Tim Pendamping Keluarga Desa Kahala Masuk Tiga Besar Nasional

TENGGARONG – Desa Kahala sebagai perwakilan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpartisipasi mengikuti Penilaian Tim Pendamping Keluarga (TPK) Hebat Seri II 2024 yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

Selama prosesnya, Desa Kahala berhasil masuk tiga besar secara nasional. Anggota TPK Desa Kahala Sri Ayundari Wulandari mengatakan, untuk merebut juara satu terbaik nasional, Desa Kahala mesti bersaing dengan TPK Kelurahan Bausasran Provinsi Yogyakarta dan TPK Kelurahan Selat Hilir Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Dari banyaknya TPK, hanya TPK Kahala yang berhasil mewakili Kaltim di tingkat nasional,” ujar Sri Ayundari.

Secara virtual, TPK Desa Kahala yang terdiri dari Sri Ayundari Wulandari, Rini Dwi Salsabila Nazwa, dan Hadiahul Kubra, mempresentasikan hasil capaiannya.

Mereka menjabarkan aspek fasilitasi rujukan pelayanan kesehatan dan menyajikan inovasi Kerakatan TPK Penguling yang melibatkan dukun bayi pada saat pendampingan.

Sri Ayundari berharap presentasi yang disampaikan TPK Kahala yang terdiri dari Tenaga Kesehatan (Nakes), kader KB, dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bisa meraih hasil peringkat satu.

“Saya berharap kompetisi ini akan terus berlanjut untuk memotivasi inovasi dari TPK di Kukar, dan yang terpenting adalah kinerja yang di atas rata-rata dari setiap PPK,”harapnya. (ADV/Diskominfo Kukar) 

Desa Muara Muntai Ilir Gali Potensi Wisata Tersembunyi

MUARA MUNTAI, Pemerintah Desa (Pemdes) Muara Muntai Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Desa Ponggok, Jawa Tengah, untuk mengeksplorasi potensi wisata yang ada di wilayahnya.

Kepala Desa Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur  berkeinginan meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat. Diharapkan, kolaborasi ini dapat menemukan potensi desa yang selama ini masih tersembunyi.

Hal tersebut pernah dialami Desa Ponggok, sebuah kawasan terpencil di Jawa Tengah, yang mampu berubah 180 derajat setelah memanfaatkan potensinya secara maksimal dengan menyulap menjadi Desa Wisata. Bahkan, pendapatan BUMDesnya mencapai Rp 14 miliar per tahun.

“Dengan status Desa Mandiri, kami tetap akan berupaya meningkatkan ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan masyarakat. Desa Mandiri bukan hanya mandiri dalam infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan penghasilan tanpa bantuan,” tutur Arifadin.

Selain itu, ia juga mengatakan akan memperjuangkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan para nelayan di wilayahnya. Berbagai usulan dari kelompok budidaya dan nelayan tradisional disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar agar mendapat sentuhan bantuan.

Perjuangan itu pun menuai hasil. Sejumlah bantuan, mulai dari bibit, pakan, dan keramba ikan, akan diterima oleh kelompok budidaya dan nelayan.

“Pada tahun 2024, kami melanjutkan bantuan berupa bibit dan pakan ikan mas dan nila, serta sekitar 40 kotak keramba ikan akan disalurkan,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kukar)

Sekda Buka Raker Optimalisasi Pengisian Kertas Kerja dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka rapat kerja optimalisasi pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah dan perangkat daerah triwulan kesatu tahun 2024 bertempat di Hotel Ibis Samarinda, Jumat (17/5/2024).

Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdakab Kukar tersebut diikuti para peserta yang merupakan asesor dari 12 bagian di lingkungan Sekdakab Kukar dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kukar Mukhlis Haji Pannusu dan Riza Baihaki.

Kabag Adbang Setdakab Kukar Ety Erma Sumarni dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kukar nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko dilingkungan Pemkab Kukar, dimana dalam struktur pengelolaan risiko semua asisten berperan sebagai unit kepatuhan internal yang memiliki fungsi diantaranya melakukan pemantauan pelaksanaan, penilaian risiko, dan penyusunan rencana triwulan selanjutnya.

Adapun tujuan dari kegiatan itu menurutnya diantaranya guna mengoptimalkan peran unit kepatuhan internal pengelolaan risiko pemerintah daerah dalam memantau unit pemilik risiko pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada triwulan pertama tahun 2024.

Selain itu juga untuk meningkatkan kapabilitas tim unit kepatuhan internal yang dibentuk oleh sekretariat daerah dalam menjalankan tugas unit kepatuhan dalam memantau pengelolaan risiko yang dilaksanakan perangkat daerah. Hal tersebut juga untuk memantau kepatuhan unit pemilik risiko perangkat daerah dan jajaran pejabat Unit Pemilik Risiko (UPR) tiga dan empat pada perangkat daerah membuat risk register, menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan menyusun laporan hasil pengelolaan risiko.

“Unit kepatuhan dapat menyusun laporan pemantauan triwulan satu yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah,” ucap Ety Erma Sumarni.

Sementara, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar Dr. H Sunggono mengatakan pengisian kertas kerja dan penyusunan laporan pemantauan risiko menjadi aktivitas yang tidak hanya rutin, tetapi juga harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

Berkenaan dengan hal tersebut, Edi Damansyah menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi fokus pada rapat kerja tersebut. Seperti, kualitas data dan informasi dalam pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan. karena menurutnya data yang akurat dan konsisten akan menjadi dasar yang kuat untuk analisis risiko yang tepat dan pengambilan keputusan yang efektif.

Selanjutnya, yang berkenaan dengan peningkatkan kapasitas dan kompetensi seluruh aparatur dalam memahami dan mengelola risiko. yaitu melalui raker dan workshop yang berkelanjutan, sehingga aparatur dapat lebih mahir dan sigap dalam mengidentifikasi, menganalisis serta merespon berbagai resiko yang mungkin timbul.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap ke depannya dalam proses pengisian kertas kerja dan pelaporan memanfaatkan teknologi informasi, karena menurutnya dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Serta, penggunaan standarisasi prosedur pengisian dan pelaporan di seluruh perangkat daerah, karena menurutnya dengan adanya standar yang jelas dan terstruktur dapat memastikan bahwa semua pihak bekerja dengan cara yang sama dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Terakhir, Edi meminta agar adanya kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah, dalam berbagai informasi, praktik baik, dan sumberdaya, sehingga akan memperkuat upaya dalam mengelola risiko secara komprehensif dan efektif.

“Dengan semangat kerjasama dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat mencapai tujuan dalam mengoptimalkan pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko,” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.

Diakhir sambutannya, Edi Damansyah meminta seluruh peserta rapat kerja untuk menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan kinerja pengelolaan risiko dilingkungan Pemkab Kukar.(kk07).

Asisten I Pemkab  Kukar Jadi Narasumber Bimtek Satlinmas se-Kaltim

TENGGARONG – Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)bertugas dan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan bencana. Satlinmas juga berupaya melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. Tugas dan fungsi lain yaitu membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum.

“Satlinmas ini merupakan organisasi yang kuat, dimana keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat sesuai Permendagri nomor 26 tahun 2020,” ucap Akhmad Taufik Hidayat ketika menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang telah dikukuhkan se-Kaltim, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (16/5/2024).

Kegiatan ini diprakarsai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim dengan tema “Satlinmas siap membantu dalam penyelenggaraan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”, tersebut diikuti peserta sebanyak 60 orang yang berasal diantaranya dari Kabupaten kukar, Kabupaten Kubar, Kabupaten Paser, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan.

Akhmad Taufik Hidayat berharap ke depan apa yang telah disampaikannya tersebut bisa memberikan dampak yang positif kepada para personil Satlinmas se-Kaltim khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, dan kemampuan.

“Terlebih khusus dalam menghadapi agenda-agenda besar kita, terutama dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini,” pungkas Akhmad Taufik Hidayat.

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasatpol PP Kukar Arfan Boma Pratama, Kasatpol PP Provinsi Kaltim Munawar.(kk07).

Pemkab Kukar Berharap Pemerintah Pusat Adil dan Bijak Terhadap Besaran Bagi Hasil Migas

BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah H Sunggono, menghadiri undangan The 48th Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (14/5/2024).

Sunggono menyebut kehadiran Pemkab Kukar di undang oleh SKK- Migas untuk mengikuti kegiatan IPA (perkumpulan para pengusaha di bidang migas) yang ada di Indonesia. Sekaligus menyaksikan penandatanganan kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan beberapa Perusahaan Migas yang ada di Indonesia. Termasuk adanya potensi sumur baru di wilayah Kukar khususnya yang ada di sekitar Sangasanga dan Muara Jawa. Dan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri baik oleh Kementerian ESDM RI maupun Ketua IPA, tergambar jelas bahwa potensi Migas di Indonesia ini ada indikasi semakin lama semakin berkurang.

‘Apabila melihat di tahun 1993 Migas kita itu sebenarnya masih Over Production sekarang justru sebaliknya, dan bahkan kita harus Impor dari kebutuhan migas yang ada,” kata Sunggono.

Selanjutnya, menurut Sekda karena sumur baru yang tadi sudah di tandatangani kontrak kerjasamanya oleh pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM RI Arifin Tasrif dengan pihak Investor, yang ada di wilayah Sangasanga dan Muara Jawa itu bisa masuk dalam wilayah IKN.

“Artinya, bisa sangat mungkin bahwa potensi kontrak kerja di wilayah itu nantinya juga tidak begitu maksimal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi andalan Kukar dari sektor Migas,” ujarnya.

Pemkab Kukar, berharap Pemerintah Pusat adil dan juga bijak untuk memastikan bahwa adanya kontrak kerja di sumur wilayah Sangasanga yang baru ini. Nantinya perhitungan terhadap besaran pendapatan yang diterima oleh Kukar itu bisa lebih dipertimbangkan secara adil.

“Karena berada di wilayah Kukar kemudian kebijakan pemerintah pusat masuk dalam wilayah IKN. Jadi kita harap nanti kontak kerja itu nanti menguntungkan untuk Kabupaten Kukar,” demikian harapan dari Sekda Kukar tersebut.

Usai menghadiri kegiatan tersebut Sunggono dan rombongan, meninjau stan Pertamina Hulu Energi (PHE) di pameran Expo IPA Convex 2024.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar tersebut, Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Sunaryanto dan beberapa direksi dan manager perusahaan Migas yang beroperasi di wilayah Kukar. (kk05)

« Previous Page — Next Page »