Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan penjelasan rinci mengenai anggaran pengadaan ambulans Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9 miliar yang belakangan menjadi perbincangan di ruang publik. Informasi yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk membeli satu unit ambulans dipastikan tidak benar.

Klarifikasi itu disampaikan pemerintah daerah setelah beredar potongan informasi yang tidak utuh di masyarakat maupun media sosial. Dalam penjelasan resmi, Pemkab Kutim menegaskan bahwa anggaran Rp9 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan 40 unit ambulans operasional.

Jika dihitung secara rata-rata, setiap unit ambulans memiliki nilai sekitar Rp225 juta. Angka tersebut menyesuaikan spesifikasi kendaraan ambulans yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar. Sehingga dapat difungsikan untuk kebutuhan operasional pelayanan sosial dan penanganan pasien.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kabag Umum Setkab Kutim), Uud Sudiharjo, mengatakan bahwa kesimpangsiuran informasi bermula dari penyampaian data yang tidak lengkap. Hal itu kemudian menimbulkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.

“Anggaran Rp9 miliar tersebut diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar. Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurut Uud, pengadaan ambulans tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Di wilayah yang memiliki bentang geografis luas seperti Kutim, keberadaan kendaraan ambulans menjadi sarana penting dalam mempercepat mobilitas pasien menuju fasilitas layanan kesehatan.

Program pengadaan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat dukungan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selama ini banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, maupun komunitas warga. Karena itu, ambulans yang diadakan tidak hanya ditempatkan pada fasilitas kesehatan formal, tetapi juga disalurkan kepada berbagai elemen masyarakat.

Sebanyak 40 unit ambulans tersebut didistribusikan kepada sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam rukun tetangga (RT), Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. Skema penyaluran ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan darurat dan membantu masyarakat yang memerlukan akses transportasi kesehatan secara cepat dan responsif.

Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Jalan APT Pranoto, Sangatta, mengaku bantuan ambulans tersebut memberikan manfaat nyata bagi kegiatan sosial di lingkungannya.

“Kami sangat bersyukur menerima ambulans ini. Bantuan ini sangat membantu kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan warga sekitar. Dengan adanya ambulans, kami bisa lebih cepat menolong masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di kawasan Teluk Rawa, Kabo Jaya. Ia menilai keberadaan ambulans sangat penting untuk membantu warga yang membutuhkan penanganan medis darurat.

“Ambulans ini menjadi sarana penting bagi kami untuk menolong warga yang sakit atau mengalami keadaan darurat. Bantuan dari pemerintah ini sangat bermanfaat dan nyata dirasakan masyarakat,” katanya.

Di bagian lain, Uud Sudiarjo menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Setiap program yang dibiayai melalui APBD, kata dia, dapat diawasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemkab Kutim juga membuka ruang pengawasan bagi DPRD maupun lembaga pengawas lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, proses pengadaan hingga distribusi bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, rujukan kepada sumber resmi pemerintah dinilai penting agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh, jernih, dan dapat dipertanggungjawabkan. (fj)

Safari Ramadhan di Tabang, Bupati-Wabup Kutai Kartanegara Serahkan Bantuan

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar rangkaian kegiatan Safari Ramadhan, Selasa (24/2/2026), dipimpin Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di wilayah Kecamatan Tabang.

Kegiatan diawali dengan sahur bersama masyarakat Desa Sidomulyo yang berlangsung di Rumah Dinas Camat Tabang. Momentum tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.

Kemudian Bupati dan Wakil Bupati meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tabang, guna memastikan pelayanan dan program berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, rombongan melaksanakan Safari Ramadhan dan silaturahmi bersama masyarakat di kawasan Sungai Lunuq, di Lapo Ajoq Punan Suleq Tiq (Lamin) Desa Muara Tiq.

Dalam sambutannya, Aulia Rahman Basri menegaskan kunjungan ke wilayah yang tergolong paling jauh di Kukar tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan berjalan baik.

“Kami ingin melihat langsung pembangunan yang telah dilakukan, memastikan pelayanan masyarakat berjalan baik, termasuk Puskesmas pembantu agar terus melayani secara optimal. Air bersih dan sanitasi juga harus menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait,” ujarnya.

Ia menekankan agar seluruh program pembangunan disusun berdasarkan data dan fakta lapangan sehingga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati juga menyoroti potensi besar Tabang yang kaya akan hasil bumi, khususnya sektor pertambangan. Menurutnya, kekayaan tersebut harus dikelola dan direncanakan untuk pembangunan jangka panjang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita harus memastikan seluruh putra-putri Tabang mendapatkan pendidikan yang baik. Kepala desa adalah garda terdepan dalam menjaga desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pikirkan masa depan desa agar anak-anaknya maju, berpendidikan, bahkan ada yang menjadi dokter dan kembali mengabdi di desanya. Pemkab akan mengawal pembangunan SDM unggul ini,” tegasnya.

Kepada para Ketua RT, Bupati berpesan agar memanfaatkan Program Rp150 juta per RT secara optimal untuk membantu masyarakat, dengan target awal penyediaan internet di setiap RT guna membuka akses informasi dan mendorong kemajuan desa.

Selain itu, Pemkab Kukar juga menargetkan pembangunan Mini Mall pelayanan publik di tingkat kecamatan guna memudahkan pelayanan administrasi, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Rumah Layak Huni Baznas (RLHB) di Muara Pedohon, Kecamatan Tabang.

Pada sore harinya, Safari Ramadhan kembali digelar di Desa Muara Ritan, di Masjid Baitur Rahmah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, bantuan sembako dari BAZNAS juga turut diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat penerima manfaat. Juga bantuan perlengkapan ibadah dari Pemkab Kukar dan bantuan untuk UMKM.

Hadir pada acara itu Kepala Perangkat Daerah, Camat Tabang beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, para Kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para Ketua RT se-Kecamatan Tabang.(kk04)

Pemkab Kubar Tetapkan Perusahaan Kelapa Sawit Buat Jalan di Kecamatan Bentian Besar

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya menjaga hak masyarakat atas akses jalan yang layak di Kecamatan Bentian Besar. Melalui konferensi pers di Kantor Bupati, pemerintah daerah menetapkan masa penyesuaian selama enam bulan kepada perusahaan yang aktivitasnya dinilai berdampak pada kondisi infrastruktur jalan warga.

Asisten II Setda Kutai Barat, Ali Sadikin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan akibat operasional perusahaan. Pemerintah memandang persoalan akses jalan sebagai hal krusial karena menyangkut mobilitas dan aktivitas harian masyarakat.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP, serta Bagian Hukum dan Sumber Daya Alam Setkab Kutai Barat.

“Rapat koordinasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan langkah konkret. Aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.

Pada rapat tersebut disepakati perusahaan diberikan waktu enam bulan sejak 18 Februari 2026 untuk melakukan pembenahan, termasuk kewajiban menyiapkan akses jalan baru. Selama masa transisi, perusahaan masih diperbolehkan menjalankan operasionalnya, namun harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap kerusakan jalan yang terjadi akibat aktivitas mereka.

Pengawasan akan dilakukan secara berkala oleh instansi terkait guna memastikan seluruh kewajiban dijalankan sesuai komitmen. Pemerintah menegaskan masa transisi bukan bentuk toleransi tanpa batas, melainkan kesempatan agar perusahaan menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab sosialnya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah daerah memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Pemkab Kutai Barat berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan koordinasi agar kegiatan usaha tetap berjalan seiring dengan terpenuhinya hak masyarakat atas akses jalan yang aman, nyaman, dan memadai. (arf)

Data Akurat Kunci Utama Wujudkan Kukar Lumbung Pangan Kaltim

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menekankan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) agar bekerja berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi bersama Plt Kepala Distanak Kukar Moh Rifani beserta jajaran pejabat struktural, Kamis (19/2/2026).

Menurut Aulia, keakuratan data menjadi kunci utama dalam menyusun program dan kebijakan sektor pertanian dan peternakan agar tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sebagai Distanak harus sering ke lapangan melihat langsung kondisi pertanian dan peternakan. Agar data tersebut benar-benar sesuai fakta dan program yang dijalankan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, Distanak memiliki peran strategis dalam mendukung visi misi pembangunan daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Kukar sebagai daerah dengan potensi lahan pertanian dan peternakan yang luas dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur.

Bupati juga meminta jajaran Distanak untuk memperkuat sinergi dengan para penyuluh pertanian, kelompok tani, peternak, serta pemerintah desa dan kecamatan. Pendataan yang akurat, mulai dari luas tanam, produksi, populasi ternak, hingga kebutuhan sarana dan prasarana, harus diperbarui secara berkala melalui sistem digital yang terintegrasi.

Selain itu, ia mendorong optimalisasi program peningkatan produksi padi, hortikultura, serta pengembangan komoditas unggulan seperti sapi dan ayam petelur. Memberikan bantuan kepada peternak ayam petelur juga memberikan pelatihan.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga. Karena itu perencanaan harus matang dan berbasis data yang valid,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan. Bupati berharap Distanak mampu menjadi leading sector dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kukar.

Dengan kerja terukur, terarah, dan berbasis data, Pemkab Kukar optimistis sektor pertanian dan peternakan akan semakin maju dan mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.(kk06)

Aksi Pemkab Kukar Budayakan Gerakan ASRI

TENGGARONG – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi gotong royong serentak di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, serta kawasan umum.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang bersama jajaran pegawai membersihkan lingkungan perkantoran hingga rumah ibadah. Salah satu titik kegiatan berlangsung di Masjid At Taqwa, kawasan Perkantoran Bupati Kukar, Rabu (18/2/2026).

“Hari ini kita semua melakukan gotong royong di instansi pemerintah, BUMD, kawasan umum termasuk masjid. Tujuannya adalah untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan dan untuk menggerakkan serta membudayakan Gerakan ASRI yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujar Aulia Rahman Basri di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, gerakan ini memiliki dampak besar terhadap kualitas pelayanan publik. Lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah akan meningkatkan kenyamanan pegawai dalam beraktivitas sekaligus memberikan kesan positif bagi masyarakat yang datang mengurus pelayanan.

Ia menegaskan, kegiatan gotong royong tidak boleh hanya bergantung pada petugas kebersihan atau cleaning service. Partisipasi aktif seluruh pegawai dinilai penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan kerja.

“Kami menghimbau seluruh instansi pemerintahan maupun BUMD agar kegiatan gotong royong ini terus dilaksanakan dan menjadi agenda rutin, minimal setiap minggu,” tegasnya.

Gerakan Nasional Indonesia ASRI sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat di seluruh daerah. Selain menciptakan lingkungan yang tertata, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif aparatur negara dan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan sebagai bagian dari pelayanan prima.

Di Kabupaten Kukar, program ini direncanakan tidak hanya menyasar lingkungan perkantoran, tetapi juga fasilitas umum seperti taman kota, pasar, sekolah, dan rumah ibadah. Pemerintah daerah juga berencana menggandeng organisasi masyarakat, pelajar, serta komunitas lingkungan untuk memperluas dampak gerakan tersebut.

Dengan keterlibatan langsung kepala daerah, diharapkan semangat gotong royong dapat terus tumbuh dan menjadi budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan Pemkab Kukar, sekaligus mendukung terciptanya daerah yang lebih tertib, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.(KK06)

« Previous Page — Next Page »