Kukar Raih Penghargaan Terbaik I TPID Kabupaten se Kalimantan

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Terbaik I Kategori  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten IHK Berkinerja Berprestasi se-Kawasan Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Senin (8/12/25).

Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorpusda TPID).

Sunggono bersyukur Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan penghargaan selama tiga tahun berturut-turut. Ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagai Ketua TPID Kukar, Sunggono menyampaikan apresiasinya atas kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bagian Ekonomi yang sudah membuat laporan dan terus berkoordinasi dalam penanganan inflasi di Kukar sehingga bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Terkait antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru, Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran.

“Jangan sampai ada kenaikan harga yang berlebihan sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Kita akan terus berupaya agar pengendalian inflasi berjalan optimal dan tekanan inflasi tetap terjaga dalam kisaran yang aman,” tegasnya.

Ia berharap sinergi lintas instansi baik vertikal maupun perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar semakin diperkokoh untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Acara Rakorpusda TPID tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota yang juga meraih penghargaan TPID Berprestasi.(kk06)

Pemkab dan Kejari Kukar Jalin Kerja Sama Penerapan Pidana Kerja Sosial

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (9/12/2025).

Penandatanganan dilakukan Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri  dan Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Tengku Firdaus. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari penyediaan lokasi, sarana, kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif antara kedua pihak dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan perjanjian kerja sama ini meliputi, yaitu Mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi sesuai prinsip keadilan. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra agar pelaksanaan berdampak positif bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial melalui keterlibatan langsung pelaku tindak pidana dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Objek dari perjanjian ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi program pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan melibatkan pemerintah daerah.

Aulia Rahman Basri menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern. Diharapkannya PKS ini segera diimplementasikan karena bermanfaat untuk masyarakat.

“Pidana kerja sosial bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga sarana edukasi dan pembinaan., pemberdayaan dan memanusiakan manusia, kami siap berkolaborasi agar terimplementasi dengan baik,” ujarnya.

Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait akan dilakukan secara berkala agar penerapan pidana kerja sosial dapat dipahami dan didukung bersama. (kk04)

Pemkab Kukar Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat Lewat Dialog Budaya Kutai Lawas Sumping Layang

Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani menghadiri Dialog Budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kutai Adat Lawas Sumping Layang bersama masyarakat adat se-Kabupaten Kukar. Kegiatan tersebut digelar di Balai Adat Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, Minggu (7/12/2025).

Dialog budaya yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ini menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Masyithoh Annisa Ramadhani, serta Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Syamsul Hadi. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari berbagai daerah di wilayah Kukar.

Dialog berfokus pada perjuangan MHA Kutai Lawas Sumping Layang dalam memperoleh pengakuan resmi pemerintah untuk melindungi wilayah adat dari ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit, menjaga kelestarian adat istiadat, serta memperkuat posisi masyarakat adat di tengah arus pembangunan.

Dalam sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang dibacakan Asisten II, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog budaya tersebut.

“Pemkab Kukar menyambut baik dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltim-Kaltara atas inisiasinya menyelenggarakan kegiatan ini. Demikian pula kepada seluruh pihak yang telah berperan menyukseskan acara ini,” ujar Ahyani membacakan pesan Bupati.

Bupati menegaskan bahwa setiap tahun Pemkab Kukar turut mendukung pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk rasa syukur atas panen, penghormatan kepada leluhur, dan doa keselamatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Ritual ini tidak hanya bernilai religius dan spiritual, tetapi juga merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan harus terus dijaga,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti Komitmen Bersama Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang. Penandatanganan komitmen tersebut menjadi momen bersejarah sebagai bentuk kesepakatan kolektif antara Pemkab Kukar, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan RI, DPR RI, dan perwakilan masyarakat adat.

“Ini menjadi tonggak bersejarah untuk memastikan warisan budaya leluhur tidak tergerus zaman, namun terus bersemi dan menjadi pilar pembangunan berkelanjutan,” tegas Ahyani.

Melalui program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayahnya.

“Kami yakin kearifan lokal akan menjadi kekuatan besar dalam memperkuat jati diri masyarakat adat di Kabupaten Kukar, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (kk01).

Ketua KNPI Kukar Dorong Aksi Nyata Lewat Program Sekolah Luar Biasa

Tenggarong – Ketua KNPI Kutai Kartanegara, Rian Tri Saputra, menegaskan bahwa pihaknya kini memprioritaskan aksi nyata bagi generasi muda, salah satunya melalui penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) bekerja sama dengan Yayasan Bina Autis Kukar.

Program ini digelar di Gedung KNPI Kukar dan diikuti 40 peserta dari kalangan anak penyandang autisme dan tuna grahita, dengan dukungan langsung dari Kabid Kepemudaan dan Kewirausahaan Dispora Kukar, Dery Wardhana.

Rian menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bukti keseriusan KNPI dalam berkontribusi pada pendidikan inklusif.

“Kita sudah lama berteori, sudah terlalu lama berdebat tanpa aksi nyata. Maka hari ini KNPI Kukar ingin mendeklarasikan bahwa anak muda harus benar-benar berbuat untuk kemajuan daerah,” ujarnya. Sabtu (6/12/2025).

Ia menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian.

“Mereka merupakan anak-anak Kukar yang wajib kita urus dan wajib kita pedulikan,” tegasnya.

Kegiatan SLB ini dijadwalkan berlangsung setiap hari di Graha KNPI hingga Gedung DPD KNPI Kukar, dengan guru-guru SLB yang telah disiapkan untuk mendampingi peserta.

Selain program ini, KNPI Kukar juga menyiapkan sejumlah agenda pengembangan pemuda, seperti character building, pekan raya ekspo pemuda idaman, dialog kepemudaan, hingga pelatihan sekuriti yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda Kukar.

Rian menuturkan bahwa semua program tersebut dirancang untuk menunjukkan bahwa KNPI Kukar merupakan wadah pemuda yang kreatif, kapabel, dan mampu menghadirkan dampak nyata.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah dan organisasi kepemudaan, untuk memperkuat kolaborasi.

“Mari kita bekerja sama, bergotong royong, dan mengawal program Kukar Idaman Terbaik,” tutupnya. (Adv/Dispora Kukar/Rd)

KNPI Kukar Siap Perkuat Sinergi Program Pemuda dengan Dispora

Tenggarong – Ketua KNPI Kutai Kartanegara (Kukar) Rian Tri Saputra memastikan organisasinya siap memperkuat sinergi dengan Dispora setelah revitalisasi program pemuda yang sempat vakum enam tahun.

Ia menyampaikan bahwa penguatan ekosistem kepemudaan sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga.

“KNPI ini mitra, jadi sudah seharusnya bergerak bersama,” ujarnya. Sabtu (6/12/2025).

Rian menjelaskan bahwa 18 kecamatan kini kembali memiliki pengurus aktif sehingga arah gerakan organisasi makin jelas.

“Kami sedang berbenah karena enam tahun sebelumnya sunyi,” katanya.

Rian mengusulkan adanya dukungan pembiayaan tetap sekitar Rp 50 juta per tahun untuk OKP dan KNPI agar program dapat berjalan berkelanjutan.

“Kami mengusulkan bantuan itu dan pelaksanaannya harus transparan,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni menyampaikan bahwa rencana penyediaan anggaran tengah dibahas dan disesuaikan dengan kondisi keuangan.

“Kami ingin kegiatan benar-benar relevan dengan kebutuhan pemuda,” tandasnya. (Adv/Dispora Kukar/Rd)

« Previous Page — Next Page »