Bupati Kutai Kartanegara Serahkan Paket Sembako Keluarga Pra Sejahtera

TENGGARONG – Bupati Kabupaten Kutai Kartanagera (Kukar)  Edi Damansyah bersama rombongan melakukan kunjungan ke wilayah hulu Mahakam tepatnya di Kecamatan Muara Muntai. Perjalanan ke kecamatan tersebut memerlukan waktu sekitar 4 (empat) jam dari Kota Tenggarong, Selasa (30/1/2024).

Kehadiran Edi Damansyah disambut Camat Muara Muntai Mulyadi beserta para kepala desa dan Forum RT setempat. Bupati Edi Damansyah pun menaiki kendaraan roda dua yang telah disiapkan untuk melakukan monitoring hingga mendatangi rumah warganya yang tergolong keluarga pra sejahtera.

Kepada warga pra sejahtera, Edi Damansyah berbincang sejenak menanyakan kabar sembari menyerahkan bingkisan sembako. Ia juga tidak lupa menyemangati warganya untuk tetap semangat.

Kunjungan Edi Damansyah menaiki kendaraan roda dua melewati jembatan ulin yang kini sudah mulai dilebarkan serta peningkatan semenisasi diatasnya. Semenisasi ini membuat kebisingan kendaraan saat melintas mulai berkurang ketika dilewati sepeda motor.

Edi Damansyah berharap, bantuan sembako yang diberikan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari. (kk10)

Pemkab Kukar Raih Predikat Pertama Hasil Penilaian Kepatuhan Publik 2023

BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mendapatkan Predikat Pertama Hasil Penilaian Kepatuhan tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI.

Piagam Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pjs Kepala Perwakilan Omsbudsman RI Kaltim Hadi Rahman Kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, di Lantai II Kantor Ombudsman RI Kaltim Balikpapan, Rabu (31/1/2024).

Asisten I pada kesempatan itu didampingi Kepala Inspektorat H Heriansyah, Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fipin Indera Yani.

Menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan Pemkab Kukar mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ombudsman RI berkaitan dengan Penilaian Kepatuhan yang selama ini sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Penghargaan ini merupakan bagian yang sangat penting dan memang menjadi perhatian khusus Pemkab Kukar.

Dikatakan Ahmad Taufik dengan adanya Ombudsman, Pemerintahan sangat terbantukan dengan adanya kegiatan Penilaian Kepatuhan ini.

“Karena ini lebih mengukur kinerja Pemerintah kami apakah sudah maksimal, apakah kami dibawah harapan dari pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Dengan nilai 94,46, kami tidak akan jumawa kami akan melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Ombudsman yang sudah menjadi pesan khususnya untuk segera dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.

Selain Pemkab Kukar yang mendapatkan Piagam Penghargaan tersebut, yaitu Pemerintah Kutai Barat, 87,56, Pemerintah Panajam Paser Utara. 86,58, Pemerintah Paser 81,22, Pemerintah Berau 79,57.Pemerintah Kutai Timur 79,85 dan Pemerintah Mahakam Ulu 62,27. (kk-02).

Sangasanga Awali Event Kukar Kaya Festival 2024

SANGASANGA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri Malam Hiburan Festival Kota Juang Sangasanga dalam rangka Peringatan Peristiwa Perjuangan Merah Putih Sangasanga Ke 77 di Lapangan Sepak Bola Pertamina Sangasanga, Selasa (30/1/24) malam.

Acara  dimeriahkan tari tradisional dari Sanggar tari mentari, Sanggar tari merah putih, tari SMA 1 Sanga-Sanga dilanjutkan dengan pengambilan Endah Pamora, Ria Agustina, Nur Gheboy, NR Aina, Ari bintang Pantura, Gejolak kawula muda, tune flower, D Teras, FTC Dut dan bintang utama dari Mr Jono dan Joni.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan, Peringatan Peristiwa Perjuangan Merah Putih menjadi awal pembuka Kukar kaya festival tahun 2024. Selain itu ia memberikan apresiasi yang besar serta ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan merah putih ini.

Ia juga menjelaskan, tujuan kegiatan merah putih ini tidak lain adalah untuk memberi tahu kepada generasi muda bahwa di Sanga-Sanga pernah terjadi pertumpahan darah oleh para pejuang.

“Kita tak boleh melupakan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan luar biasa dan generasi muda harus tahu akan hal tersebut,” ujarnya.

Rendi berharap, di tahun 2024 Kukar kaya festival bisa lebih baik lagi dan akan lebih terlihat multiplayer efek sehingga UMKM dan perputaran ekonomi di Sangasanga khususnya dan Kukar pada umumnya bisa berjalan dengan baik.

Diawali bulan Januari ini di Kecamatan Sangasanga, nantinya akan dilanjutkan di Anggana pada tanggal 18 Februari dan Bulan Maret di Samboja pada pesta Laut pesisir Nusantara yang ke 5.

Ia juga menegaskan, pada saat bulan Ramadan akan diadakan festival Religi yaitu Milenial Hijrah dan tahun 2024 juga akan banyak festival yang akan diselenggarakan di 20 kecamatan seperti Kukar land yang akan dikonsep lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selain itu nanti juga akan ada karnaval SCTV dan juga Ran’s entertainment serta event -event besar lainya akan hadir menyemarakan festival di Kutai Kartanegara.(kk08)

Sekda  Ajak Kepala Perangkat Daerah Mengukur dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Interim BPK RI

TENGGARONG –  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengajak para Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya untuk menjadikan pemeriksaan interim sebagai sebuah momentum untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang selama ini telah dibangun dan diterapkan di Pemkab Kukar.

Hal itu disampaikannya saat membacakan sambutan bupati pada rapat  Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat Dhaksa Artha BPKAD Kukar, Senin (29/1/2024).

“Kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan Misi Ke-1 RPJMD yaitu ”Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani,” ajaknya.

Sunggono mengatakan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Disebutkannya pemeriksaan interim merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan, dengan tujuan untuk memantau tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya khususnya yang mempengaruhi opini, melakukan risk assessment atau penilaian pengendalian interen, dan melakukan pengujian substantif terbatas atas akun.

“Penting kita sadari bersama bahwa selain sebagai wujud kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan ini sejatinya ditujukan bagi perbaikan dan kebaikan entitas yang diperiksa. Penting pula disadari dan kita fahami bersama bahwa kecukupan bukti dan penjelasan oleh pihak yang kompeten akan sangat mempengaruhi dan menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Sunggono juga meminta  kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya agar mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, baik berupa dokumen maupun personil yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan maupun pendampingan selama proses pemeriksaan.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI atas semua evaluasi, saran, rekomendasi dan masukan yang telah diberikan kepada kami. Semua hasil pemeriksaan menjadi perhatian yang serius bagi kami, sebagai salah satu bentuk kesungguhan kami membangun Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Kutai Kartanegara yang  Sejahtera dan Berbahagia,” pungkasnya.

Sementara itu Nana Suryana menyebutkan ada dua penugasan, yang pertama pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, dan yang kedua pemeriksaan atas laporan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan keuangan partai politik.

Tujuan dilakukan pemeriksaan interim meliputi, memantau tindak lanjut atas temuan – temuan tahun sebelumnya, untuk menguji sistem pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan, menguji terkait atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas program atau kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Kukar, dan pengujian substantif atas beberapa akun, antara lain akun Kas, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga dan aset tetap.

“Mohon izin pak sekda, ini nanti prosesnya akan melibatkan personal – personal kunci dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu pejabat – pejabat di Pemkab Kukar, ini nanti akan kami lakukan wawancara atau kuisioner untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangannya,” ujarnya.

Dikatakannya pemeriksaan interim akan dilaksanakan selama 30 hari kalender, mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 27 Pebruari 2024, dan akan disambung selama 3 hari, sehingga sampai tanggal 1 Maret 2024.

“Kami mohon terkait pemeriksaan ini kerjasamanya, baik itu dokumen, wawancara dan pemeriksaan pisik juga,” pintanya.

Entry meeting ditandai penyerahan surat tugas dari Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Nana Suryana kepada Sekda Sunggono, dihadiri  Inspektorat Heriansyah, kepala Dinas PU yg juga Plt. Asissten II Wiyono, kepala BPKAD Sukoco, kepala dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, kepala dinas Kesehatan Martina Yulianti, Plt. Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan (Perkim) Aidil dan perwakilan OPD terkait lainnya. (kk01).

Kutai Kartanegara Diharapkan Tumbuh Bersama IKN

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono berharap pembangunan OIKN bisa menjadi kota modern dan berprinsip tren global. Ia juga mengatakan Kukar sebagai mitra OIKN juga bisa berkembang seiring dengan perkembangan OIKN

Hal tersebut disampaikan Sunggono ketika mengikuti Pembahasan Draf Awal VLR Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2024 Bersama Pemangku Kepentingan (Stakeholders Meeting), Senin (29/1/24) secara Virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.

Bambang Susantono Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang juga pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi mengatakan, dalam proses pengembangan OIKN telah melakukan lokalisasi SDGs, berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan junto Perpres III Tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan.

Ia juga mengungkapkan implementasi dari SDGs akan menjadi perhatian penting dalam pembangunan IKN. Menurutnya, Perhatian pertama Otorita IKN dalam membangun Nusantara akan menjadi sebagai sustainable dan livable city (kota layak huni dan berkelanjutan).

“Penerapan SDGs sudah kita masukkan dalam setiap proyek di Nusantara, di mana terlihat dalam Persemaian Mentawir sebagai langkah awal reforestasi serta pertanian hidroponik dari warga Sepaku yang menjadi aksi dukungan usaha ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Otorita IKN sudah membangun berbagai proyek yang berprinsip dengan SDGs. Selain itu rencana pada ground breaking Nusantara ketiga terdapat lebih banyak proyek keberlanjutan atau proyek hijau.

“Saat ini Otorita IKN sedang menyusun Voluntary Local Review (VLR) bersama UNESCAP dan mitra keberlanjutan untuk nantinya menjadi bentuk pengawasan analisis SDGs yang dilakukan masyarakat lokal terhadap Nusantara dan setidaknya 9 dari 17 tujuan SDGs akan dikembangkan dalam VLR,” katanya. (kk-08)

« Previous Page — Next Page »