Danpusterad  Disambut Tarian Adat dan Prosesi Tepung Tawar

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), H. Nanang Adriani, menyambut kedatangan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno beserta rombongan dengan prosesi adat khas Kutai Barat, di Bandara Melalan, Sendawar, Rabu (15/10/2025).

Penyambutan berlangsung meriah dan penuh khidmat. Setibanya dari pesawat Wing Air nomor penerbangan IW 1475/PK-WHH, Danpusterad disambut langsung oleh Wabup Kubar yang mengalungkan selendang Ulap Doyo, kain tenun khas Dayak Benuaq, sebagai simbol penghormatan dan penerimaan. Acara dilanjutkan dengan tarian selamat datang dan prosesi adat tepung tawar yang dipersembahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar.

Kunjungan Danpusterad ini dalam rangka pelaksanaan Asistensi dan Pengawasan Teritorial (Aster dan Wasgiat Ter) di satuan Yonif TP 827/Macanaya yang bermarkas di Kutai Barat.

Turut mendampingi Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno dalam kunjungan tersebut di antaranya, Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara, Kolonel Inf Khairuddin Fakri Siregar, Pamen Ahli Bidang Sishaneg Pusterad, Kolonel Inf Syahrinal, Kasubditbinpamteropslat Sdirum Pusterad, Mayor Inf Darmanto,  Kasihanjardikter Bagdiklatter Sdirdiklat Pusterad, Kolonel Kav Muhammad Arifin, Aster Kasdam VI/Mlw, Kolonel Ckm Anggiat Sahat,  Pgs Dirbindiklat Puskesad, Mayor Ckm Lestiahayu Ratma Wibowo, Kapten Inf Arief Setyawan, Kapten Inf Supardi, Sertu Bangkit.

Kehadiran rombongan disambut pula oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Barat, diantaranya, Letkol Inf Doni Fransisco, Dandim 0912/kbr, Letkol Inf Syarifuddin Sinaga, Danyon TP 827/Mcy, AKBP Boney Wahyu Wicaksono,  Kapolres Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Nanang Adriani, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung penuh keberadaan dan peran TNI di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan rakyat menjadi fondasi dalam menjaga keamanan, mempercepat pembangunan, serta memperkuat semangat nasionalisme di daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kerja keras dan pengabdian TNI selama ini. Jadikan kegiatan KDKMP sebagai ruang inovasi, pembelajaran, dan pengabdian terbaik untuk rakyat dan bangsa,”ujarnya.

Wabup juga menegaskan bahwa Pemkab Kutai Barat berkomitmen penuh dalam mendukung program Komunikasi, Distribusi, Konsolidasi dan Monitoring Program (KDKMP) yang digagas TNI, dengan memperkuat sinergi lintas sektor dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita harapkan lahir komunikasi yang lebih erat, tukar gagasan, dan berbagai inovasi bersama demi tercapainya masyarakat yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam bingkai NKRI,”ungkapnya. (adv/diskominfo/kbr)

KDKMP Harus Bawa Manfaat Nyata bagi Masyarakat Kutai Barat

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Andriani, menegaskan optimisme bahwa program Komando Distrik Komando Kewilayahan Model Percontohan (KDKMP)akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Welcome Dinner DANPUSTERAD 2025, di Gedung ATJ, Rabu malam (15/10/2025).

“Kehadiran Bapak Danpusterad memberikan semangat baru bagi kami untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat di Kabupaten Kutai Barat,” ujar Nanang.

Menurutnya, KDKMP bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan penguatan karakter kebangsaan di tingkat kampung.

Nanang memaparkan, Kutai Barat memiliki luas 20.381 km2, dengan 16 kecamatan, 190 kampung, dan 4 kelurahan. Kondisi wilayah yang berbukit dan datar serta tanah yang subur menjadi potensi strategis bagi pengembangan perkebunan dan hortikultura, sekaligus mendukung program KDKMP.

“Penetapan Kutai Barat sebagai lokasi KDKMP menunjukkan kepercayaan TNI AD terhadap potensi daerah kami,” kata Wabup Nanang.

Ia menambahkan bahwa program ini menjadi model kemanunggalan TNI dan rakyat yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Nanang menegaskan beberapa harapan. Pertama, pelaksanaan KDKMP di Kutai Barat diharapkan berjalan sukses dan menjadi contoh sinergi antara TNI AD dan pemerintah daerah. Kedua, program ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, lingkungan hidup, serta penguatan karakter kebangsaan.

Wabup juga mengimbau masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk mendukung kehadiran TNI.

“TNI dan rakyat menjadi fondasi kebersamaan dalam menjaga keamanan, mempercepat pembangunan, dan memperkuat nasionalisme di daerah ini,” ujarnya. (adv/diskominfo/kbr).

Fraksi GDK Dorong Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD di APBD Kutai Barat 2026

SENDAWAR – Fraksi Gerindra-Demokrat-Keadilan (F-GDK) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (15/10/2025).

Pada penyampaiannya, Fraksi GDK, Andrianus, menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

“Fraksi GDK mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang konsisten menjaga keterbukaan dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBD. Ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andrianus dalam pandangan umumnya.

Ia menyebut, dalam Nota Pengantar APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,81 triliun, dengan rencana belanja daerah sebesar Rp3,51 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran, ditambah lagi dengan rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Andrianus, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal, sembari memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Karena itu, Fraksi GDK menyampaikan beberapa saran strategis kepada pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pertama, Fraksi GDK mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak yang lebih efisien namun tidak membebani masyarakat.

“Kami menyarankan penerapan sistem digital untuk pemungutan pajak dan retribusi guna menciptakan efisiensi dan transparansi,” kata Andrianus.

Selain itu, ia menilai pentingnya pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya alam secara bijak, mengembangkan sektor pariwisata, serta memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar terhadap kas daerah.

Kedua, Fraksi GDK menyoroti pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan prioritas belanja. Andrianus meminta agar anggaran yang tidak terlalu mendesak dialihkan ke program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak produktif, dan menerapkan prinsip value for money dalam setiap perencanaan anggaran. Beberapa belanja modal yang belum mendesak juga bisa ditunda untuk menjaga efisiensi fiskal,” jelasnya.

Meski dalam kondisi fiskal yang ketat, Fraksi GDK tetap meminta pemerintah daerah menjaga kesinambungan kinerja pemerintahan dan memastikan program prioritas tetap berjalan.

“Program yang berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi fokus utama, terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan program prioritas Bupati Kutai Barat,” ujar Andrianus.

Fraksi GDK juga menekankan pentingnya meningkatkan sinergi antara Pemkab Kutai Barat dengan Kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah mendapatkan dukungan tambahan, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan.

“Dalam situasi keuangan yang terbatas, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan fiskal,” kata Andrianus.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi GDK menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami percaya, dengan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif, Kutai Barat mampu menghadapi tantangan fiskal dengan bijak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita dalam pengabdian untuk Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkas Andrianus. (adv/diskominfo/kbr).

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Efisiensi Belanja dan Peningkatan PAD di APBD Kutai Barat

SENDAWAR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang III, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat, Rabu (15/10/2025).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Potit, menyatakan pandangan umum ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional fraksinya dalam mengawal proses penyusunan APBD agar setiap alokasi anggaran dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen teknis, tetapi instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi kami mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 oleh pemerintah, dan kami berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Potit.

Berdasarkan Nota Keuangan pemerintah daerah, total pendapatan Kutai Barat tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,82 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 252,1 miliar (8,9%), pendapatan transfer Rp 2,54 triliun (90%), dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 28,7 miliar (1,1%).

Sementara total belanja daerah direncanakan Rp 3,52 triliun, dengan rincian: belanja operasi Rp 2,44 triliun (69,3%), belanja modal Rp 635,88 miliar (18%), belanja tidak terduga Rp 100 miliar (2,8%), dan belanja transfer Rp 338,48 miliar (9,9%). Fraksi PDI Perjuangan mencatat dominasi belanja operasi, khususnya belanja pegawai sebesar 37,5%, sehingga mendorong efisiensi untuk meningkatkan alokasi belanja modal yang produktif.

Potit menekankan pentingnya mendorong kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kontribusi PAD yang masih di bawah 9% menunjukkan perlunya strategi konkret pemerintah untuk memperluas basis fiskal, sehingga bisa menembus angka di atas 10% dari total pendapatan. Hal ini penting agar pembangunan dan layanan publik lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Potit.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya efisiensi belanja rutin dan alokasi lebih besar untuk belanja modal produktif, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedalaman dan wilayah perbatasan.

Potit menekankan pentingnya memastikan alokasi belanja publik produktif menjangkau seluruh wilayah, termasuk kampung-kampung pedalaman dan kawasan adat, serta menjalankan program multiyears dengan nomenklatur jelas, transparansi pembiayaan, dan pengawasan ketat, agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Selain itu, seluruh program di APBD 2026 diharapkan selaras dengan prinsip anggaran berbasis hasil (output-based budgeting), sehingga pembangunan dapat diukur secara nyata dan transparan.

“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, dan meningkatkan kemandirian daerah,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

APBD Kutai Barat 2026 Diminta Efisien dan Berpihak ke Masyarakat

SENDAWAR – Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Barat menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi Golkar, Rosaliyen, dalam Sidang Paripurna VIII Masa Sidang III DPRD, Rabu (15/10/2026).

Rosaliyen mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menyusun RAPBD 2026 yang komprehensif dan sistematis. Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas penyusunan APBD 2026. Namun, ada beberapa catatan penting agar setiap belanja dan program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Rosaliyen.

Rosaliyen menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja APBN dan APBD melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, termasuk DAU, DAK, DBH, dan Dana Insentif Fiskal, memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas. Oleh karena itu, penyusunan APBD 2026 harus fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyentuh masyarakat secara langsung,” jelasnya.

Rosaliyen juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kontrak tahun jamak (multiyears) 2026–2028. Setiap proyek multiyears harus mematuhi peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020, termasuk memperoleh persetujuan tertulis dan legal opinion dari aparat hukum.

“Pelaksanaan kontrak multiyears sebaiknya diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah ibadah, infrastruktur jalan kampung, dan pasar lokal,” kata Rosaliyen.

Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya menjadikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS APBD 2026. Pokok-pokok pikiran ini merupakan hasil penyerapan aspirasi dari kunjungan kerja anggota DPRD ke kampung dan kecamatan di daerah pemilihan masing-masing.

 

“Kami berharap harmonisasi antara DPRD dan pemerintah daerah tetap terjaga, agar pembangunan yang direncanakan selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. APBD harus mencerminkan keadilan, transparansi, serta keberpihakan kepada rakyat,” tutup Rosaliyen. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »