000 kasus per tahun,” terangnya.

Kaltim memiliki empat daerah dengan kasus DBD yang cukup tinggi, yaitu Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Dengan program vaksinasi ini, diharapkan inisiatif serupa dapat dilakukan di daerah lain yang juga mengalami peningkatan kasus DBD.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr Ismed Kusasih, mengungkapkan bahwa total dosis vaksin yang disiapkan untuk putaran ini mencapai 5.500 dosis, yang akan diberikan dalam dua tahap.

“Ini adalah langkah penting dalam upaya menekan angka kejadian DBD di Samarinda, kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kalimantan Timur yang telah mendukung program ini dengan menyediakan vaksin yang diperlukan,” katanya.

Penyakit DBD menjadi perhatian khusus di Kalimantan Timur, mengingat tingginya kasus yang tercatat setiap tahun, termasuk di Samarinda. Melalui vaksinasi ini, pemerintah berharap dapat melindungi anak-anak di wilayah yang paling rentan terhadap wabah ini. (yud)

« Previous Page — Next Page »