Forum Kontraktor Temui Bupati Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Forum Kontraktor Kutai Kartanegara (Kukar) menemui Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di kantor bupati, Kamis (12/3/2026). Kehadiran forum kontraktor ini untuk memastikan pelunasan pembayaran proyek tahun 2025 yang sampai saat ini belum tuntas.

Aulia Rahman Basri menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kukar akan melakukan pembayaran dengan cara meminjam uang ke Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar, sesuai dengan hasil audit Inspektorat.

“Kami akan melakukan akad kredit dengan Bank Kaltimtara, kemudian proses pencairan akan dilakukan setelahnya,” jelas Aulia.

Aulia juga mengatakan telah menghubungi Bank Kaltimtara untuk mempercepat proses pencairan pinjaman tersebut.

“Jika akad kredit dilakukan Jumat, maka Senin sudah bisa masuk ke kas daerah dan langsung kami bayarkan ke para rekanan,” tambahnya.

Ia mengimbau para rekanan untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pembuatan SPP SPN dan SP2D, sehingga proses pencairan dapat dilakukan secepatnya. (rin)

Apel Gelar Pasukan Tandai Pelaksanaan Operasi Ketupat Mahakam 2026

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Mahakam Tahun 2026 yang digelar di halaman apel Polres Kutai Kartanegara, Kamis (12/3/2026).

Apel tersebut dipimpin Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 secara serentak di seluruh Indonesia.

Dalam amanatnya disampaikan, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen serta sinergisitas lintas sektor dalam mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 161.243 personel gabungan dari unsur TNI, Polri serta instansi terkait lainnya. Pengamanan difokuskan pada berbagai objek vital seperti masjid, lokasi salat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara.

Selain pengamanan jalur mudik, Polri juga akan menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas seperti sistem one way, contra flow, serta ganjil-genap guna memastikan kelancaran arus kendaraan selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan patroli pada titik-titik rawan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti kejahatan konvensional, balap liar maupun konflik antar kelompok. Selain itu, masyarakat yang meninggalkan rumah saat mudik juga diimbau memanfaatkan layanan kepolisian, termasuk penitipan kendaraan di kantor polisi guna meningkatkan rasa aman.

Melalui apel gelar pasukan ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi sehingga pengamanan mudik serta perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pengamanan tersebut demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Fitri.(kk04)

Satgas Pangan Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Mangkurawang

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga Pangan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang, Tenggarong, Jumat (6/3/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Anggota Satgas Saber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi, mengatakan dari hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar harga komoditas pangan terpantau relatif stabil.

“Setelah sidak dan pantauan kami tadi, komoditas pangan seperti beras, telur, ayam, daging, cabai, dan bawang hampir semuanya relatif stabil, bahkan ada yang mengalami penurunan seperti cabai rawit merah. Beras juga stabil, begitu pula gula,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemantauan ini merupakan bagian dari upaya bersama Satgas untuk mengawal stabilitas harga pangan di daerah, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan.

Menurutnya, Kepala Badan Pangan Nasional telah menegaskan agar pengawasan harga pangan diperketat selama periode Februari hingga April guna menjaga stabilitas harga di masyarakat.

“Ini adalah kerja bersama Satgas untuk mengawal harga agar tetap stabil. Kepala Bapanas juga menegaskan mulai Februari hingga April pengawasan harus diperkuat agar harga tetap terkendali,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, apabila ditemukan pedagang yang menjual komoditas pangan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), maka akan diberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku.

Yudhi berharap pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan menjelang Lebaran.

“Kami berharap pasokan dan harga pangan tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apalagi melakukan panic buying menjelang Lebaran. Kami bersama tim akan terus berupaya menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan,” pungkasnya.(kk04)

Bupati Kukar Buka Puasa Bersama Kepala Desa dan Ketua BPD

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kutai Kartanegara. di Pendopo Odah Etam, pada Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam suasana bulan suci Ramadan.

Acara yang berlangsung penuh keakraban ini Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah.

Aulia meminta seluruh kepala desa dapat membuat desa yang kuat secara fiskal. Ia juga berharap setiap desa memiliki produk ungngulan berbasis potensi lokal dan menjadi icon desa tersebut. Keunggulan masing-masing desa ini dapat memperkuat ekonomi desa.

Aulia juga berharap minimal satu kecamatan memiliki industri besar , sehingga program One Village One Product (OVOP) dalam RPJMD Kutai Kartanegara dapat terimplementasikan.  (rin)

Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan penjelasan rinci mengenai anggaran pengadaan ambulans Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9 miliar yang belakangan menjadi perbincangan di ruang publik. Informasi yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk membeli satu unit ambulans dipastikan tidak benar.

Klarifikasi itu disampaikan pemerintah daerah setelah beredar potongan informasi yang tidak utuh di masyarakat maupun media sosial. Dalam penjelasan resmi, Pemkab Kutim menegaskan bahwa anggaran Rp9 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan 40 unit ambulans operasional.

Jika dihitung secara rata-rata, setiap unit ambulans memiliki nilai sekitar Rp225 juta. Angka tersebut menyesuaikan spesifikasi kendaraan ambulans yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar. Sehingga dapat difungsikan untuk kebutuhan operasional pelayanan sosial dan penanganan pasien.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Kabag Umum Setkab Kutim), Uud Sudiharjo, mengatakan bahwa kesimpangsiuran informasi bermula dari penyampaian data yang tidak lengkap. Hal itu kemudian menimbulkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.

“Anggaran Rp9 miliar tersebut diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar. Seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurut Uud, pengadaan ambulans tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Di wilayah yang memiliki bentang geografis luas seperti Kutim, keberadaan kendaraan ambulans menjadi sarana penting dalam mempercepat mobilitas pasien menuju fasilitas layanan kesehatan.

Program pengadaan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat dukungan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selama ini banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, maupun komunitas warga. Karena itu, ambulans yang diadakan tidak hanya ditempatkan pada fasilitas kesehatan formal, tetapi juga disalurkan kepada berbagai elemen masyarakat.

Sebanyak 40 unit ambulans tersebut didistribusikan kepada sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam rukun tetangga (RT), Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. Skema penyaluran ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan darurat dan membantu masyarakat yang memerlukan akses transportasi kesehatan secara cepat dan responsif.

Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Jalan APT Pranoto, Sangatta, mengaku bantuan ambulans tersebut memberikan manfaat nyata bagi kegiatan sosial di lingkungannya.

“Kami sangat bersyukur menerima ambulans ini. Bantuan ini sangat membantu kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan warga sekitar. Dengan adanya ambulans, kami bisa lebih cepat menolong masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di kawasan Teluk Rawa, Kabo Jaya. Ia menilai keberadaan ambulans sangat penting untuk membantu warga yang membutuhkan penanganan medis darurat.

“Ambulans ini menjadi sarana penting bagi kami untuk menolong warga yang sakit atau mengalami keadaan darurat. Bantuan dari pemerintah ini sangat bermanfaat dan nyata dirasakan masyarakat,” katanya.

Di bagian lain, Uud Sudiarjo menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Setiap program yang dibiayai melalui APBD, kata dia, dapat diawasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemkab Kutim juga membuka ruang pengawasan bagi DPRD maupun lembaga pengawas lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, proses pengadaan hingga distribusi bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, rujukan kepada sumber resmi pemerintah dinilai penting agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh, jernih, dan dapat dipertanggungjawabkan. (fj)

« Previous Page — Next Page »