PT KED-SAP Astra Agro Perbaiki Jalan Desa Marah Haloq, Kutai Timur

KUTAI TIMUR – PT Karyanusa Ekadaya (KED) dan PT Subur Abadi Plantations (SAP), Perusahaan Perkebunan kelapa sawit group Astra Agro terus mendukung pengembangan infrastruktur desa dengan melakukan perbaikan jalan di Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur pada bulan Mei lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aliran air hujan dan mempermudah akses mobilitas masyarakat setempat.

Ketua RT 04 Desa Marah Haloq, Maman menyambut baik inisiatif perbaikan jalan tersebut dan mengapresiasi PT KED-SAP. “Terima kasih kepada PT KED-SAP. Ini merupakan akses utama untuk keluar masuk ke desa kami, sehingga memang jalannya harus bagus dan aman untuk dilewati oleh warga,” ungkap Maman.

Desa Marah Haloq selama ini menghadapi kendala infrastruktur yang cukup serius, terutama pada jalan utama desa yang sering tergerus air hujan, membuat kontur tanah menjadi tidak teratur dan licin. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan warga, khususnya di area turunan yang rawan kecelakaan.

Asisten Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT KED-SAP, Fadil mengatakan, kondisi jalan di Desa Marah Haloq kontur tanahnya mulai tidak teratur akibat aliran air hujan dan posisi jalan yang merupakan turunan sangat licin dan berbahaya ketika dilewati. Oleh sebab itu, PT KED-SAP segera melakukan perbaikan jalan untuk mengutamakan keselamatan bagi pengguna, terutama masyarakat desa.

“Kami berusaha semaksimal mungkin merealisasikan perbaikan jalan untuk Desa Marah Haloq,” tegas Fadil.

Diketahui, pengerjaan perbaikan dimulai dari gerbang masuk desa hingga turunan tower jaringan km 3 sepanjang 200 meter. Selain perbaikan jalan, dilakukan juga pengerukan bahu jalan untuk membentuk parit kecil sebagai saluran air, sehingga saat hujan air dapat mengalir dengan baik tanpa membuat jalan menjadi licin.

Selain pemerintah desa RT 04, beberapa warga juga ikut serta menyaksikan dan membantu jalannya proses perbaikan. Hal ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan juga perusahaan.

Kegiatan perbaikan jalan oleh PT KED-SAP ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Desa Marah Haloq dan menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat setempat.(*)

Ardiansyah Pacu Kutai Timur Makin Terang

SANGATTA – Upaya pemerataan listrik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan perkembangan signifikan sejak 2021. Di bawah kepemimpinan Bupati H Ardiansyah Sulaiman, program elektrifikasi terus berkembang, membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. PT PLN, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelistrikan, menjadi mitra utama dalam proyek ini.

Dengan latar belakang wilayah yang luas dan tantangan geografis yang kompleks, misi menyediakan listrik ke setiap sudut Kutim bukanlah perkara mudah. Namun, di tangan Bupati Ardiansyah, kebijakan strategis dirumuskan untuk mencapai target ambisius ini.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim Arif Nur Wahyuni, menjelaskan, sejak dimulai program ini menyasar desa-desa terpencil yang sulit dijangkau. Hingga tahun 2023, dari total 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim, tercatat hanya 33 desa yang masih belum menikmati aliran listrik PLN. Berdasarkan data terbaru, 104 desa kini telah teraliri listrik PLN 24 jam, 1 desa mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan 7 desa lainnya menggunakan Solar Cell Komunal.

“Kelistrikan desa di Kutim saat ini mencapai 76,60 persen yang teraliri listrik PLN, PLTMH, dan Solar Cell Komunal. Sedangkan 23,40 persen sisanya belum teraliri listrik PLN, PLTMH, maupun Solar Cell Komunal,” jelas Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim Arif Nur Wahyuni.

Peningkatan ini tidak terlepas dari langkah strategis Bupati Ardiansyah dalam program elektrifikasi yang mencakup, penyediaan listrik untuk desa terpencil, peningkatan infrastruktur listrik, pengembangan energi terbarukan, dan keterjangkauan harga listrik. Program ini fokus pada menjangkau desa-desa yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama, memberikan prioritas kepada wilayah yang paling membutuhkan. Bersinergi bersama PT PLN, memastikan jaringan listrik yang lebih stabil dan merata.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras, memastikan seluruh masyarakat Kutim mendapatkan akses listrik yang layak. Ini bukan hanya soal penerangan, tapi juga soal meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu.

Harapan dan optimisme tumbuh seiring dengan meningkatnya akses listrik di Kutim, menunjukkan bahwa mimpi untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bukanlah hal yang mustahil. Di bawah kepemimpinan yang visioner, Kutai Timur sedang menapaki jalan menuju masa depan yang lebih cerah. (fj)

DPD PKS Kutai Timur Launching Dukungan untuk Ardiansyah Sulaiman Sebagai Bupati Kutim 2024-2029

SANGATTA – Dalam sebuah acara yang dihadiri ribuan warga dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketua DPD PKS Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Warno, secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Ardiansyah Sulaiman sebagai pemimpin selanjutnya untuk Kutim. Launching dukungan ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali. Acara yang berlangsung pada Minggu (19/5/2024) tersebut bertepatan dengan gelaran halal bihalal DPD PKS Kutim.

Ketua DPD PKS Kutim Warno menegaskan komitmen PKS untuk membangun Kutim menjadi lebih maju. Sementara untuk pendamping, sudah ada bakal calon wakil  yang sudah mendaftar.

“Kemudian nanti ada lagi enam tokoh hebat di Kutim yang sudah mendaftar di PKS,” ujar Warno di GOR Beladiri Komplek Stadion Kudungga Sangatta.

Warno menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah. Tidak mungkin pembangunan bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus bersama-sama. Membangun Kutim, daerah menuju wilayah yang adil, aman, sejahtera.

“Itu menjadi cita-cita kita semuanya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Warno juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Ardiansyah Sulaiman melanjutkan kepemimpinannya, mengingat masih banyak agenda yang harus dilanjutkan. Dia sangat berharap kader PKS dan seluruh relawan untuk bersama-sama memberikan dukungan.

Warno mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW, “Mereka yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain,” sebagai motivasi untuk seluruh hadirin. “Marilah kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kita,” tambahnya.

Dalam penutupannya, Warno mengajak semua pihak untuk senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. “Siapa yang membantu orang lain, Allah akan membantu kita saat kita sulit. Kita ingin banyak-banyak memberikan manfaat buat banyak orang sehingga Allah akan membantu kehidupan kita. Agar suatu hari nanti kita menjadi orang yang khusnul khotimah, karena telah menyelesaikan amanah kita di dunia ini menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada sesama manusia,” jelasnya.

Warno juga menegaskan bahwa DPD PKS Kutim akan terus membuka diri terhadap masukan dari masyarakat untuk terus melakukan pembenahan internal. Mulai dari saran, masukan, kritik, dan seterusnya. Karena diakuinya memang tidak mudah memimpin. Tidak mudah menjalankan amanah sehingga PKS perlu masukan dari seluruh pihak untuk kemudian terus memperbaiki.

Dengan deklarasi ini, PKS Kutim menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Ardiansyah Sulaiman dan berupaya merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Kutim menjadi lebih baik di masa depan. (*)

Kutim Kembali Sabet Opini WTP dari BPK RI

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penghargaan bergengsi ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023 yang menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim.

Opini WTP bagi Pemkab Kutim tersebut disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim pada Jumat (3/5/2024). Kemudian diterima langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Saat momen tersebut terjadi, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutim Sudirman Latif turut menyaksikan dari kursi undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD TA 2023 dan memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kutim.

“Melalui pemeriksaan LKPD, kami memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP yang kami berikan adalah hasil profesionalitas pemeriksa terkait kewajaran penyajian laporan keuangan, yang bukan sekadar jaminan atas ketiadaan kecurangan,” ujar Agus.

Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Agus menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan. Guna meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan.

Dengan capaian gemilang ini, Kutim terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan public. Serta memberikan contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Diharapkan prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (**)

Komitmen Bupati Sejak 2021, Seluruh TK2D

SANGATTA- Kepada Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur (Kutim) Misliansyah menegaskan bahwa program pengangkatan honorer di Kutim yang jumlahnya lebih dari 7 ribuan pada 2021 bukan perkara mudah. Meski begitu Pemkab Kutim melalui komitmen dan kebijakan Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman terus berupaya merealisasikan tujuan tersebut.

“Komitmen Pak Ardiansyah (Bupati Kutim) memang adalah mengurangi jumlah tenaga honorer di Pemkab Kutim menjadi P3K atau PNS (pegawai negeri sipil). Makanya kami dari BKPSDM diperintahkan untuk berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mencari solusi mengurangi tenaga honor di daerah,” jelas Misliansyah, di Ruang Kerjanya, Kamis (21/3/2024).

Dijelaskan Misliansyah, saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K sudah terbit, hanya saja terkait pengusulan oleh daerah yang belum diketahui. Setelah berkoordinasi kembali maka didapatkan solusi mengangkat TK2D menjadi P3K. Mengapa tidak mengangkat TK2D menjadi PNS? Karena untuk menjadi PNS terkendala pembatasan umur yakni maksimal 35 tahun. Selain karena TK2D Kutim banyak yang usianya di atas 35 tahun, saat itu Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium penerimaan PNS. Kalaupun ada lowongan CPNS, tenaga honorer yang usianya sudah di atas 35 tahun, biasanya kalah bersaing dengan pelamar umum yang notabene baru lulus kuliah. Apalagi dengan penerapan passing grade atau ambang batas nilai, hal itu malah semakin membuat para honorer kalah bersaing. Sehingga opsi menyerap TK2D menjadi P3K adalah pilihan paling memungkinkan dilakukan Pemkab Kutim.

“Pemkab Kutim melalui BKPSDM selanjutnya melaksanakan tes (penerimaan P3K). Hanya saja waktu itu terbatas, untuk tenaga pendidikan seperti guru dan tenaga medis. Akhirnya masih menyisakan 4303 honorer yang banyak bekerja di Perangkat Daerah atau staf pelaksana,” jelas Misliansyah yang biasa dipanggil Ancah.

Berikutnya hadir lagi Undang-Udang Nomor 20 2023. UU ini mengatur tentang ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam UU ini adalah penguatan pengawasan Sistem Merit, penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Mengatur kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, digitalisasi Manajemen ASN, termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Dengan UU ini, kata Ancah, memungkinkan Pemkab Kutim mengangkat honorer sebagai P3K melalui tes.

“Kalau dulu tes dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka kali ini tes dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah. Tidak terbatas tenaga guru dan medis saja, tapi mencakup pula tenaga pelaksana. Dengan disiplin ilmu mulai dari SD, SMP dan seterusnya. Dengan kata lain tidak dibatasi jabatan dan pendidikan seperti sebelumnya wajib S1 (strata 1),” jelasnya lebih mendetail.

Program pengangkatan TK2D menjadi P3K ini menjadi upaya Pemkab Kutim melalui kebijakan Bupati untuk menyejahterakan para aparatur pemerintahan. Sebab jika saat menjadi TK2D hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 3 juta, maka setelah menjadi P3K akan mempunyai pemasukan gaji kurang lebih PNS dengan tambahan tunjangan sekitar Rp 4 juta. (kp3)

« Previous Page — Next Page »