Disdikbud Kaltim Tutup Penyusunan Buku Muatan Lokal untuk Siswa Disabilitas

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menutup kegiatan Penyusunan Buku Muatan Lokal Tahap IV bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Rabu, (10/9/2025).

Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyampaikan rasa bangganya terhadap seluruh pihak yang terlibat. Ia memberikan apresiasi khusus kepada para narasumber, tim penyusun, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi besar dalam menghasilkan dokumen penting ini. Kegiatan ini merupakan upaya serius pemerintah daerah dalam menyediakan bahan ajar yang inklusif dan berkeadilan.

“Buku muatan lokal ini bukan sekadar bahan ajar, tapi juga wujud pelestarian kearifan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus para peserta didik kita,” kata Armin.

Armin juga menekankan pentingnya peran muatan lokal dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa materi yang dihasilkan harus melewati uji keterbacaan, memastikan bahwa isinya relevan dan dapat dipahami oleh siswa berkebutuhan khusus.

Dengan penuh harapan, Armin menutup kegiatan ini, berharap agar dokumen yang telah disusun dapat segera diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Timur. Hasil dari kegiatan ini diharapkan menjadi pegangan yang bermanfaat dan efektif dalam proses belajar mengajar, sekaligus menjadi tonggak baru dalam membangun pendidikan yang lebih inklusif di Kaltim. (mr)

BPSDM Kaltim Komitmen Tingkatkan Kompetensi ASN

Balikpapan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim konsisten untuk meningkatkan pengembangan kompetensi ASN. Hal ini untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yaitu ”Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas serta mewujudkan misi Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

Hal inilah yang melatarbelakangi dilaksanakannya Rapat Kerja Teknis (Rakernis) sebagai bagian integral untuk mewujudkan komitmen yang dilaksanakan di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

Rakernis diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan satuan yang menangani masalah pengembangan sumber daya aparatur. Selain itu, Rakernis juga diikuti Kepala UPTD yang tersebar di Kabupaten/Kota, serta para Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota.

Rakernis tersebut juga menghadirkan Syafruddin Pernyata dan Bere Ali, sebagai Penjamin Mutu pada BSDM Kaltim.

Sekda Provinsi Kaltim diwakili Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim, Ismiati mengingatkan,  walaupun kondisi keuangan negara dan daerah mengalami penurunan, tetapi karena BPSDM memiliki anggaran yang sudah diatur negara sebesar 0,34% dari total belanja daerah, maka alokasi anggaran tahun 2026 diharapkan tidak berdampak.

Ismiati menjelaskan, ASN harus mampu menjadi memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah atau tantangan yang dihadapi  dalam memberikan pelayanan publik.

yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, Pemprov Kaltim telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Sistem Pembelajaran Terintegrasi  dalam Pengembangan Kompetensi ASN. Regulasi ini menegaskan penerapan Kaltim Corporate University (Kaltim CorpU), sebuah pendekatan strategis dalam manajemen pembelajparan aparatur.

Kaltim CorpU bukan hanya sekedar tempat pelatihan, melainkan wadah pengembangan kompetensi, pengetahuan dan kebijakan di tingkat individu maupun organsiasi.

”Dengan pendekatan ini, Pemprov Kaltim ingin memastikan setiap ASN memperoleh pengembangan kompetensi yang tepat, sesuai dengan standar jabatan, relevan dengan kebutuhan organisasi, serta mendukung misi pembangunan daerah,” pungkas Ismiati.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, selaku Panitia Penyelenggara menyampaikan, Rakernis merupakan bagian pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM berbasis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) untuk mewujudkan ASN Kalimantan Timur yang kometen, profesional dan berorientasi pada kinerja.

Tujuan Rakernis ini untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN di Kaltim lebih terarah, efektif dan berbasis kebutuhan nyata organisasi serta memantapkan peran BPSDM Kaltim dalam mendorong sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan BKPSDM Kabupaten/Kota se Kaltim.

Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim sebagai salah satu peserta menambahkan, Tema Rakernis adalah ”Pengembangan Kompetensi Berbasis Analisis Kebutuhan untuk Peningkatan Kinerja ASN Kalimantan Timur”. (MJE)

Surat Edaran Plt. Disdikbud Kaltim, Dorong Sekolah Ciptakan Lingkungan Bersih dan Kondusif

SAMARINDA – Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, mengeluarkan surat edaran nomor 400.3.8/23040/disdikbud.III/2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kaltim. Surat ini berisi imbauan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan ramah anak.

Surat tersebut menekankan pentingnya penataan lingkungan sekolah secara rutin dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga komite sekolah.

Beberapa poin utama dalam surat edaran itu meliputi penataan rutin yaitu sekolah wajib menata kebersihan ruang kelas, halaman, taman, dan fasilitas umum. Selain itu, sarana dan prasarana juga harus tertata rapi, aman, dan tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Kemudian penyediaan area Hijau mengimbau sekolah menciptakan area hijau melalui penghijauan atau penanaman tanaman hias dan produktif.

Ketiga, pengelolaan sampah berupa pengelolaan sampah yang benar dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi salah satu fokus utama.

Poin penting lainnya yaoti kegiatan Jumat bersih yang meminta Kepala sekolah membuat jadwal rutin kegiatan “Jumat Bersih” atau kegiatan serupa untuk mendukung kebersihan dan keindahan lingkungan.

Sementara monitoring dan evaluasi, Armin menyebutkan Disdikbud akan melakukan peninjauan secara berkala ke setiap sekolah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan juga dapat dilaporkan kepada pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif bagi para siswa dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (mr)

Target Produksi Migas Naik, Anggaran Kementerian ESDM Melonjak Rp13,5 Triliun

SAMARINDA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Syafruddin, menyoroti kenaikan signifikan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2026. Menurutnya, peningkatan dari Rp8,1 triliun menjadi Rp21,6 triliun atau naik sekitar Rp13,5 triliun disebabkan sejumlah faktor strategis di sektor energi.

Syafruddin menjelaskan, alokasi belanja di Kementerian ESDM erat kaitannya dengan penentuan besaran subsidi listrik, subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga dana investasi sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas).

“Kenaikan anggaran ini salah satunya dipicu oleh target lifting atau produksi minyak mentah nasional yang ditetapkan pemerintah,” terangnya.

Pada 2025, target lifting minyak Indonesia berada di angka 600 ribu barel per hari. Namun, pada 2026 pemerintah menaikkan target tersebut menjadi 610 ribu barel per hari. Peningkatan target inilah yang mendorong kebutuhan investasi lebih besar di sektor migas.

“Tambahan anggaran itu memang untuk mendukung tercapainya target lifting yang naik 10 ribu barel per hari dibanding tahun sebelumnya,” ujar Syafruddin.

Ia menekankan, pencapaian target lifting bukan hanya soal produksi semata, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pasokan energi nasional. Dengan tambahan anggaran, pemerintah diharapkan dapat memperkuat infrastruktur migas, memperluas eksplorasi, serta memastikan pasokan energi tetap stabil untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

Dirinya menilai kenaikan anggaran ESDM juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dengan ketersediaan subsidi.

“Kementerian ESDM memegang peran penting dalam menentukan besaran subsidi listrik maupun LPG, yang langsung dirasakan masyarakat. Maka kenaikan ini sekaligus menjamin subsidi energi tetap tersedia,” jelasnya.

Menurutnya, DPR RI akan terus mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan benar-benar memberi dampak positif, baik bagi masyarakat umum maupun perekonomian nasional. Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam pelaksanaan program di sektor energi agar kenaikan anggaran tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.

“Tambahan belanja ini jangan sampai membebani masyarakat, melainkan harus betul-betul menjadi instrumen untuk meningkatkan produksi migas, menjaga pasokan energi, dan memastikan subsidi tetap dinikmati rakyat,” pungkasnya. (yud)

Kontribusi Besar, Pemangkasan DBH Jadi Sorotan

SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20 hingga 50 persen pada tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan pembangunan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim.

Dalam keterangannya, Syafruddin menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana pemotongan itu. Menurutnya, pemerintah pusat perlu lebih objektif dalam menentukan daerah mana yang layak dipotong dan mana yang seharusnya dikecualikan.

“Kalimantan Timur ini adalah daerah penghasil. Jangan sampai masyarakat tidak bisa menikmati hasil SDA mereka sendiri,” ujarnya.

Syafruddin menambahkan, pemotongan DBH secara maksimal akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

“Kalau dana bagi hasil dipotong terlalu besar, daerah tidak bisa bergerak menjawab kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Ia menekankan, kontribusi Kaltim terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar, khususnya melalui sektor migas dan pertambangan. Namun, dana yang kembali ke daerah sering kali jauh lebih kecil. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan ketidak adilan fiskal antara pusat dan daerah.

“Jangan sampai kontribusi Kaltim untuk APBN besar, tapi yang kembali ke daerah kecil. Ini bisa berdampak buruk, termasuk pada lingkungan dan distribusi bahan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus distribusi bahan bakar dan sembako yang sempat terhambat di Mahakam Ulu, yang dikhawatirkan bisa terulang bila daerah kekurangan dukungan anggaran.

Ia menyebut, sejumlah kabupaten/kota di Kaltim juga mulai mengeluhkan wacana pemotongan tersebut. Jika kebijakan ini dijalankan, ia khawatir layanan dasar masyarakat akan terganggu dan pembangunan daerah terhambat.

“Saya meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan DBH untuk Kaltim. Daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya mendapat perlakuan berbeda demi keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »