Dekranasda Kubar dan PT BEK Lucurkan Kerajinan Membatik

SENDAWAR – Kerajinan batik tulis yang baru diluncurkan dan dipopulerkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), bekerjasama dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) pada Perayaan Festival Dahau, HUT ke 26 Kutai Barat, Minggu (2/11/2025).

Kerajinan membatik ini digagas pertama kali oleh PT. BEK dengan medatangkan ahli membatik dari Jogjakata yaitu Sukarni dengan Brand (Lien Collections). PT BEK kemudian membawa Sukarni ke kampung binaan PT.BEK dan melakukan pelatihan terhadap warga.

Sukarni kepada media ini mengatakan, keterlibatannya berawal saat diundang melatih membatik anggota Bhayangkari Kubar. Selanjutnya ia diperkenalkan ke Dekranasda oleh PT. BEK. PT. BEK kemudian melakukan perjanjian kerja sama dengan Dekranasda Kubar untuk melatih cara membatik warga Kutai Barat.

“Kenapa kita harus ada batik, karena batik ada wastra dan wajib dimiliki semua kalangan, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini yang dikenal masyarakat luas adalah batik. Menurutnya, yang hal tersebut bukan batik, melainkan printing atau kain cetak. Jika dinamai batik itu perlu proses dan perlu waktu beberapa hari untuk membuatnya.

“Beda batik dan printing itu sangat mencolok sekali. Batik tulis asli warnanya tembus depan dan belakang. Sedangkan printing itu depannya aja yang terang dan di belakang blur,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat Kutai Barat bisa memakai kain batik asli yang benar-benar wastra.  Batik yang dipakai ASN bukan printing. Diharapkan Kubar akan punya ciri  khas tersendiri terkait motif batik dan bisa dipasarkan ke luar Kubar.

“Untuk menghindari masuknya batik ke Kutai Barat, maka dari itu Kutai Barat harus punya sendiri motif atau ciri khasnya,” tandasnya.

Ia mengatakan, sebenarnya warga di Kutai Barat ini pintar mengukir, akan tetapi tidak pernah mengarsipkan hasil karyanya.  PT BEK mempuyai inisiatif bagi para peserta untuk menciptakan motif masing masing dan diarsipkan.

“Saat ini kami sudah mengarsipkan tujuh motif hasil karya para peserta antara lain Tujuh Embun, Angrek Tebu Mas, Mata Enggang, Kriookng, Macan Dahan, Wakai Besiq, dan Tanaa Purai,” bebernya.

Ia menuturkan, animo masyarakat Kubar sangat luar biasa. Dukungan Bupati dan isteri terhadap program ini juga luar biasa. Diharapkan  program membatik ini tidak hanya berhenti sampai di acara Dahau ini saja, melainkan kegiatan membatik ini bisa terus berkesinambungan.

“Saya berharap nanti akan tercipta semi indutri batik yang pengrajinnya adalah warga Kutai Barat. Pengrajin juga bisa menggali semua motif yang ada di Kubar,” tuturnya.

Ia menyampaikan, program ini akan sukses apabila semua pihak saling mendukung terutama pemerintah daerah dan dinas terkait serta perusahaan yang ada di Kubar bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah.

“Saat ini yang baru PT. BEK saja yang berkolaborasi dengan Dekranasda. Semoga ke depan  semua perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan bisa ikut berkolaborasi juga,” harapnya.

Sementara itu salah satu peserta dari group dua membatik, Nadia megatakan mendapatkan ilmu baru yaitu belajar mebatik tulis secara langsung. Selama ini ia hanya tahu batik yang di jual di pasaran. Ia belum mengerti perbedaan batik asli dan batik yang printing. Setelah ikut pelatihan, ia tahu cara membuat batik yang diawali dari mencanting, membatik dan mewarnai.

“Sedangkan untuk membuat motif hasil inisiatip saya sendiri, saya terinspirasi dengan Pesut Mahakam, orang Suku Dayak, merak dan perisai merah,”ujarnya.

Ia menuturkan, selama satu bulan mengikuti pelatihan dengan instruktur yang disiplin. Peserta hasrus belajar dengan sabar. Ia mendapatkan peringkat terbaik dalam batik tulis.

Nadia berharap kepada pemerintah daerah, terutama Dekranasda memiliki sebuah toko batik khas Kutai Barat. Selain itu juga bisa menyiapkan bahan bakunya.

“Saya melihat banyak sekali generasi muda ini yang pintar, serta banyak inspirasinya. Batik tulis Tujuh Embun Khas Kutai Barat nanti akan diluncurkan,”ungkapnya.

Nadia mengucapkan terima kasih kepada PT.BEK yang sudah memfasilitasi dalam belajar membatik, sehingga warga mempunyai pengalaman baru. Selama mengikuti pelatihan para peserta difasilitasi semua kebutuhan PT BEK.

Managemant PT BEK, Kristinawati selaku Komdep Head mengatakan, kegiatan membatik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan September lalu. Kegiatan ini salah satu terobasan baru yang coba dimunculkan bersama Dekranasda untuk menciptakan batik tulis etnik Kutai Barat.

Saat ini yang sering dilihat Adalah batik khas Kubar bukan batik tulis. Karenanya pada tahun ini pihaknya mencoba memunculkan batik tulis Kubar yang diproduksi masyarakat Kutai Barat endiri.

“Kita bekerjasama dengan Dekranasda dan disambut baik Ketua Dekranasda,” ujarnya.

Dijelaskan, PT BEK telah beberapa kali melakukan workshop dan juga pelatihan khusus, kepada anak anak SMA dan juga untuk ibu rumah tangga. Kegiatan ini melibatkan warga Kubar secara luas.

“Kami dari perusahaan PT BEK  memprioritaskan kepada masyarakat binaan kami, khususnya Kampung Besiq, Bermai dan Muara Bunyut,”ungkapnya.

Ia menyebut, dalam binaan PT BEK yang terbentuk baru satu Kelompok di Kampung Besiq, dan selanjutnya perusahaan akan mendorong memproduksi batik tulis Kabupaten Kutai Barat. Nantinya akan dilakukan kerja sama dengan kelompok yang ada di Kecamatan Barong Tongkok, dan berkantor pusat di Dekranasda Kubar.

“Saat ini peserta kurang lebih tiga puluh orang, dari Besiq dan juga Barong Tongkok,” tandasnya.

Harapan kedepan dari perusahaan, akan lebih banyak lagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang mungkin tidak memilki pekerjaan tetap mereka bisa bergabung. Hasil diskusi dengan ketua Dekranasda akan melibatkan Disprindakop Kutai Barat. Daerah ini nantinya akan memiliki batik sendiri yang dimulai dari pembuatan motif, pencantingan hingga pewarnaan dan diproduksinya di Kutai Barat.

PT BEK bersama Dekranasda berencana membuat semacam toko khas Kutai Barat. Perusahaan akan menjadikan batik ini sebagai souvenir kapada para tamu yang datang berkunjung ke perusahaan.

“Bahkan batik ini sudah sampai ke Thailand maupun Jepang,” bebernya. (arf).

Kecamatan Damai Kaya Seni dan Budaya

SENDAWAR – Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus menguatkan identitasnya sebagai wilayah yang kaya akan seni dan budaya.

Melalui Festival Sarut, pemerintah kecamatan di bawah kepemimpinan, Iman Setiadi, berupaya menjadikan kegiatan tahunan ini sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus potensi wisata unggulan daerah ke tingkat nasional.

Menurut Iman Setiadi, seni dan budaya merupakan pintu masuk paling kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Damai.

Meski wilayahnya memiliki 17 kampung dengan beragam potensi, ia mengakui bahwa hingga kini pengembangan wisata belum berjalan optimal.

Festival Sarut jadi daya tarik budaya, Camat Damai dorong kampung punya ciri khas wisata sendiri. Festival Sarut diramaikan dengan lomba menyarut, karnaval busana sarut, fashion show, hingga pertunjukan seni tradisional.

Namun, lewat Festival Sarut, Kecamatan Damai berhasil menumbuhkan kembali minat masyarakat terhadap warisan leluhur mereka, terutama seni menyarut atau menenun kain khas suku Dayak Benuaq.

“Kalau masalah seni budaya itu sudah kita usahakan. Kurang lebih hampir empat tahun saya di Kecamatan Damai ini, kita ada event Festival Sarut yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Itu dalam rangka mempromosikan potensi seni dan budaya yang ada di Kecamatan Damai,” ujar Iman Setiadi, Rabu (8/10/2025).

Festival yang digelar setiap awal Agustus itu sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Damai dan HUT kelompok Kiai Pane Penguntai lawai, komunitas pengrajin sarut yang aktif menjaga eksistensi tradisi tersebut.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga suasananya selalu meriah dan menjadi agenda yang dinantikan masyarakat.

Dalam festival tersebut, beragam kegiatan digelar untuk menarik minat generasi muda dan wisatawan, mulai dari lomba menyarut, karnaval busana sarut, fashion show, hingga pertunjukan seni tradisional.

Semua kegiatan itu menonjolkan keindahan kain ulap sarut, simbol budaya Dayak Benuaq yang sarat makna dan filosofi.

“Harapan kita, anak-anak muda tidak melupakan seni budaya, khususnya suku Dayak Benuaq. Karena sarut ini adalah ciri khas seni menjahit dari leluhur mereka. Kita ingin generasi sekarang tetap mencintai dan mengembangkan warisan ini,” jelas Iman.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 10 motif kain sarut yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kecamatan Damai, karena menunjukkan bahwa hasil karya masyarakat telah diakui secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang bisa dikembangkan lebih jauh.

Untuk memperkuat regenerasi pelestarian budaya, Pemerintah Kecamatan Damai juga mendorong pembelajaran menyarut agar menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah.

“Di sekolah sudah diwajibkan anak-anak untuk belajar menyarut. Jadi mereka tidak hanya tahu teorinya, tapi juga bisa mempraktikkannya. Ini bagian dari upaya kita agar budaya ini tidak punah,” katanya.

Selain berfokus pada pengembangan seni dan budaya, Iman Setiadi juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi wisata di setiap kampung.

“Saya sudah sering sampaikan kepada para petinggi kampung, kalau bisa 17 kampung ini punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya, kalau mau lihat kain sarut datang ke Kampung Bomboy. Kalau mau lihat persawahan, datang ke Kampung Jengan Danum. Jadi wisatawan yang datang ke Damai tahu ke mana harus pergi sesuai minatnya,” ujarnya.

Iman optimistis, jika potensi ini dikelola dengan baik, maka Kecamatan Damai dapat menjadi destinasi wisata berbasis budaya yang unik dan berdaya saing.

“Harapan saya, para petinggi kampung bisa memetakan potensi masing-masing agar bisa dikembangkan. Kalau setiap kampung punya keunggulan sendiri, itu akan jadi daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah,” tuturnya.

Lebih jauh, Iman menilai bahwa Festival Sarut harus menjadi ikon budaya Kecamatan Damai  yang terus dikembangkan setiap tahun.

“Festival Sarut ini bukan sekadar acara seremonial. Ini tentang bagaimana kita menjaga identitas budaya kita, mengenalkannya kepada dunia, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kalau terus dikembangkan, saya yakin Damai bisa menjadi pusat wisata budaya di Kutai Barat,” pungkas Iman Setiadi. (adv/diskominfo/kbr).

Komisi III DPRD Kubar Menolak Dua Proyek Multiyears Tahun Jamak

SENDAWAR – Pembangunan dua proyek multiyears tahun jamak yang di usulkan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tahun anggaran 2026,  secara tegas di tolak anggota komisi III DPRD Kubar.

Dua proyek yang ditolak tersebut yakni pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq, karena dinilai tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat, serta berpotensi menguras APBD tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten semestinya lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, dua proyek besar yang diajukan melalui skema multiyears tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan dan urgensi masyarakat di lapangan.

“Kami tidak mendukung pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq. Nilai manfaat dua proyek ini sangat kecil bagi masyarakat. Kalau tetap dipaksakan, kami menilai proyek multiyears itu akan mubazir,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Jack menambahkan, APBD Kutai Barat seharusnya digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan proyek besar yang lebih mengedepankan aspek seremonial atau prestise pembangunan semata.

Ia menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek strategis agar tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang.

“Jangan sampai anggaran daerah yang terbatas justru habis untuk proyek yang manfaatnya kecil. Pemerintah harus lebih realistis, apalagi dana kita tidak sebesar kabupaten lain di pesisir atau perkotaan besar,” tegasnya.

Selain itu, Jack menilai rencana pembangunan Pelabuhan Royoq perlu dikaji ulang secara teknis maupun geografis. Ia menilai pelabuhan berskala besar tidak relevan dibangun di Kutai Barat yang tidak memiliki wilayah pesisir laut.

“Pelabuhan besar itu idealnya dibangun di wilayah laut, sementara Kutai Barat kan wilayah pedalaman. Jadi untuk apa membangun pelabuhan kontainer kalau memang kebutuhan logistik kita sudah bisa terpenuhi lewat jalur darat,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kubar, Zainuddin Thaib. Ia menilai dua proyek multiyears yang diusulkan pemerintah daerah itu sama sekali tidak mendesak untuk dilaksanakan.

“Kalau bicara urgensi, saya kira dua proyek itu tidak mendesak. Pembangunan Pelabuhan Royoq misalnya, Kutai Barat bukan daerah pesisir yang memerlukan pelabuhan besar untuk bongkar muat kontainer. Aktivitas ekonomi kita lebih banyak lewat jalur darat,” tandasnya.

 

Menurutnya, daripada mengalokasikan dana besar untuk proyek yang tidak tepat sasaran, lebih baik pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur jalan yang langsung menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

“Misalnya perbaikan jalan Balok–Mapan. Itu jelas dibutuhkan masyarakat karena dilalui banyak kendaraan dan jadi akses utama,” terang Zainuddin.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan Jalan Bung Karno yang disebut tidak banyak dilalui warga. Menurutnya, proyek tersebut tidak memberi nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

“Jalan Bung Karno itu tidak dilewati banyak orang, masyarakat di sekitarnya juga sedikit. Jadi untuk apa digelontorkan dana besar hanya untuk membangun jalan yang jarang digunakan,” katanya.

Zainuddin menegaskan, Partai Golkar melalui Komisi III DPRD Kutai Barat hanya akan mendukung program pembangunan yang benar-benar memberi dampak luas bagi masyarakat.

“Prinsip kami jelas, setiap rupiah dari APBD harus punya manfaat besar. Kalau tidak ada dampaknya untuk masyarakat, lebih baik dialihkan ke proyek lain yang lebih penting,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

Ketua DPRD Kubar Soroti Kinerja Dinas PUPR

SENDAWAR — Ketua DPRD Kubar Ridwai, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ridwai mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, serapan anggaran di beberapa OPD masih berada di angka kurang dari 50 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian utama karena menyangkut anggaran yang cukup besar dan menyentuh program strategis di daerah.

“Masih di bawah 50 persen. Nah, ini sudah bulan Oktober. Sebentar lagi sudah masuk November. Artinya, kita tinggal sekitar satu setengah bulan lagi untuk mengejar target serapan anggaran,” ujar Ridwai, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, kendala utama bukan karena minimnya dana. Melainkan keterbatasan waktu untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki cakupan cukup besar.

Beberapa item pekerjaan memang memerlukan durasi yang lebih panjang sehingga perlu perencanaan matang.

“Ini persoalannya waktu. Kita paham, karena pekerjaan yang lumayan besar memang membutuhkan waktu panjang. Tapi kalau langsung bilang tidak bisa karena waktunya tidak nutup, itu bukan solusi. Yang penting, kita coba menyesuaikan skala pekerjaan agar tetap bisa dilaksanakan,” jelas Ridwai.

Ridwai menekankan, meski ada keterbatasan waktu, pelaksanaan pekerjaan tetap harus melalui mekanisme lelang.

Dengan cara ini, serapan anggaran masih dapat tercatat, dan program yang direncanakan pemerintah tetap berjalan meski dalam skala yang lebih terkendali.

“Kita bisa kurangi sedikit anggarannya, misalnya dari rencana awal dikurangi, tetapi tetap dilaksanakan. Itu masih memungkinkan.”ujarnya.

“Kalau tidak dilelang sama sekali, serapan anggaran akan tetap 0 persen. Intinya, lelang dulu, baru progres di lapangan menyesuaikan,” kata Ridwai.

Ridwai juga menekankan pentingnya fokus pada tiga OPD dengan alokasi anggaran besar. Yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Menurutnya, jika serapan anggaran di tiga OPD ini rendah, dampaknya akan signifikan terhadap realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

Memang masih ada OPD lain katanya yang serapan anggaran masih di bawah 50 persen juga. Sepert dinas kearsipan, perikanan, catatan sipil. Tapi dampaknya tidak terlalu besar.

“Tapi PUPR, pendidikan, dan kesehatan ini alokasinya besar sekali. Jadi, kalau serapannya rendah, langsung membengkak dan menjadi perhatian utama,” tegas Ridwai.

Ia menjelaskan, kendala serapan anggaran yang belum optimal seringkali muncul karena pekerjaan yang terlalu kompleks. Serta memerlukan waktu lebih panjang dari jadwal yang tersedia.

Namun, Ridwai menegaskan, tidak boleh ada alasan. Pelaksanaan harus tetap berjalan meski harus menyesuaikan skala dan sumber daya yang tersedia.

Ridwai menekankan bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.

Meskipun waktu terbatas, pekerjaan harus tetap mengikuti prosedur, mulai dari perencanaan, persiapan lelang, hingga pelaksanaan dilapangan.

Pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan skala pekerjaan diyakini dapat menjaga agar serapan anggaran tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas.

“Ini bukan soal menambah anggaran, tapi soal memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif. Kita dorong agar pekerjaan yang sudah direncanakan bisa selesai, meski waktunya terbatas. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD, target serapan anggaran tetap bisa tercapai,” jelas Ridwai. (adv/diskominfo/kbr).

Terkendala Status Jalan, Sembilam Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai Belum Teraliri Listrik

SENDAWAR – Sebagian besar kampung di Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi keterbatasan aliran listrik. Dari 16 kampung di wilayah ini, baru tujuh yang telah tersambung jaringan PLN, sementara sembilan lainnya masih berstatus menunggu.

Masyarakat setempat masih mengandalkan mesin genset atau sumber energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.

Camat Siluq Ngurai, Bartolomius Djukuw  menjelaskan kendala utama pembangunan jaringan listrik di wilayahnya.

“Untuk penanaman tiang-tiang listrik, dibutuhkan jalan yang memadai. Saat ini sebagian jalan yang akan dilalui masih belum menjadi milik Dinas PUPR, sehingga proses pemasangan tiang listrik tertunda,” ujarnya, Senin, (27/10/2025).

Menurut Bartolomius, rute pemasangan jaringan listrik di Siluq Ngurai cukup menantang karena topografi wilayah yang berbasis sungai. Kecamatan ini terbagi oleh 3 alur sungai, yaitu Sungai Jelau, Sungai Tuang, dan Sungai Kelawit.

“Alur Sungai Kelawit masih jauh dari pusat layanan PLN. Di ujung alur ini terdapat kampung Kendesiq, kemudian dilanjutkan ke Rikong, Muara Ponaq, Kiaq, Tendi, Penawang, dan Lendian Liang Nayuq yang berbatasan dengan Bentian dan IKN. Jarak dan kondisi jalan menjadi tantangan utama,” katanya.

Bartolomius menambahkan, beberapa kampung di dekat Bentian memiliki potensi mendapat jaringan listrik lebih cepat, meski mereka secara administratif berasal dari Siluq Ngurai yang terujung.

“Walaupun letaknya jauh, peluang jalur listrik dari alur tersebut bisa lebih cepat terealisasi karena akses jalan lebih memungkinkan. Sementara kampung yang lebih terisolasi masih menunggu koordinasi dan pembangunan jalan,” jelasnya.

Selain faktor jarak dan alur sungai, Bartolomius menyebut perlunya sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan yang memiliki jalan yang akan dilewati jaringan listrik.

“Kita terus koordinasi dengan  tim fasilitasi di Kabupaten. Beberapa tim dari PLN Samarinda sudah meninjau lapangan dan akan melakukan peninjauan ulang. Jika perusahaan menyerahkan jalan ke pemerintah, Dinas PUPR bisa mengelola akses ini, sehingga pemasangan tiang-tiang bisa lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tanpa listrik PLN ini berdampak pada aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan anak hingga kegiatan ekonomi skala rumah tangga.

“Masyarakat bisa menggunakan mesin lampu, tapi itu tidak ideal. Listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, usaha kecil, dan aktivitas sosial lainnya,” kata Bartolomius.

Camat Siluq Ngurai menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses koordinasi dan pembangunan infrastruktur agar seluruh kampung di kecamatan ini bisa menikmati listrik PLN.

“Kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait, semua kampung di Siluq Ngurai bisa segera teraliri listrik. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan ekonomi di wilayah ini,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »