Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tinjau Lokasi Banjir

PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin melakukan peninjauan  ke lokasi terdampak banjir di Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU, Selasa, (22/04/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dampak pasca bencana secara langsung, mendengar aspirasi warga, dan memastikan percepatan langkah penanganan banjir serta upaya pencegahan ke depan.

Abdul Waris Muin didampingi  Sekretaris Dinas PUPR, Ali Musthofa, Kepala BPBD PPU, Kuncoro, perwakilan Dinas Sosial, tim Tagana, Kepala Desa Bukit Subur, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.

Waris Muin menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat respons terhadap bencana banjir serta berupaya mengatasi akar permasalahan jangka panjang.

 “Kedatangan kami bukan sekadar menyerahkan bantuan, tapi melihat langsung situasi dan mendengar keluhan masyarakat. Kita upayakan penanganan sesegera mungkin, termasuk normalisasi sungai dan pembenahan infrastruktur,” ujarnya.

Waris menyampaikan, pintu pemerintah daerah selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, terutama dalam hal kebencanaan dan pembangunan daerah.

“Jika ada keluhan atau usulan yang belum bisa disampaikan langsung, masyarakat dipersilakan datang ke kantor bupati. Kami buka 24 jam untuk kepentingan masyarakat Bukit Subur,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Bukit Subur, Asep Andriawan melaporkan, banjir yang terjadi disebabkan oleh curah hujan tinggi sejak malam hingga dini hari. Ketinggian air sempat mencapai 2 meter, dengan genangan di pemukiman hingga 1 meter.

Ia mengusulkan dua prioritas utama dalam RPJMD, yakni peningkatan jalan poros desa dan normalisasi sungai, serta pembuatan kanal atau embung air di RT 10 yang terdampak cukup parah.

Abdul Waris Muin menyambut baik usulan tersebut dan menginformasikan bahwa alat berat untuk pengerukan sungai sudah dalam perjalanan.

“Alat akan mulai bekerja di titik sungai yang menyempit akibat tumpukan material kayu di bawah jembatan. Kita harap air tak lagi meluap ke pemukiman seperti kemarin,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD PPU, Kuncoro, mengingatkan warga untuk tetap siaga menghadapi potensi curah hujan tinggi berdasarkan prediksi BMKG.

“Kami juga mendorong pemerintah desa menyiapkan peralatan darurat seperti rubber boat dan memperkuat gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan penyaluran bantuan sembako secara simbolis oleh Wakil Bupati kepada warga terdampak banjir. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga dan menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Peninjauan banjir di Desa Bukit Subur menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten PPU dalam menanggulangi bencana. Diharapkan, program normalisasi sungai dan peningkatan jalan poros desa dapat segera terealisasi. (Hm PPU).

DPRD PPU Gandeng Untag Samarinda Gelar Bimtek

BALIKPAPAN – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Hotel Astara BSB Balikpapan, 18 hingga 20 April 2025

Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan atas dasar kerja sama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kegiatan ini juga atas dasar rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur,” kata Ketua LPPM Untag Samarinda Andi Indrawati.

Ia berharap, jalinan kerjasa ma ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan  bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara khusunya dan masyarakat Penajam Paser Utara pada umumnya.

Sementara Ketua DPRD Penajam Paser Utara Raup Muin menyambut baik pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Tema bimtek yang mengangkat tema penting yaitu “Peran dan Sinergitas DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Daerah“ menurutnya sangat relevan.

Pada bimtek ini dilakukan pembahasan yang dibagi menjadi dua sesi yang lebih spesifik yaitu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Raup Muin berharap kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kapasitas, serta menyelaraskan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan Bintek ini menghadirkan narasumber Dr. J. Kuleh, SE, M.Si QSEP, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan Koordinator Pakar DPRD Kota Samarinda. Dr. Muhammad Ikbal, SE, MSA, CSRA, CIAS, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman serta Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si. (**)

Kabupaten PPU Dukung Penuh Program Gratispol

SAMARINDA – Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat tanpa Biaya (Gratispol), sebuah inisiatif monumental dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dukungan solid ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor usai menghadiri seremoni peluncuran program yang berlangsung meriah di Plenary Hall GOR Kadrie Oening, Samarinda, pada Senin (21/4/2025).

“Pemerintah Kabupaten PPU menyatakan mendukung penuh program Gratispol Gubernur Kaltim ini,” tegas Mudyat Noor.

Program Gratispol hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat Kaltim, merangkum enam paket bantuan strategis yang inovatif. Keenam program tersebut meliputi pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK/MA, SLB, hingga pendidikan tinggi (D3, S1, S2, dan S3). Umrah gratis bagi para marbut masjid dan penjaga rumah ibadah, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Layanan kesehatan gratis yang diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seragam sekolah gratis guna meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga. Bantuan biaya administrasi rumah untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak.Internet gratis di setiap desa, sebagai upaya memperluas akses informasi dan peluang di era digital.

Mudyat Noor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran program yang visioner ini.

“Program ini sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan kami di Kabupaten PPU siap mendukung implementasinya secara penuh,” ungkapnya dengan antusias.

Momentum peluncuran Gratispol juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang strategis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas program pendidikan gratis. Selain itu, kesepakatan dengan BPJS Kesehatan turut diresmikan sebagai langkah awal dalam mewujudkan layanan kesehatan gratis yang terintegrasi dan komprehensif.

Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutannya yang penuh semangat menekankan Gratispol adalah manifestasi nyata dari komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan Kaltim yang inklusif dan berkeadilan sosial.

“Mari kita bersatu padu mewujudkan Kalimantan Timur Emas yang sejahtera, terbebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Oleh karena itu, program ini menjadi prioritas utama kami,” serunya.

Program Gratispol diharapkan tidak hanya menjadi pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan di Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi kebijakan pro rakyat yang serupa.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh jajaran penting dari seluruh Kalimantan Timur, termasuk Bupati/Walikota dan Ketua DPRD dari berbagai wilayah, Ketua TP PKK Kaltim, serta para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Kehadiran para pemangku kepentingan ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menyukseskan program Gratispol. (hm ppu)

Wakil Bupati PPU Inginkan Pasar Lebih Bersih dan Prioritaskan Pedagang Lokal

PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional Kelurahan Nenang, Senin (21/4/2025. Ia menekankan pentingnya penataan pasar yang lebih teratur, bersih, dan berkeadilan bagi seluruh pedagang, dengan prioritas utama diberikan kepada warga lokal.

Didampingi sejumlah pejabat daerah, Abdul Waris berinteraksi langsung dengan para pedagang dan mendengarkan aspirasi serta keluh kesah. Dalam dialog yang hangat, ia menanyakan masa berjualan para pedagang di pasar tersebut. Seorang pedagang mengungkapkan telah berjualan bertahun-tahun tanpa adanya praktik pungutan liar.

Terkait tarif sewa kios, pedagang tersebut menjelaskan adanya kenaikan dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu per bulan. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati menilai kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran, mengingat adanya kontribusi pemerintah daerah dalam peningkatan fasilitas pasar.

“Naik sedikit tidak masalah. Pemerintah juga sudah membantu, setidaknya sekitar lima belas ribu untuk penambahan fasilitas. Yang terpenting, semua harus jelas dan sesuai dengan kuitansi,” tegas Abdul Waris.

Abdul Waris juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban pasar sebagai faktor krusial dalam menciptakan lingkungan belanja yang nyaman bagi pengunjung.

“Jika pasar kumuh dan jalanan semrawut, pembeli pasti enggan datang. Sebaliknya, jika tertata rapi, pengunjung akan senang berbelanja, dan pedagang pun ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.

Abdul Waris juga memberikan peringatan tegas terkait keberadaan kios yang tidak dimanfaatkan. Ia menyatakan bahwa kios-kios tersebut akan dibongkar dan dialihkan kepada pedagang lain yang lebih membutuhkan, dengan prioritas diberikan kepada warga PPU yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penajam.

“Kios yang kosong lebih baik dibongkar saja. Banyak warga kita yang ingin berjualan tetapi tidak memiliki tempat. Kita prioritaskan untuk warga kita sendiri, terutama yang ber-KTP Penajam,” tandasnya.

Sorotan tajam juga diberikan terhadap kios-kios tidak aktif yang diketahui dimiliki oleh pedagang dari luar daerah, seperti Balikpapan.

 

“Jika sudah berbulan-bulan tidak digunakan, apalagi pemiliknya dari luar daerah, maka akan kita berikan kepada warga Penajam. Kita bukan tidak ingin Penajam ramai, tetapi manfaatnya harus jelas untuk masyarakat lokal,” tuturnya.

Abdul Waris mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pedagang dari luar daerah yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal.

“Kalau orang luar hanya membawa kotoran ke sini, lalu uangnya dibawa keluar, kita yang dirugikan. Kita harus mengutamakan mereka yang benar-benar warga kita,” katanya dengan nadaConcern.

Ia memastikan bahwa seluruh pedagang di Pasar Nenang harus merasa aman dan terlindungi. Jika ada indikasi praktik yang merugikan oleh petugas pasar, Abdul Waris meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan langsung kepadanya.

“Jika ada yang merasa diperlakukan tidak adil, silakan laporkan kepada saya. Datang ke kantor, cari Pak Waris. Kami akan menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan wewenang,” tegasnya.

Di penghujung sidaknya, Abdul Waris menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus berupaya menata pasar tradisional agar menjadi lebih tertib, teratur, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. (hm)

Pemkab PPU Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Salah satunya diwujudkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran dan Kompetensi Agen Perubahan, yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) PPU, Abdul Waris Muin,  Senin (21/4/2025).

Acara yang dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah dan tim agen perubahan ini berlangsung di Aula Lantai III gedung Bupati PPU. Turut hadir pula Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN Samarinda beserta jajaran.

Abdul Waris Muin menegaskan, reformasi birokrasi memerlukan dukungan nyata dari individu-individu yang mampu menjadi motor penggerak perubahan di setiap unit kerja.

“Agen perubahan adalah teladan. Mereka bukan hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menginspirasi perubahan pola pikir dan budaya kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan tak selalu dimulai dari atas. Justru peran penting agen perubahan terletak pada inisiatif dari bawah (bottom-up) untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, efisien, dan profesional.

“Sekecil apa pun langkah perubahan, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa dampak besar bagi organisasi,” tegasnya.

Abdul Waris Muin juga berharap, melalui bimtek ini, para agen perubahan semakin memahami tanggung jawabnya dalam mendorong perbaikan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan melayani.

“Bimbingan Teknis ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab dalam rangka memperkuat SDM unggul dan mewujudkan Penajam Paser Utara yang lebih Sejahtera,” pungkasnya. (Diskominfo PPU)

« Previous Page — Next Page »