Pemkab Kukar Dukung Diseminasi Program JAPFA for Kids

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan anak usia sekolah. Hal tersebut dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat pada Kegiatan Diseminasi Program JAPFA for Kids 2025 yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kukar, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Kukar, Sekretaris Daerah, Kepala perangkat daerah, pimpinan rumah sakit daerah, Camat se-Kabupaten Kukar, Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten dan kecamatan, koordinator serta tenaga ahli pendamping desa/kelurahan (Pendekar), para guru, fasilitator, orang tua siswa, serta para peserta Program JAPFA for Kids.

Akhmad Taufik saat membacakan sambutan Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Diseminasi Program JAPFA for Kids 2025 sebagai wujud nyata kolaborasi strategis antara Pemkab Kukar dan dunia usaha, khususnya PT Suri Tani Pemuka (STP), dalam upaya menurunkan angka malnutrisi serta membangun budaya hidup sehat sejak dini.

“Program JAPFA for Kids menyasar delapan sekolah dasar di Kecamatan Loa Kulu dan Tenggarong dengan total sekitar 1.807 siswa. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan gizi yang cukup, tetapi juga dibiasakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten,” ujar Bupati dalam sambutan yang dibacakan Asisten I.

Disebutkan, program ini telah menunjukkan capaian yang signifikan. Angka malnutrisi berhasil ditekan dari sebelumnya 130 anak menjadi 59 anak per Desember 2025. Distribusi telur harian telah dilakukan sebanyak 24 kali dengan total lebih dari 50 ribu butir telur yang disalurkan kepada 121 anak penerima manfaat. Tingkat konsumsi mencapai 95,03 persen, yang mencerminkan tingginya partisipasi dan kedisiplinan peserta.

Selain pemenuhan gizi, Program JAPFA for Kids juga rutin melaksanakan Hari Sehat JAPFA setiap minggu di seluruh sekolah mitra. Kegiatan tersebut mencakup penerapan empat pilar gizi seimbang, antara lain senam gizi seimbang, bekal bergizi, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), cuci tangan pakai sabun, serta pengecekan kebersihan kuku siswa.

Program ini dinilai memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan status gizi anak usia sekolah dasar, pembentukan karakter melalui kebiasaan hidup sehat, hingga terwujudnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, sekolah, dan keluarga.

Program JAPFA for Kids sejalan dengan visi “Kukar Idaman Terbaik”, khususnya Misi 5: Terbaik dalam Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Program ini juga mendukung Program Kukar Berpendidikan Terbaik serta sinergi dengan subsidi biaya penunjang sekolah dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pemkab Kukar menyampaikan apresiasi kepada para guru penanggung jawab, fasilitator, orang tua, dan pihak sekolah atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan program tersebut.

“Dukunglah program kesehatan anak, awasi gizi mereka, dan tanamkan kebiasaan sehat sejak dini. Karena masa depan daerah ini berada di tangan generasi muda,” tutupnya. (kk04)

Sekda Kukar Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Muara Badak, Rabu (14/1/26).

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Camat Muara Badak Arpan, Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Lokasi yang ditinjau berada di belakang eks Kantor Camat Muara Badak dan direncanakan menjadi pusat layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kukar.

Dalam keterangannya, Sekda H Sunggono mengatakan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus mempercepat proses administrasi sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat.

“Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan lokasi yang direncanakan menjadi Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu se-Kukar. Kami juga telah mengomunikasikan hal ini dengan instansi terkait sesuai tugas masing-masing,” ujar Sunggono.

Ia menjelaskan, beberapa OPD telah dilibatkan untuk menyiapkan dokumen prasyarat pembangunan, mulai dari sertifikasi lahan, pengumpulan data pendukung, hingga koordinasi lintas sektor.

“Seperti pengurusan sertifikasi tanah, penghimpunan data, serta komunikasi teknis lainnya agar seluruh dokumen prasyarat pembangunan SR ini dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda berharap Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kukar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat mempercepat pengumpulan dokumen yang dibutuhkan serta berkoordinasi intensif dengan pihak kecamatan.

“Kami harap Dispertaru dan BPKAD bisa secepatnya menyelesaikan seluruh dokumen dan memastikan status serta batas lahan yang berada di belakang eks Kantor Camat Muara Badak tersebut,” tegasnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap program pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan inklusif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini serta membuka peluang pendidikan yang lebih merata di wilayah Kukar.(kk06)

Sekda Kukar Tekankan Transparansi dan Efektivitas dalam Penyusunan RKPD 2027

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menegaskan pentingnya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kukar.

Sunggono menyampaikan bahwa kick off meeting ini menjadi tahapan awal yang penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027.

Ia juga mengapresiasi respons positif dari seluruh perangkat daerah yang hadir, serta komitmen OPD untuk mengikuti seluruh tahapan perencanaan yang telah dijadwalkan. Menurutnya, setelah kick off ini, proses perencanaan akan dilanjutkan dengan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Sunggono mengungkapkan adanya kesepakatan perubahan skenario pelibatan OPD dalam forum RKPD perangkat daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan fokus. Ke depan, forum RKPD akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten sesuai bidangnya.

“Forum RKPD perangkat daerah akan kita kelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dilaksanakan di bawah koordinasi para asisten, yakni Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, serta Asisten III bidang administrasi umum. Dengan pola ini, kita harapkan prosesnya lebih efektif dan OPD yang terlibat bisa langsung berkoordinasi sesuai dengan urusannya masing-masing,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap forum perencanaan, termasuk forum-forum yang ada di masing-masing bidang urusan.

“Challenge kita adalah memastikan stakeholder terkait dapat terlibat aktif. Misalnya di Asisten I ada Forum Anak, Dewan Pendidikan, dan forum lainnya. Ini mohon menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat difasilitasi dengan baik, sehingga forum RKPD benar-benar berjalan sesuai dengan substansi dan kebutuhan pembangunan,” pungkas Sunggono.

 

Dengan penyusunan RKPD yang terencana, terkoordinasi, dan partisipatif, Pemkab Kukar berharap arah pembangunan daerah tahun 2027 dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada rapat yang dimoderatori Asissten III Dafip Haryanto tersebut juga diisi paparan dari Plt. Kepala Bappeda Sy.Vanessa Vilna, dan penyampaian dari kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bahari Joko Susilo, dan dilakukan dialog serta masukan dari OPD. (kk01).

Pemkab Kukar Perkenalkan Sistem Hydrant Kering

TENGGARONG – Pemkab Kukar mulai memperkenalkan sistem hydrant kering sebagai proyek percontohan yang digagas Damkarmatan Kukar. Sejumlah kota besar di Indonesia telah lebih dahulu menerapkan sistem serupa, dan Kukar siap mengadopsinya secara bertahap.

Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan)  Kukar telah memiliki empat unit mesin hydrant kering. Namun, pembangunan jaringan pipa masih menjadi tantangan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Penerapan hydrant kering dilakukan secara bertahap, dengan prioritas di wilayah padat penduduk dan rawan kebakaran,” kata Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin meninjau kesiapan sistem hydrant kering sebagai alternatif penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk, Jalan Maduningrat, Tenggarong, Rabu (7/1/2026).

Peninjauan tersebut didampingi Kepala Dinas Damkarmatan Kukar Fida Hurasani dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar M. Aidil.

Peninjauan diawali dari titik sumber air serta lokasi penempatan pompa yang berada di Sungai Tenggarong, Jalan Kartini. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan ke salah satu titik hidran di Jalan Maduningrat yang berdekatan dengan Tangga Arung Square, guna meninjau kekuatan debit air yang dihasilkan dari hidran tersebut.

Rendi menjelaskan, hydrant kering dinilai lebih aman dibandingkan hydrant konvensional yang mengandalkan tekanan air PDAM, karena berisiko merusak jaringan pipa rumah warga saat digunakan dalam kondisi darurat.

“Hydrant kering ini menjadi solusi untuk kawasan padat penduduk dan kampung kumuh yang memiliki akses terbatas bagi mobil pemadam kebakaran. Sistem ini memanfaatkan sumber air alami seperti sungai dengan bantuan mesin pompa,” ujar Rendi.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat lebih dari 30 titik kampung kumuh di Kutai Kartanegara yang tersebar di 20 kecamatan. Ke depan, sistem hydrant kering ditargetkan dapat diperluas untuk mempercepat respons penanganan kebakaran dan meminimalkan risiko kerugian akibat musibah kebakaran. (kk01).

Bupati Kukar Resmikan Tangga Arung Square

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri memimpin apel gabungan Pemkab Kukar sekaligus meresmikan Tangga Arung Square, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Mushola Al-Muhajirin di Halaman Tangga Arung Square, Senin (5/1/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari realisasi program Kukar Idaman 2021–2025, khususnya revitalisasi pasar tradisional. Aulia menegaskan Tangga Arung Square menjadi simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan dan ikon baru Kota Tenggarong.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar di kawasan pasar serta meminta pedagang menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban. “Jadikan Tangga Arung Square sebagai sentra bisnis dan pilihan utama masyarakat untuk berbelanja,” tegasnya.

Tangga Arung Square memiliki 703 lapak dua lantai, dengan zona konveksi di lantai satu dan zona kuliner di lantai dua. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol, upacara tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara, dan pengguntingan untaian bunga melati, dilanjutkan peninjauan area pasar. (kk03)

« Previous Page — Next Page »