Kecamatan Damai Kaya Seni dan Budaya

SENDAWAR – Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus menguatkan identitasnya sebagai wilayah yang kaya akan seni dan budaya.

Melalui Festival Sarut, pemerintah kecamatan di bawah kepemimpinan, Iman Setiadi, berupaya menjadikan kegiatan tahunan ini sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus potensi wisata unggulan daerah ke tingkat nasional.

Menurut Iman Setiadi, seni dan budaya merupakan pintu masuk paling kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Damai.

Meski wilayahnya memiliki 17 kampung dengan beragam potensi, ia mengakui bahwa hingga kini pengembangan wisata belum berjalan optimal.

Festival Sarut jadi daya tarik budaya, Camat Damai dorong kampung punya ciri khas wisata sendiri. Festival Sarut diramaikan dengan lomba menyarut, karnaval busana sarut, fashion show, hingga pertunjukan seni tradisional.

Namun, lewat Festival Sarut, Kecamatan Damai berhasil menumbuhkan kembali minat masyarakat terhadap warisan leluhur mereka, terutama seni menyarut atau menenun kain khas suku Dayak Benuaq.

“Kalau masalah seni budaya itu sudah kita usahakan. Kurang lebih hampir empat tahun saya di Kecamatan Damai ini, kita ada event Festival Sarut yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Itu dalam rangka mempromosikan potensi seni dan budaya yang ada di Kecamatan Damai,” ujar Iman Setiadi, Rabu (8/10/2025).

Festival yang digelar setiap awal Agustus itu sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Damai dan HUT kelompok Kiai Pane Penguntai lawai, komunitas pengrajin sarut yang aktif menjaga eksistensi tradisi tersebut.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga suasananya selalu meriah dan menjadi agenda yang dinantikan masyarakat.

Dalam festival tersebut, beragam kegiatan digelar untuk menarik minat generasi muda dan wisatawan, mulai dari lomba menyarut, karnaval busana sarut, fashion show, hingga pertunjukan seni tradisional.

Semua kegiatan itu menonjolkan keindahan kain ulap sarut, simbol budaya Dayak Benuaq yang sarat makna dan filosofi.

“Harapan kita, anak-anak muda tidak melupakan seni budaya, khususnya suku Dayak Benuaq. Karena sarut ini adalah ciri khas seni menjahit dari leluhur mereka. Kita ingin generasi sekarang tetap mencintai dan mengembangkan warisan ini,” jelas Iman.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 10 motif kain sarut yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kecamatan Damai, karena menunjukkan bahwa hasil karya masyarakat telah diakui secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang bisa dikembangkan lebih jauh.

Untuk memperkuat regenerasi pelestarian budaya, Pemerintah Kecamatan Damai juga mendorong pembelajaran menyarut agar menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah.

“Di sekolah sudah diwajibkan anak-anak untuk belajar menyarut. Jadi mereka tidak hanya tahu teorinya, tapi juga bisa mempraktikkannya. Ini bagian dari upaya kita agar budaya ini tidak punah,” katanya.

Selain berfokus pada pengembangan seni dan budaya, Iman Setiadi juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi wisata di setiap kampung.

“Saya sudah sering sampaikan kepada para petinggi kampung, kalau bisa 17 kampung ini punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya, kalau mau lihat kain sarut datang ke Kampung Bomboy. Kalau mau lihat persawahan, datang ke Kampung Jengan Danum. Jadi wisatawan yang datang ke Damai tahu ke mana harus pergi sesuai minatnya,” ujarnya.

Iman optimistis, jika potensi ini dikelola dengan baik, maka Kecamatan Damai dapat menjadi destinasi wisata berbasis budaya yang unik dan berdaya saing.

“Harapan saya, para petinggi kampung bisa memetakan potensi masing-masing agar bisa dikembangkan. Kalau setiap kampung punya keunggulan sendiri, itu akan jadi daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah,” tuturnya.

Lebih jauh, Iman menilai bahwa Festival Sarut harus menjadi ikon budaya Kecamatan Damai  yang terus dikembangkan setiap tahun.

“Festival Sarut ini bukan sekadar acara seremonial. Ini tentang bagaimana kita menjaga identitas budaya kita, mengenalkannya kepada dunia, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kalau terus dikembangkan, saya yakin Damai bisa menjadi pusat wisata budaya di Kutai Barat,” pungkas Iman Setiadi. (adv/diskominfo/kbr).

Komisi III DPRD Kubar Menolak Dua Proyek Multiyears Tahun Jamak

SENDAWAR – Pembangunan dua proyek multiyears tahun jamak yang di usulkan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tahun anggaran 2026,  secara tegas di tolak anggota komisi III DPRD Kubar.

Dua proyek yang ditolak tersebut yakni pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq, karena dinilai tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat, serta berpotensi menguras APBD tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, dua proyek besar yang diajukan melalui skema multiyears tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan dan urgensi masyarakat di lapangan.

“Kami tidak mendukung pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq. Nilai manfaat dua proyek ini sangat kecil bagi masyarakat. Kalau tetap dipaksakan, kami menilai proyek multiyears itu akan mubazir,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Jack menambahkan, APBD Kutai Barat seharusnya digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan proyek besar yang lebih mengedepankan aspek seremonial atau prestise pembangunan semata.

Ia menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek strategis agar tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang.

“Jangan sampai anggaran daerah yang terbatas justru habis untuk proyek yang manfaatnya kecil. Pemerintah harus lebih realistis, apalagi dana kita tidak sebesar kabupaten lain di pesisir atau perkotaan besar,” tegasnya.

Selain itu, Jack menilai rencana pembangunan Pelabuhan Royoq perlu dikaji ulang secara teknis maupun geografis. Ia menilai pelabuhan berskala besar tidak relevan dibangun di Kutai Barat yang tidak memiliki wilayah pesisir laut.

“Pelabuhan besar itu idealnya dibangun di wilayah laut, sementara Kutai Barat kan wilayah pedalaman. Jadi untuk apa membangun pelabuhan kontainer kalau memang kebutuhan logistik kita sudah bisa terpenuhi lewat jalur darat,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kubar, Zainuddin Thaib. Ia menilai dua proyek multiyears yang diusulkan pemerintah daerah itu sama sekali tidak mendesak untuk dilaksanakan.

“Kalau bicara urgensi, saya kira dua proyek itu tidak mendesak. Pembangunan Pelabuhan Royoq misalnya, Kutai Barat bukan daerah pesisir yang memerlukan pelabuhan besar untuk bongkar muat kontainer. Aktivitas ekonomi kita lebih banyak lewat jalur darat,” tandasnya.

 

Menurutnya, daripada mengalokasikan dana besar untuk proyek yang tidak tepat sasaran, lebih baik pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur jalan yang langsung menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Misalnya perbaikan jalan Balok–Mapan. Itu jelas dibutuhkan masyarakat karena dilalui banyak kendaraan dan jadi akses utama,” terang Zainuddin.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan Jalan Bung Karno yang disebut tidak banyak dilalui warga. Menurutnya, proyek tersebut tidak memberi nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

“Jalan Bung Karno itu tidak dilewati banyak orang, masyarakat di sekitarnya juga sedikit. Jadi untuk apa digelontorkan dana besar hanya untuk membangun jalan yang jarang digunakan,” katanya.

Zainuddin menegaskan, Partai Golkar melalui Komisi III DPRD Kutai Barat hanya akan mendukung program pembangunan yang benar-benar memberi dampak luas bagi masyarakat.

“Prinsip kami jelas, setiap rupiah dari APBD harus punya manfaat besar. Kalau tidak ada dampaknya untuk masyarakat, lebih baik dialihkan ke proyek lain yang lebih penting,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

Ketua DPRD Kubar Soroti Kinerja Dinas PUPR

SENDAWAR — Ketua DPRD Kubar Ridwai, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ridwai mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, serapan anggaran di beberapa OPD masih berada di angka kurang dari 50 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian utama karena menyangkut anggaran yang cukup besar dan menyentuh program strategis di daerah.

“Masih di bawah 50 persen. Nah, ini sudah bulan Oktober. Sebentar lagi sudah masuk November. Artinya, kita tinggal sekitar satu setengah bulan lagi untuk mengejar target serapan anggaran,” ujar Ridwai, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, kendala utama bukan karena minimnya dana. Melainkan keterbatasan waktu untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki cakupan cukup besar.

Beberapa item pekerjaan memang memerlukan durasi yang lebih panjang sehingga perlu perencanaan matang.

“Ini persoalannya waktu. Kita paham, karena pekerjaan yang lumayan besar memang membutuhkan waktu panjang. Tapi kalau langsung bilang tidak bisa karena waktunya tidak nutup, itu bukan solusi. Yang penting, kita coba menyesuaikan skala pekerjaan agar tetap bisa dilaksanakan,” jelas Ridwai.

Ridwai menekankan, meski ada keterbatasan waktu, pelaksanaan pekerjaan tetap harus melalui mekanisme lelang.

Dengan cara ini, serapan anggaran masih dapat tercatat, dan program yang direncanakan pemerintah tetap berjalan meski dalam skala yang lebih terkendali.

“Kita bisa kurangi sedikit anggarannya, misalnya dari rencana awal dikurangi, tetapi tetap dilaksanakan. Itu masih memungkinkan.”ujarnya.

“Kalau tidak dilelang sama sekali, serapan anggaran akan tetap 0 persen. Intinya, lelang dulu, baru progres di lapangan menyesuaikan,” kata Ridwai.

Ridwai juga menekankan pentingnya fokus pada tiga OPD dengan alokasi anggaran besar. Yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Menurutnya, jika serapan anggaran di tiga OPD ini rendah, dampaknya akan signifikan terhadap realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

Memang masih ada OPD lain katanya yang serapan anggaran masih di bawah 50 persen juga. Sepert dinas kearsipan, perikanan, catatan sipil. Tapi dampaknya tidak terlalu besar.

“Tapi PUPR, pendidikan, dan kesehatan ini alokasinya besar sekali. Jadi, kalau serapannya rendah, langsung membengkak dan menjadi perhatian utama,” tegas Ridwai.

Ia menjelaskan, kendala serapan anggaran yang belum optimal seringkali muncul karena pekerjaan yang terlalu kompleks. Serta memerlukan waktu lebih panjang dari jadwal yang tersedia.

Namun, Ridwai menegaskan, tidak boleh ada alasan. Pelaksanaan harus tetap berjalan meski harus menyesuaikan skala dan sumber daya yang tersedia.

Ridwai menekankan bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.

Meskipun waktu terbatas, pekerjaan harus tetap mengikuti prosedur, mulai dari perencanaan, persiapan lelang, hingga pelaksanaan dilapangan.

Pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan skala pekerjaan diyakini dapat menjaga agar serapan anggaran tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas.

“Ini bukan soal menambah anggaran, tapi soal memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif. Kita dorong agar pekerjaan yang sudah direncanakan bisa selesai, meski waktunya terbatas. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD, target serapan anggaran tetap bisa tercapai,” jelas Ridwai. (adv/diskominfo/kbr).

Terkendala Status Jalan, Sembilam Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai Belum Teraliri Listrik

SENDAWAR – Sebagian besar kampung di Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi keterbatasan aliran listrik. Dari 16 kampung di wilayah ini, baru tujuh yang telah tersambung jaringan PLN, sementara sembilan lainnya masih berstatus menunggu.

Masyarakat setempat masih mengandalkan mesin genset atau sumber energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.

Camat Siluq Ngurai, Bartolomius Djukuw  menjelaskan kendala utama pembangunan jaringan listrik di wilayahnya.

“Untuk penanaman tiang-tiang listrik, dibutuhkan jalan yang memadai. Saat ini sebagian jalan yang akan dilalui masih belum menjadi milik Dinas PUPR, sehingga proses pemasangan tiang listrik tertunda,” ujarnya, Senin, (27/10/2025).

Menurut Bartolomius, rute pemasangan jaringan listrik di Siluq Ngurai cukup menantang karena topografi wilayah yang berbasis sungai. Kecamatan ini terbagi oleh 3 alur sungai, yaitu Sungai Jelau, Sungai Tuang, dan Sungai Kelawit.

“Alur Sungai Kelawit masih jauh dari pusat layanan PLN. Di ujung alur ini terdapat kampung Kendesiq, kemudian dilanjutkan ke Rikong, Muara Ponaq, Kiaq, Tendi, Penawang, dan Lendian Liang Nayuq yang berbatasan dengan Bentian dan IKN. Jarak dan kondisi jalan menjadi tantangan utama,” katanya.

Bartolomius menambahkan, beberapa kampung di dekat Bentian memiliki potensi mendapat jaringan listrik lebih cepat, meski mereka secara administratif berasal dari Siluq Ngurai yang terujung.

“Walaupun letaknya jauh, peluang jalur listrik dari alur tersebut bisa lebih cepat terealisasi karena akses jalan lebih memungkinkan. Sementara kampung yang lebih terisolasi masih menunggu koordinasi dan pembangunan jalan,” jelasnya.

Selain faktor jarak dan alur sungai, Bartolomius menyebut perlunya sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan yang memiliki jalan yang akan dilewati jaringan listrik.

“Kita terus koordinasi dengan  tim fasilitasi di Kabupaten. Beberapa tim dari PLN Samarinda sudah meninjau lapangan dan akan melakukan peninjauan ulang. Jika perusahaan menyerahkan jalan ke pemerintah, Dinas PUPR bisa mengelola akses ini, sehingga pemasangan tiang-tiang bisa lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tanpa listrik PLN ini berdampak pada aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan anak hingga kegiatan ekonomi skala rumah tangga.

“Masyarakat bisa menggunakan mesin lampu, tapi itu tidak ideal. Listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, usaha kecil, dan aktivitas sosial lainnya,” kata Bartolomius.

Camat Siluq Ngurai menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses koordinasi dan pembangunan infrastruktur agar seluruh kampung di kecamatan ini bisa menikmati listrik PLN.

“Kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait, semua kampung di Siluq Ngurai bisa segera teraliri listrik. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan ekonomi di wilayah ini,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

Komisi II DPRD Kubar Soroti Jalan Multi Years dan Inventarisasi Jalan

SENDAWAR – Komisi II DPRD Kubar menyoroti kinerja sejumlah OPD. Yang disorot antara lain kejelasan proyek multi years contract (MYC), serta kesesuaian program dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembahasan tersebut berlangsung antara Komisi II DPRD Kubar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kubar, dan sejumlah OPD di ruang rapat Komisi DPRDKubar, Kamis (30/10/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kutai Barat, Potit menjelaskan, pembahasan kali ini menyoroti sejumlah hal penting. Menurutnya, semua kegiatan pembangunan harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai aturan yang berlaku sebelum dimasukkan dalam RAPBD.

“Dalam peraturan perundangan, kegiatan memang boleh dilakukan secara berkelanjutan, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Kalau belum memenuhi, jangan dipaksakan masuk,” ujar Potit dalam rapat tersebut.

Ia mengungkapkan, dari hasil pembahasan, tercatat ada 33 kegiatan multi-years yang diusulkan OPD.

Namun, saat ditanyakan satu per satu, perwakilan dari Bappeda dan Dinas PUPR tidak dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan tersebut. Mereka hanya mengingat beberapa proyek besar seperti pembangunan jembatan ATJ, Jalan Bung karno, Pelabuhan Royoq, dan Kristen Center.

“Waktu kami minta dijelaskan satu-satu, ternyata mereka tidak hafal. Mereka ingat hanya proyek-proyek besar saja. Padahal totalnya ada 33 item,” ungkap Potit.

Ia menambahkan, sebagian proyek multi-year tersebut masih dalam tahap proses persyaratan administratif seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen kelengkapan lainnya.

Karena itu, DPRD meminta agar OPD tidak terburu-buru mengajukan kegiatan baru, jika dokumen persyaratan belum lengkap.

Selain itu, rapat juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya terdaftar dalam daftar inventarisasi milik pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada sejumlah ruas jalan yang belum masuk dalam data resmi, termasuk ruas jalan dari Simpang Lomuq Besiq ke  kilo enam.

“Masih ada banyak ruas jalan yang belum terdaftar dalam daftar inventarisasi. Ini menyulitkan pihak teknis untuk melakukan perencanaan dan penganggaran. Bahkan ada ruas yang terputus di beberapa titik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Potit juga menyinggung perkembangan di Dinas Pariwisata. Menurutnya OPD ini mulai menunjukkan kemajuan setelah adanya pergantian kepala dinas meskipun bersifat sementara.

Pada 2025, dinas tersebut memperoleh tambahan anggaran yang digunakan untuk membantu pembangunan beberapa objek wisata daerah.

Namun, Potit menyayangkan pada tahun 2026, terjadi pemangkasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya program pariwisata. Salah satu program yang kemungkinan tidak dapat dilanjutkan adalah kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan wisata.

“Dinas Pariwisata tahun ini memang sudah ada kemajuan karena dapat tambahan dana. Tapi untuk 2026, karena adanya pemangkasan, mereka tidak akan mendapat anggaran cukup, termasuk untuk program IPAL,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Potit menilai hasil rapat ini memberikan gambaran awal bagi DPRD untuk memastikan R-APBD 2026 disusun secara realistis dan sesuai prioritas daerah.

Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap usulan OPD, terutama terkait proyek multi-year yang membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang.

“Rapat ini masih tahap pembahasan awal. Kami ingin memastikan semua kegiatan benar-benar memenuhi syarat hukum dan teknis sebelum diketuk di RAPBD 2026. Jangan sampai ada yang asal masuk tanpa dasar yang kuat,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »