KNPI Kukar Didampingi Dispora Kukar Siapkan Deretan Turnamen Akhir Tahun

Tenggarong – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara memastikan bahwa kegiatan pembinaan olahraga di tingkat kecamatan tetap berjalan meskipun kondisi anggaran daerah tengah menyesuaikan. Dengan dukungan Dispora Kukar, sejumlah turnamen lintas cabang olahraga siap digelar di beberapa wilayah.

Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menyampaikan bahwa sejumlah agenda sudah dijadwalkan pada Desember mendatang.

“Insya Allah Desember nanti ada sepak takraw dan bola voli KNPI di Kota Bangun, sepak bola di Kecamatan Tabang, serta bulu tangkis oleh KNPI Kecamatan Marangkayu,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

Rian menjelaskan, mengenai rangkaian kegiatan itu menjadi bukti bahwa KNPI Kukar tetap berupaya menghidupkan aktivitas kepemudaan di kecamatan, termasuk dalam bidang olahraga.

Menurutnya, menjalankan program tanpa dukungan anggaran bukan hal mudah, namun tetap bisa dilakukan melalui kolaborasi.

“Ini membuktikan keseriusan KNPI Kukar untuk kembali mengaktifkan kawan-kawan kecamatan, meskipun tidak ada pembiayaan dari pemerintah kabupaten,” katanya.

Oleh karena itu, pihak KNPI menegaskan bahwa pihaknya memahami kondisi fiskal daerah sehingga harus lebih kreatif menggandeng mitra.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut terlihat dari dukungan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) yang digandeng oleh KNPI Marangkayu dan Muara Badak.

Kerja sama itu membantu penyelenggaraan turnamen pesisir yang tetap berlangsung meski daerah menghadapi defisit.

“Di tengah defisit, kita harus mampu bekerja sama dengan pihak swasta,” jelas Rian.

Menjelang pelaksanaan turnamen voli, KNPI mencatat tingginya minat peserta. Banyak tim yang mendaftar hingga kuota penuh lebih cepat dari perkiraan. Karena keterbatasan, pendaftaran terpaksa dihentikan lebih awal. Namun hal itu tidak mengurangi antusias peserta atau rencana pembinaan lanjutan.

Ke depan, Rian menilai perluasan kuota peserta perlu dipertimbangkan agar muncul lebih banyak potensi atlet lokal. Turnamen ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi bibit baru, baik putra maupun putri. Ia memperkirakan jumlah peserta berada di kisaran 20 hingga 25 tim.

KNPI juga menyesuaikan aturan usia peserta karena berada di bawah pembinaan Dispora Kukar. Batas usia maksimal 30 tahun diterapkan agar kompetisi tetap berada dalam jalur pembinaan pemuda sesuai ketentuan.

Untuk jadwal pembukaan turnamen, Rian mengaku masih menunggu informasi dari panitia teknis yang menangani kegiatan tersebut.

Sehingga Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian turnamen KNPI di akhir tahun ini merupakan satu kesatuan program yang berjalan bersamaan dengan kegiatan futsal.

“Kami KNPI tentu berharap kegiatan ini menjadi penyemangat bagi pemuda di kecamatan untuk terus bergerak, aktif, dan berprestasi melalui jalur olahraga,” tutup Rian. (Adv/Dispora Kukar/RD)

Gratispol Didorong Perkuat Karakter Pemuda

SAMARINDA – Arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur kembali menjadi penegasan penting Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri pembukaan Kemah Dewan Kerja Pramuka se-Kaltim di Berau. Di momentum pembinaan pemuda tersebut, ia menekankan, pendidikan yang merata dan terjangkau harus berjalan seiring dengan penguatan karakter generasi muda.

Menurut Seno, Program Gratispol yang saat ini menjadi kebijakan utama pemerintah provinsi bukan sekadar agenda bantuan biaya pendidikan, tetapi strategi besar agar membentuk SDM Kaltim yang kompetitif dan berkarakter. Kebijakan UKT gratis bagi mahasiswa, kata dia, adalah wujud keseriusan Pemprov dalam mempermudah akses pendidikan tinggi.

“Gratispol kami susun untuk memastikan masyarakat mendapat layanan dasar secara menyeluruh, termasuk UKT gratis agar kuliah tidak lagi terhalang biaya,” ujarnya, Minggu (24/11/25).

Ia menilai investasi pendidikan tidak bisa dipandang hanya sebagai upaya mencetak lulusan perguruan tinggi. Ia menegaskan, penguatan kapasitas pemuda juga harus mencakup dukungan moralitas, etika, dan kemampuan adaptasi terhadap persaingan global. Gratispol, lanjutnya, mencakup layanan pendidikan, kesehatan, internet desa, seragam sekolah, hingga kemudahan administrasi publik.

Dukungan pendidikan dalam program tersebut berlaku pada mahasiswa yang menempuh pendidikan S1, S2, hingga S3, baik yang kuliah di Kaltim maupun di luar daerah. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hambatan ekonomi bagi warga Kaltim yang ingin menempuh pendidikan bermutu.

“Kami ingin setiap putra-putri Kaltim punya kesempatan yang sama. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan daerah,” tegasnya.

Dirinya mengaitkan semangat pembinaan Pramuka dengan tujuan pembangunan SDM. Ia menilai nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, dan kerja sama yang ditempa dalam kegiatan kemah sejalan dengan arah besar Gratispol.

“Pramuka mengajarkan disiplin dan kerja sama. Jika dipadukan dengan dukungan pendidikan seperti UKT gratis, kita sedang menyiapkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berintegritas,” paparnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta kemah memanfaatkan rangkaian pembinaan, lomba keterampilan, dan kegiatan sosial yang disiapkan panitia. Menurutnya, pengalaman lapangan adalah bekal penting dalam membentuk karakter pemuda Kaltim.

“Pengalaman di kemah, ditambah dukungan program pemerintah, akan menjadi modal untuk membawa Kaltim maju,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud).

Skema Baru UKT Pastikan Mahasiswa Tak Dirugikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menata ulang mekanisme Program Gratispol agar memastikan pelaksanaannya pada 2026 tidak lagi menimbulkan beban bagi mahasiswa. Fokus utama pembenahan kali ini adalah skema pembayaran langsung melalui sistem keuangan perguruan tinggi, sehingga risiko mahasiswa harus menalangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dihilangkan.

Langkah ini muncul sebagai respons atas sejumlah persoalan yang terjadi tahun sebelumnya. Banyak mahasiswa terpaksa membayar UKT di awal semester lantaran pencairan dana bantuan dari pemerintah baru dapat berlangsung pada Oktober–November akibat penggunaan anggaran perubahan. Ketidaksinkronan jadwal antara kampus dan pemerintah membuat mahasiswa menanggung dampaknya secara langsung.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan, situasi tersebut tidak boleh terulang. Ia menegaskan mahasiswa tidak seharusnya menjadi korban tarik-ulur administrasi.

“Mahasiswa kemarin jadi korban ketidaksinkronan jadwal. Kampus sudah menarik pembayaran, sedangkan kami masih menunggu SK. Tahun depan alurnya harus rapi supaya tidak ada lagi yang menalangi UKT,” ujar Seno, Minggu (23/11/25).

Pembenahan Gratispol 2026 mencakup percepatan penetapan dokumen anggaran, integrasi basis data penerima dengan sistem kampus, serta pemberian kewenangan teknis kepada perguruan tinggi untuk mengatur pembayaran bagi mahasiswa penerima bantuan. Dengan begitu, kampus dapat langsung mengurangi tagihan UKT mahasiswa tanpa menunggu pencairan manual.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema pengembalian bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah membayar UKT sebelum statusnya diverifikasi. Seno memastikan, prosedur pengembalian disusun secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.

“Semua mahasiswa yang terlanjur bayar UKT tetap akan mendapat pengembalian lewat kampus. Mekanismenya kami perjelas,” tegasnya.

Dengan pendekatan baru tersebut, Pemprov Kaltim berharap program Gratispol dapat berjalan lebih tepat waktu, efisien, serta bebas dari kendala birokrasi yang selama ini membebani mahasiswa maupun perguruan tinggi. (adv/diskominfokaltim/yud).

Polres, Kodim dan BNK Sepakat Berantas Narkoba Di Kubar

SENDAWAR – Polres Kutai Barat (Kubar) bersama Kodim 0912/Kbr, dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sepakat untuk memberantas narkoba di Kubar sampai ke akarnya. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam konfrensi pers yang berlangsung di lantai dua Mako Polres Kubar, Sabtu (22/11/2025).

Kesepakatan dicetuskan setelah tertangkapnya enam pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah, Kecamatan Barong Tongkok, Kubar, dua hari lalu oleh anggota Kodim 0912/kbr beserta Badan Intelejen Negara (BIN), Rabu (19/11/2025).

Keenam orang ini satu diantaranya seorang wanita berinisial MS (27). Sementara lima pria lainnya masing masing berinisial FNJ (30), JS (42), DI (31), OMG (33) dan AF (30). Pada peristiwa penggerebekan yang dilakukan Satuan Intel Kodim 0912 Kubar dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Kesepakatan bersama antara Kodim 0912 Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan Polres Kubar, keenam pelaku yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu, akan menjalani proses Asesmen yang nantinya direhabilitasi di Balai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur.

Kesepakatan ini bukanlah putusan pengadilan dalam arti vonis, melainkan rekomendasi yang mempengaruhi proses hukum selanjutnya. Keenam terduga pelaku tersebut, telah diserahkan ke Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kubar, yang berkoordinasi langsung dengan BNN Kaltim, dalam suatu Tim Asesmen Terpadu (TAT).

“Putusan terhadap keenam orang ini yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, telah mendapatkan persetujuan untuk menjalani program asesmen di BNN Kaltim, “ujar Wakapolres Kubar Kompol Subari dalam konferensi pers didampingi Dandim 0912 Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco dan Sekjen BNK Kubar Jamidi, di Mapolres Kubar.

Dandim Letkol Inf Doni Fransisco, juga menyebut keberhasilan ini berkat peran masyarakat. Ia menegaskan komitmen TNI untuk mendukung Polri dalam memberantas jalur peredaran narkoba maupun judi online, untuk melindungi generasi muda di Bumi Sendawar Tanaa Purai Ngeriman.

Komitmen bersama dan seluruh stakeholder untuk memberantas narkoba maupun judi online di Kubar dan tidak akan beri ruang bagi jaringan narkoba.

“Setiap informasi sekecil apa pun akan kami tindak tegas. Hal ini untuk mendukung asta cita Presiden melindungi anak muda menuju generasi emas tahun 2045 mendatang,” tandas Dandim.

Sementara Sekjen BNK Kubar Jamidi mengatakan, pihaknya telah berkordinasi ke BNN Kaltim untuk membentuk tim asesmen terpadu terkait penanganan kasus tersebut.

Kesepakatan itu juga dihadiri Ketua Presedium Dewan Adat (PDA) Kubar, Yurang. Meskipun keenam orang ini diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Pihak kepolisian setempat menegaskan dalam kasus penangkapan semuanya masih berstatus sebagai korban penyalahgunaan narkoba. (*/arf).

Anggaran Gratispol Dipercepat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan pendidikan melalui percepatan penyiapan anggaran Program Gratispol 2026. Tahun depan, alokasi dana yang disediakan mencapai Rp1,4 triliun, mencakup pembiayaan kuliah jenjang S1 hingga delapan semester, serta bantuan S2 dan S3.

Langkah percepatan ini dipandang sebagai respons langsung atas pengalaman tahun sebelumnya, ketika keterlambatan pencairan membuat banyak mahasiswa harus menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, ketepatan waktu penetapan anggaran adalah kunci utama agar persoalan serupa tidak terulang.

“Kalau anggarannya selesai lebih cepat, alurnya pun harus selesai lebih cepat. Tahun depan tidak boleh ada lagi ketidaksesuaian akibat proses birokrasi,” ujar Seno, Minggu (23/11/25).

Pada 2025, penyaluran dana Gratispol baru berlangsung pada Oktober hingga November karena bergantung pada anggaran perubahan. Akibatnya, mahasiswa dan kampus harus menanggung tekanan finansial. Mahasiswa membayar UKT di awal, sementara perguruan tinggi kehilangan pemasukan yang seharusnya ditanggung pemerintah.

Akademisi Universitas Mulawarman, Fajar Apriani, mengakui kondisi tersebut mengganggu stabilitas arus kas perguruan tinggi.

“Kampus tetap harus menjalankan aktivitas akademik meski dananya belum turun. Itu menekan operasional,” ujarnya.

Untuk mencegah situasi berulang, Pemprov Kaltim tidak hanya mempercepat penetapan anggaran. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembayaran baru melalui sistem keuangan kampus yang terintegrasi dengan data penerima Gratispol. Dengan skema ini, biaya kuliah mahasiswa bisa langsung disesuaikan tanpa menunggu pencairan manual.

Seno menegaskan, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan warga Kaltim.

“Kalau mahasiswa sampai menalangi UKT lagi, artinya kita gagal memberi kepastian. Program ini harus memberi rasa aman,” katanya menutup pernyataan.

Melalui persiapan dini dan sistem baru tersebut, Gratispol 2026 diharapkan menjadi program pendidikan yang lebih tepat waktu, tidak membebani mahasiswa, dan menjaga stabilitas finansial perguruan tinggi di Kalimantan Timur. (adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »