Ardiansyah Sulaiman Sampaikan Best Practice in Tackling Climate Change di COP27

MESIR – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Selasa (15/11/2022) menjadi salah satu pembicara dalam Conference of The Parties ke-27 (COP 27) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diadakan di Indonesia Pavilion COP-27 di Sharm El Sheikh, Mesir.

Didalam pertemuan tersebut, Bupati Kutim berbicara tentang Best Practice in Tackling Climate Change : Lesson Learned from east Kutai Regent atau tentang praktik terbaik mengatasi perubahan Iklim : Pembelajaran dari Bupati Kutai Timur.

Dihadapan sejumlah peserta Conference of The Parties ke-27 UNFCCC Mesir Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini seperti kemampuan pemantauan terhadap luas cakupan kawasan hutan Kutai Timur dalam hal kesesuaian antara utilitas zona lahan dan rencana tata ruang, khususnya untuk kawasan hutan lindung dan kawasan penggunaan lahan lainnya

Kemudian pemberdayaan masyarakat dengan transformasi ekonomi khususnya yang ada disekitarnya kawasan lindung, serta Sertifikasi ISPO dan RSPO yang sesuai bagi perkebunan dan korporasi kelapa sawit.

“Partisipasi masyarakat sipil untuk meningkatkan praktik Nilai Konservasi Tinggi (HCV) untuk mengurangi emisi karbon dan efek gas rumah kaca,” ujar Bupati Kutim saat menjadi pembicara di Indonesia Pavilion COP-27.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan terkait strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim seperti Deklarasi Yurisdiksi berkelanjutan dalam Produksi Minyak Sawit, serta Pelatihan peningkatan kapasitas untuk pelaporan rencana aksi mitigasi bagi personel unit usaha kecil pemerintah, swasta dan koperasi (difasilitasi oleh GIZ SCPOPF):

“Peraturan tingkat desa yang mencakup kawasan lindung desa dan sejalan dengan rencana tata ruang kabupaten, serta penguatan usaha koperasi skala kecil tentang praktik pertanian yang baik dan pelatihan bagi anggota koperasi usaha kecil dan pekebun untuk memenuhi standar ISPO dan RSPO,” ucap Bupati Kutim yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Indonesia Pavilion COP-27

Tak hanya itu, Bupati juga menyampaikan kemajuan dan hasil yang telah dilakukan pemerintah diantaranya, Keputusan Bupati untuk mengamankan perlindungan indikatif Nilai Konservasi Tinggi dengan luas total 48.993 Hektar, serta Green supply chain disepakati dan dilaksanakan dalam bentuk kemitraan antara koperasi usaha kecil dan korporasi.

“POME (Palm Oil Mill Effluent) Limbah dimanfaatkan untuk pupuk organik dan listrik generasi, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 140 K/40/MeM/2019 tentang Perlindungan 171.000 Ha Kawasan Lindung Karst (KBAK) Sangkulirang di Lingkungan Bupati Kutai Timur,” tuturnya

Serta keputusan Gubernur No.522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Kawasan Ekosistem Indikatif Luas Kutai Timur Total 699.110 Hektar dalam 5 Lokasi (Mesangat, Wehea, Karst Hulu, Karst Pesisir, Teluk Sangkulirang).

“Kabupaten Kutai Timur juga terpilih untuk mengimplementasikan indikator terpercaya dalam mewujudkan yurisdiksi yang berkelanjutan. Ini akan disajikan sebelum Investasi B20,” terangnya

Lebih lanjut, adapun Rencana dan Agenda yang akan dilakukan diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung, High Conservation Value (HCV), dan High Carbon Stocks (HCS), serta meningkatkan kontribusi multi pihak dalam upaya pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

“Memberdayakan transformasi ekonomi masyarakat, beralih dari business as usual menjadi pendapatan yang berkelanjutan serta membantu mengamankan dan memantau implementasi sertifikasi ISPO dan RSPO untuk pekebunan, perusahaan usaha kecil koperasi dan perusahaan,” tutupnya . (adv)

KPK Gelar Roadshow Peringatan Hakordia dan Seminar, Wabup Kasmidi Ikut Hadir

SAMARINDA – Momentum Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menggear roadshow dan seminar. Kegiatan untuk di Kaltim, dipusatkan di Lamin Etam, kawasan kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (16/11/2022)

Bukan hanya roadswoh, KPK juga menggelar seminar terkait  Otimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Melalui BUMD.Sejumlah kepala daerah dan unsur Forkopimda hadir pada acara tersebut.

Salah satunya Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang yang didampingi Asisten Perekonian Setka Zubair dan Kepala Inspektoral Wilayah Kutim M Hamdan.

Acara yang digelar secara daring dan luring ini dibuka oleh Komisioner KPK Nawawi Pamolango. Kegiatan itu juga diikuti Gubernur se-Kalimantan dan Sulawesi, unsur pimpinan Forkopimda, serta pimpinan kepala daerah se-Kaltim.

Usai mengikuti kegiatan, Wabup Kasmidi mengatakan, seminar tadi membahas terkait pentingnya mengikuti seluruh aturan yang harus dipenuhi apabila suatu daerah ingin membuat badan usaha.

“Tadi disampaikan oleh narasumber, keuntungan itu nomor sekian.  Yang utama bagaimana BUMD ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wabup Kasmidi menirukan narasumber dari KPK pada saat seminar.

Sebelumnya Komisioner KPK Nawawi Pamolango, dalam sambutannya mengatakan,  Hakordia merupakan momentum penyadaran akan bahaya korupsi. Dia mengingatkan pentingnya peran serta anak bangsa untuk ikut dalam misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Roadshow Hakordia dilaksanakan di 5 Provinsi, yang diawali dari Kaltim, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat. Puncaknya akan digelar di kantor KPK pada 9 Desember mendatang,” ujarnya.

Adapun tema yang diambil untuk Hakordia kali ini yakni “Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi”. Hal itu selaras dengan momen G20 yang saat ini masih berlangsung dan peringatan Kemerdekaan  RI ke 77 Pulih lebih cepat Bangkit Lebih Kuat.

Di tempat yang sama Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, bidang pertambangan khususnya batu bara merupakan salah satu sektor yang potensial mampu memberikan sumbangan Pendapatan Alsi Daerah (PAD) bagi Provinsi Kaltim.

“Salah satunya melalui BUMD PT Bara Kaltim Sejahtera yang mampu menyumbangkan Rp 285,4 milyar ke kas daerah,” imbuhnya. (adv)

 

 

Tiga Ratus Nelayan Bakal Peroleh Bantuan Konversi BBM ke BBG

SANGATTA– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutim, saat ini sedang melakukan pendataan terhadap nelayan. Pasalnya, mereka (nelayan) bakal memperoleh bantuan paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

“Ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami hanya diminta melakukan pendataan dan menyalurkan kepada 300 nelayan yang memperoleh bantuan konversi BBM ke BBG tersebut,” kata Kadis Kelautan dan Perikanan, Suriansyah.

Dijelaskan, program konversi BBM ke BBG ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kilogram untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan.

Program ini harus berjalan dan sampai ke masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait konversi BBM ke BBG kepada masyarakat nelayan pada tanggal 16 November nanti. Sehari kemudian akan dilakukan akan dilakukan pembagian.

Terkiat kriteria nelayan yang berhak menerima bantuan tersebut, menurut Suriansyah,  telah ditetapkan pemerintah. Yakni, nelayan yang pemilik kapal kurang dari 5 Gross Ton (GT) dengan berbahan bakar kapal bensin serta memiliki daya mesin 13 HP.

Program konversi BBM ke BBG untuk nelayan adalah salah satu program yang mendukung diversifikasi energi. Pemilihan LPG sebagai energi alternatif yang dapat digunakan oleh nelayan karena sudah dikenal di masyarakat. Kinerja mesin penggerak yang menggunakan LPG relatif sama untuk motor berdaya rendah, serta ramah lingkungan.

“BBM ke BBG juga memberikan kemudahan akses energi dimana nelayan diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan. Perekonomian nelayan terdampak karena dapat mengurangi biaya operasional sampai dengan 30 – 50 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM,” jelas mantan Camat Batu Ampar ini. (adv)

Kelompok Nelayan di Tujuh Kecamatan Peroleh Bantuan Mesin Tempel dan Mesin Ketinting

SANGATTA – Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan Makar Minyak (BBM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutim menyerahkan bantuan kepada masyarakat, yakni berupa mesin tempel dan mesi ketinting.

“Ada tujuh kecamatan, terbagi dalam 15 kelompok nelayan tradisional yang memperoleh bantuan. Sebab, selama ini mereka masih menggunakan perahu dayung, sehingga diberikan bantuan mesn seperti sekarang ini,” kata Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutim Suriansyah, Selasa (15/11/2022).

Bantuan ini menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program peningkatan ekonomi nelayan Kutim. Ini tidak terlepas dari tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan perairan umum sungai di tengah tujuh wilayah kecamatan.

Bantuan kali ini berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan dan sudah diserahkan sebanyak 130 unit mesin ketinting 13 PK/HP beserta HAS nya dari total 169 unit. “Sisanya untuk bantuan nelayan di Muara Ancalong dan Muara Bengkal,” imbuh mantan Camat Batu Ampar ini.

Kemudian melanjutkan bantuan yang diberikan yang diserahkan pemerintah Kabupaten Kutim, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terbatas apalagi ditambah dengan refocusing sebesar dua persen.

Lanjutnya, bagi yang belum dapat atau kebagian harap bersabar dan semoga tahap berikutnya bisa ada peluang yang sama. Kelompok nelayan yang belum bisa mendapatkan bantuan, diutamakan memenuhi regulasi dan proses administrasi agar bisa dilengkapi.

“Untuk pada saat ini, saya meminta kepada para nelayan yang belum mendapatkan bantuan diharapkan bersabar, Insya Allah pada tahun berikutnya akan digilir bantuannya,” ujarnya.

Selain bantuan mesin tempel, DKP Kutim juga memberikan bantuan berupa pangan untuk ikan air tawar. Bantuan itu juga bersumber dari hasil recofusing. (adv)

Sebanyak 82 Penyuluh KB dan Bidan Ikuti Pelatihan

SANGATTA– Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar pelatihan bagi penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan bidan, sebanyak 82 peserta. Kegiatan yang berlangsung di hotel Victoria selama tiga hari, 15 hingga 17 Nopember itu, dibuka Wabup Kasmidi Bulang, Selasa (15/11/2022).

“Saya mengapresiasi yang tinggi bagi DP2KB. Sebab, kegiatan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kinerja bagi tenaga penyuluh KB dan bidan,” kata Kasmidi di hadapan Ketua PKK Kutim Hj Siti Robiah dan seluruh peserta.

Pada kesempatan itu, Wabup meminta standar pelayanan penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan bidan dioptimalkan. Hal ini berkiatan dengan usaha pencapaian kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing.

Dia berharap, kegiatan ini mensinergikan beberapa mitra kerja dalam program KB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan sebuah keluarga.

Kepada para peserta, Kasmidi juga menyampaikan pesan untuk mengikuti seluruh materi yang akan diberikan oleh narasumber. Sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh masyarakat di bidang KB.

Pada kesmepatan itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa peserta yang telah berhasil meraih prestasi dalam ajang Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor. Diantaranya Puskesmas Muara Bengkal yang berhasil meraih juara pertama kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tingkat Provinsi Kaltim. Selain itu ada penyerahan simbolis dua unit kendaraan dinas bagi penyuluh KB di kecamatan.

Sebelumnya, Sekretaris Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, Al Khafid Hidayat menyampaikan, peningkatan akselerasi penyuluh KB dan bidan sangat mendukung tercapainya indikator utama BKKBN, terutama target sasarannya adalah menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR)

Dijelaskan, target sasaran strategis BKKBN, yang pertama adalah, menurunkan angka TFR pada 2021 dari target TFR 2,24 terwujud 2,24. Yang kedua adalah  peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern.

Namun pada 2021, target yang sebesar 62.16 belum tercapai, dan baru terealisasi 57.0. Ini terjadi karena dalam masa pandemi COVID-19, banyak keluarga yang takut berinteraksi secara langsung ke pusat pelayanan KB. Jadi program KB tidak maksimal.

Kemudian menurunkan angka kebutuhan KB, selanjutnya menurunkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun. Berikutnya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga. Terakhir meningkatkan median usia perkawinan pertama perempuan. “Saat ini 50 persen kawin pertama perempuan pada usia 20,7 tahun, seharusnya pada usia 22 tahun,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran pendataan keluarga, sebagai dasar basis data.

Sementara itu, Ketua Panitia Mustika menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung 15-17 November 2022, diikuti sebanyak 82 peserta bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kutim, Ikatan Bidan Indonesia (IBI)  dan juga Kodim 0909 Kutim. (adv)

« Previous Page — Next Page »