Fraksi GDK Dorong Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD di APBD Kutai Barat 2026

SENDAWAR – Fraksi Gerindra-Demokrat-Keadilan (F-GDK) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (15/10/2025).

Pada penyampaiannya, Fraksi GDK, Andrianus, menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

“Fraksi GDK mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang konsisten menjaga keterbukaan dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBD. Ini mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andrianus dalam pandangan umumnya.

Ia menyebut, dalam Nota Pengantar APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,81 triliun, dengan rencana belanja daerah sebesar Rp3,51 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran, ditambah lagi dengan rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Andrianus, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal, sembari memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Karena itu, Fraksi GDK menyampaikan beberapa saran strategis kepada pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pertama, Fraksi GDK mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak yang lebih efisien namun tidak membebani masyarakat.

“Kami menyarankan penerapan sistem digital untuk pemungutan pajak dan retribusi guna menciptakan efisiensi dan transparansi,” kata Andrianus.

Selain itu, ia menilai pentingnya pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya alam secara bijak, mengembangkan sektor pariwisata, serta memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar terhadap kas daerah.

Kedua, Fraksi GDK menyoroti pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan prioritas belanja. Andrianus meminta agar anggaran yang tidak terlalu mendesak dialihkan ke program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak produktif, dan menerapkan prinsip value for money dalam setiap perencanaan anggaran. Beberapa belanja modal yang belum mendesak juga bisa ditunda untuk menjaga efisiensi fiskal,” jelasnya.

Meski dalam kondisi fiskal yang ketat, Fraksi GDK tetap meminta pemerintah daerah menjaga kesinambungan kinerja pemerintahan dan memastikan program prioritas tetap berjalan.

“Program yang berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi fokus utama, terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan program prioritas Bupati Kutai Barat,” ujar Andrianus.

Fraksi GDK juga menekankan pentingnya meningkatkan sinergi antara Pemkab Kutai Barat dengan Kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah mendapatkan dukungan tambahan, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan.

“Dalam situasi keuangan yang terbatas, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan fiskal,” kata Andrianus.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi GDK menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami percaya, dengan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif, Kutai Barat mampu menghadapi tantangan fiskal dengan bijak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita dalam pengabdian untuk Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkas Andrianus. (adv/diskominfo/kbr).

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Efisiensi Belanja dan Peningkatan PAD di APBD Kutai Barat

SENDAWAR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang III, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat, Rabu (15/10/2025).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Potit, menyatakan pandangan umum ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional fraksinya dalam mengawal proses penyusunan APBD agar setiap alokasi anggaran dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen teknis, tetapi instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi kami mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 oleh pemerintah, dan kami berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Potit.

Berdasarkan Nota Keuangan pemerintah daerah, total pendapatan Kutai Barat tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,82 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 252,1 miliar (8,9%), pendapatan transfer Rp 2,54 triliun (90%), dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 28,7 miliar (1,1%).

Sementara total belanja daerah direncanakan Rp 3,52 triliun, dengan rincian: belanja operasi Rp 2,44 triliun (69,3%), belanja modal Rp 635,88 miliar (18%), belanja tidak terduga Rp 100 miliar (2,8%), dan belanja transfer Rp 338,48 miliar (9,9%). Fraksi PDI Perjuangan mencatat dominasi belanja operasi, khususnya belanja pegawai sebesar 37,5%, sehingga mendorong efisiensi untuk meningkatkan alokasi belanja modal yang produktif.

Potit menekankan pentingnya mendorong kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kontribusi PAD yang masih di bawah 9% menunjukkan perlunya strategi konkret pemerintah untuk memperluas basis fiskal, sehingga bisa menembus angka di atas 10% dari total pendapatan. Hal ini penting agar pembangunan dan layanan publik lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Potit.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya efisiensi belanja rutin dan alokasi lebih besar untuk belanja modal produktif, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedalaman dan wilayah perbatasan.

Potit menekankan pentingnya memastikan alokasi belanja publik produktif menjangkau seluruh wilayah, termasuk kampung-kampung pedalaman dan kawasan adat, serta menjalankan program multiyears dengan nomenklatur jelas, transparansi pembiayaan, dan pengawasan ketat, agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Selain itu, seluruh program di APBD 2026 diharapkan selaras dengan prinsip anggaran berbasis hasil (output-based budgeting), sehingga pembangunan dapat diukur secara nyata dan transparan.

“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, dan meningkatkan kemandirian daerah,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

APBD Kutai Barat 2026 Diminta Efisien dan Berpihak ke Masyarakat

SENDAWAR – Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Barat menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi Golkar, Rosaliyen, dalam Sidang Paripurna VIII Masa Sidang III DPRD, Rabu (15/10/2026).

Rosaliyen mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menyusun RAPBD 2026 yang komprehensif dan sistematis. Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas penyusunan APBD 2026. Namun, ada beberapa catatan penting agar setiap belanja dan program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Rosaliyen.

Rosaliyen menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja APBN dan APBD melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, termasuk DAU, DAK, DBH, dan Dana Insentif Fiskal, memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas. Oleh karena itu, penyusunan APBD 2026 harus fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyentuh masyarakat secara langsung,” jelasnya.

Rosaliyen juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kontrak tahun jamak (multiyears) 2026–2028. Setiap proyek multiyears harus mematuhi peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020, termasuk memperoleh persetujuan tertulis dan legal opinion dari aparat hukum.

“Pelaksanaan kontrak multiyears sebaiknya diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah ibadah, infrastruktur jalan kampung, dan pasar lokal,” kata Rosaliyen.

Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya menjadikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS APBD 2026. Pokok-pokok pikiran ini merupakan hasil penyerapan aspirasi dari kunjungan kerja anggota DPRD ke kampung dan kecamatan di daerah pemilihan masing-masing.

 

“Kami berharap harmonisasi antara DPRD dan pemerintah daerah tetap terjaga, agar pembangunan yang direncanakan selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. APBD harus mencerminkan keadilan, transparansi, serta keberpihakan kepada rakyat,” tutup Rosaliyen. (adv/diskominfo/kbr).

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat Gelar Safari Perpustakaan ke Sekolah

SENDAWAR – Sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi dan meningkatkan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan kegiatan Safari Perpustakaan dan Literasi di SMUN 4 Barong Tongkok, Selasa (14/10/2025). Program ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mengajak generasi muda mencintai buku serta memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan.

Kegiatan yang berlangsung penuh antusias itu menghadirkan Duta Baca Kabupaten Kutai Barat, Rahmayana, sebagai narasumber utama. Dalam sesi literasi interaktifnya, Rahmayana mengingatkan bahwa meningkatkan minat baca tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Di era digital ini, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk meningkatkan minat baca di kalangan pelajar. Akses informasi memang semakin mudah, tetapi minat terhadap buku dan literatur berkualitas masih tergolong rendah,” ungkap Rahmayana di hadapan para siswa.

Ia menambahkan, membangun budaya membaca perlu dimulai dari hal-hal sederhana seperti mengenalkan buku yang sesuai dengan minat siswa, menyediakan ruang baca yang nyaman, hingga melibatkan peran orang tua dan guru sebagai teladan dalam membaca.

Menurutnya, literasi bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga tentang mengolah informasi, berpikir kritis, dan melatih daya analisis.

“Literasi membuka wawasan dan melatih kreativitas. Dengan membaca, seseorang dapat mengembangkan kualitas diri dan menjadi manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman,” tambahnya.

Sementara itu, Ribca Christiany, yang hadir mewakili Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat, menjelaskan bahwa kegiatan Safari Perpustakaan dan Literasi ini tidak hanya bertujuan menumbuhkan minat baca, tetapi juga memperkenalkan berbagai inovasi layanan literasi berbasis teknologi. Salah satunya melalui aplikasi iKubar, sebuah platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi buku perpustakaan daerah secara daring.

“Kami ingin perpustakaan menjadi tempat yang hidup dan menyenangkan bagi siswa. Melalui Safari Perpustakaan dan Literasi, kami berupaya mendekatkan perpustakaan kepada pelajar sekaligus memperkenalkan layanan digital iKubar agar mereka bisa membaca kapan pun dan di mana pun,” ujar Ribca.

Ia menambahkan, kegiatan serupa akan berlanjut di empat sekolah lainnya di Kutai Barat, sebagai bagian dari agenda rutin Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam menyebarluaskan gerakan literasi di satuan pendidikan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Wakil Kepala Sekolah SMUN 4 Barong Tongkok, Stevanus Widuri Nursusanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah.

Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Safari Perpustakaan menjadi inspirasi bagi siswa kami untuk lebih gemar membaca dan mengenal pentingnya literasi di tengah derasnya arus informasi digital. Harapan kami, kegiatan seperti ini terus berlanjut agar literasi benar-benar menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah,” ucap Stevanus. (adv/diskominfo/kbr).

Bupati Kubar Apresiasi Pemerintah Kecamatan MMB

SENDAWAR– Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemerintah Kecamatan Mook Manaar Bulatn (MMB) atas dedikasi dan pelayanan mereka kepada masyarakat.

Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan di kantor Camat MMB, Kamis (9/10/2025), Frederick disambut Camat Mook Manaar Bulatn, Pit Anugerah Arruan Pasilong, beserta seluruh jajarannya. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi dan dialog dengan para staf, tetapi juga digunakan untuk meninjau pelayanan publik serta kondisi ruang kerja kantor kecamatan secara langsung.

Ia sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kecamatan yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menanggapi positif usulan pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) yang telah diajukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Usulan tambahan fasilitas BPU sangat baik untuk mendukung kegiatan masyarakat. Semoga ke depannya bisa direalisasikan agar aktivitas sosial kemasyarakatan di wilayah ini semakin lancar,” ujarnya.

Ditegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kecamatan dalam mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Ia berharap agar aparatur kecamatan terus menjaga komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas pelayanan.

Sementara itu, Camat Mook Manaar Bulatn, Pit Anugerah Arruan Pasilong, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta kunjungan langsung Bupati ke wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Bupati yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada kami. Dukungan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur di Kecamatan MMB,”tandasnya. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »