Pemerataan Guru Jadi Fokus Pendidikan Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya meratakan distribusi tenaga pendidik ke seluruh wilayah, terutama daerah pesisir dan pedalaman seperti Mahakam Ulu (Mahulu). Upaya ini dinilai penting agar kualitas layanan pendidikan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebut ketidak seimbangan jumlah guru masih menjadi tantangan utama, sehingga penataan ulang distribusi harus dilakukan secara sistematis.

Menurutnya, perbedaan jumlah guru antara daerah maju dan terpencil sangat mencolok. Di Mahakam Ulu, jumlah tenaga pendidik tercatat hanya 129 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan Samarinda yang memiliki lebih dari 2.800 guru. Ketimpangan tersebut menunjukkan, kesenjangan akses pendidikan masih nyata dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman.

Selain persoalan jumlah, distribusi guru bersertifikat juga belum merata. Padahal, hingga 2025, sebanyak 12.700 guru di Kaltim telah mengikuti sertifikasi profesi, angka tertinggi sepanjang sejarah. Namun, sebagian besar tetap terkonsentrasi di kota-kota besar.

Ia menekankan, pemerataan guru merupakan dasar penting jika Kaltim ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Ia menyebut setiap anak di Kaltim, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, berhak memperoleh pengajaran yang layak. Pemerataan juga menjadi upaya jangka panjang agar membuka akses kesempatan yang lebih adil bagi anak-anak di wilayah terpencil.

Pemprov Kaltim mulai menyiapkan standar baru distribusi tenaga pendidik yang mencakup pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, serta pola penempatan sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah optimistis langkah ini akan membantu menyempitkan jurang layanan pendidikan antara perkotaan dan pedalaman.

Dengan komitmen yang lebih terarah, Kaltim berharap anak-anak di Mahulu hingga kawasan pesisir dapat menikmati mutu pendidikan yang setara dengan daerah metropolitan, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. (adv/diskominfokaltim/yud).

Kaltim Pacu Kesejahteraan Guru Honorer Lewat Insentif Daerah

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat komitmennya pada meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN melalui skema penambahan insentif daerah. Kebijakan ini diarahkan agar guru honorer di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedalaman, memperoleh dukungan penghasilan yang lebih layak.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan, peningkatan insentif merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghargai kerja pendidik yang selama ini berjuang tanpa status kepegawaian tetap. Ia menyebut, pemerintah terus menyesuaikan besaran bantuan melalui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Insentif ini awalnya Rp500 ribu, dan bila kondisi APBD memungkinkan, akan kita naikkan hingga Rp1 juta per bulan. Doakan agar semuanya berjalan lancar,” ujar Rudy, Kamis (27/11/2025).

Dirinya menekankan, langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap peran guru yang dianggap sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

“Guru adalah pahlawan sepanjang masa. Kita wajib memperhatikan mereka,” katanya.

Saat ini, insentif bagi guru honorer juga disalurkan pemerintah pusat sebesar Rp300 ribu dan direncanakan meningkat menjadi Rp400 ribu pada 2026. Jika penambahan insentif daerah mencapai target yang dicanangkan Pemprov, maka total dukungan finansial yang diterima guru honorer di Kaltim bisa mencapai sekitar Rp1,4 juta per bulan.

Kebijakan ini diperkirakan memberikan dampak paling besar bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil, seperti pesisir dan pedalaman, yang menghadapi biaya transportasi dan akses yang jauh lebih berat dibanding kawasan perkotaan.

Ia berharap skema bantuan berlapis ini dapat meningkatkan motivasi guru sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di seluruh Kaltim.

“Mereka adalah garda terdepan dalam mencetak generasi kita. Kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud).

Lahan Eks Tambang Diarahkan Jadi Sentra Pangan Kaltim

SAMARINDA – Upaya diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur semakin mengarah ke sektor pertanian, salah satunya melalui pemanfaatan lahan pasca tambang. Pemerintah Provinsi Kaltim menilai area bekas tambang tidak harus berhenti sebagai lahan tak produktif, melainkan dapat direhabilitasi menjadi area pertanian apabila melalui proses pemulihan yang tepat.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dyah Adiaty Yahya, menyampaikan, sejumlah perusahaan telah membuktikan keberhasilan pemulihan lahan pasca tambang menjadi lahan tanam, termasuk KITADIN dan BBE yang telah membuka hamparan sawah di wilayah operasional mereka.

“Kalau petani mau menggarap, sebenarnya sangat memungkinkan. Hanya saja perbaikannya tidak bisa instan karena kondisi tanah awalnya miskin unsur hara,” ujarnya, Kamis (27/11/25).

Ia menegaskan, transformasi lahan bekas tambang membutuhkan proses bertahap, mulai dari memperbaiki fisik tanah, memulihkan unsur hara, hingga menentukan tanaman yang sesuai. Ia menilai keterbatasan data lokasi eks tambang yang layak digarap menjadi salah satu hambatan utama.

“Selama ini kami masih kesulitan mencari titik lahan yang benar-benar bisa ditindaklanjuti. Datanya belum lengkap,” tambahnya.

Untuk tahap awal, ia merekomendasikan sorgum sebagai tanaman perintis yang paling ideal. Ia menjelaskan, tanaman tersebut mampu menyerap logam berat sekaligus memperbaiki kualitas tanah berkat sistem perakaran dan unsur legum yang dimilikinya.

“Sorgum itu seperti pembersih alami tanah. Tapi tetap perlu biaya besar dan waktu panjang untuk memulihkan tanah agar siap ditanami komoditas lain,” jelasnya.

Kebijakan pemanfaatan lahan pasca tambang menuju sektor pertanian selaras dengan arah pembangunan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menempatkan hilirisasi perkebunan, energi terbarukan, serta industri bernilai tambah sebagai pilar ekonomi baru Kaltim.

Menurut Rudy, masa depan Kaltim tidak boleh lagi bergantung pada komoditas tambang.

“Transformasi ekonomi harus memberi nilai jangka panjang bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pasca tambang adalah bagian dari langkah itu,” tuturnya.

Dengan dorongan pemerintah dan percepatan pemetaan lahan eks tambang, program ini diproyeksikan membuka ruang baru bagi ketahanan pangan daerah, industri hilir pertanian, sekaligus menambah peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang (adv/diskominfokaltim/yud).

Kubar Jadi Sentra Hilirisasi Karet Kaltim

SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur keluar dari ketergantungan ekonomi berbasis tambang memasuki babak baru, setelah Pemerintah Provinsi Kaltim menempatkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sebagai pusat pengembangan hilirisasi karet pada dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Penetapan ini dipandang sebagai langkah strategis karena Kubar memiliki hamparan perkebunan karet terluas di provinsi tersebut dan menjadi penopang utama produksi getah karet rakyat.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan, selama bertahun-tahun komoditas karet dari Kubar hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain. Kondisi ini membuat petani hanya berada pada mata rantai terbawah tanpa akses harga yang lebih baik.

Ia menjelaskan, melalui IPRO, pemerintah merancang pembangunan pabrik crumb rubber di Kubar sebagai fasilitas pengolahan inti. Dengan hadirnya industri pengolahan, petani akan memiliki peluang memasuki rantai pasok yang lebih menguntungkan, termasuk standar produksi, pelatihan peningkatan kualitas, dan sistem pembelian yang lebih stabil.

Ia menegaskan, hilirisasi karet tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih merata.

Rencana tersebut dipadukan dengan kerangka program Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang menyiapkan dukungan teknologi industri, kemitraan investasi, pelatihan vokasi untuk tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan koperasi petani. Melalui Jospol, pemerintah memastikan proses hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan petani.

Dirinya menegaskan, keberhasilan hilirisasi karet di Kubar akan menjadi titik balik transformasi ekonomi Kaltim, karena mampu menghadirkan sektor agro industri yang kuat dan tidak lagi bergantung pada fluktuasi komoditas tambang.

Jika model tersebut berjalan sesuai rancangan IPRO dan diperkuat regulasi Jospol, pemerintah optimistis Kubar akan menjadi contoh daerah yang berhasil mengubah komoditas rakyat menjadi sumber ekonomi bernilai tinggi bagi masyarakat setempat. (adv/diskominfokaltim/yud).

Mahulu Jadi Perintis Hilirisasi Kakao Kaltim

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap komoditas ekstraktif mulai diarahkan melalui pengembangan sektor pertanian bernilai tambah. Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) ditetapkan sebagai wilayah perintis untuk mengembangkan kakao sebagai komoditas hilirisasi yang terhubung dengan desa, UMKM, hingga pasar industri.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memandang Mahulu sebagai daerah yang memiliki karakter kuat agar membangun model ekonomi baru yang tidak lagi didominasi sektor tambang. Menurutnya, penguatan pertanian modern di Mahulu akan menjadi contoh perubahan struktur ekonomi daerah berbasis komoditas berkelanjutan.

“Mahulu akan menjadi model pengembangan kakao dan sektor pertanian yang seimbang dengan dominasi pertambangan,” ucapnya, Rabu (26/11/25).

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemprov tengah mempersiapkan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kakao Mahakam Ulu. Status ini akan menjadi dasar perlindungan kualitas produk, standar fermentasi, karakteristik rasa, hingga ketertelusuran asal bahan, sehingga kakao Mahulu dipasarkan sebagai komoditas premium dengan nilai jual lebih tinggi.

Ia menjelaskan, pengembangan kakao Mahulu merupakan bagian dari penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sektor perkebunan, yang memuat daftar peluang investasi dari hulu hingga hilir. Di dalamnya termasuk rencana pendirian pusat fermentasi kakao desa, pengembangan industri cokelat craft, fasilitas vokasi, hingga pabrik pengolahan skala menengah.

“Desa, koperasi petani, dan investor akan dilibatkan melalui skema kemitraan yang berkelanjutan,” terangnya.

Arah kebijakan ini juga selaras dengan agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang menekankan hilirisasi pertanian, pengembangan teknologi industri, peningkatan kualitas tenaga vokasi, dan kemitraan pemerintah serta swasta. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan hilirisasi kakao tidak hanya diukur dari produksi, tetapi dari penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya UMKM olahan cokelat, dan terbentuknya desa industri.

Dirinya menambahkan, Mahulu ditargetkan menjadi ikon transformasi ekonomi hijau di Kaltim, wilayah terpencil yang mampu membangun industri cokelat modern berbasis potensi lokal.

“Jika model ini berhasil, akan direplikasi ke daerah lain sebagai bukti bahwa kekuatan desa dapat menjadi pintu masuk menuju ekonomi pasca-pertambangan,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »