Pemkab PPU Terus Lakukan Kajian Tahap Pemekaran Wilayah

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) rencana akan menjadi lima kecamatan masih dalam tahap diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU. Tentu Pemkab PPU akan terus melakukan kajian mendalam terkait rencana pemekaran wilayah yang terpengaruh oleh Proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU, Nicko Herlambang saat dijumpai di sela kegiatannya. Ia juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan beberapa kali diskusi denganDPRD PPU untuk mengupdate data hasil kajian yang telah ada.

“Kita sudah diskusikan beberapa kali dengan DPRD PPU,  dan saat ini sedang mengupdate data-data hasil kajian yang sudah ada,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, proses pemekaran wilayah di Kabupaten PPU tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru tetapi juga mempertimbangkan regulasi yang berlaku, mengingat banyak aspek yang harus dipertimbangkan. seperti keseimbangan administrasi, aspek geografis, serta kebutuhan masyarakat setempat yang menjadi prioritas utama.

“Supaya hasil kajian ini tidak hanya serta-merta mengandalkan kita sebagai terdampak IKN, tetapi didalamnya ada juga regulasi-regulasi yang harus diikuti, terutama jumlah penduduk, wilayah, dan lain-lain,” ungkapnya

Nicko juga menekankan bahwa pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif yang ditetapkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu tantangan utama dalam pemekaran ini, menurutnya, adalah terkait dengan kondisi wilayah yang berada di dalam kawasan hutan.

“Tidak mungkin lah ada beberapa desa yang dulu ditetapkan menjadi desa tetapi tidak ada penduduknya, atau berada di dalam kawasan hutan,” tegas Nicko.

Ia juga menjelaskan, pemekaran wilayah yang diusulkan melibatkan lima kecamatan, termasuk Kecamatan Penajam yang akan dimekarkan menjadi dua bagian, Kecamatan Waru yang tetap, serta Kecamatan Babulu yang juga akan dibagi menjadi dua kecamatan.

“Sebenarnya tidak banyak berubah, hanya beberapa lokasi yang berselisihan dengan IKN dan kawasan hutan yang menjadi pertimbangan khusus,” kata Nicko.

Pemekaran desa yang terletak di dalam kawasan hutan, menurutnya, menjadi tantangan besar.

“Sulit sekali menjelaskan ke teman-teman di Kemendagri, wilayahnya masuk 100 persen, kalau sambutan kita minta menjadi pemekaran desa. Itu jelas tidak mungkin dan akan menjadi masalah tersendiri bagi kita,” tandasnya.

Nicko menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sudah disesuaikan dengan perancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terbaru. Pemerintah PPU berharap agar regulasi yang ada dapat mendukung rencana pemekaran ini, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan proyek pemindahan IKN (*)

Bulan Ramadan Bentuk Pribadi Yang Bertakwa

PENAJAM – Ramadan adalah bulan penuh berkah dan kesempatan bagi setiap muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bulan Ramadan juga menjadi waktu yang istimewa untuk membersihkan hati, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas ibadah.

“Setiap tahun Ramadan datang sebagai pengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang duniawi, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dengan sang pencipta dan sesama manusia,” kata Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin saat menghadiri Safari Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Darussalam, RT. 12, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Minggu, (9/3/2025).

Dikatakan, Rasulullah SAW sendiri sangat bergembira menyambut datangnya bulan Ramadhan. Dalam sebuah hadits, Rasullulah bersabda telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kamu berpuasa di dalamnya. Dalam bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.

Oleh karenanya jelas Waris, sudah sepatutnya kaum muslim juga menyambut Ramadhan dengan hati yang penuh kegembiraan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan bagi hati dan jiwa kita. Di bulan ini, kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak sedekah, serta menjaga sikap dan perkataan agar menjadi pribadi yang lebih baik,” tuturnya.

Selain itu tambah Waris, Bulan Ramadhan juga membentuk pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, dirinya mengajak untuk  manfaatkan bulan Ramadhan dengan sebaik-baiknya.

“Mari tingkatkan ibadah shalat, perbanyak membaca Al-Qur’an, menunaikan zakat, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita,” ajaknya.

Dalam kegiatan ini Wakil Bupati PPU juga menyerahkan secara simbolis bantuan Baznas dalam rangka Safari Ramadhan 1446 Hijrah Tahun 2025 masing – masing kepada marbot, Imam rawatib, Mualaf dan farkir miskin di wilayah kecamatan Waru.

Tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Yusuf, Camat Waru Ahmad Yani dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (HumasPPU).

Plt. BKPSDM PPU Usulkan Pengisian Jabatan Sementara

PENAJAM – Sebanyak kurang lebih 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara di perkirakan pensiun pada tahun 2025. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten PPU, karena beberapa jabatan struktural maupun fungsional akan kosong.

Menghadapi kekosongan pejabat struktural maupun fungsional, Pemkab PPU sedang merencanakan langkah-langkah untuk sementara waktu dengan mengisi jabatan kosong dengan pejabat sementara. Hal ini di ungkapkan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ainie.

“Pejabat struktural kita yang sudah pensiun termasuk Kepala BKPSDM yang sudah melalui pensiun di tahun 2025, dan menyusul hingga Desember 2025, totalnya ada 82 orang, termasuk tenaga pendidik dan tenaga teknis lainnya,” ucapnya, Jumat (7/3/2025)

Menurut Ainie, pentingnya melakukan langkah cepat untuk mengisi kekosongan ASN yang sudah pensiun saat saat ini. Mengenai situasi ini, perlu segera disampaikan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor agar kekosongan tidak berlangsung terlalu lama.

“Jangan sampai terlalu lama kekosongan ini, karena sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan,” Terangnya

Ainie juga menjelaskan langkah sebagai solusi untuk mengisi kekosongan itu, Pemkab PPU mengusulkan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan pelaksana tugas (PLT) yang berasal dari internal organisasi masing-masing. Tentunya Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelancaran Pemerintahan PPU selama proses pengisian jabatan pejabat struktural yang kosong.

“Untuk pejabat yang kosong, akan diambil dari bawahan mereka. Misalnya, jika Sekretaris kosong, maka akan dihandle oleh bawahan mereka sendiri,” pungkasnya (*)

Disdikpora PPU Jelaskan Kendala Pengisian Kekurangan Guru

PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi kekurangan tanaga pengajar atau guru. Untuk mengatasi hal tersebut,  setiap tahunnya rutin mengakomodir Tenaga Harian Lepas (THL). Hal ini dikatakan langsung Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkeru saat di jumpai, Jumat (07/03/2025).

Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari kebutuhan masing-masing dinas, terutama untuk guru, mengingat ada sekitar 38 guru yang akan pensiun tahun ini. “Kasihan kalau tidak diisi, karena pembelajaran harus tetap berjalan,” ujarnya

Andi Singkeru jga menambahkan, saat ini PPU mengalami kekurangan guru, meskipun pihaknya berharap agar kuota guru yang dibuka oleh pemerintah pusat dapat mencukupi kebutuhan. Kenyataannya kuota yang tersedia untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih kurang.

“Misalnya kemarin dibuka 149 kuota untuk THL, namun di daerah hanya bisa mengisi 29 guru karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Kondisi ini mengharuskan pihaknya untuk mencari solusi agar kebutuhan guru di PPU dapat terpenuhi meskipun dengan keterbatasan kuota yang ada. Dengan mengusulkan penerapan skema Kontrak Kerja Individu (KKI).

Menurutnya, dengan melakukan KKI bisa menjadi solusi sementara untuk kekurangan guru dalam waktu singkat. Karena penerapan KKI berjalan sukses pada beberapa daerah seperti di Berau.

“Kami melihat KKI sebagai opsi yang memungkinkan untuk segera mengisi kekosongan tenaga pengajar. Namun perlu kajian lebih lanjut mengenai anggaran dan penerapan skemanya,” Pungkasnya (*)

Bupati PPU Hadiri Pisah Sambut Gubernur Kaltim

SAMARINDA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menghadiri pisah sambut Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) masa jabatan 2023-2025 Akmal Malik dengan Gubernur Kaltim terpilih masa jabatan 2025-2030, Rudy Mas’ud yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, (7/3/2025).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas dedikasi Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik selama menjabat di Kaltim, serta berharap hubungan baik tetap terjalin.

“Kontribusi Pak Akmal Malik selama menjabat telah memberikan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kaltim,” kata Rudy.

Ia juga berharap Akmal yang kini kembali bertugas sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Kementerian Dalam Negeri tersebut tetap berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Rudy berharap silaturahmi ini tetap bisa selalu terjaga. Semoga upaya yang telah dilakukan menjadi fondasi kuat dalam melanjutkan pembangunan Kalimantan Timur.

“Kami berharap Pak Akmal tetap siap membantu kami menyuarakan kepentingan daerah di pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Akmal Malik menyampaikan dirinya tetap berkomitmen untuk membantu Kaltim meskipun telah kembali ke pusat. Ia juga memberikan pesan terkait tantangan yang akan dihadapi Kaltim ke depan, termasuk perlambatan ekonomi dan perlunya efisiensi kebijakan.

“Kita masih tetap akan membantu dari posisi saya sekarang. Pengalaman satu tahun lima bulan ini luar biasa. Ke depan, tantangannya tidak mudah. Pastikan kita mengukur kekuatan sendiri terlebih dahulu,” ujarnya.

Akmal juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pemerintahan dan konsolidasi internal agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

“Dengan sistem yang baik, tata kelola yang benar, serta aktor-aktor yang kompeten, maka kita bisa menghadapi persoalan dengan lebih baik,” tutup Akmal. (HumasPPU).

« Previous Page — Next Page »