Internet Desa Gratis Kian Dekat Dengan Kesetaraan Digital

SAMARINDA – Pemerataan akses internet di kawasan pedesaan Kalimantan Timur semakin mendekati tahap akhir. Program Internet Desa Gratis menjadi salah satu pilar kebijakan Gerakan Transformasi Pendidikan dan Pelayanan Publik (Gratispol) telah mencatat progres signifikan, yakni 80 persen per 10 November 2025. Capaian ini memperlihatkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperluas akses digital hingga ke desa-desa terpencil.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan, pemerataan koneksi internet bukan sekadar agenda infrastruktur teknologi. Internet desa menjadi fondasi akses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, serta literasi digital yang menjadi fokus Gratispol. “Per 10 November, realisasi Internet Desa sudah 80 persen,” ujar Faisal, Sabtu (22/11/25).

Hingga saat ini, 672 desa dari total 841 desa telah menikmati akses internet gratis. Keberadaan layanan ini memungkinkan masyarakat di pedesaan mengakses berbagai fasilitas digital yang sebelumnya sulit dijangkau. Mulai dari pembelajaran jarak jauh, pengiriman dokumen akademik, administrasi desa berbasis digital, hingga layanan kesehatan daring. Bagi mahasiswa penerima Gratispol, internet desa membuka akses komunikasi langsung dengan kampus tanpa harus keluar dari desanya.

Selain memperluas pemerataan layanan pendidikan, program ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi desa. Perangkat desa kini dapat menggunakan platform daring untuk administrasi, pelayanan publik, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Ia menambahkan, pemerataan layanan ini sangat relevan menyongsong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan masyarakat desa yang sudah terkoneksi digital, peluang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik menjadi jauh lebih inklusif. “Akses internet bukan hanya koneksi. Ini gerbang menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim,” tegasnya.

Dengan capaian 80 persen ini, Kaltim semakin dekat menjadi provinsi yang setara secara digital. Pemerintah optimis bahwa penyelesaian 20 persen titik tersisa akan memperkuat fondasi pendidikan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa. (adv/diskominfokaltim/yud).

Jospol Jadi Motor Percepatan Pembangunan Kaltim

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan, Program Jaring Sosial dan Politik (Jospol) akan menjadi motor penggerak pembangunan Kaltim dalam lima tahun mendatang. Program ini dirancang sebagai agenda prioritas bersama Gubernur Rudy Mas’ud yang akan memetakan arah pembangunan daerah menuju percepatan kesejahteraan masyarakat Kaltim pada periode 2025–2030.

Seno menilai Jospol bukan sekadar rancangan program, tetapi fondasi strategis yang disiapkan agar menciptakan lompatan pembangunan. Dengan cakupan lintas sektor, Jospol diharapkan mampu memberikan efek pembangunan berantai mulai dari pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan sosial. “Jospol akan memberikan dampak luas karena mencakup banyak sektor sekaligus. Efeknya terhadap ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat akan sangat terasa,” ujarnya pada Sabtu (22/11/25).

Jospol ditempatkan sejajar dengan GratisPol sebagai dua program utama pemerintah provinsi. GratisPol, yang berorientasi pada pendidikan dan kesehatan, diarahkan sebagai pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, Jospol menguatkan arah pembangunan jangka panjang melalui pengembangan ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan pelibatan publik.

Program Jospol mencakup sembilan bidang strategis. Di sektor ekonomi, program ini mengusung hilirisasi pertanian berbasis modernisasi guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal. Selain itu, Jospol mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri, serta pelayanan publik. Dibidang sosial-keagamaan, Jospol juga menetapkan peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, tenaga pengajar pesantren, dan penjaga rumah ibadah sebagai bagian dari dukungan kesejahteraan kelompok pengabdi masyarakat.

Di sisi lain, Jospol juga mengarah pada penguatan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digital, pengembangan pariwisata desa berbasis budaya lokal, hingga pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional. Revitalisasi Sungai Mahakam turut menjadi agenda besar untuk memperkuat fungsi transportasi, industri, dan pariwisata air di Kaltim.

Seno menekankan, pelaksanaan Jospol membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Menurutnya, banyak kerusakan infrastruktur berada di luar kewenangan provinsi sehingga memerlukan kolaborasi pembiayaan. “Untuk jalan provinsi, tingkat kerusakan tinggal sekitar 15 persen. Tantangannya justru pada jalan nasional serta kabupaten dan kota. Ini harus ditangani bersama,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program daerah dengan Jospol agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. “Jika seluruh pemangku kebijakan bergerak dalam satu arah, hasil pembangunan akan jauh lebih optimal dan dampaknya bisa langsung dirasakan rakyat,” tutup Seno. (adv/diskominfokaltim/yud).

Pemprov Kaltim Kebut Penyelesaian Internet Gratis

SAMARINDA – Pemerataan internet gratis bagi seluruh desa di Kalimantan Timur memasuki fase akhir. Meski progres pemasangan jaringan telah mencapai 80 persen, masih terdapat 169 desa yang belum tersentuh layanan Internet Desa Gratis dalam program Gerakan Transformasi Pendidikan dan Pelayanan Publik (Gratispol). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menargetkan penyelesaiannya secara bertahap, dengan prioritas percepatan pada desa-desa yang mengalami keterlambatan realisasi anggaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan, sebagian desa yang belum terpasang internet berada dalam tahap finalisasi penganggaran, termasuk desa yang masuk dalam skema perubahan APBD.

“Masih ada 169 desa yang dikejar penyelesaiannya, dan kurang lebih 40 desa masuk realisasi anggaran perubahan,” ungkapnya Sabtu (22/11/25).

Menurutnya, percepatan penyelesaian ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi memastikan desa-desa yang tertinggal dapat segera memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan administrasi digital yang kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Internet desa merupakan pintu masuk layanan pendidikan di bawah Gratispol, termasuk pengambilan data pendidikan, kebutuhan mahasiswa penerima bantuan, hingga administrasi kampus-desa.

Pemprov Kaltim menilai kejar target 20 persen tersisa harus dilakukan secara hati-hati, mengingat sejumlah titik berada di daerah ekstrem, tidak memiliki jaringan listrik, atau tidak memungkinkan pemasangan jaringan fiber optik. Desa-desa tersebut memerlukan penanganan khusus sebelum pemasangan jaringan internet dilakukan.

Salah satu tantangan terbesar berasal dari desa yang belum memiliki pasokan listrik. Untuk menjawab persoalan itu, Pemprov mengintegrasikan program pemasangan internet dengan pemasangan panel surya bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini diyakini mampu mengatasi hambatan geografis sekaligus memberikan solusi akses internet tanpa harus menunggu pembangunan jaringan listrik PLN.

Dengan penyelesaian tahap akhir ini, Pemprov Kaltim menargetkan seluruh desa dapat terhubung internet sebelum memasuki masa evaluasi kualitas jaringan pada Januari 2026. Pemerintah berkeyakinan bahwa ketika 169 desa tersisa selesai, pemerataan akses digital dapat menjadi tonggak bagi peningkatan layanan publik berbasis Gratispol yang benar-benar menyentuh desa paling terpencil sekalipun. (adv/diskominfokaltim/yud).

Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Korektif untuk Perbaiki Serapan APBD

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pembenahan besar dalam sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah korektif ini dilakukan setelah serapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum maksimal dan masih menunjukkan pola pengerjaan yang menumpuk di akhir tahun.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan, persoalan utama tidak berada pada total anggaran, melainkan pada kecepatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memulai realisasi program pembangunan. Menurutnya, banyak OPD masih menunggu hingga pertengahan tahun untuk memulai prosedur tender, pengadaan barang dan jasa, hingga tahapan pelaksanaan fisik. Dampaknya, percepatan pembangunan berjalan lambat dan aktivitas belanja daerah terkonsentrasi pada kuartal akhir.

“OPD dengan porsi anggaran besar harus bekerja lebih cepat. Awal tahun mereka wajib bergerak, apakah itu tender, pengadaan lewat e-katalog, atau mekanisme lain. Agar serapan bisa merata dan tidak menumpuk di ujung tahun,” tegas Seno, Jumat (21/11/25).

Meski Pemprov menargetkan serapan anggaran tahun ini mencapai 94–95 persen, Seno menegaskan bahwa capaian tinggi di akhir tahun bukan jaminan efektivitas kinerja. Karena itu, pemerintah mulai menerapkan sistem pengawasan baru berupa evaluasi mingguan. OPD yang dianggap “merah” atau rendah progres belanjanya akan dipanggil untuk segera diberikan intervensi solusi.

“Kita pantau setiap minggu. Kalau ada OPD yang progresnya mandek, kita dorong dan bantu percepat penyelesaian kegiatannya. Jangan sampai menghambat target pembangunan,” ujarnya.

Pemprov juga mulai mempertimbangkan strategi baru melalui penerapan tender dini, yakni proses pelelangan yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Sistem ini sudah diterapkan di DKI Jakarta dan dinilai efektif mempercepat belanja fisik sejak awal tahun. Jika rencana ini disetujui, pelelangan paket pekerjaan di Kaltim tidak lagi menunggu Januari, tetapi sudah dapat dimulai pada Desember tahun sebelumnya.

“Ada kemungkinan kita adopsi tender cepat itu. Desember prosesnya sudah dimulai, sehingga Januari tinggal jalan. Tidak ada lagi penundaan hanya karena administrasi,” tutup Seno.

Langkah percepatan ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas serapan anggaran sekaligus memastikan pembangunan daerah tidak lagi terhambat oleh lambatnya proses birokrasi. (yud/diskominfokaltim/adv)

Disdikbud Kaltim Genjot Kurikulum Nasional Plus

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mulai mempercepat penerapan kurikulum nasional plus sebagai strategi peningkatan daya saing pendidikan daerah. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan kompetisi pendidikan global yang semakin ketat dan tidak lagi cukup ditopang hanya oleh standar kurikulum nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan, kurikulum nasional plus bukan sekadar menambah jam belajar atau memodifikasi mata pelajaran. Lebih dari itu, kurikulum ini dirancang agar mengubah cara berpikir siswa melalui pembelajaran yang menekankan inovasi, riset, dan penguatan literasi.

“Sekolah tidak lagi boleh hanya mengikuti standar nasional. Kita harus melampauinya. Minimal semua sekolah memenuhi standar pusat, tetapi sekolah unggulan harus berada di atasnya,” ujar Armin, Jumat (21/11/2025).

Dalam model kurikulum baru tersebut, sekolah-sekolah di Kaltim akan didorong untuk menerapkan pembelajaran bilingual, riset project, dan budaya menulis sejak dini. Armin mencontohkan bahwa siswa akan dilatih untuk menghasilkan esai mingguan, karya ilmiah, hingga tugas-tugas berbasis riset yang menuntut kemampuan analisis dan argumentasi.

“Di Jepang dan Australia, anak SD sudah dibiasakan menulis. Itu membentuk nalar berpikirnya. Kita ingin budaya itu tumbuh di Kaltim,” jelasnya.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, penerapan kurikulum nasional plus juga akan menjadi tolok ukur penilaian kelayakan sekolah. Disdikbud Kaltim akan membagi sekolah ke dalam tiga kategori yakni Grade A, yaitu sekolah yang memiliki prestasi nasional hingga internasional, Grade B, sekolah berkembang; dan Grade C, sekolah yang belum memenuhi standar minimal.

“Untuk sekolah grade C, kami fokus pada perbaikan sarpras, peningkatan kompetensi guru, dan pendampingan intensif. Ekosistem pendidikan harus tumbuh dari bawah,” kata Armin.

Dirinya juga menyampaikan, sejumlah sekolah di Kaltim sukses membuktikan budaya menulis dan riset mampu menghasilkan prestasi. Ia mencontohkan SMA Suruh dan Kaltim Private Education Center (KPEC) yang berhasil menempatkan lima finalis asal Kaltim pada ajang nasional Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI).

“Itu bukti budaya akademik mulai terbentuk. Ketika riset dan menulis diperkuat, prestasi akan mengikuti,” ujarnya.

Disdikbud Kaltim menargetkan seluruh sekolah di provinsi tersebut mulai mengadopsi kurikulum nasional plus secara bertahap pada tahun 2026. Armin optimistis langkah ini dapat terwujud sejalan dengan visi pemerintah provinsi yang fokus pada percepatan daya saing sumber daya manusia.

“Ini lompatan besar. Tapi dengan visi Gubernur untuk percepatan daya saing, kita optimis bisa,” tutupnya. (yud/diskominfokaltim/adv)

« Previous Page — Next Page »