Serapan KPR GratisPol Terhambat Verifikasi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti persoalan yang menjadi penghambat utama penyaluran bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lambatnya verifikasi perbankan dinilai menjadi titik krusial yang membuat banyak calon penerima belum dapat melangkah ke tahap akad kredit dalam program GratisPol.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan, daftar pengajuan KPR subsidi yang masuk dari sejumlah bank mitra masih jauh di bawah ekspektasi. Hambatan terbesar muncul pada proses verifikasi kelayakan, yang menentukan apakah seorang calon pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk akad kredit.

“Banyak yang belum lolos verifikasi perbankan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap akad kredit. Kami tidak mungkin memproses bantuan apabila status kelayakannya belum dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menilai, perlambatan ini tidak hanya mengganggu alur administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan minat masyarakat l mengakses KPR bersubsidi. Padahal, program GratisPol dirancang agar menghapus seluruh biaya administras, dari appraisal hingga legalitas dokumen, tanpa pungutan tambahan.

“Ini betul-betul gratis untuk biaya administrasi. Tidak ada pungutan, tidak ada biaya tambahan bagi MBR,” tegasnya.

Hingga saat ini, baru 100 berkas yang dinyatakan lolos verifikasi. Sementara 40 lainnya masih memerlukan perbaikan data. Sebagian besar kuota justru belum tersentuh, lantaran bank dan pengembang dinilai kurang proaktif memberikan pendampingan, terutama kepada calon debitur dari kelompok rentan yang membutuhkan penjelasan detail terkait persyaratan.

Pemerintah berharap perbankan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pemohon. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar kesalahan dokumen tidak terus berulang dan menghambat proses. Pengembang perumahan juga diminta memaksimalkan peran dalam mendampingi calon pembeli hingga tahap pra-akad.

“Ketepatan proses di hilir akan menentukan efektivitas bantuan yang sudah disiapkan pemerintah,” pungkas Fitrah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Pemprov Kaltim Siapkan Kebijakan Biaya Hidup Pendamping GratisPol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyoroti persoalan baru yang muncul di tengah pelaksanaan bantuan pendidikan GratisPol. Meski pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terbukti meringankan beban mahasiswa, pemerintah menilai dukungan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mahasiswa, terutama mereka yang harus merantau dari daerah pedalaman.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengungkapkan, keluhan terkait biaya hidup terus mengemuka, salah satunya dari mahasiswa asal Kutai Barat (Kubar) yang kini menempuh pendidikan di Samarinda. Mereka menyampaikan, meski UKT telah ditanggung pemerintah, pengeluaran untuk makan, kos, hingga transportasi harian tetap menjadi tekanan utama.

“Banyak mahasiswa Kubar yang sudah menerima GratisPol masih kesulitan menutupi biaya hidup. Ini yang sedang kita pikirkan solusinya,” ujar Seno, Sabtu (29/11/25).

Pemerintah menilai beban ekonomi mahasiswa tak hanya bergantung pada biaya kuliah. Kenaikan harga sewa tempat tinggal di kota besar menjadi faktor yang paling banyak dikeluhkan, disusul kebutuhan pokok harian yang terus meningkat. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diatasi provinsi semata, melainkan memerlukan kerja sama lintas daerah.

Pemprov mulai merancang formula kebijakan baru. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menyebut pemerintah sedang mengevaluasi bentuk dukungan tambahan yang dapat menjangkau kebutuhan dasar mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan kawasan pesisir.

Program dukungan biaya hidup ini nantinya direncanakan tidak menggantikan GratisPol, tetapi menjadi pelengkap agar bantuan pendidikan lebih komprehensif.

Seno menegaskan, tujuan besar GratisPol bukan semata membebaskan UKT, tetapi menciptakan mobilitas sosial yang nyata bagi generasi muda Kaltim.

“Kita ingin mahasiswa tidak hanya bisa masuk kampus, tapi juga tetap bisa hidup layak selama menempuh pendidikan,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Mahasiswa Diimbau Teliti Ajukan Berkas GratisPol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti meningkatnya jumlah berkas bantuan pendidikan GratisPol yang gagal diverifikasi akibat kelalaian administratif mahasiswa. Kondisi ini dinilai menghambat proses seleksi dan memperlambat penetapan penerima bantuan jelang tahun anggaran baru.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan, sebagian besar berkas yang dinyatakan tidak valid bukan karena kriteria penerima, melainkan kesalahan teknis yang seharusnya dapat dicegah. Mulai dari kesalahan pengetikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga penggunaan materai bekas pada surat pernyataan.

“Kesalahan yang sering terjadi itu sederhana saja, seperti NIK kurang satu angka atau ada digit yang tertukar. Ada juga yang mengunggah surat bermaterai bekas. Ini masalah kecil, tapi akibatnya berkas otomatis ditolak sistem,” jelasnya, Sabtu (29/11/25).

Ia menilai sebagian mahasiswa kurang cermat mengikuti instruksi pendaftaran dan cenderung mengunggah dokumen menjelang penutupan. Akibatnya, sistem verifikasi otomatis menolak banyak unggahan karena format tidak sesuai maupun data tidak lengkap.

Selain itu, minimnya inisiatif mahasiswa mencari informasi resmi juga menjadi perhatian. Dasmiah menyebut banyak laporan soal mahasiswa yang terlambat mendaftar atau memasukkan data yang salah karena tidak mengikuti pengumuman pemerintah maupun kampus.

“Mahasiswa itu harus aktif. Jangan sampai malas mencari informasi. Bagaimana kami memproses berkas kalau mendaftar saja tidak dilakukan?” tegasnya.

Pemprov Kaltim mengingatkan, seluruh proses GratisPol berbasis data. Artinya, hanya pengajuan yang benar dan lengkap yang bisa diproses tim verifikator. Dengan pengetatan verifikasi dan meningkatnya ketelitian mahasiswa, Pemprov meyakini bahwa distribusi bantuan pendidikan tahun depan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

“Kalau semua mengikuti instruksi dan menyiapkan dokumen sejak awal, prosesnya akan lebih lancar,” tutup Dasmiah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

GratisPol Dipercepat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menata ulang alur administrasi Program GratisPol agar pencairan bantuan pendidikan tahun depan tidak lagi terlambat. Percepatan ini menyasar khusus mahasiswa aktif semester tiga ke atas, yang selama ini kerap menunggu hingga pertengahan tahun sebelum bantuan cair.

Upaya percepatan dilakukan dengan memajukan seluruh proses administrasi. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan, perencanaan teknis sudah dimulai sejak November.

“Penyusunan alur pendaftaran dan verifikasi kita mulai lebih awal supaya tim memiliki waktu cukup dan kesalahan administrasi bisa ditekan,” jelasnya, Sabtu (29/11/25).

Pemprov menetapkan pendaftaran GratisPol untuk mahasiswa semester 4, 6, dan 8 dibuka mulai Desember 2025 melalui laman resmi Kaltim GasPol. Seluruh proses verifikasi dan unggah berkas dilakukan secara mandiri pada mahasiswa melalui platform tersebut.

Menurut Dasmiah, sistem terpadu satu pintu ini dirancang agar memudahkan pemantauan dan menghindari tumpang tindih data.

“Kami targetkan SK sudah mulai disusun pada minggu ketiga Desember. Begitu anggaran turun di akhir Januari, bantuan bisa langsung ditransfer melalui kampus,” ujarnya.

Ia menilai, ketepatan jadwal adalah faktor utama agar pencairan GratisPol tidak lagi terlambat. Dengan tahapan verifikasi dimulai lebih awal, Pemprov berharap ritme kerja antara instansi, kampus, dan mahasiswa bisa selaras.

Jika seluruh pihak disiplin mengikuti jadwal, proses pencairan akan berlangsung serentak dan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Dasmiah menegaskan, percepatan ini bukan sekadar efisiensi birokrasi, tetapi bentuk komitmen agar hak mahasiswa tidak tertunda.

“Target kami, penyaluran GratisPol tahun depan menjadi yang paling rapi dan cepat,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Diperkirakan Meningkat Hingga 5,30 Persen

SAMARINDA – Prospek perekonomian Kaltim ke depan tetap berada pada jalur yang positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diprakirakan meningkat dalam kisaran 4,50% hingga 5,30% seiring kenaikan kapasitas industri refinery minyak dan gas (migas), keberlanjutan pembangunan proyek strategis, serta menguatnya aktivitas investasi daerah. Selain itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5±1%, didukung penguatan koordinasi pengendalian inflasi dan pemanfaatan berbagai inovasi kebijakan daerah.

“Dukungan dan kolaborasi terhadap berbagai kebijakan dan program yang telah terjalin hingga saat ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kalimantan Timur,” kata Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 dengan Tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (28/11/2025).

Dikatakan, dengan kolaborasi dan sinergi yang telah diupayakan bersama, ke depan perkirakan kinerja ekonomi Kaltim tetap tumbuh positif diiringi inflasi yang terkendali dalam rentang target nasional.

Menurut Bayuadi, masih terdapat tantangan yang perlu diantisipasi. Permintaan batu bara global yang diprakirakan masih tertahan seiring transisi menuju renewable energy serta gejolak iklim yang berisiko menahan kinerja sektor pertanian. Dari sisi inflasi, tren harga emas dan minyak dunia yang diproyeksikan meningkat serta gejolak iklim yang berisiko mengganggu produktivitas tanaman pangan. Meski demikian. Inflasi Kaltim tahun 2026 diproyeksikan tetap terjaga di rentang 2,5±1% year-on-year. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili Asisten II Kaltim Ujang Rachmad menyampaikan arah kebijakan perekonomian Provinsi Kaltim yang dalam arahannya menyampaikan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Kaltim ke depan terletak pada kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, pihak swasta, dan akademisi adalah modal utama untuk memastikan setiap potensi daerah dapat dimaksimalkan.

Kegiatan dihadiri, , Walikota dan Bupati se-Kalimantan Timur, pimpinan OPD Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, Akademisi, media serta para mitra kerja Bank Indonesia, Pelaku Usaha di Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat yang bersamaan, Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur diundang dan menghadiri secara langsung acara tersebut di Jakarta.

Undangan yang hadir secara luring menyaksikan langsung PTBI di Kantor Pusat Bank Indonesia untuk mendapatkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan BI dari Gubernur Bank Indonesia. Kegiatan PTBI pusat juga dirangkaikan dengan TPID dan TP2DD Awards, Kalimantan Timur berhasil meraih empat penghargaan sekaligus, yaitu Juara 1 TP2DD Provinsi terbaik, Juara 1 TPID Provinsi berkinerja terbaik, Juara 1 TPID Kabupaten berprestasi yang diraih Kabupaten Kutai Kartanegara dan Juara 1 TP2DD Kota terbaik yang diraih Kota Balikpapan. Pelaku usaha di Kalimantan Timur yaitu Es Teh Taman Sari juga memperoleh penghargaan sebagai merchant QRIS penggerak Inklusi keuangan terbaik.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi di Kalimantan Timur. Untuk tingkat daerah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltim menyampaikan materi terkait outlook perekonomian Kaltim. Sementara itu, Asisten II Kaltim Kaltim memaparkan arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.  (*)

« Previous Page — Next Page »