Bupati PPU Minta CPNS dan PPK Jaga Integritas Sebagai ASN

PENAJAM – Sebanyak 696 Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 171 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 525 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 resmi dilantik  Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor di Dome Anden Eko, Kilometer 08, Nipah-nipah pada Kamis, (22/5/2025).

Pelantikan ini juga dihadiri Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam sambutannya Mudyat Noor menegaskan bahwa menjadi seorang CPNS maupun PPPK bukanlah sekedar pekerjaan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar.

“Tugas dan fungsi saudara bukan hanya memberikan pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan tersebut dilakukan dengan integritas, profesionalisme, dan penuh dedikasi,” kata Mudyat Noor.

Mudyat berharap CPNS dan PPPK yang baru dilantik dapat menjaga integritas dan loyalitas kepada negara dan masyarakat, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara terus-menerus.

Dia juga menginginkan bahwa pengabdian adalah kehormatan. Untuk itu Mudyat Noor berharap agar setiap ASN dapat bekerja dengan hati, layani masyarakat dengan niat tulus, dan berikan yang terbaik bagi daerah PPU tercinta.

“Selamat kepada saudara-saudari yang telah lulus seleksi dan menerima SK pengangkatan hari ini. Ini adalah awal dari pengabdian saudara-saudari sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara,” tutupnya.

Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini CPNS maupun PPPK kabupaten PPU telah resmi menerima surat keputusan (SK) dari pemerintah daerah. Namun menurutnya, terpenting bukan menerima SK tersebut, tetapi apa yang harus dilakukan setelah resmi dilantik.

Dia menambahkan bahwa tidak ada perbedaan CPNS dan PPPK. Menurutnya bahwa undang-undang telah mengatur bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.

Dijelaskannya jika dulu PPPK tidak boleh mengembangkan karier dan pendidikan, namun setelah adanya undang-undang yang baru dan kebijakan BKN kini semuanya dipermudah untuk pengembangan karier melalui peningkatan pendidikan.

“Silahkan bapak ibu semuanya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dicantumkan gelarnya dapat diajukan ke BKN.  Insya Allah jika itu telah memenuhi syarat pasti akan kami kabulkan,” bebernya.

Kegiatan pelantikan ini juga ditandai dengan penandatanganan dokumen kepegawaian dan penyerahan SK secara simbolis oleh Bupati PPU dan pejabat terkait kepada sejumlah perwakilan CPNS maupun PPPK Kabupaten PPU. (Hm)

Sarasehan Kebangsaan Menambah Wawasan Kepala Daerah

JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menghadiri Sarasehan Kebangsaan Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang Menuju Indonesia Raya, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa, (20/5/2025).

Sarasehan tersebut mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”.

Mudyat Noor menegaskan pemerintah Kabupaten PPU mendukung penuh berbagai program pemerintah pusat diantaranya yang ada di daerah termasuk di Kabupaten PPU.

Dia mengatakan Sarasehan ini juga menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah masing-masing.

“Mudah-mudahan kegiatan Sarasehan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kami dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Wawasan ini kita bawa ke daerah dan diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU,” kata Mudyat Noor usai menghadiri kegiatan ini didampingi Kepala Kesbangpol PPU, Agus Dahlan dan Kepala Bagian Pemerintahan Setkab PPU, Muchtar.

Mudyat Noor mengatakan bahwa sarasehan kebangsaan yang dilaksanakan oleh BPIP tersebut sangat strategis, mengingat perubahan geopolitik dunia saat ini perlu disikapi dengan cermat.

Perubahan geopolitik dunia saat ini, sambung dia, bukan hanya berdampak pada ekonomi dan politik global, bahkan di daerah pun akan merasakan dampaknya. Untuk itu perlu suatu strategi dalam menghadapi iklim global tersebut.

“Melalui sarasehan ini banyak hal yang kita dapat, khususnya langkah-langkah menghadapi perubahan tersebut. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat membuka wawasan untuk kita semua yang hadir pada hari ini,” tutup Mudyat Noor.

Sementara itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam laporannya menyampaikan bahwa sarasehan kebangsaan bertujuan sebagai wahana dialog lintas sektor, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah perubahan geopolitik dunia.

“Sarasehan ini diharapkan mampu memperkokoh ketahanan dan ketangguhan bangsa, dengan berlandaskan ideologi bangsa” ungkapnya.

Membuka secara resmi kegiatan sarasehan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya mengatakan bahwa perubahan geopolitik dunia merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangkap. Untuk menangkap peluang tersebut, Pancasila harus tetap dinyalakan.

Menurutnya Keragaman Indonesia, baik suku, budaya dan agama, merupakan suatu yang rentan apabila Pancasila tidak benar-benar menjadi pegangan dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

“Setiap bangsa memiliki pondasi, dan bangsa Indonesia memiliki pondasi yang kuat yaitu Pancasila. Tanpa Pancasila Indonesia bukan hanya kehilangan masa lalu, tapi juga kehilangan masa depan,” tutupnya.

Sarasehan dihadiri 847 peserta, diantaranya Pimpinan Lambaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur, Forkopimda provinsi, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. (hm)

Menteri Pertanian Canangkan Modernisasi Pertanian Menuju Swasembada Pangan

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan komitmennya mendukung program swasembada pangan nasional melalui gerakan modernisasi pertanian. Hal ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor saat mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dalam pencanangan Gerakan Modernisasi Pertanian di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Jumat (9/5/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, jajaran Kementerian Pertanian, unsur Forkopimda, Pangdam VI/Mulawarman, Wakapolda Kaltim, serta perwakilan dari Bulog, Bankaltimtara, dan sejumlah perusahaan.

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Kabupaten PPU. Ia menyebutkan, bantuan tersebut meliputi optimasi lahan seluas 5.896 hektare untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 167 menjadi 250, bantuan alat mesin pertanian untuk 29 Brigade Pangan, serta program serap gabah oleh Bulog.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian besar dari Kementerian Pertanian. Ini menjadi pendorong semangat bagi para petani, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan sektor pertanian di daerah,” ujar Mudyat.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait akan terus memberikan dukungan kepada petani agar produktivitas pertanian meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada petani milenial di Desa Gunung Intan yang mampu memperoleh penghasilan hingga Rp24 juta per bulan.

“Ini luar biasa. Bahkan penghasilan tersebut melebihi gaji saya sebagai menteri. Jika generasi milenial bergerak secara serius di sektor pertanian, saya yakin Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat,” tegasnya.

Mentan menekankan pentingnya peran pemuda dalam membangun kejayaan pertanian nasional melalui teknologi dan modernisasi sistem pertanian. (dkf)

RPJMD Harus Jadi Cetak Biru Masa Depan PPU

BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan komitmen serius dalam merancang arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menggelar kegiatan sinkronisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Kamis (08/05/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, dan dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Acara tersebut digawangi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Tim Penyusun Pemda. Kolaborasi ini ditujukan untuk menyusun arah kebijakan pembangunan yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan visi dan misi daerah.

Dalam arahannya, Bupati PPU, Mudyat Noor menegaskan bahwa dokumen RPJMD dan Renstra bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Ia menekankan bahwa dokumen ini harus dirancang berbasis hasil (outcome-oriented), kolaboratif, dan sesuai prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

“RPJMD ini bukan rutinitas, tapi dokumen strategis yang menentukan wajah PPU lima tahun ke depan. Bahkan bisa berdampak jangka panjang bila dirancang konsisten dan kuat,” ujarnya.

Ia juga memaparkan visi pembangunan PPU 2025–2029: “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.” Visi tersebut diterjemahkan ke dalam enam misi utama, termasuk peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, ekonomi berkeadilan, ketahanan pangan, pembangunan sosial budaya, serta pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Seluruh OPD diminta menyusun Renstra yang konkret, sinkron, dan mendukung visi besar daerah. “Tidak boleh lagi ada program tumpang tindih atau berjalan sendiri. Setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat,” tegasnya.

Bupati PPU juga meminta Sekda, para asisten, dan Kepala Bapelitbang mengawal ketat kebijakan ini hingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Ia menutup dengan ajakan untuk menjadikan penyusunan RPJMD ini sebagai momentum penting dalam membangun PPU yang lebih baik, sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). (hm)

Wakil Bupati PPU Buka Sosialisasi Teknis Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Sosialisasi Teknis Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang digelar Selasa (06/05/2025). Kegiatan ini berlangsung di aula lantai III gedung Bupati PPU.

Kegiatan di selenggarakan dengan tujuan upaya mempersiapkan keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Di ikuti seluruh perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemkab maupun secara Dalam Jaringan (Daring)

Saat membuka kegiatan, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menekankan pentingnya inovasi sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Inovasi pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” Ujarnya

Ia juga menegaskan, kegiatan ini menjadi implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Bupati menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah wajah nyata dari kehadiran pemerintah.

“Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang mereka terima. Karena itu, pelayanan publik merupakan hal paling mendasar yang perlu ditingkatkan,” Tegasnya.

Wakil Bupati PPU itu juga menghimbau jika salah satu tantangan yang disorot adalah lemahnya penulisan proposal inovasi oleh unit layanan pemerintah, yang dinilai belum efektif dan kurang menarik. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman teknis peserta agar proposal yang diajukan dapat bersaing di tingkat nasional.

“Saya harap seluruh peserta dapat serius, tertib, dan penuh tanggung jawab baik dalam mengikuti sosialisasi maupun dalam menerapkan hasilnya nanti,” imbau Abdul Waris Muin

Wakil Bupati PPU juga memberikan semangat kepada seluruh peserta. Ia juga menginginkan komitmen untuk menjadi pelopor dalam inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat  (*)

« Previous Page — Next Page »