Dispora Kukar Imbau Kwarran Siapkan Administrasi Menuju Penilaian Tergiat 2026

Tenggarong – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara mengingatkan seluruh Kwartir Ranting (Kwarran) di kecamatan agar mempersiapkan administrasi kegiatan sejak awal menjelang penilaian Kwarran Tergiat 2026.

Persiapan ini dinilai penting agar seluruh kwarran memiliki data kegiatan yang lengkap dan siap mengikuti proses penilaian.

Kabid Kepramukaan Dispora Kukar, Nopan Solihin, menyampaikan bahwa tahun 2026 kembali menjadi momentum evaluasi capaian pembinaan di tingkat kecamatan. Mengingat bahwa kwarran harus mulai menyiapkan berkas dan laporan sejak tahun 2025.

“Mungkin tahun depan ada pemilihan tergiat lagi, Pak,” kata Nopan, Senin (24/11/2025).

Nopan menekankan bahwa administrasi yang baik merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kwarran tergiat. Karena itu, ia meminta kwarran tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dokumentasi serta laporannya.

“Catatan dari Dispora, teman-teman harus menyiapkan segala administrasi untuk bisa mendapatkan tergiat satu, dua, atau tiga,” ujarnya.

Menurutnya, setiap program yang berjalan sepanjang tahun 2025 harus terdokumentasi secara tertib. Dokumentasi tersebut akan menjadi bahan baku penilaian pada tahun 2026.

“Segala kegiatan tahun 2025 ini harus didokumentasikan dengan baik sehingga bisa digunakan untuk mengikuti penilaian di tahun 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kwarran perlu memastikan semua kegiatan kepramukaan, mulai dari pembinaan peserta didik, pelatihan pembina, hingga rapat kerja, memiliki catatan administrasi yang rapi.

Hal itu tentunya akan memudahkan kwarran dalam menyusun laporan akhir tahun.

Dispora Kukar berkomitmen memberikan pendampingan kepada seluruh kwarran sepanjang tahun berjalan agar administrasi dan kegiatan dapat tersusun dengan lebih sistematis. Menutup penyampaiannya, Nopan kembali menegaskan pentingnya kesiapan sejak dini.

“Jika administrasi lengkap, insyaallah kwarran akan jauh lebih siap bersaing dalam penilaian tergiat tahun 2026,” tandasnya. (Adv/Dispora Kukar/RD)

Penyaluran Gratispol Hadapi Hambatan Administratif

SAMARINDA – Proses penyaluran Program Pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur kembali menghadapi hambatan administratif. Pemerintah provinsi mencatat sekitar 20 persen mahasiswa penerima bantuan belum mengisi data pendataan digital melalui sistem GASPOL, sehingga sebagian dana diperkirakan mencapai Rp20 miliar belum dapat diproses.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menjelaskan, GASPOL merupakan basis data terintegrasi yang menjadi acuan pemerintah agar memverifikasi status mahasiswa, domisili Kaltim, serta tumpang tindih dengan beasiswa lain. Karena itu, kewajiban pengisian data menjadi langkah penting agar memastikan ketepatan sasaran.

“Kewajiban pengisian data dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Dasmiah, Senin (24/11/25).

Ia menyebut banyak kasus ditemukan selama proses padanan data, mulai dari mahasiswa yang bukan warga Kaltim, data administrasi tidak lengkap, hingga penerima beasiswa ganda. Kondisi tersebut membuat verifikasi wajib dilakukan sebelum pencairan.

“Ada yang bukan warga Kaltim, ada yang datanya tidak lengkap, bahkan ada yang sudah menerima beasiswa lain,” jelasnya.

Dasmiah menegaskan, perguruan tinggi memainkan peran penting dalam membantu mahasiswa menyelesaikan pendataan sebelum tahun anggaran berakhir. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat namun terlanjur menerima bantuan, katanya, tetap wajib mengembalikannya sesuai ketentuan.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, meminta kampus mempercepat pendampingan sekaligus meningkatkan sosialisasi kepada mahasiswa. Ia menyebut GASPOL sebagai elemen utama dalam menjaga transparansi penggunaan dana publik.

“Kalau tidak dipadankan, risikonya besar. Ini uang rakyat, jadi kita harus pastikan tepat sasaran,” tegas Rudy.

Menurutnya, ketelitian administrasi menjadi fondasi keberlanjutan Program Gratispol dalam jangka panjang. Dengan sistem data yang konsisten dan akurat, program tidak mudah dipertanyakan serta tetap kuat secara akuntabilitas.

“Kita bangun bukan hanya bantuan, tetapi sistemnya,” tambahnya.

Pemprov memastikan, waktu pengisian data tidak akan diperpanjang tanpa alasan jelas. Pemerintah berharap kampus bergerak cepat melakukan pendampingan sehingga seluruh dana yang tersedia dapat tersalurkan tanpa kendala verifikasi. (adv/diskomimfokaltim/yud)

Kaltim Kekurangan Operator Muda Alsintan

SAMARINDA – Upaya modernisasi pertanian di Kalimantan Timur belum sepenuhnya berjalan mulus. Meski alat dan mesin pertanian (alsintan) modern terus didistribusikan pemerintah, pemanfaatannya masih jauh dari optimal karena minimnya tenaga operator muda yang memahami teknologi pertanian. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi transformasi sektor pertanian daerah.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dyah Adiaty Yahya, mengungkapkan, mayoritas petani di Kaltim berusia lanjut, sehingga penguasaan terhadap alsintan modern seperti traktor roda dua, rice transplanter, combine harvester, hingga mesin pascapanen masih rendah. Banyak alat akhirnya tidak digunakan secara maksimal.

“Alatnya mungkin modern, tapi penguasaan mereka terhadap alat itu yang memang masih kurang,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dyah mengusulkan skema alternatif berupa penyaluran alsintan melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dikelola pemuda desa. Model ini dinilai lebih tepat dibanding pemberian langsung kepada kelompok tani atau individu, karena mendorong penggunaan alat secara profesional, terjadwal, dan berbasis jasa.

“Alat itu dikerahkan ke UPJA. Nanti UPJA itulah yang petani panggil kalau mau mengelola lahan. Petani tinggal bayar,” jelasnya.

Ia menilai keberadaan UPJA tidak hanya menjamin pemanfaatan alsintan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi generasi muda desa, mulai dari operator, teknisi mesin, hingga pengelola jasa pertanian. Dengan begitu, modernisasi bukan hanya terlihat dari alat yang tersedia, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

“Modernisasi akhirnya hadir bukan hanya lewat alatnya, tapi juga melalui pelaku pertaniannya,” tegasnya.

Usulan tersebut sejalan dengan komponen Jospol Kaltim yang menekankan pengembangan teknologi di sektor perikanan, kelautan, industri, pelayanan publik, serta mekanisasi pertanian. Program itu mendorong peningkatan produktivitas berbasis inovasi, bukan hanya distribusi alsintan.

Potensi pertanian Kaltim dinilai besar agar menjadi penopang ekonomi pasca batu bara. Namun tanpa regenerasi petani muda yang melek teknologi dan mampu mengelola pertanian sebagai usaha modern, peluang itu dikhawatirkan hanya menjadi wacana. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan mempercepat lahirnya petani teknologi yang dapat membawa sektor ini naik kelas. (adv/diskominfokaltim/yud).

Dinas Perikanan Paser Luncurkan Sistem informasi Nelayan Terintegrasi

Tana Paser — Dinas Perikanan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur resmi meluncurkan Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi (SINTA) dalam rangkaian kegiatan yang digelar di tiga desa pesisir. Program ini menjadi tonggak penting transformasi digital layanan sektor perikanan, sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Paser.

Peluncuran perdana dilakukan di Desa Pondong Baru, Kamis 20 November 2025, disusul Desa Lori, Sabtu 22 November 2025, dan Desa Muara Adang, Minggu 23 November 2025. Kegiatan ini dihadiri perwakilan nelayan, aparat desa, serta tim pengembang sistem.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Agustina Mulyana menegaskan, SINTA hadir sebagai jawaban atas kebutuhan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh nelayan maupun pemangku kepentingan sektoral.

“Dengan SINTA, kami ingin memastikan semua layanan kepada nelayan—mulai pendataan, perizinan, hingga informasi bantuan—dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Sistem ini menjadi dasar penguatan tata kelola perikanan di Kabupaten Paser,” ujarnya.

Dalam sesi pemaparan teknis, tim pengembang mempresentasikan sejumlah fitur utama SINTA. Sistem ini memuat dashboard data nelayan, informasi bantuan, serta layanan publik yang terintegrasi melalui platform website Satu Data Kabupaten Paser.

Pengembangan juga dilakukan pada website Dinas Perikanan, dengan penambahan menu-menu informasi yang dirancang untuk mempercepat proses pelayanan, meminimalisir duplikasi data, dan menyajikan informasi secara real-time.

Para peserta kegiatan diberikan kesempatan mencoba langsung sistem tersebut, termasuk fitur pengecekan status data nelayan dan perizinan.

Para nelayan yang mengikuti kegiatan peluncuran menyambut baik hadirnya SINTA. Mereka menilai digitalisasi layanan ini mampu menjawab tantangan selama ini, terutama terkait keterbatasan akses informasi mengenai data keaktifan nelayan, status bantuan, maupun informasi kapal.

“SINTA ini sangat membantu. Kami bisa tahu posisi data kami dan layanan apa saja yang tersedia. Semoga ke depan semakin lengkap,” ujar Ridwan, Ketua Kelompok Lori Sejahtera.

Selain itu, para peserta juga memberikan sejumlah masukan pengembangan, di antaranya penambahan data peserta kartu Kusuka serta informasi penerima rekomendasi BBM bersubsidi.

Menutup rangkaian kegiatan, Agustina Mulyana menegaskan bahwa SINTA akan terus dikembangkan secara bertahap untuk menjawab kebutuhan pelayanan nelayan yang terus berkembang.

“Peluncuran ini baru awal. Kami ingin SINTA menjadi platform yang benar-benar membantu nelayan dan mendukung kinerja dinas. Dengan data yang lebih akurat dan transparan, pembangunan perikanan Paser dapat berjalan lebih terarah,” ungkapnya.

Dengan hadirnya SINTA, Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi, meningkatkan efektivitas layanan, serta mendorong kesejahteraan nelayan secara lebih terukur dan akuntabel. (esf)

LPTQ Kaltim Lakukan Pemusatan Latihan

Balikpapan – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur, melaksanakan Training Center atau pemusatan latihan Tahap I di Asrama Haji, Batakan, Balikpapan. Kegiatan ini merupakan langkah awal menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional ke-31 di Semarang, Jawa  Tengah, bulan Oktober 2026.

Kegiatan berlangsung mulai hari ini, tanggal 23-26 November 2025. Peserta diambil dari para Juara 1, 2, dan 3, MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang berlangsung pada Bulan Juli 2025 yang lalu.

Dasmiah, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, yang juga sebagai Wakil Ketua II LPTQ Kaltim, dan sehari-hari menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur Kaltim dalam kaporannya menyampaikan, ada 174 peserta yang dipanggil mengikuti TC Tahap pertama ini. “Sebenarnya ini masih tahap seleksi. Selain dilakukan secara offline, pada tahap kedua dan ketiga dilakukan secara online. Selanjutnya pada tahap ke-empat dilakukan seleksi lagi secara offline. Pada tahap ke-4 akan diketahui siapa-siapa yang akan terpilih menjadi Kafilah Kaltim.

Koordinator pelatih, Ustaz Dr. Hajarul Akbar  menyampaikan pentingnya peserta mengikuti seleksi maupun TC ini dengan sungguh-sungguh. Ditekankan, untuk meraih prestasi harus ada pengorbanan.

“Tidak ada prestasi yang diperoleh secara instan,” pesan ustaz Akbar.

Sri Wahyuni sebagai Ketua LPTQ Kaltim, yang sehari-hari menjabat sebagai Sekda Kaltim menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap sejumlah pelatih nasional, termasuk para pelatih dari Kaltim yang juga memiliki kapasitas sebagai pelatih/hakim nasional.

Sekda juga menjelaskan,  Pemerintah Provinsi akan memberikan reward terhadap para peserta yang meraih prestasi. (mj)

« Previous Page — Next Page »