Sekprov Kaltim Hadiri Pandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Kaltim dalam agenda Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (21/6/2023).

Seluruh fraksi-fraksi DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umum diantaranya Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat-Nasdem.

Fraksi Partai Golkar yang diwaklili Salehuddin menyampaikan apresiasi atas hasil yang dicapai Pemprov Kaltim, yaitu laporan keuangan yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya. Selain itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemprov hntuk selalu menyempurnakan laporan keuangan dan meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dan evaluasi terhadap Silpa, serta pembangunan di bidang nfrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang perlu lebih ditingkatkan. Demikian dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks reformasi birokrasi, yang harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Untuk itu perlunya konsolidasi dan evaluasi untuk mencapai target akhir capaian RPJMD Kaltim 2018-2023 yang akan berakhir tahun ini,” ucap Saleh.

Sementara Sri mengungkapkan Pemprov Kaltim akan segera menyusun dan kemudian menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

“Segera kita siapkan jawaban Gubernur untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya, sesuai yang disampaikan pimpinan sidang tadi,” tutupnya.( adv/diskominfokaltim)

Pustakawan se Kaltim Perdalam Inlislite versi 3.2, dan Tinjauan versi 4.0

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan sosialisasi aplikasi Inlislite versi 3,2 dan ditinjau versi 4,0  di Hotel Verona Samarinda. Selasa (20/6/2023).

Kepala DPK Kaltim H. Muhammad Syafranuddin mewakili Gubernur Kalimantan Timur melalui zoom metting menyampaikan kegiatan dimaksudkan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pengelola perpustakaan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kegiatan ini diikuti 30 peserta utusan dari pengelolaan perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten kota dan beberapa perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.

Gubernur mengakui, tantangan yang dohadapi saat ini sangat berat untuk menumbuh kembangkan budaya baca pada masyarakat. Namun demikian,  tidak boleh patah semangat dan harus tetap berusaha untuk mencari kiat-kiat baru menggunakan layanan aplikasi perpustakaan guna meningkatkan minat dan kebiasaan membaca pada masyarakat .

Gubenur mengajak untuk terus mendukung upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan aplikasi Inlislite. Ia berharap perpustakaan bisa menjadi i sumber daya yang tak ternilai bagi kemajuan masyarakat  dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif.

Sementara itu Kepala Bidang Layanan DKP Kaltim Hj.E. Mustika Wati secara terpisah menyampaikan aplikasi ini selalu mengalami pengembangan sehingga harus di informasinya ke pengelola perpustakaan. Ke depan akan menggunakan Inlislite versi 4.0, sehingga perlu dilakukan tinjauan mengenai kelemahan dan kelebihannya atau perubahan pada  fitur.

Peserta sosialisasi aplikasi Inlislite versi 3.2 dan tinjauan versi 4.0 yang hadir antara lain utusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Balikpapan, DPK Kota Samarinda, DPK Kota Bontang, DPK Kabupaten Paser, DPK kabupaten Berau, DPK Kabupaten Penajam Paser Utara, perpustakaan sekolah antara lain Perpustakaan SMP Aminah Syukur, SMPN 11 Samarinda, SMAN 16 Samarinda, MAN 1 Samarinda, SMPN 5 Samarinda, SMAN 10 Samarinda, SMPN 22 Samarinda, SMPN 19 Samarinda, SMKN 2 Samarinda, SMAN 9 Samarinda, SMAN 2 Berau, SMKN 2 Berau, SMAIT Ash Shohwah Kabupaten Berau, dan Perpustakaan Universitas 17 Agustus Samarinda. (adv dpk kaltim)

Lurah di Kaltim Ikuti Peningkatan Kompetensi

SAMARINDA – Sebanyak 100 lurah dari 197 lurah yang ada di Kaltim mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi lurah selama dua hari di Swiss Bell Hotel, Balikpapan, 14 – 15 Juni 2023.

Kegiatan yang gelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim ini sesuai komitmen Gubernur Kaltim, yang tertuang  pada misi yang kelima, yaitu “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi  Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”.

Panitia Penyelenggara, Rina Kusharyanti, yang juga sebagai Plt. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF), BPSDM Kaltim mengatakan, kegiatan ini sangat menarik bagi para lurah. Terbukti lurah yang hadir berasal dari Kota Balikapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Timur.  Hanya Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat tidak mengirimkan utusan, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu, tidak memiliki kelurahan.

RIna menjanjikan, lurah yang belum berkesempatan mengikuti Pengembangan Kompetensi akan diagendakan pada Tahun depan, yaitu Tahun 2024.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi ketika membuka kegiatan Pengembangan Kompetensi Lurah dengan tema “Empowering Leadership for Effective Government”  menyampaikan BPSDM Kaltim memberikan kesempatan kepada para Lurah untuk mempelajari bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.

“Para lurah harus senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta berperan aktif sebagai pemimpin dan koordinator pemerintahan serta sebagai mediator masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” katanya.

Sementara itu, Jauhar Efendi,  selaku Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, menambahkan, materi Pengembangan Kompetensi Lurah mencakup 5 (lima) materi pokok dengan 5 (lima) narasumber atau pemateri yang berbeda. Semua narasumber dari BPSDM Kaltim, yaitu para Widyaiswara Ahli Madya dan  Widyaiswara Ahli Utama.

Pada hari pertama, usai pembukaan dan istirahat dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama, tentang Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kelurahan, disampaikan oleh Sugeng Chairuddin. Sedangkan materi kedua, tentang Teknik Pengambilan Keputusan, disampaikan oleh Bere Ali.

Pada hari kedua, ada tiga agenda materi, sebagai kelanjutan pada hari pertama. Materi pertama tentang Hubungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, disampaikan Jauhar Efendi. Materi kedua,  tentang Anti Korupsi, disampaikan oleh Imbran. Sedangkan materi ketiga atau materi terakhir tentang Optimalisasi Pelayanan Publik, disampaikan Zuhriah.

Jauhar yang mengampu materi “Hubungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan”, menyampaikan kepada media, pada saat sesi tanya jawab, lurah mempertanyakan status sebelumnya kelurahan sebagai perangkat daerah, tetapi sekarang sebagai perangkat kecamatan. Padahal tugas lurah semakin hari bukan semakin berat.

“Sebagai konsekunsi kelurahan menjadi perangkat kecamatan, maka  anggaran untuk menyelenggarakan pemerintahan pada tingkatan paling bawah, semakin tidak memadai,” pungkas Jauhar. (*)

Wagub Kaltim Ajak  Jaga Persatuan Bangsa

JAKARTA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengajak Komunitas Balikpapan Jaman Dulu (Bajadul) Jabodetabek menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat halal bihalal di Aula Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Kramat Kwitang I Nomor 9, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

Hadi Mulyadi mengucapkan syukur dapat bertemu warga Balikpapan yang kini tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dalam suasana akrab, rukun dan kekeluargaan.

Anggota komunitas Bajadul yang hadir berasal dari beragam latar belakang. Tapi menurut Wagub Hadi Mulyadi, perbedaan agama, perbedaan suku, Bahasa dan perbedaan lainnya tidak boleh memisahkan sesama anak bangsa. Semua harus tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia ini luar biasa. Ada 17 ribu pulau di dalamnya, ada 6 agama, 514 kabupaten/kota, 38 provinsi dan lebih 500 suku bangsa. Semua bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Hadi Mulyadi mengingatkan, persatuan bukan masalah sederhana. Amanat nenek moyang, sejak  28 Oktober 1928. Mereka berkumpul di Jakarta dalam satu tekad yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Tekad ini mempersatukan bangsa dan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Dengan segala perbedaan punya cita-cita yang mulia mempersatukan negara Republik Indonesia dan 17 tahun kemudian Indonesia Merdeka. Siapapun di negeri ini yang ingin memecah bangsa kita karena perbedaan agama, suku, bahasa, perbedaan jenis kelamin itu adalah penghianat bangsa,” terangnya.

Ia pun memuji komunitas Bajadul yang dinilainya juga  sukses memberikan kontribusi terhadap persatuan bangsa.

“Saya bersyukur hari ini kita bertemu dalam suasana kesatuan dan persatuan. Ini menjadi amanat penting bagi kita untuk terus menjaga dan harus menjadi warisan bagi anak cucu kita, ” harapnya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua I TP PKK Kaltim yang juga Wakil Ketua Dekranasda Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi, Kepala Kantor Penghubung Kaltim Raihan Fida Nuzband, Ketua Pengurus Bajadul Jabodetabek Mohammad Zulfan, Sekretaris Bajadul Jabodetabek Maria Rosalinda serta anggota Bajadul Jabodetabek. (sam)

Kaltim Jadi Inspirasi Negara Tetangga, Keberhasilan Perdagangan Karbon

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menceritakan sukses Kaltim mendapatkan dana karbon di arena 5Th International Energy Week Summit di Borneo Convention Centre Kuching, Sarawak (negara bagian Malaysia), awal pekan lalu.

Kabar ini pun mendapat reaksi negara tetangga Indonesia yang sama-sama memiliki hutan,  tetapi mereka belum bisa menikmati hasil dari perdagangan karbon.

“Tentu prosesnya  tidak singkat. Tapi melalui proses panjang kurang lebih 14 tahun. Untuk bisa mendapatkan dana karbon, ada mekanismenya, ada persyaratannya, ada penghitungannya,  kemudian ada inisiatifnya dan ada  regulasinya,” kata Sri Wahyuni di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (16/6/2023).

Ada  tiga hal penting yang ia sampaikan dalam pertemuan itu. Pertama  bahwa perdagangan karbon merupakan hal yang nyata dan Kaltim sudah mendapatkan kompensasi.

Kedua, diperlukan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota  bersama-sama dengan stakeholder lainnya.

“Jadi kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan  program pengurangan emisi,  tanpa ada kebijakan tentu tidak bisa mengendalikan  pelaksanaan kegiatan dari perangkat daerah dalam pengurangan emisi. Kebijakan  kita  itu ada di RPJMD ada di renstra. Jadi jalan itu programnya,” tandasnya.

Yang ketiga, dana karbon itu sebenarnya bukan tujuan akhir,  tapi lebih sebagai reward  dari upaya pengurangan emisi dalam  menjaga lingkungan yang lebih baik.

“Respon para peserta IEW’23 sangat luar biasa,” ungkap Sri Wahyuni.

Pasalnya, keberhasilan Kaltim mendapatkan dana karbon itu, bagi mereka adalah hal baru. Kaltim memberikan inspirasi bahwa tanah Kalimantan, termasuk Sarawak yang sama-sama memiliki hutan, bisa menikmati bonus lain dari perdagangan karbon ini.

Mereka pun berencana datang ke Kaltim untuk belajar lebih dekat tentang cara-cara menjaga hutan dan berkontribusi dalam penurunan emisi karbon dunia.

“Berbicara energi,  maksudnya  juga berbicara tentang pengurangan emisi, zero emisi, net zero emission. Kemungkinan mereka juga akan melakulan studi banding ke Kaltim tentang pengurangan emisi dan mendapatkan dana karbon,” tandasnya.

Seperti diketahui, secara khusus Sekda Sri Wahyuni menghadiri pertemuan International Energy Week 2023 (IEW’23) di Sarawak, Selasa – Rabu, 13 – 14 Juni 2023 lalu.

Pertemuan 5Th International Energy Week Summit di Borneo Convention Centre Kuching, Sarawak ini mengusung tema Transitioning Towards A Net Zero Carbon Future atau Transisi Menuju Masa Depan Net Zero Carbon. (sam)

« Previous Page — Next Page »