Komisi III DPRD Kubar Menolak Dua Proyek Multiyears Tahun Jamak

SENDAWAR – Pembangunan dua proyek multiyears tahun jamak yang di usulkan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tahun anggaran 2026,  secara tegas di tolak anggota komisi III DPRD Kubar.

Dua proyek yang ditolak tersebut yakni pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq, karena dinilai tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat, serta berpotensi menguras APBD tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, dua proyek besar yang diajukan melalui skema multiyears tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan dan urgensi masyarakat di lapangan.

“Kami tidak mendukung pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq. Nilai manfaat dua proyek ini sangat kecil bagi masyarakat. Kalau tetap dipaksakan, kami menilai proyek multiyears itu akan mubazir,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Jack menambahkan, APBD Kutai Barat seharusnya digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan proyek besar yang lebih mengedepankan aspek seremonial atau prestise pembangunan semata.

Ia menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek strategis agar tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang.

“Jangan sampai anggaran daerah yang terbatas justru habis untuk proyek yang manfaatnya kecil. Pemerintah harus lebih realistis, apalagi dana kita tidak sebesar kabupaten lain di pesisir atau perkotaan besar,” tegasnya.

Selain itu, Jack menilai rencana pembangunan Pelabuhan Royoq perlu dikaji ulang secara teknis maupun geografis. Ia menilai pelabuhan berskala besar tidak relevan dibangun di Kutai Barat yang tidak memiliki wilayah pesisir laut.

“Pelabuhan besar itu idealnya dibangun di wilayah laut, sementara Kutai Barat kan wilayah pedalaman. Jadi untuk apa membangun pelabuhan kontainer kalau memang kebutuhan logistik kita sudah bisa terpenuhi lewat jalur darat,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kubar, Zainuddin Thaib. Ia menilai dua proyek multiyears yang diusulkan pemerintah daerah itu sama sekali tidak mendesak untuk dilaksanakan.

“Kalau bicara urgensi, saya kira dua proyek itu tidak mendesak. Pembangunan Pelabuhan Royoq misalnya, Kutai Barat bukan daerah pesisir yang memerlukan pelabuhan besar untuk bongkar muat kontainer. Aktivitas ekonomi kita lebih banyak lewat jalur darat,” tandasnya.

 

Menurutnya, daripada mengalokasikan dana besar untuk proyek yang tidak tepat sasaran, lebih baik pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur jalan yang langsung menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Misalnya perbaikan jalan Balok–Mapan. Itu jelas dibutuhkan masyarakat karena dilalui banyak kendaraan dan jadi akses utama,” terang Zainuddin.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan Jalan Bung Karno yang disebut tidak banyak dilalui warga. Menurutnya, proyek tersebut tidak memberi nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

“Jalan Bung Karno itu tidak dilewati banyak orang, masyarakat di sekitarnya juga sedikit. Jadi untuk apa digelontorkan dana besar hanya untuk membangun jalan yang jarang digunakan,” katanya.

Zainuddin menegaskan, Partai Golkar melalui Komisi III DPRD Kutai Barat hanya akan mendukung program pembangunan yang benar-benar memberi dampak luas bagi masyarakat.

“Prinsip kami jelas, setiap rupiah dari APBD harus punya manfaat besar. Kalau tidak ada dampaknya untuk masyarakat, lebih baik dialihkan ke proyek lain yang lebih penting,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

Ketua DPRD Kubar Soroti Kinerja Dinas PUPR

SENDAWAR — Ketua DPRD Kubar Ridwai, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ridwai mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, serapan anggaran di beberapa OPD masih berada di angka kurang dari 50 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian utama karena menyangkut anggaran yang cukup besar dan menyentuh program strategis di daerah.

“Masih di bawah 50 persen. Nah, ini sudah bulan Oktober. Sebentar lagi sudah masuk November. Artinya, kita tinggal sekitar satu setengah bulan lagi untuk mengejar target serapan anggaran,” ujar Ridwai, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, kendala utama bukan karena minimnya dana. Melainkan keterbatasan waktu untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki cakupan cukup besar.

Beberapa item pekerjaan memang memerlukan durasi yang lebih panjang sehingga perlu perencanaan matang.

“Ini persoalannya waktu. Kita paham, karena pekerjaan yang lumayan besar memang membutuhkan waktu panjang. Tapi kalau langsung bilang tidak bisa karena waktunya tidak nutup, itu bukan solusi. Yang penting, kita coba menyesuaikan skala pekerjaan agar tetap bisa dilaksanakan,” jelas Ridwai.

Ridwai menekankan, meski ada keterbatasan waktu, pelaksanaan pekerjaan tetap harus melalui mekanisme lelang.

Dengan cara ini, serapan anggaran masih dapat tercatat, dan program yang direncanakan pemerintah tetap berjalan meski dalam skala yang lebih terkendali.

“Kita bisa kurangi sedikit anggarannya, misalnya dari rencana awal dikurangi, tetapi tetap dilaksanakan. Itu masih memungkinkan.”ujarnya.

“Kalau tidak dilelang sama sekali, serapan anggaran akan tetap 0 persen. Intinya, lelang dulu, baru progres di lapangan menyesuaikan,” kata Ridwai.

Ridwai juga menekankan pentingnya fokus pada tiga OPD dengan alokasi anggaran besar. Yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Menurutnya, jika serapan anggaran di tiga OPD ini rendah, dampaknya akan signifikan terhadap realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

Memang masih ada OPD lain katanya yang serapan anggaran masih di bawah 50 persen juga. Sepert dinas kearsipan, perikanan, catatan sipil. Tapi dampaknya tidak terlalu besar.

“Tapi PUPR, pendidikan, dan kesehatan ini alokasinya besar sekali. Jadi, kalau serapannya rendah, langsung membengkak dan menjadi perhatian utama,” tegas Ridwai.

Ia menjelaskan, kendala serapan anggaran yang belum optimal seringkali muncul karena pekerjaan yang terlalu kompleks. Serta memerlukan waktu lebih panjang dari jadwal yang tersedia.

Namun, Ridwai menegaskan, tidak boleh ada alasan. Pelaksanaan harus tetap berjalan meski harus menyesuaikan skala dan sumber daya yang tersedia.

Ridwai menekankan bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.

Meskipun waktu terbatas, pekerjaan harus tetap mengikuti prosedur, mulai dari perencanaan, persiapan lelang, hingga pelaksanaan dilapangan.

Pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan skala pekerjaan diyakini dapat menjaga agar serapan anggaran tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas.

“Ini bukan soal menambah anggaran, tapi soal memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif. Kita dorong agar pekerjaan yang sudah direncanakan bisa selesai, meski waktunya terbatas. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD, target serapan anggaran tetap bisa tercapai,” jelas Ridwai. (adv/diskominfo/kbr).

Terkendala Status Jalan, Sembilam Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai Belum Teraliri Listrik

SENDAWAR – Sebagian besar kampung di Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi keterbatasan aliran listrik. Dari 16 kampung di wilayah ini, baru tujuh yang telah tersambung jaringan PLN, sementara sembilan lainnya masih berstatus menunggu.

Masyarakat setempat masih mengandalkan mesin genset atau sumber energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.

Camat Siluq Ngurai, Bartolomius Djukuw  menjelaskan kendala utama pembangunan jaringan listrik di wilayahnya.

“Untuk penanaman tiang-tiang listrik, dibutuhkan jalan yang memadai. Saat ini sebagian jalan yang akan dilalui masih belum menjadi milik Dinas PUPR, sehingga proses pemasangan tiang listrik tertunda,” ujarnya, Senin, (27/10/2025).

Menurut Bartolomius, rute pemasangan jaringan listrik di Siluq Ngurai cukup menantang karena topografi wilayah yang berbasis sungai. Kecamatan ini terbagi oleh 3 alur sungai, yaitu Sungai Jelau, Sungai Tuang, dan Sungai Kelawit.

“Alur Sungai Kelawit masih jauh dari pusat layanan PLN. Di ujung alur ini terdapat kampung Kendesiq, kemudian dilanjutkan ke Rikong, Muara Ponaq, Kiaq, Tendi, Penawang, dan Lendian Liang Nayuq yang berbatasan dengan Bentian dan IKN. Jarak dan kondisi jalan menjadi tantangan utama,” katanya.

Bartolomius menambahkan, beberapa kampung di dekat Bentian memiliki potensi mendapat jaringan listrik lebih cepat, meski mereka secara administratif berasal dari Siluq Ngurai yang terujung.

“Walaupun letaknya jauh, peluang jalur listrik dari alur tersebut bisa lebih cepat terealisasi karena akses jalan lebih memungkinkan. Sementara kampung yang lebih terisolasi masih menunggu koordinasi dan pembangunan jalan,” jelasnya.

Selain faktor jarak dan alur sungai, Bartolomius menyebut perlunya sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan yang memiliki jalan yang akan dilewati jaringan listrik.

“Kita terus koordinasi dengan  tim fasilitasi di Kabupaten. Beberapa tim dari PLN Samarinda sudah meninjau lapangan dan akan melakukan peninjauan ulang. Jika perusahaan menyerahkan jalan ke pemerintah, Dinas PUPR bisa mengelola akses ini, sehingga pemasangan tiang-tiang bisa lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tanpa listrik PLN ini berdampak pada aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan anak hingga kegiatan ekonomi skala rumah tangga.

“Masyarakat bisa menggunakan mesin lampu, tapi itu tidak ideal. Listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, usaha kecil, dan aktivitas sosial lainnya,” kata Bartolomius.

Camat Siluq Ngurai menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses koordinasi dan pembangunan infrastruktur agar seluruh kampung di kecamatan ini bisa menikmati listrik PLN.

“Kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait, semua kampung di Siluq Ngurai bisa segera teraliri listrik. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan ekonomi di wilayah ini,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

Komisi II DPRD Kubar Soroti Jalan Multi Years dan Inventarisasi Jalan

SENDAWAR – Komisi II DPRD Kubar menyoroti kinerja sejumlah OPD. Yang disorot antara lain kejelasan proyek multi years contract (MYC), serta kesesuaian program dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembahasan tersebut berlangsung antara Komisi II DPRD Kubar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kubar, dan sejumlah OPD di ruang rapat Komisi DPRDKubar, Kamis (30/10/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kutai Barat, Potit menjelaskan, pembahasan kali ini menyoroti sejumlah hal penting. Menurutnya, semua kegiatan pembangunan harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai aturan yang berlaku sebelum dimasukkan dalam RAPBD.

“Dalam peraturan perundangan, kegiatan memang boleh dilakukan secara berkelanjutan, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Kalau belum memenuhi, jangan dipaksakan masuk,” ujar Potit dalam rapat tersebut.

Ia mengungkapkan, dari hasil pembahasan, tercatat ada 33 kegiatan multi-years yang diusulkan OPD.

Namun, saat ditanyakan satu per satu, perwakilan dari Bappeda dan Dinas PUPR tidak dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan tersebut. Mereka hanya mengingat beberapa proyek besar seperti pembangunan jembatan ATJ, Jalan Bung karno, Pelabuhan Royoq, dan Kristen Center.

“Waktu kami minta dijelaskan satu-satu, ternyata mereka tidak hafal. Mereka ingat hanya proyek-proyek besar saja. Padahal totalnya ada 33 item,” ungkap Potit.

Ia menambahkan, sebagian proyek multi-year tersebut masih dalam tahap proses persyaratan administratif seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen kelengkapan lainnya.

Karena itu, DPRD meminta agar OPD tidak terburu-buru mengajukan kegiatan baru, jika dokumen persyaratan belum lengkap.

Selain itu, rapat juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya terdaftar dalam daftar inventarisasi milik pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada sejumlah ruas jalan yang belum masuk dalam data resmi, termasuk ruas jalan dari Simpang Lomuq Besiq ke  kilo enam.

“Masih ada banyak ruas jalan yang belum terdaftar dalam daftar inventarisasi. Ini menyulitkan pihak teknis untuk melakukan perencanaan dan penganggaran. Bahkan ada ruas yang terputus di beberapa titik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Potit juga menyinggung perkembangan di Dinas Pariwisata. Menurutnya OPD ini mulai menunjukkan kemajuan setelah adanya pergantian kepala dinas meskipun bersifat sementara.

Pada 2025, dinas tersebut memperoleh tambahan anggaran yang digunakan untuk membantu pembangunan beberapa objek wisata daerah.

Namun, Potit menyayangkan pada tahun 2026, terjadi pemangkasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya program pariwisata. Salah satu program yang kemungkinan tidak dapat dilanjutkan adalah kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan wisata.

“Dinas Pariwisata tahun ini memang sudah ada kemajuan karena dapat tambahan dana. Tapi untuk 2026, karena adanya pemangkasan, mereka tidak akan mendapat anggaran cukup, termasuk untuk program IPAL,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Potit menilai hasil rapat ini memberikan gambaran awal bagi DPRD untuk memastikan R-APBD 2026 disusun secara realistis dan sesuai prioritas daerah.

Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap usulan OPD, terutama terkait proyek multi-year yang membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang.

“Rapat ini masih tahap pembahasan awal. Kami ingin memastikan semua kegiatan benar-benar memenuhi syarat hukum dan teknis sebelum diketuk di RAPBD 2026. Jangan sampai ada yang asal masuk tanpa dasar yang kuat,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

Pemkab Kubar dan Bankaltimtara Kolaborasi Percepat Transformasi Digital Keuangan Daerah

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat komitmen dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Hal itu ditegaskan melalui kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) Bankaltimtara, yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Komplek Perkantoran Pemkab Kubar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bankaltimtara, serta para bendahara dan pejabat pengelola keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan dalam memperluas digitalisasi transaksi di Kutai Barat,” ujar Edwin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang terus mendukung upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk penerapan kanal pembayaran digital seperti QRIS Bankaltimtara untuk pajak, retribusi, dan transaksi pelaku UMKM. Selain itu, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dinilai menjadi langkah nyata menuju sistem pembayaran yang lebih modern, cepat, dan aman.

“Kemajuan teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi. Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat akan lebih mudah bertransaksi, sementara pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem yang efisien dan transparan,” tambahnya.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan transaksi non-tunai, menjaga transparansi keuangan, serta aktif berinovasi dalam mendukung digitalisasi daerah.

“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata membangun Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat Petrus menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua fokus utama, yakni penyusunan strategi percepatan digitalisasi keuangan daerah serta pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui sistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Petrus.

Melalui pelatihan ATKP Bankaltimtara, para bendahara dan pejabat keuangan OPD dibekali pemahaman langsung mengenai sistem transaksi keuangan pemerintah yang nontunai, realtime, dan terintegrasi dengan sistem perbankan, sehingga pemantauan posisi keuangan daerah dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »