Honorer Kutim Mulai Daftar Seleksi PPPK 2024

SAMARINDA– Mulai 1 Oktober 2024, Pemerintah resmi membuka pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Proses pendaftaran ini dilakukan melalui portal SSCASN di laman sscasn.bkn.go.id . Pelamar dapat mengakses berbagai informasi terkait pengadaan formasi PPPK yang tersedia. Pengumuman ini disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edaran Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, yang mengatur jadwal seleksi bagi beberapa kategori pelamar prioritas, seperti guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023, eks tenaga honorer Kategori II (THK-II), serta tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN.

Khusus di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) telah menyediakan 4.303 formasi PPPK yang dibuka secara khusus untuk tenaga honorer. Proses pendaftaran ini dipantau secara intensif oleh BKSDM, dengan banyaknya tenaga honorer di berbagai dinas yang mulai mengisi akun SSCN BKN di tengah rutinitas mereka.

Langkah Pendaftaran PPPK 2024, Jangan Sampai Salah Isi Data

Proses pendaftaran PPPK 2024 dilakukan secara daring dan terpusat melalui portal SSCASN. Untuk memulai, para pelamar diharuskan membuat akun dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut,

1. Kunjungi portal SSCASN melalui tautan https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun
2. Pilih opsi “Buat Akun” dan lengkapi data diri sesuai KTP, lalu sesuaikan dengan data di Dukcapil
3. Isi kode Captcha yang tertera dan lanjutkan proses
4. Unggah data pendukung seperti KTP, ijazah, serta swafoto
5. Tentukan kata sandi untuk akun SSCASN
6. Pastikan semua data sudah benar sebelum menyimpan, karena data yang sudah tersimpan tidak dapat diubah lagi
7. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran.

Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah menegaskan pentingnya ketelitian dalam proses ini. Ia memperingatkan bahwa kesalahan dalam pengisian data dapat berdampak fatal. Pelamar yang salah memasukkan data bisa gagal dalam seleksi.

“Pastikan semua data diisi dengan benar. Data yang sudah disimpan tidak dapat diperbaiki lagi. Jika terjadi kesalahan, honorer yang mendaftar bisa gagal menjadi PPPK dan kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi,” ujar Misliansyah yang karib disapa Ancah sebelum menghadiri sebuah acara di Hotel Harris di Samarinda, Jumat (4/10/2024).

Jangan Lewatkan Kesempatan

Kepala BKPSDM Kutim menilai proses pendaftaran ini sebagai kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh tenaga honorer. Menurut Ancah, keberhasilan tenaga honorer Kutim untuk lolos menjadi PPPK sepenuhnya berada di tangan mereka. Kesalahan kecil dalam proses pendaftaran dapat mengakibatkan hilangnya peluang untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai upaya pencegahan, BKPSDM Kutim sedang mempersiapkan video tutorial tentang cara pengisian data melalui SSCN BKN. Video ini akan disosialisasikan secara masif di lingkungan Pemkab Kutim, melibatkan berbagai pihak, termasuk bidang kepegawaian dan kehumasan di setiap perangkat daerah (PD). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua tenaga honorer paham betul cara pengisian data dan tidak terjebak dalam kesalahan yang merugikan.

Ancah, juga menyarankan agar tenaga honorer mendaftar formasi di instansi mereka masing-masing. Meskipun sistem memungkinkan pendaftar untuk mendaftar di instansi lain, ia memperingatkan risiko yang mungkin terjadi jika formasi yang ditinggalkan tidak terisi.

“Jika formasi kosong, nasibnya akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan belum tentu dapat dimanfaatkan kembali. Bisa jadi formasi tersebut hilang begitu saja,” jelas Ancah.

Pesan Penting bagi Tenaga Honorer

Di tengah segala kemudahan yang ditawarkan dalam proses pendaftaran PPPK 2024, satu hal penting yang ditekankan adalah ketelitian dan pemanfaatan peluang dengan bijak. Ancah berharap tenaga honorer tidak berspekulasi dan memaksimalkan peluang yang ada di depan mata. Dengan proses yang tepat dan hati-hati, menjadi bagian dari ASN sebagai PPPK bisa terwujud tahun ini.

Waktu pendaftaran yang dibuka hingga 20 Oktober 2024 menjadi kesempatan bagi para pelamar untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Jangan sampai ketinggalan atau terjebak dalam kesalahan kecil yang berakibat fatal di kemudian hari. (fji3)

Progres Pemekaran Empat Desa di Kutim Macet

SANGATTA– Pembentukan desa baru di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik perhatian, terutama dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu daerah yang tengah menjalani proses ini adalah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim). Empat desa persiapan, yakni Desa Singa Karta, Desa Sangatta Prima, Desa Teluk Rawa dan Desa Sambulo Mandiri, saat ini masih menanti pengesahan kode register dari Pj Gubernur Kaltim.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno menjelaskan, proses pembentukan empat desa ini tidaklah singkat. Dimulai pada 2017, gagasan pemekaran desa ini melalui berbagai tahapan administrasi yang ketat. Pada 20 April 2024, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, akhirnya mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 7 Tahun 2024 yang mengesahkan pembentukan Desa Persiapan. Meski begitu, desa-desa ini belum bisa sepenuhnya berdiri sebelum memperoleh kode register dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Surat permohonan kode register telah dikirimkan kepada Pj Gubernur Kaltim pada Mei 2024. Hingga kini, Pemprov Kaltim urung menerbitkan kode tersebut, meski menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap dan memenuhi syarat. Berkas ini bahkan telah disetujui oleh pejabat terkait di lingkungan Pemprov Kaltim dan hanya tinggal menunggu penandatanganan di meja Pj Gubernur.

Pemekaran desa bukanlah sekadar keputusan administratif, melainkan langkah politik yang berimplikasi besar pada kehidupan masyarakat. Dengan memekarkan desa, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal. Namun, proses administrasi untuk membentuk desa baru tidaklah mudah. Setiap langkah, dari pengajuan hingga pengesahan, harus melalui prosedur yang ketat dan memerlukan waktu bertahun-tahun.

Di Kutim, proses ini memakan waktu hampir tujuh tahun. Setelah melalui berbagai tahap verifikasi dan pemenuhan persyaratan, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyetujui pembentukan empat desa persiapan tersebut. Namun, persetujuan dari pemerintah daerah saja tidak cukup. Tanpa kode register dari pemerintah provinsi, status desa-desa ini masih belum resmi.

Sejauh ini, penantian akan kode register ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mengingat pentingnya pemekaran desa bagi pelayanan publik, banyak pihak berharap agar proses ini dapat segera rampung. Kode register bukan hanya sekadar nomor, tetapi simbol legitimasi bagi desa-desa ini untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban administratifnya.

Di tengah situasi ini, masyarakat Kutim tetap optimistis. Pemekaran desa diyakini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan publik yang lebih merata.

“Mereka berharap Pj Gubernur Kaltim segera memberikan persetujuan agar empat desa persiapan ini dapat segera beroperasi sebagai desa definitif,” jelas Trisno.

Pemerintah daerah dan masyarakat Kutim kini menunggu keputusan final dari Pemprov Kaltim. Dengan semua persyaratan yang sudah dipenuhi, hanya tinggal menunggu waktu hingga kode register disahkan, menandai babak baru dalam pembangunan daerah tersebut.

Pemekaran desa memang bukanlah proses yang bisa diabaikan atau dilakukan dengan terburu-buru. Meski sudah memenuhi semua persyaratan, setiap tahap pemekaran harus diproses sesuai aturan. Penantian ini menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik tetap menghormati aturan dan prosedur.

Bagi warga empat desa persiapan di Kutim, harapan besar mereka kini berada di tangan Pj Gubernur Kaltim. Keputusan tersebut akan membuka pintu bagi mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui layanan publik yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata. Dengan semua persyaratan yang telah terpenuhi, kini seluruh pihak tinggal menunggu tanda tangan Pj Gubernur yang akan menjadi penentu, resmi terbitnya kode register bagi Desa Singa Karta, Desa Sangatta Prima, Desa Teluk Rawa dan Desa Sambulo Mandiri.

Listrik PLN 24 Jam Terangi Desa Pengadan Baru

KAUBUN — Antusiasme dan kebahagiaan menyelimuti warga Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, saat Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, meresmikan listrik 24 jam di desa tersebut, Kamis (12/9/2024). Peresmian ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat setempat yang selama ini mengalami keterbatasan akses listrik. Bertempat di halaman Kantor Desa Pengadan Baru, seremoni simbolis penekanan tombol penyalaan lampu menandai dimulainya operasional listrik tanpa henti.

Hadir dalam acara tersebut Manajer PT PLN UP3 Bontang Dodi Suhendra, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Arief Nur Wahyuni, Camat Kaubun Safrani, Kepala Desa Pengadan Baru Rahman, sejumlah tokoh masyarakat. Serta ratusan warga yang berbondong-bondong menyaksikan momen yang dinanti-nantikan itu.

Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi pembangunan di wilayah tersebut, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya harus beradaptasi dengan keterbatasan listrik. Kini, dengan aliran listrik yang stabil, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diprediksi akan tumbuh pesat.

Ardiansyah Sulaiman memberikan pesan penting kepada warga untuk bijak dalam menggunakan listrik. Ia meminta masyarakat bisa memanfaatkan momen ini dengan baik dan berhati-hati.

“Jangan sembarangan dalam penggunaannya. Jika ingin memasang instalasi listrik di rumah, serahkan pada ahlinya dan pastikan kualitas kabel yang digunakan memenuhi standar. Perawatan instalasi juga perlu diperhatikan, jangan boros,” pesan Ardiansyah.

Ardiansyah juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, terutama PT PLN UP3 Bontang dan Bagian SDA. Pemkab Kutim, menurutnya, akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur dasar, terutama listrik, air bersih, jalan, pendidikan dan kesehatan.

“Hingga saat ini, elektrifikasi di Kutai Timur telah mencapai 70 persen, tetapi masih ada 21 desa yang belum teraliri listrik 24 jam. Kami (Pemkab Kutim dan PT PLN) akan terus bekerja keras agar seluruh desa di Kutim dapat menikmati listrik 24 jam. Dengan adanya listrik, saya yakin generasi muda kita akan semakin giat belajar, dan industri rumah tangga pun akan berkembang lebih banyak,” tambahnya.

Manajer PT PLN UP3 Bontang Dodi Suhendra, menjelaskan bahwa jaringan listrik di Desa Pengadan Baru disalurkan melalui dua trafo berkapasitas 200 kVA. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keamanan di sekitar jaringan listrik untuk mencegah potensi bahaya.

“Pastikan tidak ada tumbuhan yang tumbuh dekat jaringan, minimal berjarak tiga meter. Jika jaringan terawat, risiko induksi atau korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran dapat diminimalisir. Kami berharap warga bisa bekerja sama dengan petugas PLN dalam menjaga keselamatan jaringan listrik,” ujar Dodi.

Dodi juga berharap sinergi antara Pemkab Kutim dan PT PLN terus terjalin dengan baik guna memastikan seluruh desa di Kutim dapat menikmati listrik 24 jam. Ia menekankan agar masyarakat segera melaporkan permasalahan jaringan listrik kepada petugas PLN dan tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat berisiko. (**)

Terang di Ufuk Pengadan Baru, 290 Rumah Nikmati Listrik

KAUBUN – Harapan baru mulai berpendar di Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur (Kutim). Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya 290 dari 315 rumah kini resmi menikmati aliran listrik 24 jam penuh dari PT PLN. Namun, masih ada 25 keluarga yang terpaksa menunggu sedikit lebih lama akibat kendala administratif. Proyek elektrifikasi ini diresmikan langsung oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman.

Kepala Desa Pengadan Baru Rahman, menyampaikan bahwa meskipun instalasi listrik sudah terpasang di seluruh rumah, belum semua warga dapat menikmati fasilitas tersebut.

“Meteran listrik sudah terpasang di semua rumah, tinggal menghubungkan kabel ke instalasi dalam rumah. Kendalanya hanya terkait kelengkapan administrasi pembayaran. Kami berharap masalah ini bisa segera terselesaikan,” ungkap Rahman di depan para pejabat dan warga yang hadir.

Kendala administrasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 25 keluarga yang belum dapat menikmati aliran listrik. Menurut Rahman, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dalam waktu dekat asalkan dokumen pembayaran yang dibutuhkan segera dilengkapi oleh pihak keluarga. Dia berharap dalam beberapa minggu ke depan, semua kepala keluarga bisa menyelesaikan administrasi sehingga seluruh warga bisa merasakan listrik tanpa ada yang tertinggal. Namun, meskipun masih ada sebagian kecil warga yang belum terlayani, Rahman tetap optimis.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kutim, khususnya ke Bupati dan PT PLN yang terus mengupayakan terealisasinya program listrik 24 jam ini. Kemudian apresiasi yang mendalam kepada warga yang telah memberikan dukungan, termasuk mereka yang rela menyerahkan sebagian lahannya untuk pemasangan tiang dan jaringan listrik.

“Tanpa dukungan warga, proyek ini tentu akan lebih sulit terealisasi. Ini adalah bukti bahwa gotong royong masih hidup di desa kami,” ujarnya dengan penuh harap.

Peresmian listrik ini tidak hanya soal memberikan penerangan di malam hari. Bagi masyarakat desa yang selama ini hanya mengandalkan sumber listrik terbatas, hadirnya listrik 24 jam membawa perubahan signifikan. Lampu yang menyala sepanjang waktu akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti industri rumah tangga dan usaha kecil, yang selama ini terhambat oleh keterbatasan akses energi.

“Kami sangat bersyukur karena dengan adanya listrik ini, banyak warga yang kini bisa menjalankan usaha mereka lebih lancar. Ini adalah langkah awal menuju pertumbuhan ekonomi desa kami,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, sektor pendidikan di Desa Pengadan Baru juga diyakini akan ikut terdongkrak dengan ketersediaan listrik. Anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman di malam hari, dan akses terhadap teknologi informasi seperti internet menjadi lebih mudah. Ini adalah kemajuan penting yang diharapkan mampu mendorong generasi muda desa untuk bersaing di dunia yang lebih luas.

Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman,  menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PT PLN dalam mewujudkan visi listrik bagi seluruh desa di Kutai Timur.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PT PLN agar tidak ada lagi desa di wilayah ini yang tertinggal dalam hal akses listrik. Listrik adalah kunci utama dalam memacu pembangunan daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Pengadan Baru,” tegas Ardiansyah.

Sementara itu, pihak PT PLN yang turut hadir dalam peresmian ini juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pemasangan dan memastikan bahwa listrik dapat dinikmati oleh seluruh warga desa. Mereka juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif dalam mendukung proyek ini.

Dengan demikian, Desa Pengadan Baru kini perlahan namun pasti menuju kehidupan yang lebih baik. Harapan akan desa yang sepenuhnya terang, baik secara harfiah maupun kiasan, semakin dekat. Listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan juga langkah menuju masa depan yang lebih cerah, dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Kini, masyarakat Pengadan Baru hanya tinggal menunggu penyelesaian kendala administrasi dari 25 keluarga yang tersisa. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, harapan untuk seluruh warga desa bisa menikmati listrik 24 jam bukan lagi sekadar impian.

Setelah bertahun-tahun dalam kegelapan, sinar terang akhirnya datang ke Pengadan Baru. Namun, harapan terbesar tetap terletak pada sinergi dan komitmen semua pihak untuk terus bergerak maju, memastikan bahwa setiap keluarga dapat merasakan dampak positif dari pembangunan yang sejatinya adalah hak semua warga. (**)

Bupati Letakan Batu Pertama Pembangunan MPP dan UMKM Center Kutim

SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) bersiap mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung UMKM Center yang representatif, nyaman dan strategis.  Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meletakkan batu pertama menandai pembangunan awal MPP dan Gedung UMKM Center yang terletak di Jalan APT Pranoto gelaran kegiatan DPMPTSP Kutim, Rabu (11/9/2024).

Didampingi Kepala DPMPTSP Kutim Darsafani dan sejumlah pejabat perangkat daerah (PD) dan Forkopimda serta undangan perusahaan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengutarakan pembangunan MPP dan Gedung UMKM ini adalah unggulan program Pemkab Kutim, oleh karena itu diwajibkan dan terukur apa yang akan dilaksanakan.

“Pemerintah mengambil keputusan jika kita membangun gedung UMKM Center kenapa tidak dijadikan MPP sekalian. Jadi ketemulah keputusannya gedung UMKM Center sekaligus ada MPP. Dan alhamdulilah, hari ini merupakan salah satu wujud kegiatan yang ditandai dengan peletakan batu pertama,” tegasnya.

Ia pun merasa yakin Kutim menurut Bappenas sebagai salah satu dari sisi penyangga ekonomi kreatif (Ekraf) Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk itu kita butuh kebersamaan meningkatkan apa yang menjadi tugas kita.

MPP dan UMKM Center ini dipersiapkan untuk mengkoneksikan dengan persiapan kita Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi fungsional dan alhamdulillah satu perusahaan sudah masuk di sana beroperasi. Kemudian disusul ada 3 perusahaan sudah mau masuk dan satu perusahaan mau masuk juga dari Tiongkok yang sebelumnya menemui saya didampingi oleh Staf Kedubes Tiongkok untuk Indonesia didampingi juga Asisten II Provinsi Kaltim ingin berinvestasi di KEK Maloy.

“Dari 500 hektare yang dimiliki KEK MBTK, perusahaan tersebut meminta 300 hektare untuk operasional wilayah kerja, namun maunya mereka juga mintanya 1.000 hektare. Nah mereka pun menanti jika ada MoU bersiap memperluas koordinasi dengan pihak terkait dan investasinya ingin memanfaatkan wilayah usaha (wiluh) sampai 80 tahun. Sesuai peraturan yang ada kita tinggal tunggu responnya dan saya pun diundang untuk hadir di Mahakam Expo Investment di Bali mendatang untuk berkoordinasi,” sebut Ardiansyah

Ardiansyah meminta DPMPTSP Kutim untuk bisa menghadirkan pojok cafe dan bahkan ada hiburan musik di MPP dan Gedung UMKM Center ini agar lebih menarik perhatian pengunjung. Bahkan area indoor juga bisa digunakan untuk pelayanan bekerja sama dengan Kemenag serta pelayanan haji.

 

“Hadirnya ini kita berharap sebagai salah satu icon Kutim menjadi wujud pembangunan Kutim dan terus bersemangat lebih baik lagi dalam pembangunan Kutim. Kutim harus bangga tahun ini tahun bersejarah karena Kutim menjadi bagian Kaltim dalam perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI,” urainya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kutim Darsafani melaporkan jika pembangunan MPP dan Gedung UMKM Center ini menggelontorkan dana APBD Kutim dengan total sebesar Rp 43 miliar.

“Untuk tahap pertama menggunakan anggaran pembangunan sebesar Rp 8 miliar. Untuk luasnya bangunan ini sebesar 33 x 43 meter,” tegasnya.

Berikutnya, ditambahkan Darsafani jika pembangunan MPP dan Gedung UMKM Center ini dibangun sebagai tersedianya MPP dan UMKM Center di kabupaten/kota sesuai arahan Presiden RI Jokowi melalui Perpres 89 Tahun 2021 tentang pelayanan publik.

“DPMPTSP Kutim menindaklanjuti Perpres ini dengan menghadirkan MPP yang terintegrasi dengan UMKM Center. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melayani kebutuhan masyarakat terkait perizinan usaha. Kemudian mengintegrasikan dalam meningkatkan kecepatan menjangkau keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan kemudahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Kemudian hadirnya pembangunan ini tersusun anggaran MPP dan UMKM Center dengan membentuk tim percepatan serta melakukan koordinasi stakeholder dalam integrasi pelayanan MPP dan UMKM Center salah satunya membentuk koordinasi MoU penyelenggaraan MPP dengan 13 instansi vertikal BUMN, BUMD dan 17 perangkat daerah (PD) Setkab Kutim juga akan membuka pelayanan dan dalam proses penandatanganan,” jelasnya.

Selanjutnya, pembangunan saat ini dilakukan peletakan batu pertama di Jalan APT Pranoto. Pengerjaan pembangunan dilakukan DPUPR Kutim. Berikut beberapa PD Setkab Kutim yang akan bergabung di MPP yakni seperti DPUPR,  DLH, Disbun, Dispar, Dinas Perikanan, Dishub, Dinas Perkim, Disnakertrans, Disperindag dan lainnya dan kini sudah tengah dibuat SK-nya. Kemudian untuk instansi atau lembaga vertikal yang sudah akan bergabung yakni Kanwil Ditjen Pajak, Imigrasi, Samsat, Perumdam TTB Kutim, Pos Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bankaltimtara. Selanjutnya menyusul ada PLN, Pengadilan Agama, BNI dan Mandiri. (**)

« Previous Page — Next Page »