BUMDes Teluk Dalam Kelola 8 Hektare Lahan Sawit

KUTAI KARTANEGARA — Kesempatan besar hadir bagi Desa Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah setempat mempercayakan pengelolaan lahan kelapa sawit seluas 8 hektare di sekitar kawasan Stadion Aji Imbut kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putri Karang Melenu Sejahtera (PKM Sejahtera). Meski peluang ini menjanjikan, pengelolaan awal menghadirkan tantangan teknis yang tidak ringan.

Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, menjelaskan kondisi lahan sawit yang diterima berada dalam keadaan kurang optimal karena sudah lama tidak dirawat. Hal ini membuat BUMDes perlu melakukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum hasil panen bisa dinikmati.

“Saat ini fokus kami pada pembenahan. Kondisi kebun memang belum siap panen karena terlalu lama terbengkalai,” ujar Supian, Rabu (25/6/2025).

Meski menghadapi fase pemulihan, Supian tetap menaruh harapan besar terhadap prospek kebun sawit ini. Ia menilai, jika pengelolaan berjalan baik, maka lahan tersebut bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) baru yang lebih stabil.

“Belum ada hasil sekarang, tapi ke depannya bisa menjadi penopang ekonomi desa,” ucapnya.

Sebelum ini, BUMDes PKM Sejahtera telah berpengalaman dalam pengadaan beras untuk RSUD AM Parikesit sejak tahun 2020. Menurut Supian, pengalaman tersebut memberikan landasan manajerial yang cukup untuk mengelola unit usaha yang lebih kompleks seperti perkebunan.

Dukungan penuh juga datang dari pemerintah desa. Supian menyatakan pihaknya berkomitmen mendampingi BUMDes secara kelembagaan serta memperkuat koordinasi dengan instansi kabupaten.

“BUMDes tidak bekerja sendiri. Kami bantu dari sisi perizinan, komunikasi, sampai pelibatan warga,” terangnya.

Tak hanya mengejar keuntungan, pengelolaan kebun sawit ini juga dirancang untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah desa berharap keterlibatan langsung warga bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap aset bersama sekaligus menjadi solusi pengangguran di desa.

“Ini bukan sekadar usaha desa. Ini investasi jangka panjang untuk masyarakat kami sendiri,” tutur Supian. (tan/adv diskominfo kukar)

Sekda Kukar Tinjau Lokasi Semburan Lumpur di Sangasanga

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono bersama Camat Sangasanga M Dachriansyah dan pihak terkait,  meninjau semburan lumpur bercampur gas milik  PT Pertamina EP  (PEP) di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga, Selasa, (24/6/2025).

Kunjungan Pemkab Kukar tersebut untuk melihat dan melakukan pengawasan serta mengetahui secara terperinci kronologis kejadian dan penanganan yang telah dilakukan  Pihak PT PEP. Pemkab Kukar juga ingin memastikan kondisi aman bagi masyarakat sekitar. Meskipun pihak PT PEP menyatakan insiden telah dinyatakan terkendali, Pemkab ingin lebih ketat mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi migas, terutama di wilayah padat penduduk.  Semburan yang terjadi sejak Sabtu (21/6/2025) sempat membuat warga khawatir.

Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar bergerak cepat menyikapi insiden semburan lumpur bercampur gas dari sumur pengeboran milik PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field yang terjadi di Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, untuk memastikan penanganan berjalan baik dan keselamatan masyarakat terjamin.

“Kami sudah memastikan tadi dengan pihak PT PEP Sangasanga Field  bahwa kejadian tersebut berhasil dikendalikan dalam waktu tiga hari tanpa menimbulkan korban jiwa. Pihak PT PEP juga sudah memberikan bantuan berupa makanan bergizi seperti susu, pembangunan posko layanan kesehatan, distribusi air bersih dalam kemasan dan lainnya untuk warga sekitar, “ungkapnya.

Penanganan juga dilakukan melalui kerja sama antara PDAM Cabang Sangasanga dan PT PEP. Salah satu langkah utama adalah pencucian menyeluruh media penyaring air di Instalasi Pengolahan Air (IPA), untuk penggantian total media filter tersebut, PEP Sangasanga Field memberikan dukungan logistik berupa 13.500 kilogram carbon active, 11.800 kilogram pasir silica, 1.250 kilogram Poly Aluminium Chlorida, serta pemberian biaya operasional untuk pengurasan dan pembersihan menyeluruh fasilitas WTP PDAM.

Sementara Sr Field Manager PEP Sangasanga Field, Sigid Setiawan mengatakan penanganan dilakukan bersama pihak kecamatan dan kelurahan setempat bersama PT PEP. Dampak dari insiden tersebut tidak menimbulkan ledakan atau kebakaran.

Perusahaan juga menegaskan tidak ada gas beracun yang terdeteksi dan pengukuran kualitas udara dilakukan secara berkala.

“Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerjasama dan berhasil menghentikan semburan lumpur dalam waktu singkat. Kami juga berterima kasih atas dukungan para pemangku kepentingan,” tutupnya. (kk06/adv diskominfo kukar)

Kukar Siap Sukseskan Peluncuran Nasional Koperasi Merah Putih 

KUTAI KARTANEGARA– Menjelang peluncuran nasional program 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia pada Juli 2025 mendatang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh untuk ambil bagian dalam agenda strategis nasional tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menuturkan, 237 koperasi yang telah dibentuk di wilayahnya siap terlibat dalam momen peluncuran nasional tersebut. Jumlah itu mencakup koperasi dari 193 desa dan 44 kelurahan.

“Kukar telah menyelesaikan tahap pembentukan koperasi. Semua sudah memiliki akta notaris dan saat ini tengah menyusun proposal rencana bisnis sebagai bagian dari proses lanjutan,” jelas Arianto, Selasa (24/6/2025).

Program Koperasi Merah Putih digagas sebagai penguatan struktur ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan, serta menjadi instrumen pemberdayaan melalui jalur koperasi. Arianto menyebut, koperasi yang dinyatakan siap dan memenuhi kriteria akan berpeluang memperoleh bantuan permodalan dari pemerintah pusat.

“Setelah launching oleh Presiden, koperasi yang lolos verifikasi akan menerima dukungan dana antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Ini bukan hibah, tapi bentuk investasi strategis negara dalam ekonomi rakyat,” paparnya.

DPMD Kukar juga menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mendampingi proses awal, tetapi juga mengawal keberlanjutan koperasi. Pendampingan teknis, penyuluhan regulasi, dan penguatan organisasi koperasi akan terus diberikan agar unit-unit usaha ini mampu bergerak secara produktif dan berkelanjutan.

“Kami bertugas memastikan koperasi yang dibentuk tidak sekadar ada secara administratif, tapi juga berfungsi secara ekonomi. Ini amanah Presiden yang akan kami jaga,” ujar Arianto.

Ia menambahkan, dukungan dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal sangat diperlukan untuk memperkuat posisi koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang mandiri.

“Kalau dikelola dengan serius, koperasi-koperasi ini bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi yang tumbuh dari bawah,” tutupnya. (tan/adv diskominfo kukar)

DPMD Kukar Dorong Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan

SAMARINDA – Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Aset desa kini mulai dipandang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) pun mendorong perubahan pola pikir ini melalui gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan pada 23–24 Juni 2025 di Hotel Haris Samarinda.

Puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan mengikuti bimtek tersebut, yang secara khusus difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelolaan aset agar lebih produktif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Banyak desa sudah baik dalam mengelola keuangan, tapi untuk pencatatan dan pelaporan aset, masih banyak yang harus dibenahi,” ungkap Kepala DPMD Kukar, Arianto, Selasa (24/6/2025).

Arianto menyampaikan aset desa bukan sekadar bangunan atau lahan pasif, melainkan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan secara sah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia mencontohkan aset seperti gedung serbaguna, lahan desa, hingga fasilitas publik yang dapat dikelola melalui skema kerja sama atau sewa kepada masyarakat dan mitra usaha, selama dijalankan berdasarkan aturan yang jelas.

“Aset jangan hanya dibangun lalu dibiayai terus-menerus tanpa hasil. Minimal bisa menopang biaya perawatannya sendiri. Idealnya, jadi sumber PADes,” tegasnya.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah menyediakan aplikasi SIPADE dari Kemendagri yang mempermudah proses pencatatan dan pelaporan aset desa, baik secara daring maupun luring. Aplikasi ini selaras dengan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 yang diperbarui melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024.

Regulasi terbaru tersebut memperjelas definisi aset desa, mekanisme pemindahtanganan, hingga keharusan pelaporan berkala dan inventarisasi lima tahunan yang seluruhnya diarahkan pada pemanfaatan teknologi serta keterlibatan berbagai instansi.

Namun, pelaksanaan pelatihan belum bisa menjangkau seluruh desa di Kukar karena keterbatasan anggaran. Dari total 193 desa, hanya 56 desa yang berkesempatan mengikuti bimtek kali ini. Arianto menjelaskan bahwa hal ini dipengaruhi oleh kebijakan rasionalisasi dari pemerintah pusat.

“Kita terbentur pada realitas fiskal. Tapi harapan kami, pada perubahan anggaran mendatang, pelatihan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak desa,” jelasnya.

Arianto menegaskan, DPMD Kukar akan terus memperluas dukungan terhadap desa tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga bagaimana aset desa dikelola sebagai kekuatan ekonomi yang nyata dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ke depan, kami ingin setiap desa mampu mengelola aset dengan benar, produktif, dan akuntabel. Karena dari sana, kemandirian ekonomi desa bisa terbangun,” pungkasnya. (tan/adv diskominfo kukar)

Kukar Bangun 14 Posyandu Baru

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pemerataan layanan publik hingga ke pelosok desa. Salah satu langkah  nya dengan membangun 14 unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) baru yang akan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2025.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan dasar khususnya bagi ibu dan anak di wilayah desa dan kelurahan yang selama ini belum tersentuh infrastruktur memadai.

“Posyandu bukan hanya bangunan fisik, tapi jantung dari layanan kesehatan di desa. Maka dari itu, kita upayakan pembangunannya merata,” ungkap Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).

Saat ini, seluruh titik lokasi telah masuk dalam tahap finalisasi perencanaan teknis. Namun, Arianto menggarisbawahi karakteristik lahan menjadi faktor penting yang harus dikaji secara cermat. Tidak semua desa memiliki kesiapan lahan yang ideal sebagian bahkan berada di wilayah rawa yang membutuhkan pengolahan tambahan.

“Kita lakukan klasifikasi lokasi. Ada yang lahannya sudah siap dibangun, tapi ada juga yang masih perlu pengolahan. Semua itu kami perhitungkan sebelum masuk tahap fisik,” jelasnya.

Proses penyusunan dokumen teknis terus dikebut, dan jika tidak ada hambatan administratif, proses lelang proyek diproyeksikan bisa dimulai pada Juli 2025.

“Begitu dokumen selesai, langsung kita buka lelang. Harapannya, konstruksi bisa dimulai sesegera mungkin,” tandas Arianto. (tan/adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »