Semua Mahasiswa Baru Terima UKT Gratispol

SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji memastikan seluruh mahasiswa semester satu di Kaltim akan menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program Gratispol November 2025. Ia menegaskan program Gratispol mencakup semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun baik Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tanpa pengecualian.

“Program ini hak anak-anak semester satu. Semua universitas, semua politeknik dan semua akademik kita pastikan mendapatkan UKT dari Gratispol,” ujarnya dalam diskusi Tuk Ki Tak Ki Tuk bertema “Gratispol, Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub Samarinda, Kamis (20/11/2025).

Seno menjelaskan, saat ini sekitar Rp44 miliar telah disalurkan ke berbagai perguruan tinggi negeri di Kaltim. Sementara itu, masih ada sekitar Rp160 miliar yang akan dialokasikan bagi kampus-kampus yang belum menerima pencairan tahap berikutnya.

“Kita selesaikan di bulan November ini,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh proses verifikasi oleh pihak akademik dan universitas ditargetkan rampung paling lambat akhir November 2025. Ia mengingatkan agar sejumlah universitas segera merampungkan proses administrasi agar anggaran tidak kembali ke negara.

“November ini atau setidaknya awal Desember semua verifikasi bisa selesai. Dan kita wajibkan untuk selesai. Karena kalau tidak, anggaran akan kembali ke negara. Kami tidak ingin itu terjadi. Anggaran adalah untuk rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta dukungan penuh kepada pimpinan perguruan tinggi. Ia berharap dengan adanya dukungan dari pemilik akademik, rektor, dan semua pihak yang terkait dengan Gratispol dapat mempercepat pelaksanan program ini berjalan. (Adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Pastikan Gratispol Terus Berlanjut

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan dua program prioritas di bidang pendidikan dan sosial, yaitu Gratispol (UKT Gratis) dan Jospol, berlanjut pada tahun 2026. Meskipun saat ini sejumlah daerah teramasuk Kaltim menghadapi pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) pihak sudah memiliki strategi agar tetap berjalan sesuai prioritas daerah.

“Kalimantan Timur terkena potongan kurang lebih Rp7 triliun dari Rp21 triliun, sehingga kapasitas fiskal kita tersisa Rp14 triliun,” jelasnya Kamis (20/11/2025).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan strategi khusus agar pemangkasan ini tidak mengganggu pelayanan pendidikan, terutama program Gratispol dan Jospol. Wagub menjelasakan dibutuhkan upaya ekstra diperlukan agar anggaran yang tersedia tetap mampu menutupi kebutuhan program-program prioritas.

Seno menjelaskan dalam pembahasan anggaran pertama untuk 2026, hal utama yang dipastikan ialah alokasi untuk program Gratispol. Melalui diskusi bersama Kadis Pendidikan, Kepala Biro Kesra, TP2G, dan para praktisi pendidikan, Pemprov menetapkan kebutuhan anggaran berada pada kisaran Rp1,4 hingga Rp2 triliun.

“Anggaran itu langsung kita sisihkan untuk memastikan Gratispol tetap berjalan tahun 2026,” tegasnya.

Untuk 2026, Pemprov memastikan pembiayaan UKT diberikan untuk mahasiswa semester 1 hingga semester 8, mencakup sekitar 130.000 sampai 140.000 mahasiswa. Jumlah penerima meningkat signifikan, kebutuhan anggaran juga melonjak dari sebelumnya sekitar Rp200 miliar menjadi hingga Rp1,4 triliun.

Seno menekankan  besarnya investasi pendidikan ini harus menghasilkan dampak nyata. Ia meminta para akademisi, rektor, dan seluruh institusi pendidikan terlibat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Pemprov juga merencanakan evaluasi besar di tahun 2027 dan 2028 untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Gratispol. (Adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Kucurkan Rp25,8 Miliar untuk 4.860 Mahasiswa PTS Lewat Beasiswa GratisPol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap pendidikan tinggi. Melalui Program Pendidikan GratisPol, sebanyak Rp25,8 miliar dikucurkan untuk 4.860 mahasiswa di 38 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kaltim.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, mengonfirmasi bahwa proses pencairan yang dilakukan pada Selasa (18/11/2025) berjalan lancar dan sesuai target. Tahap ini merupakan kelanjutan setelah penyaluran untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) rampung pekan sebelumnya.

“Alhamdulillah setelah pencairan PTN selesai, kita lanjutkan untuk PTS dengan total Rp25.879.019.750. Pencairannya sesuai jadwal, dilakukan hari Selasa kemarin,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Dasmiah menegaskan bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji menaruh perhatian besar pada perluasan akses pendidikan. Keduanya meminta agar mahasiswa penerima manfaat beasiswa memaksimalkan kesempatan tersebut.

“Pesannya sederhana, kuliah yang baik dan manfaatkan bantuan ini seoptimal mungkin,” tegasnya.

Meski pencairan tahap besar telah selesai, Pemprov Kaltim masih menyiapkan satu tahapan terakhir untuk menyelesaikan keseluruhan alokasi Program GratisPol tahun ini. Tahap final tersebut mencakup 7 PTN dan 46 PTS yang akan ditransfer pekan depan.

“Sekarang dalam tahap finalisasi. Sesuai hasil rapat, Minggu depan kita tuntaskan transfer sisa tahap akhir,” jelasnya.

Program Pendidikan GratisPol menjadi salah satu prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam pengembangan SDM Kaltim. Bantuan ini tidak hanya diberikan untuk mahasiswa baru, tetapi juga mencakup pembiayaan sampai ke jenjang pascasarjana.

Menurut Gubernur Rudy Mas’ud, keberlanjutan beasiswa ini merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi daerah yang siap bersaing dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan transformasi ekonomi Kaltim.

“Insyaallah sampai S2 dan S3 juga akan kita dukung. Tidak ada halangan,” ucap Rudy optimistis.

Berikut perguruan tinggi yang menerima bantuan beserta jumlah dana yang disalurkan.

1. IKIP PGRI Kaltim (98 mahasiswa) : Rp294.000.000;
2. ITKES Wiyata Husada Samarinda (284 mahasiswa) : Rp1.965.000.000;
3. STAI Samarinda (31 mahasiswa) : Rp100.750.000;
4. STIE Nasional Samarinda (30 mahasiswa) : Rp120.000.000;
5. STIE Samarinda (29 mahasiswa) : Rp121.800.000;
6. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long (3 mahasiswa) : Rp12.000.000;
7. STIKES Dirgahayu Samarinda (101 mahasiswa) : Rp643.500.000;
8. STIKES Mutiara Mahakam (71 mahasiswa) : Rp497.000.000;
9. STIKES Samarinda (170 mahasiswa) : Rp1.221.000.000;
10. STMIK Samarinda (18 mahasiswa) : Rp72.000.000;
11. STMIK Widya Cipta Dharma (122 mahasiswa) : Rp610.000.000;
12. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (156 mahasiswa) Rp878.250.000;
13. Universitas Muhammadiyah Kaltim (1.513 mahasiswa) : Rp 8.395.870.000;
14. Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim (78 mahasiswa) : Rp396.760.000;
15. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (170 mahasiswa) : Rp643.000.000;
16. Institut Kristen Borneo (20 mahasiswa) : Rp175.000.000;
17. Politeknik Borneo Medistra (38 mahasiswa) : Rp224.000.000;
18. Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan (15 mahasiswa) : Rp73.500.000;
19. Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan (15 mahasiswa) : Rp39.850.000;
20. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (165 mahasiswa) : Rp929.000.000;
21. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan (16 mahasiswa) : Rp38.400.000;
22. STMIK Borneo Internasional (54 mahasiswa) : Rp216.000.000;
23. Sekolah Tinggi Teknologi Migas (68 mahasiswa) : Rp340.000.000;
24. Universitas Balikpapan (390 mahasiswa) : Rp1.994.890.000;
25. Universitas Mulia Balikpapan (557 mahasiswa) : Rp2.830.000.000;
26. STIE Widya Praja Paser (30 mahasiswa) : Rp127.950.000;
27. STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot (40 mahasiswa) : Rp149.000.000;
28. STIT Syamsul Ma’arif Bontang (38 mahasiswa) : Rp142.500.000;
29. Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (85 mahasiswa) : Rp425.000.000;
30. Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (32 mahasiswa) : Rp134.400.000;
31. Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (30 mahasiswa) : Rp120.000.000;
32. STIE Nusantara Sangatta (119 mahasiswa) : Rp747.000.000;
33. Politeknik Sinar Mas Berau Coal (111 mahasiswa) : Rp555.000.000;
34. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong (11 mahasiswa) : Rp44.055.000;
35. Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong (16 mahasiswa) : Rp68.297.000;
36. Universitas Kutai Kartanegara (87 mahasiswa) : Rp284.897.750;
37. Politeknik Sendawar (14 mahasiswa) : Rp49.000.000;
38. Politeknik Nusantara Balikpapan (35 mahasiswa) : Rp200.350.000.

(adv/diskominfokaltim/yud)

IKIP PGRI Kaltim Siap Kuliahkan Mulok, Selaras dengan Jospol untuk Penguatan Budaya Daerah

SAMARINDA – Rencana penguatan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mendapat dukungan penuh dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Kaltim. Rektor IKIP PGRI Kaltim, Suriansyah, menegaskan pihaknya siap bersinergi melalui penguatan kurikulum kampus yang menempatkan Mulok sebagai bagian penting dalam mencetak guru masa depan.

“Di Kalimantan Timur ini Mulok sudah jadi prioritas Dinas Pendidikan. Dan kami dari perguruan tinggi sangat mendukung, karena salah satu misi kampus kami adalah melestarikan nilai-nilai budaya lokal,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, penguatan Mulok yang berfokus pada bahasa daerah, seni budaya, dan sumber daya alam sejalan dengan misi IKIP PGRI sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Suriansyah mengungkapkan, Mulok tidak hanya akan diajarkan dalam bentuk integrasi lintas mata kuliah, tetapi akan dikembangkan menjadi mata kuliah mandiri.

“Kalau sebelumnya mungkin diintegrasikan, nanti kami ingin menjadikannya mata kuliah berdiri sendiri. Mahasiswa bisa memilih, seperti mata kuliah pilihan lainnya,” jelasnya.

Suriansyah menilai penguatan Mulok ini turut beririsan dengan visi besar Jospol (Jaring Sosial & Politik) Kaltim, terutama dalam aspek pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa, serta ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital. Melalui pengajaran Mulok berbasis kearifan lokal, kampus diharapkan melahirkan pendidik yang mampu mengembangkan potensi budaya, bahasa, hingga produk kreatif daerah.

Integrasi Mulok dengan kewirausahaan menjadi salah satu bentuk dukungan langsung terhadap misi Jospol. Suriansyah mencontohkan, mahasiswa tidak hanya mempelajari bahasa daerah dan seni, tetapi juga bisa mengembangkan kerajinan khas Kaltim seperti anjat dan tikar anyaman sebagai materi pembelajaran yang bernilai ekonomi.

“Mahasiswa dapat mempelajari kerajinan khas Kaltim sebagai bagian dari materi lokal. Jadi bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka peluang usaha ke depannya,” imbuhnya.

Disinggung terkait kesiapan pengajar, Suriansyah memastikan tidak ada kendala berarti. Sejumlah dosen IKIP PGRI Kaltim telah terlibat langsung dalam penyusunan materi Mulok di tingkat provinsi.

“Ada empat dosen kami yang terlibat langsung termasuk yang menjadi penulis materi Mulok. Jadi dari sisi pengajar, kami siap,” terangnya.

Namun, pihak kampus mengakui masih belum memungkinkan mendirikan program studi khusus Mulok karena syarat akreditasi yang ketat, termasuk kebutuhan lima dosen linier dari jenjang S1 hingga S3. Untuk itu, penguatan Mulok sementara dilakukan melalui kurikulum mata kuliah.

Dengan keterlibatan kampus, Ia berharap Mulok tidak sekadar memperkuat identitas budaya daerah, tetapi juga melahirkan tenaga pendidik yang kompeten menjaga kekayaan bahasa, budaya, dan potensi ekonomi lokal Kalimantan Timur. (adv/diskominfokaltim/yud)

PAD Pariwisata Diprediksi Naik Seiring Perpindahan ASN ke IKN

Samarinda – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kalimantan Timur saat ini masih terbilang kecil dibandingkan kontribusi sektor lain. Namun pemerintah optimistis sektor ini akan tumbuh pesat seiring perpindahan ribuan ASN pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Restiawan Baihaqi, mengatakan bahwa PAD pariwisata masih berada di kisaran Rp800 juta hingga Rp1 miliar. Menurutnya, angka itu wajar karena pariwisata masih memiliki irisan data dengan sektor lain seperti industri, perdagangan, dan perhubungan.

“Tapi saya yakin pelan-pelan naik. Kita tunggu saja. Apalagi dengan adanya IKN, pasti banyak orang pusat datang ke Kaltim,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Baihaqi memperkirakan bahwa sekitar 5.000 ASN yang pindah ke IKN akan menjelajahi destinasi wisata Kaltim dalam setahun pertama. Setelah itu, pergerakan wisatawan domestik, termasuk keluarga ASN, akan terus meningkat.

Menurutnya, karakter wisata IKN yang dikelilingi alam menjadi peluang besar bagi Kaltim.

“Orang luar negeri dan dari pusat itu pasti ingin lihat IKN. Dari situ mereka akan tanya ke Samarinda, Kukar, Balikpapan. Itu peluang besar,” jelasnya.

Dispar Kaltim berencana memperkuat desa wisata agar siap menyambut lonjakan wisatawan. Hal ini selaras dengan Jospol poin 5, yang menekankan pengembangan desa wisata sebagai motor ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur tetap menjadi tantangan. Baihaqi menegaskan bahwa pembangunan jalan dan akses bukan kewenangan Dispar, tetapi koordinasi dengan OPD terkait terus dilakukan. Ini mendukung implementasi Jospol poin 7 terkait infrastruktur.

“Yang penting kita kuatkan dulu pengelola wisatanya. Potensi itu pasti ada. Tunggu saja, pariwisata Kaltim akan naik,” tutupnya. (adv/diskominfokaltim/yud)

« Previous Page — Next Page »