Bupati Kukar Resmikan Posyandu Tunas Bangsa Rempanga

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kabupaten Kutai Kartanegara Maslianawati Edi Damansyah meresmikan Posyandu Tunas Bangsa Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu pada Kamis (11/01/24) di Posyandu Rempanga samping Kantor Desa.

Menurut Bupati Kukar saat memberikan arahan mengatakan bahwa saat ini gedung Posyandu secara fisik sudah selesai dan sudah sesuai dengan standar yang diminta Dinas Kesehatan Kukar

Saat ini yang terpenting setelah gedung adalah SDM. Maka menurut Edi, diperlukan pelatihan dan update peralatan agar bisa lebih berkembang.

“Alhamdulillah saat ini sudah lebih berkembang baik SDM maupun teknologi yang digunakan, dulu menimbang bayi masih tradisional tetapi saat ini sudah digitalisasi sehingga lebih mudah dan lebih akurat data yang akan didapat,” ungkap Edi.

Ia juga berharap Posyandu yang sekarang memiliki gedung baru juga harus punya semangat baru dan gunakan teknologi digitalisasi serta terus lakukan supervisi.

Selain itu ia mengajak generasi muda untuk ikut bersama-sama mengembangkan Posyandu karena bila salah penghitungan maka akan salah data dan akan salah juga penanganan stunting di Daerah tersebut.

Diakhir ia meminta kepada desa untuk melakukan penguatan posyandu bukan hanya fisik tapi juga regenerasi SDMnya.(kk08)

Sekda Arahkan Desa Berkolaborasi Dengan Instansi Terkait

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono didampingi Camat Loa Janan Herry Rusnadi memberikan arahan kepada para Kepala Desa (Kades) dalam rapat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Loa Janan, di ruang rapat kantor Desa Tani Harapan, Rabu (10/1/2024).

Hadir lengkap 8 Kades se Loa Janan yaitu Kades Bakungan, Kades Batuah, Kades Loa Duri Ulu, Loa Duri Ilir, Loa Janan Ulu, kades Tani Harapan, Kades Batuah, dan Kades Tani Bhakti.

Rapat APDESI kali ini menjadi momentum penting untuk bersama-sama, mengambil langkah-langkah strategis dalam memajukan Kecamatan Loa Janan, melalui upaya kolaboratif dan sinergis. Sekaligus upaya dalam rangka pembinaan kepada pemerintahan desa.

Sekda Sunggono mengapresiasi kepada pemerintah Kecamatan Loa Janan yang telah mengagendakan rapat ini secara rutin dan berkala.

“Dengan rapat ini para Kades dapat memahami kondisi desa lain, sehingga tidak terjadi disparitas atau ego sektoral menganggap desanya paling penting,” ujarnya.

Sunggono merasa kagum dengan kondisi Desa Tani Harapan yang kemajuannya luar biasa dengan pembangunan yang sangat pesat.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah memfasilitasi hampir di semua desa yang ada. Dirinya menyebutkan bila desa programnya mendukung program pertanian dalam arti luas pasti dibantu dan disetujui.

“Kalau programnya mendukung program pertanian dalam arti luas pasti saya bantu, karena Pemkab Kukar konsen pada program ini,” sebutnya.

Sunggono berharap pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Loa Janan untuk berkolaborasi dengan instansi terkait dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Dengan fokus pada pembangunan jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi, sesuai dengan potensi dan kewenangannya.

“Dengan demikian, alokasi anggaran yang ditetapkan dapat lebih fokus dan berdampak besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Camat Loa Janan Herry Rusnadi menyebutkan bahwa rapat APDESI Kecamatan Loa Janan dilaksanakan secara rutin dan bergiliran dari desa ke desa.

“Sudah kita sepakati setiap pertemuan membahas satu tema atau masalah, dan kali ini kita membahas masalah pertanahan,” ujarnya.

Herry juga menyampaikan kepada Sekda selaku ketua TAPD, bahwa terdapat kegiatan APBD yang harusnya masuk di tahun 2023 tertunda bukan gagal lelang namun dibatalkan oleh PU, dikarenakan pihak ketiga tidak melakukan pergerakan selama sekian bulan. Kegiatan tersebut yaitu peningkatan jalan Bantuas – Muara Jawa.

“Mudah – mudahan kegiatan ini bisa diluncurkan di tahun 2024, untuk mengobati kekecewaan warga masyarakat kami,” harapnya. (kk01).

Di “Ngapeh Hambat”, Bupati Sebut Perlu Ada Evaluasi dan Optimalisasi PAD

TENGGARONG – Melalui kegiatan Ngapeh Hambat atau obrolan pagi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menginginkan di tahun 2024 ini, adanya strategi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Kukar terhadap evaluasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Rapat Daksa Artha BPKAD Kukar, Senin (08/01/2024)

Hal tersebut diungkapkan Edi Damansyah usai mendengarkan pemaparan terkait pendapatan yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar.

Kepala Bapenda Bahari Joko Susilo memaparkan bahwa tidak tercapainya target pendapatan daerah disebabkan kinerja serapan anggaran, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah terhadap pendapatan daerah, dimana PAD Kukar tertinggi ke dua se-Kaltim terjadi kecenderungan penurunan Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Selain itu saran yang disampaikan Kepala Bapenda yaitu adanya strategi-strategi yang jitu dalam meningkatkan dan tercapainya target pendapatan daerah diantaranya diperlukan upaya peningkatan kinerja serapan anggaran.

Salah satu contoh untuk meningkatkan penerimaan PAD perlu diupayakan peningkatan kinerja pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan penerimaan dana bagi hasil perlu dilakukan peningkatan kualitas rekon data minerba dan migas serta komunikasi intens dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kementerian ESDM dan saran yang terakhir melaksanakan program pembangunan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi/PDRB.

Menanggapi hal tersebut, Edi Damansyah mengatakan bahwa berbicara masalah pajak daerah, tentu tidak akan terlepas dari persoalan subyek, dan wajib pajak. Lantas apa yang dimaksud dengan Subyek Pajak dan Wajib Pajak itu.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

“Oleh karena itu perlunya komitmen seluruh stakeholder terkait khususnya seluruh Kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa beserta jajaran untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah salah satu cara terus menerus melakukan sosialisasi dan meyakinkan kepada masyarakat (termasuk para pelaku usaha) tentang arti penting pajak daerah sehingga diharapkan akan muncul rasa kepedulian sekaligus kesadaran dalam hal pembayaran pajak,” Ujarnya.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan kerja-kerja perangkat daerah harus lebih komitmen dan konsisten serta fokus terhadap penguatan pendapatan daerah yang memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Kukar.

“Dikhususkan kepada pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Kukar. Karena komponen pendapatan daerah itu ada bagi hasil seperti pajak kendaraan itu pemerintah provinsi kita dapat bagi hasilnya,”katanya

Edi mengatakan patut disyukuri PAD Kukar khususnya bagi hasil meningkat, dari target PAD yang ditetapkan Rp690 Miliar di tahun 2023 terealisasi Rp831 Miliar artinya target yang ditetapkan terlampaui 120,37 persen. (kk09)

Pemkab Kukar Raih 13 Panji Keberhasilan Pembangunan di HUT Kaltim ke-67

TENGGARONG – Diawal tahun 2024 yang cemerlang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil memboyong 13 panji keberhasilan pembangunan tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kukar).

Panji-panji keberhasilan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang diterima oleh Bupati Kukar Edi Damansyah pada Upacara Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Kaltim, di Stadion Gelora Kadrie Oening, Sempaja Samarinda, Selasa (9/1/2024).

Adapun panji yang diraih Pemkab Kukar tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2023 lalu yang meraih 8 panji keberhasilan pembangunan. Bidang-bidang raihan panji keberhasilan pembangunan yang diraih awal tahun 2024 adalah terbaik I (1). Bidang keagamaan, (2). Hubungan Antar Umat Beragama, (3) Statistik Sektoral, (4). Tanaman Pangan & Holtikultura, (5). Bidang Pembangunan Perkebunan, (6). Perhubungan Kategori Kabupaten, (7). Kebudayaan, (8). Bidang Kesehatan Kategori Kabupaten, (9). Kesejahteraan Sosial, (10). Penyelenggaraan Penataan Ruang, (11). Kearsipan, (12). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (13). Bidang Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan& Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten.

Kemudian kategori keberhasilan pembangunan terbaik II yakni (1). Bidang Penerapan & Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), (2). Informasi Komunikasi Publikasi & Kehumasan, (3) Kepariwisataan & Ekonomi Kreatif Kategori Kabupaten, (4). Bidang Pembangunan Kelautan & Perikanan (5). Bidang Penanggulangan Bencana.

Terbaik III yakni (1). Bidang Pencegahan & Pemberantasan korupsi, (2). Pembangunan Ketenagakerjaan, (3). Bidang Daya Saing Daerah, (4). Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, (5). Bidang Pengembangan IPTEK & Inovasi, (5). Bidang Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (6). Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Penyelkenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian total raihan penghargaan Kukar di hari jadi HUT ke-67 Kaltim yakni 13 panji keberhasilan pembangunan, 25 tropy dan 25 piagam penghargaan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat dan sukses kepada bupati dan wali kota yang sudah menerima panji-panji keberhasilan pembangunan. Saya percaya panji-panji keberhasilan yang didapatkan telah adil dalam tujuan pembangunan,” apresiasi Pj Gubernur Kaltim AKamal Malik.

Menurut Akmal Malik, jauh dari semua itu sebagai pemantik semangat kita untuk terus memajukan pembangunan yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya tegaskan, pemberian panji ini bukan kompetisi menang atau kalah, tetapi sebagai aspirasi, apresiasi agar setiap kabupaten/kota di Kaltim senantiasa lebih meningkatkan kinerjanya, sekaligus memotivasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah,” ujarnya.

Ditambahkan Akmal Malik, Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah anugerah yang harus kita syukuri dan menjadi sumbu pemantik pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu Kaltim harus menjadi pionir bagi pembangunan nusantara, terus menatap masa depan bangsa dengan optimitis produktif dan berpijak pada nilai-nilai yang universal.

“Mengawali tahun 2024 ini juga saya mengajak mari bersama-sama merapatkan barisan, merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi berbagai bidang pembangunan dengan penuh seksama dan perlu meningkatkan daya saing Sumber daya Manusia dan infrastruktur wilayah yang handal dalam percepatan transpormasi eknomi berkelanjutan,” ajaknya.

Malik menyerukan untuk bersama-sama meyukseskan pesta demokrasi di kalimantan timur dengan penuh tanggung jawab saling menghormati, menghargai dengan selalu menjaga kerukunan perdamaian dan menjunjung persaudaraan dan persatuan.

Sementara itu Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan penerimaan panji keberhasilan dari provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagai pelecut semangat untuk terus bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan meraih panji keberhasilan lebih banyak lagi di tahun berikutnya.

“Saya juga mengapresiasi para perangkat daerah yang telah bekerja keras dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” demikian apresiasi Edi Damansyah. (kk10)

Sekda Kukar Pimpin Rakor Penyusunan dan Penyampaian LPPD, LKPJ

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Tata Pemerintahan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD),Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2023, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar Senin (8/1/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono ketika membuka acara mengatakan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ menjadi sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah guna menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Hal ini menjadi prioritas utama dalam penyusunannya, sehingga penilaian kinerja penyelenggaran pemerintah daerah serta tindak lanjut dan perbaikan kinerja dapat dilakukan secara efektif,” ujarnya  didampingi Kabag Tata Pemerintah Yani Wardana kepada 20 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kukar.

Dikatakan Sunggono nilai LPPD di tahun 2022 yang lalu tergetnya tidak sesuai dengan harapan. Padahal Nilai LPPD di tahun 2024 dijadikan variabel untuk besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jadi untuk tahun 2024 ini indikator TPP itu sendiri di pengaruhi setidaknya oleh 43 indikator termasuk LPPD, LKPJ, FLPP termasuk didalamnya.Dari 43 indikator besaran TPP dipengaruhi besarnya kinerjanya.

“Saya ingatkan itu semua sudah ditanda tangani oleh Kepala OPD, jadi kita tidak dapat mengelak lagi. Yang artinya Kepala OPD ini jadi ukuran kinerja OPD kita, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Sekda mengapresiasi kegiatan tersebut yang berkenaan dengan variabel besaran TPP/kinerja yang menjadi tugas sekretariat daerah, yang sudah diinstruksikan lebih awal untuk disosialisasikan.

“Semoga kegiatan rakor ini seluruh OPD khususnya tim penyusun agar saling bersinergi dan berkoordinasi sekaligus resource sharing dan memperdalam pemahaman atas pedoman pedoman penyusunan LPDP. LKPJ dan FLPP,” imbuh Sunggono (kk02)

« Previous Page — Next Page »