Pemkab Kukar Gandeng SCB International Consulting

TENGGARONG – Pemerintah Kutai Kartanegara melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (SetdaKab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Perseroan Terbatas Semangat Cipta Bermanfaat (SCB) International Consulting tentang program membangun Aparatur Sipil Negara ASN BerAkhlak yang berkarakter dan berintegritas Bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (17/06/2025).

Dafip Haryanto mengatakan hal tersebut sangat penting dilakukan guna merefresh kembali serta dapat membangun dan meningkatkan kualitas ASN yang berkualitas ASN serta Berakhlak yang memiliki karakter dan berintegritas terutama dalam melakukan pengembangan inovasi dan transformasi untuk bisa meningkatkan kualitasnya.

“Pemkab Kukar terus komitmen meningkatkan dan mengembangkan kemampuan ASN untuk memiliki semangat pelayanan yang tinggi, loyalitas kepada bangsa dan negara, serta mampu bekerja secara kolaboratif. Selain itu, ASN juga dituntut untuk disiplin, jujur, dan mampu mengendalikan diri dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Dafip mengatakan kerjasama bersama SCB International Consulting, diharapkan Pemda Kukar dapat menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta menjalankan program dan kebijakan sesuai dengan target dan harapan masyarakat.

“SCB merupakan salah satu lembaga yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Kami harap kerja sama ini dapat membuat ASN Kukar lebih berkarakter dan berintegritas serta berkompeten dalam melayani masyarakat,” katanya.

Dikatakan Dafip, peningkatan kinerja aparatur sangat berdampak pada kualitas layanan publik, maka dari itu dalam nota kesepahaman tersebut, SCB International akan bantu menyusun program pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN secara terstruktur khususnya buat P3K yang baru saja di angkat di Kabupaten Kukar yang nantinya kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti langsung oleh BKPSDM.

Turut mendampingi Asisten III Setkab Kukar dalam kegiatan tersebut Sekretaris BKPSDM Kukar Rokip (kk09/adv diskominfo kukar)

Pemkab Kukar Ikuti Konsolidasi dan Monev

TENGGARONG – Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selaku Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Dafip Haryanto mengikuti Konsolidasi dan Monitoring evaluasi (Monev) capaian Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) di Gedung Bangga Kencana BKKBN Perwakilan Kaltim, Senin (16/6/2025).

Kegiatan yang diikuti kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara baik secara langsung maupun virtual itu dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Nurizky Permanajati.

Adapun yang mengikuti kegiatan ini secara langsung yaitu Tim pengendali Genting Provinsi Kaltim, Tim pengendali Genting Kabupaten Kutai Timur, Pemkot Samarinda dan Tim Pengendali Genting Kabupaten Kutai Kartanegara.

Plt. Kepala DP2KB Kukar Dafip Haryanto dalam paparannya menyebutkan langkah – langkah yang telah dilakukan sebagai upaya percepatan capaian Genting bahwa mulai April – Juni 2025 telah dilakukan sosialisasi kepada masing-masing Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sesuai tugas dan fungsinya, dan juga melakukan rapat koordinasi pembangunan daerah (RKPD) tematik kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Untuk percepatan ini kita sudah melakukan berbagai langkah sebagai upaya penurunan angka stunting dan kita lihat hasilnya terjadi penurunan angka stunting yang signifikan di Kutai Kartanegara,” sebutnya.

Dafip juga mengatakan bentuk bantuan pelaksanaan Genting ada dua, yaitu : bentuk Nutrisi dan Non Nutrisi, bentuk nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT), sementara itu untuk Non Nutrisi yakni bantuan BPJS untuk keluarga yang tidak mampu termasuk di dalamnya keluarga yang memiliki balita serta memberikan edukasi pencegahan stunting pada seminar kesehatan.

Ia mengungkapkan adanya beberapa hambatan koordinasi kewenangan terkait pembinaan perusahaan yang porsinya lebih besar di Propinsi, sehingga mempengaruhi sinkronisasi data yang ada di kabupaten dan provinsi. Dan juga belum terintegrasinya sistem pelaporan CSR dari perusahaan ke pemerintah daerah.

“Untuk diketahui pembiayaan dari pihak ketiga (perusahaan/swasta) untuk stunting dialokasikan pada pemberian bantuan bencana alam dan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang belum mampu,” ungkapnya.

Dafip menegaskan untuk percepatan penurunan angka stunting masih diperlukan integrasi secara menyeluruh disetiap lini, baik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa, kecamatan maupun kabupaten dalam memaksimalkan pembiayaan dari perusahaan/ swasta kepada penggiat penurunan stunting. (kk01/adv diskominfo kukar).

Kukar Berharap Dapat Dukungan Infrastruktur dan Digitalisasi Bidang Pendidikan

TENGGARONG – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kutai Kartanegara Ahydani Fadianur Diani berharap daerah ini mendapat dukungan infrastruktur dan digitalisasi untuk memajukan bidang Pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Ahydani usai menghadiri Ramah Tamah dan Dialog Pendidikan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof.Abdul Mu”ti, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim,  Jumat (13/6/25) malam.

Dikatakan, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Bukit Biru Tenggarong, dan sekolah unggulan di Kukar. Wagub juga menyapiakkan mengenai Smart classroom, diharapkan Kukar termasuk yang mendapatkan bagian dari rencana ini.

Smart classroom merupakan ruang belajar modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman belajar mengajar. Ruang kelas ini dilengkapi dengan perangkat seperti proyektor pintar, papan tulis interaktif, virtual reality, dan koneksi internet yang stabil, serta perangkat lunak pendukung yang membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan personal.

Sedangkan Mendikdasmen mengingatkan bahwa membangun pendidikan yang terpenting adalah kolaborasi.

Hadir pada acara sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim,  diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Thauhid Afrilian Noor. (kk04/adv diskominfo kukar)

Pemkab Kukar Dukung Proses Penataan Administrasi Wilayah IKN

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendukung penyusunan kebijakan penataan administrasi wilayah IKN. Hal tersebut disampaikan  Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Dafip Haryanto ketika mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi Wilayah yang terpotong Delineasi Ibu Kota Negara (IKN), Rabu (11/6/24) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Dikatakan Dafip Haryanto, secara unsur kebijakan dari hasil pertemuan terakhir di Batuah Loa Janan, sudah diserahkan beberapa rujukan yang bisa dipakai.  Pemkab Kukar juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait delineasi IKN.

“Pemkab sudah mengumpulkan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat terkait delineasi ini, pada prinsipnya mendukung proses yang ada,” demikian ujarnya.

Ia juga usul agar penamaan wilayah,  yang ada penduduknya agar jangan diganti nama, Jika tidak ada penduduknya silahkan dinamai oleh OIKN.

“Kami sudah melakukan beberapa konsep penataan desa delineasi IKN. Pesan Bupati agar mendapat kepastian proses percepatannya karena berkaitan dengan aspek layanan masyarakat dan  pembangunan,” ujarnya.

Selain itu Dafip juga meminta bantu OIKN terkait jaringan listrik yang sudah dibangun di Batuah Loa Janan agar dialiri segera dialiri listrik oleh PLN.

Pada rapat tersebut juga dibentuk Tim Terpadu Administrasi Kewilayahan IKN, yang diisi oleh OIKN, Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar – PPU, Kemendagri serta stakeholder terkait lainnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Dr Thomas Umbu Pati membuka rapat koordinasi ini yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara dan Kukar. Pemkab Kukar sendiri juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Arianto dan Dari Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah.

Thomas mengatakan rapat ini untuk memantapkan proses penataan administrasi wilayah yang terpotong delineasi IKN. Pihaknya juga tentu memberikan fokus perhatian pada Kukar dan PPU yang terpotong akibat delineasi IKN.

“Hal yang menyangkut masyarakat perlu kita dalami agar tak terjadi perselisihan,” ujarnya.

Penataan Ini harus segera ditindaklanjuti,  pihak OIKN akan berdiskusi dengan masyarakat yang termasuk dalam wilayah IKN tersebut.

 

“Saya yakin dan percaya kita sebagai mitra (OIKN-PPU dan Kukar.red) mampu berkomunikasi dengan baik terkait urusan ini, kami tak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daerah mitra, kan kota,” ujarnya.

Disampaikan, konsepnya sudah selesai 2025-2027. Bagaimana menyelesaikan tertib administrasi di lapangan, hal  Inilah yang dibahas di pertemuan ini untuk mempercepat proses di lapangan. Sehingga pembangunan OIKN bisa lebih cepat.

Tentunya batas wilayah harus clear baru bisa dilakukan penataan.  Dari hasil rapat tersebut,  bahwa penyelesaian batas wilayah IKN dibantu oleh Kemendagri. Kemudian penataannya masing masing-masing oleh OIKN, Kukar dan PPU.

Pihaknya juga akan membantu fasilitasi aliran listrik yang telah dibangun di Desa Batuah Loa Janan agar secepatnya dialiri listrik oleh PLN.

“Ini adalah penyerahan wilayah dua kabupaten kota untuk IKN. Kami akan lakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. (kk04/adv diskominfo kukar)

Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Desa melalui Pelatihan Ekonomi Sirkular

BATUAH – Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi tuan rumah kegiatan Pelatihan Ekonomi Sirkular Berbasis Lingkungan bagi Pelaku Ekonomi Desa yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Batuah pada Rabu (11/6/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku ekonomi desa dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Kementerian Desa (Kemendes) dan lembaga pelatihan, dengan menghadirkan sejumlah narasumber ahli. Kepala Desa Batuah, Abd Rasyid, turut hadir dan memberikan sambutan pembuka, menyambut para peserta yang merupakan Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari berbagai daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).

Rasyid menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang memamerkan keberhasilan Desa Batuah, tetapi lebih kepada ajang diskusi dan sharing tentang pengelolaan sampah, terutama program daur ulang yang bernilai rupiah. “Permasalahan sampah sangat rumit, dibutuhkan komitmen dan dukungan yang ekstra. Kami menyusun dan menjalankan program sangat banyak kendalanya, namun kami selalu mencari jalan terbaik untuk melewati rintangan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Nurdin, Direktur Bank Sampah Desa Batuah dan pengelola Rumah Berkah Limbah Kreatif Batuah (RBLKB), menjelaskan berbagai jenis sampah yang umum dihasilkan rumah tangga dan pelaku usaha. Ia juga memperkenalkan cara pengolahan sampah melalui daur ulang kreatif, seperti mengubah limbah plastik menjadi tas, kursi, dan kerajinan tangan lainnya.

Nurdin menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, serta perlunya dukungan dari pemerintah desa dan komunitas dalam menyediakan fasilitas pengolahan yang layak. “Melalui RBLKB, kami telah memberdayakan masyarakat setempat untuk memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing,” pungkasnya.

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai desa di wilayah Kaltim dan berlangsung interaktif dalam bentuk diskusi panel, pemaparan materi, serta sesi tanya jawab. (adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »