Kaltim Dorong Pisang Kepok Masuk Program Makanan Bergizi Gratis

SAMARINDA – Upaya memperkuat ketahanan pangan lokal di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kaltim mulai mengarahkan kebijakan agar selaras dengan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui integrasi komoditas lokal seperti pisang kepok ke dalam skema penyediaan pangan untuk anak sekolah.

Pendekatan ini dipandang strategis karena tidak hanya menekan ketergantungan terhadap beras, tetapi juga membuka peluang hilirisasi pertanian yang selama ini menjadi fokus pembangunan daerah.

Kepala Bidang Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menilai, penyelarasan program pangan pusat dan daerah menjadi keharusan agar manfaatnya terasa langsung hingga tingkat desa. Ia menegaskan, pisang kepok memiliki kandungan karbohidrat tinggi yang dapat menjadi alternatif sumber energi bagi anak sekolah.

“Kebijakan daerah dan nasional itu harus terintegrasi. Untuk budidaya pisang ini mestinya juga masuk MBG. Kalau kepala daerah tidak mengikuti presiden, itu dianggap gagal,” ujarnya, Senin (8/12/25).

Menurutnya, gagasan memasukkan pisang kepok sebagai bagian dari karbohidrat alternatif adalah upaya jangka panjang untuk mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat.

“Jangan tiap hari harus nasi. One day no rice. Karbohidrat itu bukan cuma dari nasi, pisang juga bisa,” katanya.

Ia menyebut tiga daerah di Kaltim, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser sebagai wilayah yang paling siap menjadi lokasi awal integrasi pisang kepok dalam MBG karena memiliki basis produksi kuat dan budaya konsumsi beragam.

Selain berpotensi memenuhi kebutuhan gizi, pisang Kaltim juga terbukti memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Produk lokal ini telah menembus pasar Malaysia, Jepang, Pakistan hingga Amerika Serikat.

“Kita ini ekspor loh. Artinya kualitas pisang kita bagus,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, integrasi pangan lokal ke MBG diyakini memberi efek langsung terhadap kesejahteraan petani. Pola pembelian melalui koperasi desa disebut mampu meningkatkan nilai tukar petani (NTP) karena adanya kepastian pasar.

Namun ia menekankan, langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan tingkat provinsi.

“Kalau ada instruksi gubernur, itu surat sakti. Pasti bisa jalan,” ujarnya.

Di balik urgensi ekonomi, ia juga mengingatkan perlunya edukasi publik agar stigma terhadap pangan lokal dapat dihapus. Konsumsi nasi berlebihan, menurutnya, justru memperbesar risiko penyakit metabolik seperti diabetes.

“Nasi itu glukosanya tinggi. Banyak orang Kaltim kena kencing manis karena makan nasi terus,” ucapnya.

Dirinya menilai, integrasi pisang kepok sebagai bahan pangan MBG sekaligus penguatan hilirisasi pertanian mampu menjadi momentum transformasi besar bagi Kaltim, baik petani, industri pangan lokal, maupun ketahanan gizi masyarakat.

“Kalau ini berjalan, petani terbantu, konsumsi beras berkurang, dan ekonomi desa ikut bergerak,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud)

Anggaran Infrastruktur Terpangkas, Pemprov Kaltim Ubah Skala Prioritas

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipaksa mengubah peta prioritas pembangunan tahun anggaran 2026. Pemangkasan besar-besaran pada pos infrastruktur membuat pemerintah harus menata ulang strategi pembangunan yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 anjlok hingga berada di bawah Rp1 triliun, angka yang jauh berbeda dari alokasi tahunan sebelumnya yang berkisar Rp2-4 triliun. Kondisi ini menuntut langkah selektif agar belanja infrastruktur yang tersisa tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saat 2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, ini membuat kita harus memaksimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ujarnya, Senin (8/12/25).

Pemangkasan tersebut langsung mempengaruhi rencana perawatan rutin jalan. Pekerjaan overlay terhadap ruas yang masih memiliki tingkat kemantapan 80-85 persen dihentikan sementara. Sebaliknya, pemerintah memusatkan perhatian pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat, terutama yang berada di bawah kategori 60 persen.

“Yang dipangkas tentu saja jalan-jalan yang sudah baik, urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen,” tegas Seno.

Langkah ini disebutnya sebagai keputusan sulit namun wajib diambil agar memastikan anggaran terbatas tetap memberikan dampak strategis. Kajian teknis akan diperketat agar penentuan prioritas benar-benar berdasarkan kondisi lapangan, bukan sekadar persepsi.

Seno menambahkan, Pemprov Kaltim masih membuka ruang untuk mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama bagi proyek skala besar yang tidak dapat ditopang hanya oleh APBD.

“Meskipun anggaran menurun, keberlangsungan pelayanan dasar dan konektivitas utama tetap dapat terjaga,” ucapnya.

Pemprov berharap tahun 2026 menjadi momentum efisiensi sekaligus pembuktian pembangunan tetap bisa berjalan meski dengan keterbatasan anggaran. (adv/diskominfokaltim/yud)

Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Raih Prestasi PKN

SAMARINDA – Tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Muzakkir, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Masitah serta Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah meraih prestasi istimewa pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Angkatan 28. Ketiganya masing-mamsing meraih peringkat pertama. keempat dan peringkat kelima.

Sedangkan peringkat kedua diperoleh Kuswanto, dari Otoritas Ibu Kota Nusantara, dan peringkat ketiga diperoleh Muhammad Fadli Pathurrahman, dari Pemerintah Kota Balikpapan.

Penghargaan tersebut diumumkan dan diberikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Muhammad Taufiq, ketika menutup rangkaian PKN Tingkat II, Angkatan 28, di Aula Utama BPSDM Kaltim (6/12/2025).

Hadir pada acara tersebut Gubernur Kaltim, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim, M. Syirajuddin, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (PUSJAR SKPP) LAN-RI, Rahmat, Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, yang diwakili Kabag Tata Usaha, Puspasari, Kepala BKPSDM se Kaltim, serta para tamu undangan.

Kepala BPSDM Kaltim sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara, Nina Dewi, melaporkan, bahwa jumlah peserta PKN Tingkat II sebanyak 30 orang. Mereka berasal dari Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Otorita IKN, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta dari Kepolisian Republik Indonesia. Total pelatihan sebanyak 923 jam pelajaran atau 107 hari.

Gubernur Kalimantan Timur, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim, M. Syirajuddin, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LAN-RI dan BPSD Kaltim serta seluruh pihak yang berlangsung sejak tanggal 13 Agustus hingga 6 Desember 2025. Lebih lanjut, Gubernur Kaltim menyampaikan bahwa “proses panjang ini merupakan investasi besar dalam mempersiapkan pemimpin strategis di berbagai instansi pemerintahan”.

Kepala LAN-RI, Muhammad Taufiq, mengingatkan kepada peserta pelatihan, “Anda bukan hanya sekedar sebagai peserta pelatihan, melainkan sebuah komunitas pembelajar, sebuah ekosistem kepemimpinan yang saling terhubung”. Lebih lanjut, ia mengingatkan, bahwa

“Hari ini perjalanan pembelajaran Saudara di PKN Tingkat II memang sudah berakhir, namun justru ini merupakan awal perjalanan pembelajaran kepemimpinan kepemimpinan yang lebih besar,” pesannya.

Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, yang juga sebagai salah satu choach peserta PKN Tingkat II melaporkan, bahwa seluruh proses kegiatan pembelajaran  secara blanded learning, yaitu pembelajaran yang memadukan jalur pelatihan secara klasikal dan non-klasikal atau distance learning berjalan dengan lancar, sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti menambahkan, acara penutupan PKN Tingkat II Angkatan 28, juga sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan Launching ASN Corporate University Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan laporan Kepala Pusjar SKPP LAN-RI, Rahmat, daerah yang sudah menerapkan ASN Corporate University sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim, baru Pemprov Kaltim di bawah kendali BPSDM Kaltim. Sementara Pemkab Berau, dan Pemkab Kutai Timur masing-masing di bawah kendali BKPSDM setempat.

”Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain masih on progress,” pungkas Rina. (MJE)

Akses Jalan Mahulu Tetap Prioritas

SAMARINDA – Di tengah tekanan fiskal yang membuat anggaran infrastruktur Kalimantan Timur tahun 2026 dipangkas besar-besaran, satu proyek strategis tetap berdiri kokoh pada daftar prioritas pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan, proyek yang selama bertahun-tahun dinantikan masyarakat pedalaman Mahakam itu tidak akan tergeser meski ruang anggaran semakin menyempit.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan, keputusan mempertahankan proyek Mahulu merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada wilayah hulu yang selama ini bergantung pada jalur sungai dan udara. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh mengorbankan proyek yang berdampak langsung pada keterhubungan dan akses dasar masyarakat.

“Untuk Mahulu masih ada anggarannya tahun depan Rp100 miliar. Kemudian dari kementerian juga ada kurang lebih sekitar Rp420 miliar,” ujarnya, Jumat (5/12/25).

Pada pandangan pemerintah, jalan darat menuju Mahulu bukan sekadar proyek konstruksi. Kehadiran jalur itu akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi kebutuhan pokok, dan membuka ruang layanan publik yang lebih efektif, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga mobilitas ekonomi masyarakat lokal.

Ia mengatakan, jalan yang memadai hingga ke Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, akan menggerakkan sektor usaha kecil, perdagangan antarwilayah, hingga investasi yang selama ini tersendat karena tingginya biaya transportasi.

“Mulai dari perdagangan antarwilayah, pertumbuhan UMKM lokal, hingga peluang investasi yang selama ini terhambat oleh terbatasnya konektivitas,” paparnya.

Di tengah pemangkasan proyek infrastruktur lain, dipertahankannya akses jalan Mahulu menjadi sinyal bahwa Pemprov Kaltim tidak ingin pembangunan hanya berputar di kota besar. Pemerintah menilai, membuka isolasi wilayah pedalaman jauh lebih mendesak dibanding melanjutkan proyek yang manfaatnya tidak sebesar dampak jangka panjang Mahulu.

Dirinya optimistis pembangunan bisa selesai sesuai target.

“Insya Allah akhir 2026 jalan di Mahakam Ulu sudah mulus. Sampai Ujoh Bilang,” tegasnya.

Proyek jalan Mahulu kini menjadi ikon pemerataan pembangunan Kaltim, sebuah langkah memastikan, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara dari hilir hingga hulu Sungai Mahakam. (adv/diskominfokaltim/yud)

Wakil Gubernur Kaltim Minta Program PPM Tak Tumpang Tindih

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji meminta agar perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara melaporkan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) kepada Pemprov Kaltim. Demikian pula terkait program tanggung jawab sosia lingkungan (TJSL) dan community social responsibility (CSR).

Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih program antara perusahaan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” kata Wagub Seno Aji saat memberi arahan pada Konsultasi Publik Blueprint PPM di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ketika perusahaan melakukan program ini secara mandiri, maka potensi tumpang tindih program dengan provinsi, kabupaten dan kota akan terbuka.

Contoh jika perusahaan memberikan beasiswa untuk anak-anak di sekitar tambang. Di sisi lain, Pemprov Kaltim untuk tahun 2026 saja akan mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan, mulai jenjang SMA/SMK hingga S3.

Perusahaan tidak harus selalu memberikan beasiswa, tapi juga bisa membangun sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak atau kurang layak di sekitar operasional tambang.

Dengan demikian, maka perusahaan secara langsung juga akan sangat membantu kebijakan daerah yang mungkin tidak seluruhnya bisa terbantu dari mandatory spending 20 persen APBD untuk pendidikan.

“Keperluan pendidikan salah satunya adalah sarana dan prasarana. Jadi, sekolah-sekolah rusak di ring 1, ring 2 dan ring 3, bisa jadi tanggung jawab perusahaan,” harap Wagub Seno Aji.

Wagub menegaskan sudah semestinya, kehadiran perusahaan bisa memberi manfaat besar bagi perusahaan sendiri, karyawan dan juga masyarakat sekitarnya.

Manfaat lain yang juga diharapkan dari perusahaan dan Forum PPM adalah dukungan untuk pembangunan rumah layak huni. Dimana di Kaltim masih terdapat sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni.

Konsultasi Publik Blueprint PPM dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Arjuna, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto,
Ketua Forum PPM Sektor Minerba Kaltim Muslim Gunawan dan perwakilan pimpinan perusahaan batu bara di Kaltim. (sam/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »