Kontraktor Lokal Perlu Diberdayakan

SANGATTA– Ketua komisi C DPRD Kutai Timur, Ramadhani menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih memprioritaskan kontraktor lokal kembali. Sebab, kinerja kontraktor lokaltidak kalah dengan kontraktor dari luar Sangatta dalam bekerja secara nyata.

“Salah satu karya nyata kontraktor lokal adalah pembangunan jembatan Sangatta Lama yang menjdi contoh nyata. Ini membuktikan bahwa kontraktor lokal juga mampu berkarya secara nyata,” kata Ramadhani, (9/11/2021).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memberdayakan kontraktor lokal. Dikatakan Ramadhani, proyek Multi Years Contrac (MYC) di Kutim yang selesai justru yang dikerjakan kontraktor lokal. Ia menilai jika kontraktor lokal memiliki rasa membangun yang tinggi terhadap daerah.

Ramadhani menilai, selama ini proyek MYC yang dipegang kontraktor lokal tuntas pekerjaannya. Tapi yang dikendalikan oleh kontraktor di luar Kutim justru tersendat. Bahkan mangkrak tanpa kejelasan lanjutan proyeknya.

“Melihat hal seperti itu, dia meminta agar kontraktor lokal tidak diabaikan. Justru mereka yang siap membangun Kutim,” katanya. (adv)

Berusaha Bekerja Maksimal

SANGATTA– Ketua DPRD Kutim Joni, mengemban tugas cukup besar. Sebagai orang nomor satu di lembaga legistlatif, akan berusaha bekerja maksimal.

Dia didapuk memimpin DPRD Kutim menggantikan UR Firgasih. Joni – anggota Fraksi PPP di DPRD Kutim,  ditetapkan resmi menjadi Ketua DPRD Kutim untuk masa sisa bakti periode 2019-2024.

Sebagai Ketua DPRD Kutim, Joni berhak memperoleh protokoler pimpinan DPRD. Joni merupakan kader PPP tulen, pria kelahiran 14 Mei 1971 ini, kini tinggal di Masalap Ilir Desa Mukti  Jaya Kecamatan Rantau Pulung.  Di Pemilu tahun 2019, ia berada di urutan pertama DCT PPP untuk DPRD Kutim, denga perolehan suara di Dapil Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon, ia meraih 1.630 suara sehingga menghantarkannya kembali berkarya di rumah rakyat Kutim.

Sejumlah agenda penting akan dilaksanakan Joni. Salah satu agenda penting yang dijalani adalah, bagaimana menangani Covid-19 di daerah ini. “Alhamdulillah, sekarang sudah turun. Kita harapkan kondisi itu terus turun lagi bahkan bisa nol atau zerro covid di Kutim,” harap Joni.

Sekretaris DPC PPP Kutim, ini mengajak semua pihak untuk tetap menjaga protokol kesehatan, agar kondisi covid-19 di Kutim semakin membaik di masa mendatang.

Tugas lain yang harus dilakukan adalah mensinergikan antara lembaga legislatif dan eksekutif serta lembaga lainnya. Pihaknya ingin Kutim tetap kondusif, sehingga masyarakat yang berusaha tetap aman dan tenang.

”Alhamdulillah, menjadi Ketua DPRD Kutim ini merupakan tugas besar diantaranya bagaimana DPRD Kutim bisa meningkatkan sinergitasnya dengan Pemkab dan instansi vertikal,” terang Joni. (adv)

Jangan Kendor Patuhi Prokes

SANGATTA– Walaupun kasus covid-19 di Kutim menurun, jangan lengah terhadap penyakit yang satu ini. Digencarkannya vaksin diharapkan mampu mengurangi penyebaran kasus covid-19 di daerah ini.

“Initinya jangan kendor untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19,” kata salah seorang anggota DPRD Kutim Prayunita, terkait penyebaran Covid-19 di Kutim.

Ia berharap masyarakat kembali menekankan perilaku prokes COVID-19, sebab bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk sesama. Terlebih untuk keluarga masing-masing, jika masih sayang keluarga.

“Kurang kumpul-kumpul, hindari kerumunan dengan jumlah massa yang banyak,” imbaunya.

Prayunita mengakui bahwasanya masyarakat pasti jenuh dengan kebiasaan new normal tersebut. Akan tetapi harus sadar saat ini bukan kondisi seperti dahulu kala. Maka dari itu tetap taati prokes COVID-19, bantu putus rantai penularan virus corona.

“Aktivitas (New Normal) ini harus bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Supaya tidak salah kaprah,” jelasnya. (adv)

Pemulihan Ekonomi Perlu Diperhatian

SANGATTA– Pemerintah Kutim diminta untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada pasien Covid-19 yang terpapar dan sedang mengalami isolasi mandiri. Karena pasien pada masa-masa isolasi mandiri tidak dapat bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga.

Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim Faisal Rachman, Kamis (12/11/2021). Meski kondisi Covid-19 di Kutim terus melandai saat ini, namun tidak boleh menjadi lengah bagi siapapun, termasuk pemerintah sendiri.

Selanjutnya kata Faisal, Pemerntah hendaknya melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan pengalokasian anggaran di sektor pertanian, kelautan, perikanan dan UMKM.

Disisi lain, dia mengapresiasi pemerintah yang melakukan instruksi pembelian beras lokal bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diharapkan perhatian itu terus berlanjut, lantaran sangat membantu para petani.

“Di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai, kita ketahui bersama bahwasannya para siswa melakukan pembelajaran secara daring dengan tingkat penyerapan materi belajar yang sangat kurang,” katanya.

Dia menyarankan ke depan agar pemerintah memangkas anggaran pembangunan yang dinilai kurang tepat, seperti pembangunan pagar, kenopi dan lain sebagainya yang tidak prioritas. (adv)

Raperda Ketenagakerjaan Perlu Masukan Eksekutif

SANGATTA– Meski Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagkerjaan merupakan insiatif DPRD Kutim dan pengesahannya juga d lembaga legistaltif, namun pembahasannya masih memerlukan masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari eksekutif, sehingga Raperda itu nanti jika sudah disahkan tidak bertentangan dengan Perundangan yang lebih tinggi.

“Kita sudah meminta masukan dari eksekutif sebelum disahkan menjadi Perda. Antara lain Panitia Khusus (Pansus) sudah mengunang Bagian Hukum Setkab Kutim, Dinas Tenaga Kerja untuk bersama-sama membahas masalah ini,” kata Ketua Pansus Ketenagakerjaan Basti Sanggalanggi, Senin (1/11/2021) lalu.

Selain itu, pihaknya juga telah mengundang beberapa lembaga lain, seperti Serikat Pekerja/Buruh dan perusahaan. Masukan dari berbagai pihak sangat penting, agar tidak terjadi pertentangan terkait UU Omnibus Law dan perundangan lainnya.

Menurut Basti, panggilan akrab politisi PAN ini, masukan eksekutif dalam penyusunan draf Raperda Ketenagakerjaan dinilai sangat penting. Baik Bagian Hukum Setkab maupun Disnakerja sudah memberikan masukan yang baik. Jika memang ada kekurang tentunya bisa diperbaiki bersama, sebelum dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Setelah tidak ada kekurangan dan permasalahan kemudian kita kirim ke Biro Hukum Setprov Kaltim untuk diverifikasi dan ditelaah dan jika tidak ada lagi permasalahan maka kita plenokan dan paripurnakan,” ujar Basti. (adv)

« Previous Page — Next Page »