Disbun Kaltim Gelar Public Expose Kajian Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani

SAMARINDA – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Public Expose hasil Kajian Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani Tahun 2024 di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Senin (25/11/2024).

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim diwakili Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman menjelaskan, Kalimantan Timur memiliki kawasan pertanian seluas 3,5 juta hektar sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dari luas tersebut, sekitar 1,6 juta hektar telah dikembangkan menjadi kawasan perkebunan, dengan 89 persen di antaranya berupa perkebunan kelapa sawit.

“Kelapa sawit mendominasi dengan total luas sekitar 1,2 juta hektar, yang terdiri dari 900 ribu hektar perkebunan inti dan sisanya plasma atau kemitraan lainnya,” ujar Taufiq.

Ddikatakan Taufiq, pola pembangunan perkebunan di Kaltim terbagi menjadi tiga, yaitu perkebunan besar, Perkebunan Nusantara (PTPN), dan perkebunan rakyat. Fokus utama Dinas Perkebunan adalah mendorong penguatan perkebunan rakyat melalui pembentukan kelembagaan korporasi petani yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Paser.

“Di Kabupaten Paser, telah terbentuk satu kelembagaan korporasi, yaitu Koperasi Induk Paser Jaya. Ini adalah bagian dari target kami dalam pengembangan kawasan berbasis korporasi petani,” tambahnya.

Kalimantan Timur memiliki 109 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 5.800 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dan kapasitas terpakai sekitar 5.200 ton per jam. Produksi TBS tahun 2023 mencapai 20 juta ton, naik dari 4,2 juta ton pada 2022. Produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) juga meningkat menjadi hampir 4,9 juta ton pada 2023. Selain kelapa sawit, komoditas unggulan lainnya meliputi karet, kakao, lada, aren dan kelapa dalam.

Sementara itu Ketua Pelaksana, Ramli menyampaikan, kajian ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Mulawarman, yang melibatkan Pusat Kajian Sosial Ekonomi Regional Pedesaan (PKESERP). Kajian dilakukan selama empat bulan, mulai Mei hingga Agustus 2024, dengan Kecamatan Long Ikis di Kabupaten Paser sebagai lokasi pengembangan korporasi petani berbasis kelapa sawit.

Pj Gubernur Kaltim Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada Serentak

SAMARINDA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kalimantan Timur tinggal menghitung hari. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengajak seluruh masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya.

“Saya mengajak semua masyarakat Kaltim untuk datang ke TPS. Pilihlah pemimpin terbaik menurut versi Anda masing-masing demi masa depan Kalimantan Timur yang lebih baik,” ujar Akmal Malik, Senin (25/11/2024).

Menurutnya, semua persiapan teknis dan logistik Pilkada sudah selesai. Ia memastikan pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar dan telah berada di lokasi sesuai jadwal. Akmal menyebut, petugas, panitia, dan penyelenggara sudah siap untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak ini.

“Jangan ada yang golput. Satu suara Anda sangat berarti untuk lima tahun ke depan. Pilkada adalah kesempatan kita bersama untuk memilih pemimpin terbaik,” tambahnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang hingga setelah hari pencoblosan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga sangat diperlukan untuk menciptakan suasana damai selama proses Pilkada berlangsung.

“Kami berharap masyarakat Kaltim dapat bersama-sama menjaga persatuan dan menghindari gesekan yang bisa merusak keharmonisan. Pilihan boleh berbeda, tetapi semangat kebersamaan harus tetap terjaga,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap fokus pada upaya membangun harmonisasi di tengah keberagaman. Menurutnya, perbedaan pilihan harus dihormati dan tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Akmal Malik menyampaikan keyakinannya, masyarakat Kaltim dapat menjadi teladan dalam menciptakan demokrasi yang damai. (adv diskominfo kaltim)

KemenPANRB Lakukan Penilaian Visitasi SPBE

SAMARINDA – Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Penilaian Visitasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Senin (25/11/2024)

Agenda ini bertujuan untuk memvalidasi dan mengamati langsung hasil penilaian interviu dan/atau dokumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi SPBE.

Tim KemenPANRB yang diwakili oleh Pudy Prima dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional untuk memastikan kesesuaian dokumen penilaian dengan implementasi di lapangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas interviu kemarin ada beberapa indikator yang perlu diklarifikasi dan divalidasi.

“Juga visitasi ini untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan masukan strategis bagi pengembangan SPBE di Kalimantan Timur. Tentunya dengan adanya visitasi ini nilai yang diperoleh diharapkan bisa optimal hasilnya,” ujar Pudy.

Tim penilai juga ingin memastikan bahwa tata kelola SPBE di daerah ini berjalan sesuai standar nasional, sekaligus mencerminkan kolaborasi yang baik antarlembaga. Selama visitasi, sejumlah paparan disampaikan oleh perwakilan Tim Koordinasi SPBE Kaltim terkait implementasi SPBE, mulai dari aplikasi yang telah dikembangkan, tingkat integrasi antarplatform, hingga tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi di bidang pelayanan publik.

Pada kesempatan itu pula tim memberikan beberapa rekomendasi awal terkait penguatan infrastruktur teknologi, penyederhanaan proses birokrasi, serta perlunya pelatihan SDM untuk memastikan keberlanjutan program SPBE.

Kegiatan visitasi ini diakhiri dengan penyampaian hasil sementara oleh tim KemenPANRB, yang mencakup apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan SPBE, sekaligus catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti. Hasil akhir dari penilaian visitasi ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan skor evaluasi SPBE Provinsi Kaltim pada tingkat nasional.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Pertemuan ini dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah (PD) serta tim teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

Faisal menekankan pentingnya SPBE sebagai pilar transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien dan berbasis teknologi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KemenPANRB atas pendampingan dan evaluasi yang dilakukan hingga berada pada tahapan ini.

“SPBE adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Komitmen kami adalah menjadikan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan, ”jelasnya.

Melalui pelaksanaan visitasi ini, diharapkan Provinsi Kaltim dapat semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang unggul, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. (adv diskominfo kaltim)

BKD Kaltim Sosialisasikan Aplikasi I-Mut

SAMARINDA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dan Layanan ASN Karier milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data kepegawaian dan dilaksanakan di Hotel Mercure, pada Senin (25/11/2024).

Kabid Mutasi ASN BKD Kaltim, Yuli Fitriyanti menjelaskan, aplikasi I-Mut dan Layanan ASN Karier dapat digunakan untuk berbagai proses, seperti pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) secara terbuka dan kompetitif, maupun pengisian JPT melalui mekanisme mutasi antar jabatan.

Dikatakan, hal ini merupakan sesuatu yang baru. Sebelumnya, proses ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung melalui BKPSDM.

“Namun, sekarang prosesnya berubah, dan kita menggunakan aplikasi baru ini untuk berkoordinasi dengan BKN,” ungkap Yuli.

Ia menambahkan, penerapan sistem baru ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pemahaman lebih mendalam terkait teknis pengisian data dan prosedurnya. Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, menginisiasi kegiatan ini agar masa peralihan dapat berjalan dengan baik.

“Harapannya, kita dapat membangun persepsi yang selaras dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan ASN, khususnya dalam mewujudkan tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Kegiatan tersebut diikuti peserta dari BKPSDM Kabupaten dan Kota se Kaltim dan menghadirkan narasumber dari BKN. (adv diskominfo kaltim)

BPSDM Kaltim Sambut PPSDM Regional Bandung

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja sekaligus sinkronisasi Program Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung. Kegiatan berlangsung selama setengah hari di Hotel Fugo, Samarinda (25/11/2024).

Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi bersama jajaran menyambut baik kunjungan kerja PPSDM Regional Bandung sebagai upaya menjalin kerjasama yang erat di bidang pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Kaltim maupun SDM aparatur pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim.

Pada pertemuan tersebut, BPSDM Kaltim juga mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten dan kota.

Perwakilan BKPSDM kabupaten/kota yang hadir, oleh PPSDM Regional Bandung diminta menyampaikan progress penyusunan Profil Rencana Pengembangan Kompetensi  ASN dalam kurun waktu satu tahun ke depan, yaitu Tahun 2025.

Abu Hasan, Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Regional Bandung didampingi Yeti Seprianti Sembiring, Widyaiswara Ahli Muda, memberikan tantangan kepada BKPSDM kabupaten/kota.

“Bagi BKPSDM Kabupaten/Kota yang sudah selesai menyusun Profil Kegiatan Pengembangan Kompetensi, akan diundang ke Bandung untuk menyampaikan paparan”, ujarnya.

Merespon tantangan tersebut, sebagian peserta akan berusaha memenuhi tantangan tersebut. “Namun sebagian tidak bisa memenuhi mengingat padatnya tugas pada akhir tahun”, ucap Rina Kusharyanti, Kabid Pengembangan Kompetensi  Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim.

Jauhar Efendi, selaku Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim melaporkan, wilayah kerja PPSDM  Regional Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Provinsi Lampung, dan seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan, serta seluruh kabupaten/kota di masing-masing Provinsi tersebut.

Acara juga dihadiri Kabid PKMF Sekretaris, Anna, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT), Apriyana,  para Widyaiswara dan pejabat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi. Turut hadir perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. (mj)

« Previous Page — Next Page »