Ardiansyah Pacu Kutai Timur Makin Terang

SANGATTA – Upaya pemerataan listrik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan perkembangan signifikan sejak 2021. Di bawah kepemimpinan Bupati H Ardiansyah Sulaiman, program elektrifikasi terus berkembang, membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. PT PLN, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelistrikan, menjadi mitra utama dalam proyek ini.

Dengan latar belakang wilayah yang luas dan tantangan geografis yang kompleks, misi menyediakan listrik ke setiap sudut Kutim bukanlah perkara mudah. Namun, di tangan Bupati Ardiansyah, kebijakan strategis dirumuskan untuk mencapai target ambisius ini.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim Arif Nur Wahyuni, menjelaskan, sejak dimulai program ini menyasar desa-desa terpencil yang sulit dijangkau. Hingga tahun 2023, dari total 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim, tercatat hanya 33 desa yang masih belum menikmati aliran listrik PLN. Berdasarkan data terbaru, 104 desa kini telah teraliri listrik PLN 24 jam, 1 desa mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan 7 desa lainnya menggunakan Solar Cell Komunal.

“Kelistrikan desa di Kutim saat ini mencapai 76,60 persen yang teraliri listrik PLN, PLTMH, dan Solar Cell Komunal. Sedangkan 23,40 persen sisanya belum teraliri listrik PLN, PLTMH, maupun Solar Cell Komunal,” jelas Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim Arif Nur Wahyuni.

Peningkatan ini tidak terlepas dari langkah strategis Bupati Ardiansyah dalam program elektrifikasi yang mencakup, penyediaan listrik untuk desa terpencil, peningkatan infrastruktur listrik, pengembangan energi terbarukan, dan keterjangkauan harga listrik. Program ini fokus pada menjangkau desa-desa yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama, memberikan prioritas kepada wilayah yang paling membutuhkan. Bersinergi bersama PT PLN, memastikan jaringan listrik yang lebih stabil dan merata.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras, memastikan seluruh masyarakat Kutim mendapatkan akses listrik yang layak. Ini bukan hanya soal penerangan, tapi juga soal meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu.

Harapan dan optimisme tumbuh seiring dengan meningkatnya akses listrik di Kutim, menunjukkan bahwa mimpi untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bukanlah hal yang mustahil. Di bawah kepemimpinan yang visioner, Kutai Timur sedang menapaki jalan menuju masa depan yang lebih cerah. (fj)

DPD PKS Kutai Timur Launching Dukungan untuk Ardiansyah Sulaiman Sebagai Bupati Kutim 2024-2029

SANGATTA – Dalam sebuah acara yang dihadiri ribuan warga dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketua DPD PKS Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Warno, secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Ardiansyah Sulaiman sebagai pemimpin selanjutnya untuk Kutim. Launching dukungan ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali. Acara yang berlangsung pada Minggu (19/5/2024) tersebut bertepatan dengan gelaran halal bihalal DPD PKS Kutim.

Ketua DPD PKS Kutim Warno menegaskan komitmen PKS untuk membangun Kutim menjadi lebih maju. Sementara untuk pendamping, sudah ada bakal calon wakil  yang sudah mendaftar.

“Kemudian nanti ada lagi enam tokoh hebat di Kutim yang sudah mendaftar di PKS,” ujar Warno di GOR Beladiri Komplek Stadion Kudungga Sangatta.

Warno menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah. Tidak mungkin pembangunan bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus bersama-sama. Membangun Kutim, daerah menuju wilayah yang adil, aman, sejahtera.

“Itu menjadi cita-cita kita semuanya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Warno juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Ardiansyah Sulaiman melanjutkan kepemimpinannya, mengingat masih banyak agenda yang harus dilanjutkan. Dia sangat berharap kader PKS dan seluruh relawan untuk bersama-sama memberikan dukungan.

Warno mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW, “Mereka yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain,” sebagai motivasi untuk seluruh hadirin. “Marilah kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kita,” tambahnya.

Dalam penutupannya, Warno mengajak semua pihak untuk senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. “Siapa yang membantu orang lain, Allah akan membantu kita saat kita sulit. Kita ingin banyak-banyak memberikan manfaat buat banyak orang sehingga Allah akan membantu kehidupan kita. Agar suatu hari nanti kita menjadi orang yang khusnul khotimah, karena telah menyelesaikan amanah kita di dunia ini menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada sesama manusia,” jelasnya.

Warno juga menegaskan bahwa DPD PKS Kutim akan terus membuka diri terhadap masukan dari masyarakat untuk terus melakukan pembenahan internal. Mulai dari saran, masukan, kritik, dan seterusnya. Karena diakuinya memang tidak mudah memimpin. Tidak mudah menjalankan amanah sehingga PKS perlu masukan dari seluruh pihak untuk kemudian terus memperbaiki.

Dengan deklarasi ini, PKS Kutim menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Ardiansyah Sulaiman dan berupaya merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Kutim menjadi lebih baik di masa depan. (*)

Kutim Kembali Sabet Opini WTP dari BPK RI

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penghargaan bergengsi ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023 yang menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim.

Opini WTP bagi Pemkab Kutim tersebut disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim pada Jumat (3/5/2024). Kemudian diterima langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Saat momen tersebut terjadi, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutim Sudirman Latif turut menyaksikan dari kursi undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD TA 2023 dan memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kutim.

“Melalui pemeriksaan LKPD, kami memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP yang kami berikan adalah hasil profesionalitas pemeriksa terkait kewajaran penyajian laporan keuangan, yang bukan sekadar jaminan atas ketiadaan kecurangan,” ujar Agus.

Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Agus menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan. Guna meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan.

Dengan capaian gemilang ini, Kutim terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan public. Serta memberikan contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Diharapkan prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (**)

Komitmen Bupati Sejak 2021, Seluruh TK2D

SANGATTA- Kepada Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur (Kutim) Misliansyah menegaskan bahwa program pengangkatan honorer di Kutim yang jumlahnya lebih dari 7 ribuan pada 2021 bukan perkara mudah. Meski begitu Pemkab Kutim melalui komitmen dan kebijakan Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman terus berupaya merealisasikan tujuan tersebut.

“Komitmen Pak Ardiansyah (Bupati Kutim) memang adalah mengurangi jumlah tenaga honorer di Pemkab Kutim menjadi P3K atau PNS (pegawai negeri sipil). Makanya kami dari BKPSDM diperintahkan untuk berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mencari solusi mengurangi tenaga honor di daerah,” jelas Misliansyah, di Ruang Kerjanya, Kamis (21/3/2024).

Dijelaskan Misliansyah, saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K sudah terbit, hanya saja terkait pengusulan oleh daerah yang belum diketahui. Setelah berkoordinasi kembali maka didapatkan solusi mengangkat TK2D menjadi P3K. Mengapa tidak mengangkat TK2D menjadi PNS? Karena untuk menjadi PNS terkendala pembatasan umur yakni maksimal 35 tahun. Selain karena TK2D Kutim banyak yang usianya di atas 35 tahun, saat itu Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium penerimaan PNS. Kalaupun ada lowongan CPNS, tenaga honorer yang usianya sudah di atas 35 tahun, biasanya kalah bersaing dengan pelamar umum yang notabene baru lulus kuliah. Apalagi dengan penerapan passing grade atau ambang batas nilai, hal itu malah semakin membuat para honorer kalah bersaing. Sehingga opsi menyerap TK2D menjadi P3K adalah pilihan paling memungkinkan dilakukan Pemkab Kutim.

“Pemkab Kutim melalui BKPSDM selanjutnya melaksanakan tes (penerimaan P3K). Hanya saja waktu itu terbatas, untuk tenaga pendidikan seperti guru dan tenaga medis. Akhirnya masih menyisakan 4303 honorer yang banyak bekerja di Perangkat Daerah atau staf pelaksana,” jelas Misliansyah yang biasa dipanggil Ancah.

Berikutnya hadir lagi Undang-Udang Nomor 20 2023. UU ini mengatur tentang ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam UU ini adalah penguatan pengawasan Sistem Merit, penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Mengatur kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, digitalisasi Manajemen ASN, termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Dengan UU ini, kata Ancah, memungkinkan Pemkab Kutim mengangkat honorer sebagai P3K melalui tes.

“Kalau dulu tes dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka kali ini tes dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah. Tidak terbatas tenaga guru dan medis saja, tapi mencakup pula tenaga pelaksana. Dengan disiplin ilmu mulai dari SD, SMP dan seterusnya. Dengan kata lain tidak dibatasi jabatan dan pendidikan seperti sebelumnya wajib S1 (strata 1),” jelasnya lebih mendetail.

Program pengangkatan TK2D menjadi P3K ini menjadi upaya Pemkab Kutim melalui kebijakan Bupati untuk menyejahterakan para aparatur pemerintahan. Sebab jika saat menjadi TK2D hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 3 juta, maka setelah menjadi P3K akan mempunyai pemasukan gaji kurang lebih PNS dengan tambahan tunjangan sekitar Rp 4 juta. (kp3)

Ribuan TK2D Kabupaten Kutai Timur Pasti Jadi P3K

SANGATTA– Penyelesaian masalah status ribuan honorer daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memasuki babak final. Seluruh Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang jumlahnya tersisa 4303 orang dipastikan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini. Setelah secara umum disampaikan Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman di DPRD Kutim, secara teknis informasi tentang kepastian pengangkatan TK2D menjadi P3K tersebut ditegaskan Kepada Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah.

“Sesuai komitmen beliau (Bupati Kutim), Pemkab Kutim akan mengangkat semua TK2D Kutim menjadi P3K tahun 2024 ini,” tegas Misliansyah yang karib disapa Ancah.

Namun demikian, seluruh TK2D tersebut tidak serta merta bakal otomatis terangkat menjadi P3K. Sebab sesuai prosedur honorer tetap harus mengikuti ujian seleksi sebelum nantinya benar-benar menjadi P3K. Hanya saja, ujian seleksi yang dilaksanakan tidak menerapkan ambang batas nilai, seperti yang dilaksanakan pada tiga seleksi sebelumnya. Melainkan hanya menggunakan sistem peringkat terbaik. Artinya peserta dengan peringkat teratas akan terangkat lebih dulu, sedangkan sisanya akan diangkat melalui tes tahap kedua. Dalam tahun ini, sambung Ancah, ujian seleksi P3K khusus bagi TK2D ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Paling cepat yakni setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 dan paling lambat sebelum akhir 2024.

“Karena sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, setelah 2024 tidak ada lagi yang namanya TK2D atau honorer lainnya. Pegawai hanya ada PNS dan P3K yang keduanya menjadi bagian dari ASN,” jelas Ancah di Ruang Kerjanya, Kamis (21/3/2024).

Semua P3K yang nantinya diangkat akan berstatus penuh, bukan paruh waktu seperti yang banyak diprediksi banyak orang. Hal tersebut sangat mungkin dilaksanakan sebab anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji dan tunjangan seluruh P3K di Kutim sudah dihitung. Perhitungan tersebut juga menjadi dasar persetujuan Pemerintah Pusat mengaminkan pelaksanaan ujian seleksi P3K di Kutim. Bahkan menurut Ancah, surat pernyataan bahwa Pemkab Kutim mampu membiayai keberadaan P3K wajib ditanda tangani Bupati sudah dilampirkan sebagai syarat agar program ini berjalan.

“Pernyataan tersebut penting, karena kalau daerah tidak sanggup menggaji maka seleksi penerimaan P3K ini tidak dapat dilakukan,” katanya.

Selanjutnya terkait pelaksanaan ujian seleksi, Ancah menyebut pihaknya bakal segera melakukan rapat koordinasi internal. (kp03)

« Previous Page — Next Page »