Bupati Kutim : Tujuh Skala Prioritas Program Manata Kutim Sejahteran Capai 90 Persen

SANGATTA – Bupati Kutim Ardiansyah menegaskan, ada tujuh skala prioritas sesuai dengan program Menata Kutim Sejahtera, saat ini sedang dilaksanakan dan hampir mencapai sesuai yang ditargetkan.

“Saya melihat 90 persen sudah tercapai. Satu yang masih saya perjuangkan yaitu perumahan layak huni,” kata orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman saat diwawancarai wartawan usai paripurna ke 10, agenda penyampaian nota penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kutim tentang APBD Tahun Anggaran 2024 di Kantor DPRD Kutim, Rabu (8/11/2023).

Sebelumnya, ia sudah berkolaborasi dengan provinsi namun pergerakannya tak signifikan. Jadi di tahun depan melalui Pemkab sendiri bisa menjalankan program rumah layak huni yang lebih banyak. Kemudian secara signifikan pergerakan di KEK MBTK sudah mulai banyak investor menanam proyeknya.

“Perusahaan-perusahaan yang masuk KEK MBTK bakal segera membangun infrastrukturnya untuk persiapan 2025. Yaitu pabrik minyak goreng. Program terkait ekonomi kerakyatan,” ucapnya

Selanjutnya program tenaga kerja sudah hampir 80 persen yang terserap. Jadi tenaga kerja yang terserap dari semua sektor tenaga kerja formal, non formal dan informal. Tapi tenaga kerja formal tetap yang harus diperhatikan. Sementara di bidang pendidikan adanya akreditasi dan beberapanya masih merangkak, melalui disdik yang harus bekerja keras keras mewujudkan akreditasi sekolah-sekolah yang ada di Kutim.

“Jadi, hanya sedikit yang belum tercapai karena belum dimaksimalkan. Diharapkan, sampai akhir masa jabatan tahun depan, program itu sudah selesai,” tegasnya.

Untuk peningkatan infrastruktur jalan di antaranya multiyears sedang dalam pergerakan. Misalnya groundbreaking peningkatan jalan di Kaliorang. Ia berharap pergerakan peningkatan infrastruktur mulai tahun ini sampai selesai tahun depan bisa berjalan dengan baik.

“Insyaallah semuanya berjalan sesuai dengan yang telah diprogramkan,”imbuhnya.

Terakhir ia menegaskan apabila ada penambahan kegiatan diantara 7 skala prioritas itu adalah bonus. (adv)

Bupati Kutim Berharap Semua TK2D Masuk P3K

SANGATTA  – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan keprihatinannya terkait penghapusan tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di sektor pemerintahan. Ia berharap agar seluruh TK2D dapat diintegrasikan ke dalam sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

“Terkait penghapusan honorer atau TK2D, saya berharap semuanya masuk PPPK,” ucapnya.

la membandingkan situasi ini dengan pekerja di sektor swasta yang, jika di-PHK, serikat pekerjaan mereka dapat melaporkan kasus tersebut kepada pemerintah.

“Kalau perusahaan mem-PHK maka serikat pekerja karyawannnya lapor ke pemerintah, tapi kalau karyawan pemerintah di-PHK kemana mereka akan melapor minta bantu,” ujarnya

Ardiansyah Sulaiman juga menegaskan masih memegang komitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dalam sistem pemerintah, meskipun tidak ada penambahan baru hingga saat ini. la berharap bahwa komitmen ini masih diperhitungkan oleh pihak pusat.

“Saya masih menggarisbawahi apa yang diminta oleh Gubernur Kaltim 2018-2023 Isran Noor dulu, tenaga honorer tidak boleh dihilangkan meskipun tidak ada penambahan baru sampai sekarang mudah-mudahan itu masih diperhitungkan oleh pusat,” tegasnya.

Selain itu, bupati juga menyebut tentang PPPK, yang sudah mencapai lebih dari 2.000 orang dalam dua tahun terakhir.

“Semoga itu dapat mengurangi jumlah TK2D yang ada,” harapnya.

Dalam upaya untuk membawa perjuangan ini ke tingkat pusat, bupati menyatakan bahwa dari dulu mereka telah mengajukan surat bersamaan dengan surat gubernur. Dalam upaya untuk membawa perjuangan ini ke tingkat pusat, bupati menyatakan bahwa dari dulu mereka telah mengajukan surat bersamaan dengan surat gubernur.

“Saya berharap perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat akan memberikan perlindungan dan kepastian bagi TK2D yang selama ini telah berkontribusi dalam sistem pemerintahan,” tandasnya. (adv)

Asisten II Setkab Apresiasi Fraksi DPRD yang  Setujui Raperda APBD 2024

SANGATTA – Tujuh fraksi DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Pemandangan Umum (PU) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Kutim Tahun Anggaran (TA) 2024 di ruang sidang utama DPRD, Kamis (9/11/2023). Dalam Rapat paripurna ke 11 yang dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan di hadiri 21 dewan, ketujuh fraksi tersebut pada dasarnya menyatakan setuju agar Raperda itu segera disahkan dengan proyeksikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024  yang bisa tembus di angka Rp 9,148 triliun.

Untuk diketahui, PU dari disampaikan Fraksi Nasdem oleh anggota DPRD Kajang Lahan, fraksi Kebangkitan Indonesia Raya oleh Sobiri Bagus,  Fraksi PPP oleh Son Hatta. Kemudian Fraksi Demokrat disampaikan oleh anggota DPRD Abdi Firdaus, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) Jimmi, Fraksi Golkar oleh Adi Sutianto dan dari Fraksi PDI-P disampaikan  Siang Geah.

Ditemui usai paripurna, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan (perekobang) Seskab Kutim Zubair mengapresiasi PU yang disampaikan oleh ketujuh fraksi di DPRD Kutim. Ia mengatakan kenaikan APBD 2024 ini pastinya berasal dari pajak dan retribusi serta PAD.

“Sebenarnya masih banyak sumber-sumber lainnya lagi untuk menaikan APBD kita. Mengingat banyak sudah investasi yang masuk di Kutai Timur ini. Seperti pabrik semen di Bengalon,” kata Zubair.

Sementara terkait pembangunan pelabuhan kenyamukan yang disinggung oleh anggota fraksi, menurut Zubair itu adalah penilaian yang wajar sebagai anggota legislatif yang merupakan tugasnya. Sedangkan pelabuhan kenyamukan itu tak ada masalah pembangunan terus berlanjut.

“Tahun ini saja, sudah ratusan miliar kita kucurkan dana untuk penyelesaian sisi darat yang dikelola Dishub. Mudah-mudahan sesuai rencana tahun depan pelabuhan itu sudah beroperasi,” jelasnya. (adv)

Disnakertrans Gelar Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja

SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tengah menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja makro 2021-2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berlangsung di Hotel Royal Victoria pada Rabu (08/11/2023).

Perencanaan Tenaga Kerja Makro sendiri merupakan sebuah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis, yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Bupati Ardiansyah Sulaiman menyebut, dokumen perencanaan tenaga kerja makro memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan ketenagakerjaan di Kabupten Kutim. Salah satu tujuanya ntuk mengetahui jumlah pertumbuhan baru usia kerja.

“Dari data tersebut kita bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberikan peluang pekerjaan bagi mereka.  Terutama bagi anak-anak yang baru lulus SMA maupun Kuliah,” ujarnya di hadapan Plt Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala Disnakertrans Kutim Sudirman Latief, serta undangan lainya.

Di sisi lain, dirinya juga mengaku bersyukur dengan keluarnya peraturan tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diteken oleh Presiden Jokowi sejak 31 Oktober 2023 lalu, juga menjadi angin segar bagi pemerintah daerah. Mengingat dalam salah satu amar putusan tersebut menyebut tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

“Mudah-mudahan jangan ada PHK. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan peluang untuk masuk melalui jalur PPPK, dan kita (Kutim) juga mendapatkan porsi yang cukup besar, kita patut bersyukur,” ucap pria kelahiran 1964 ini.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Kutim Sudirman Latief melaporkan, dokumen perencanaan tenaga kerja makro 2021-2026 ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau informasi secara umum terkait ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan strategi program pembangunan, khusunya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kutim.

“Skema pelatihan ini akan digelar selama tiga kali dan menghadirkan nara sumber langsung dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia,” ucapnya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 08 hingga 09 November ini juga dirangakai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah daerah dengan salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yakni PT Edukasi Reksa Manajemen. (adv)

UMKM Kutim Peroleh Pendampingan Genpro

SANGATTA– Tahun Ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Salah satu bentuk dorong yang diberikan oleh pemerintah daerah guna mendukung peningkatan kualitas hasil produksi pelaku UMKM ini terlihat dari yakni dengan menggandeng salah satu komunitas  yang bergerak di bidang pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni GENPRO.

Melalui instansi teknisnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) bersama GENPRO menggelar ajang promosi dan Bazzar UMKM yang melibatkan para pelaku UMKM lokal yang digelar di 18 titik di seluruh Kutim. Even tersebut juga sekaligus menjadi ajang untuk Kurasi berbagai hasil produksi UMKM baik kuliner maupun ekonomi kreatif (ekraf).

Kepala Diskop UKM Kutim melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mirko Pasombaran mengatakan, dari sekian produk UMKM yang sudah dilakukan Kurasi oleh GENPRO, ada 11 produk yang akan menjadi konsentrasi Diskop UKM untuk terus dilakukan pengembangan baik itu kuliner maupun ekraf.

“Namun setelah kita evaluasi dan akan di tindak lanjuti melalui kegiatan tahun 2024, kami sepakat untuk mengkerucutkan  menjadi tiga produk saja yakni, produk Amplang, gula cair dan padat dari Aren dan Madu Kelulut, ” ujarnya.

Masih kata Pasombaran, dipilihnya tiga komoditi tersebut untuk dilakukan pendampingan bukan tanpa sebab, pasalnya, ketiga produk tersebut sudah  memiliki potensi dan pangsa pasar yang cukup menjanjikan ditingkat global.

“Nah untuk delapan produk yang tidak masuk tidak perlu khawatir, karena kami tetap lakukan pendampingan dengan harapan bisa masuk dalam pasr global, ” pungkasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »