Hadiri HLM TPID–TP2DD Kaltim, Pemkab Kukar Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah

SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani bersama perwakilan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).

HLM TPID–TP2DD dibuka  Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang didampingi Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak semakin ringan, terutama seiring meningkatnya arus pendatang ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Tema yang kita angkat hari ini adalah memperkuat sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, apalagi dengan perkembangan Ibu Kota Negara,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk yang datang dan menetap di kawasan IKN dalam satu hingga dua tahun ke depan berpotensi menekan pasokan pangan, distribusi, dan harga. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan daerah dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Kita akan menghadapi banyak pendatang baru di IKN. Maka digitalisasi keuangan harus diperbanyak. Memang sudah banyak kabupaten dan kota yang berjalan, tapi ini harus dipercepat dan diperdalam,” tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di seluruh Kalimantan Timur. Berdasarkan data terakhir, inflasi Kalimantan Timur per November 2025 tercatat sebesar 2,28 persen secara year-on-year, sementara year-to-date berada di angka 1,96 persen.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dalam paparannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 pada tahun pertama menunjukkan perkembangan yang positif.

“Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi di Bagian Hukum. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga,” terangnya.

Ia menambahkan, ke depan koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan program pengendalian inflasi akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, TPID Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis pengendalian harga dan pasokan pangan. Upaya tersebut antara lain melalui 27 kali operasi pasar, Gerakan Pangan Murah sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan 482 kali di tingkat kabupaten/kota, serta pemantauan harga dan stok pangan secara harian di seluruh wilayah.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar Ahyani Fadianur Diani turut didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. (kk01).

Bupati Kukar Pesan Koperasi Merah Putih Berjalan Optimal

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta agar Kepala Desa memastikan Koperasi Merah Putih di desa dapat berjalan optimal. Koperasi ini mengusung konsep ekonomi progresif atau ekonomi kerakyatan yang berbasis pada gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat.

Ia menekankan agar anggaran penanganan kemiskinan di desa tetap berjalan, termasuk program makan bergizi gratis serta pengembangan Koperasi Merah Putih yang harus terakomodasi dalam APBDes.

“Meski kondisi anggaran mengalami penurunan, APBDes harus tetap disusun dengan menempatkan anggaran pada pos-pos yang tepat,” tegas Aulia Rahman Basri, didampingi Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin ketika melantik Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Indra Lesmana, serta sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PAW dari beberapa desa, Minggu (14/12/2025).

Aulia menyampaikan sejumlah hal penting yang harus segera dilakukan oleh kepala desa dan anggota BPD setelah dilantik. Salah satunya adalah mempersiapkan rencana kegiatan tahun 2026, terutama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Segera lakukan evaluasi dan pastikan seluruh program berjalan dengan baik sesuai harapan Presiden Prabowo,” lanjutnya.

“Kepala desa harus mampu menggali potensi desanya untuk dijadikan produk unggulan dan diolah di desa itu sendiri, sehingga ke depan desa memiliki kekuatan fiskal mandiri,” tuturnya.

Bupati Aulia juga menegaskan pentingnya menjalankan Program Kukar Idaman Terbaik, termasuk Program RT Ku-Terbaik yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Program ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah, dengan alokasi dana yang meningkat dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT.

“Kawal program ini dengan baik. Pastikan tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada warga sakit yang terkendala berobat, serta warga miskin mendapatkan bantuan dengan cepat. Itulah tujuan dana yang diberikan kepada setiap RT,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut turut mencakup anggota BPD PAW Desa Anggana (Kecamatan Anggana), Desa Badak Baru (Kecamatan Muara Badak), Desa Sebuntal (Kecamatan Marangkayu), serta Desa Loa Ulung (Kecamatan Tenggarong Seberang). Kegiatan berlangsung di Dermaga Sungai Meriam, Kecamatan Anggana.

Aulia Rahman Basri mengucapkan selamat kepada Kepala Desa Sungai Meriam yang baru dilantik. Ia menegaskan amanah sebagai kepala desa merupakan kepercayaan besar dari masyarakat untuk membawa desa ke arah yang lebih maju. (kk06)

 

Bupati dan Wabup Kukar Tinjau Warga Terdampak Kebakaran di Anggana

ANGGANA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin melaksanakan rangkaian kegiatan kerja di Kecamatan Anggana, Minggu (14/12/2025).

Kegiatan pertama dimulai dengan peninjauan lokasi kebakaran di RT 21 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana. di Jalan Poros Desa Sungai Meriam, Bupati dan Wakil Bupati Kukar bersilaturahmi dengan warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi 11 Desember 2025 sehingga 13 KK kehilangan tempat tinggal serta terdapat tiga korban jiwa dalam musibah ini.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan rasa duka atas musibah yang dialami warga, serta menegaskan komitmen Pemerintah Kukar untuk hadir membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Bantuan yang diserahkan diharapkan dapat meringankan beban para korban dan membantu pemulihan pascakebakaran.

“Pemerintah berusaha agar warga yang tertimpa musibah dikuatkan dan melanjutkan aktivitas kedepannya,” ujarnya.

Bupati dan Wakil Bupati Kukar juga menyerahkan bantuan ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, termasuk bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kukar untuk penguatan lumbung pangan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Lumbung Pangan Desa Sidomulyo tersebut meliputi penyerahan bantuan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pertanian, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Aulia Rahman Basri mengapresiasi desa Sidomulyo yang merupakan salah satu lumbung pangan Kukar, dan diharapkan terus dipertahankan. Pemkab Kukar memberikan dorongan untuk meningkatkan produktivitas pertanian desa Sidomulyo ini. Hasilnya diharapkan juga terkoneksi dengan dapur MBG.

Menurutnya bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kukar.

“Dengan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, diharapkan produktivitas petani dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa semakin baik,” harapnya.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menambahkan, Pemkab Kukar terus mendorong pembangunan berbasis desa, khususnya di sektor pertanian, sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Kukar dalam memberikan perhatian terhadap penanganan bencana, sekaligus penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Anggana. (kk04)

Kukar Raih Penghargaan Terbaik I TPID Kabupaten se Kalimantan

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Terbaik I Kategori  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten IHK Berkinerja Berprestasi se-Kawasan Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Senin (8/12/25).

Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorpusda TPID).

Sunggono bersyukur Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan penghargaan selama tiga tahun berturut-turut. Ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagai Ketua TPID Kukar, Sunggono menyampaikan apresiasinya atas kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bagian Ekonomi yang sudah membuat laporan dan terus berkoordinasi dalam penanganan inflasi di Kukar sehingga bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Terkait antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru, Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran.

“Jangan sampai ada kenaikan harga yang berlebihan sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Kita akan terus berupaya agar pengendalian inflasi berjalan optimal dan tekanan inflasi tetap terjaga dalam kisaran yang aman,” tegasnya.

Ia berharap sinergi lintas instansi baik vertikal maupun perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar semakin diperkokoh untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Acara Rakorpusda TPID tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota yang juga meraih penghargaan TPID Berprestasi.(kk06)

Pemkab dan Kejari Kukar Jalin Kerja Sama Penerapan Pidana Kerja Sosial

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (9/12/2025).

Penandatanganan dilakukan Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri  dan Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Tengku Firdaus. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari penyediaan lokasi, sarana, kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif antara kedua pihak dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan perjanjian kerja sama ini meliputi, yaitu Mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi sesuai prinsip keadilan. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra agar pelaksanaan berdampak positif bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial melalui keterlibatan langsung pelaku tindak pidana dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Objek dari perjanjian ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi program pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan melibatkan pemerintah daerah.

Aulia Rahman Basri menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern. Diharapkannya PKS ini segera diimplementasikan karena bermanfaat untuk masyarakat.

“Pidana kerja sosial bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga sarana edukasi dan pembinaan., pemberdayaan dan memanusiakan manusia, kami siap berkolaborasi agar terimplementasi dengan baik,” ujarnya.

Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait akan dilakukan secara berkala agar penerapan pidana kerja sosial dapat dipahami dan didukung bersama. (kk04)

« Previous Page — Next Page »