Kadis KUKM Perindag dan Polres PPU Sidak BBM di SPBU

PENAJAM – Menyusul adanya keluhan dari sejumlah warga terkait dugaan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan motor “brebet” usai mengisi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Margono Hadi Sutanto, bersama jajaran Polres Penajam Paser Utara (PPU) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPBU pada Kamis (17/4/2025).

Fokus utama sidak kali ini adalah SPBU yang berlokasi di wilayah Nipah-Nipah dan Penajam, yang diduga menjadi sumber keluhan warga.Kadis KUKM Perindag Margono Hadi Sutanto turut membawa tim penera dari Diskukmperindag untuk melakukan pengecekan akurat terhadap volume BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU.

Hasil dari pengawasan langsung dan pengecekan oleh tim penera menunjukkan fakta yang melegakan. Margono Hadi Sutanto menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, volume BBM yang dikeluarkan oleh dispenser SPBU sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, tim juga tidak menemukan adanya indikasi campuran zat lain maupun endapan yang mencurigakan di dalam tangki penyimpanan BBM.

“Kami telah melakukan pengecekan secara seksama terhadap volume dan kualitas BBM di beberapa SPBU yang menjadi perhatian warga. Hasilnya, kami pastikan bahwa volume yang dikeluarkan sesuai dan tidak ditemukan adanya campuran atau endapan yang dapat menyebabkan masalah pada kendaraan,” tegas Margono Hadi Sutanto di sela-sela kegiatan pengawasan.

Margono mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk tidak perlu khawatir terhadap isu-isu yang beredar terkait kualitas BBM di SPBU. Langkah cepat yang diambil oleh Pemkab PPU bersama Polres PPU ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

“Kami sangat responsif terhadap keluhan masyarakat. Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen, yaitu BBM yang berkualitas dan sesuai dengan takaran,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Polres PPU yang turut serta dalam pengawasan ini menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian dalam sidak ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mungkin mencoba melakukan praktik kecurangan.

Dengan adanya hasil pengawasan ini, diharapkan keresahan masyarakat terkait kualitas BBM dapat mereda. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Polres PPU akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa SPBU di wilayah PPU beroperasi sesuai dengan aturan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk tetap kritis dan melaporkan jika menemukan adanya kejanggalan saat mengisi BBM. (kmf)

Pedagang Pasar Induk Penajam Dibekali Pembayaran QRIS

PENAJAM – Suasana Pasar Induk Penajam tampak berbeda dari biasanya. Para pedagang berkumpul dengan antusias mengikuti sosialisasi digitalisasi pembayaran retribusi pelayanan pasar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Kamis (17/4/2025)

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Kaltimtara Cabang Penajam.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi para pedagang mengenai kemudahan, keamanan, dan efisiensi pembayaran retribusi pasar melalui sistem QRIS. Hadir dalam acara tersebut Kepala Diskukmperindag PPU, Margono Hadi Sutanto, perwakilan dari Bank Indonesia, dan perwakilan dari Bank Kaltimtara Cabang Penajam.

Margono Hadi Sutanto menyampaikan tiga poin krusial terkait implementasi pembayaran retribusi digital ini. Pertama, ia menegaskan bahwa pembayaran retribusi melalui QRIS dapat segera diimplementasikan, menggantikan metode pembayaran manual melalui petugas pasar yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi.

“Dengan QRIS, para pedagang dapat melakukan pembayaran retribusi secara langsung dan tercatat secara digital. Ini akan meminimalisir potensi terjadinya kesalahan pencatatan maupun risiko keamanan yang mungkin timbul pada pembayaran tunai,” ujar Margono di hadapan para pedagang.

Poin kedua yang ditekankan oleh Kadis KUKM Perindag adalah tren penurunan penggunaan uang tunai secara global. Ia menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, transaksi digital akan menjadi preferensi utama, sehingga digitalisasi pembayaran retribusi ini merupakan langkah adaptif yang akan mempermudah pedagang dan pemerintah daerah di masa depan.

“Pemerintah daerah mendukung penuh transisi ke ekonomi digital. Pembayaran retribusi melalui QRIS adalah salah satu wujud komitmen tersebut, yang akan membawa efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Terakhir, Margono meyakinkan para pedagang mengenai keamanan transaksi digital melalui QRIS. Ia menjelaskan bahwa sistem ini dirancang dengan standar keamanan yang tinggi, sehingga keamanan keuangan para pedagang akan tetap terjamin.

“Para pedagang tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana mereka. Transaksi melalui QRIS tercatat secara sistem dan diawasi oleh otoritas yang berwenang,” tegasnya.

Sosialisasi ini disambut baik para pedagang Pasar Induk Penajam. Mereka terlihat antusias dalam menyimak penjelasan dan demonstrasi penggunaan aplikasi pembayaran QRIS yang disampaikan oleh tim dari Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara. Beberapa pedagang bahkan langsung mencoba melakukan transaksi QRIS setelah sesi penjelasan selesai.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pedagang Pasar Induk Penajam dapat segera mengadopsi sistem pembayaran retribusi digital melalui QRIS. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan retribusi pasar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong inklusi keuangan dan transformasi digital di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Implementasi QRIS di Pasar Induk Penajam diharapkan menjadi contoh bagi pasar-pasar lain di wilayah PPU untuk turut bertransformasi menuju sistem pembayaran digital yang lebih modern dan terpercaya.(*)

Pemkab PPU Pantau Toko Modern

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan monitoring salah satu toko modern yang berada di wilayah Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, Kamis, (17/4/2025).

Monitoring ini digelar karena disinyalir salah satu pembangunan toko modern Indomaret di wilayah kelurahan Nenang ini diduga melanggar Peraturan Bupati (Perbup) PPU terkait jarak antar bangunan toko modern yang satu dengan lainnya.

Monitoring ini dipimpin Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Nurlaila, Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam monitoring ini Wakil Bupati PPU menyoroti salah satu toko modern  Indomaret yang berlokasi di RT 5 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam tersebut karena  jarak antara toko modern yang satu dengan lainnya  diperkirakan terlalu dekat.

“Jangan sampai penilaian masyarakat ada pembiaran dari pemerintah daerah terhadap berdirinya toko modern ini di PPU,” kata Waris Muin.

Waris Muin menegaskan, pihaknya segera akan melakukan rapat koordinasi terkait hasil monitoring toko modern yang ada di kelurahan Nenang kecamatan Penajam tersebut.

“Hari senin kita akan menggelar rapat koordinasi terkait hasil monitoring hari ini. Jika memang pembangunan toko modern ini tidak sesuai ketentuan dan peraturan daerah maka itu akan kita tertibkan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP PPU, Nurlaila saat dihubungi mengatakan, untuk memastikan dari hasil laporan monitoring/pemantauan terhadap toko modern (Indomaret)  yang berlokasi di RT 5 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam tersebut pihaknya masih akan melakukan identifikasi lebih lanjut di lapangan.

“Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi yang sesungguhnya di lapangan dan dalam rangka pengendalian terhadap beroperasinya toko modern di wilayah PPU. Insya Allah segera kita akan menindaklanjuti arahan pak Wakil Bupati untuk rapat terkait hal ini,” kata Nurlaila. (hms).

Bupati PPU Lawatan Silaturahmi ke UGM

YOGYAKARTA- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor berkunjung ke Universitas Gadjah Madah (UGM) dalam lawatan silaturahmi sekaligus membahas sejumlah program penguatan pendidikan bagi putra daerah Kabupaten PPU.

Kunjungan Bupati PPU tersebut turut didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Nicko Herlambang serta diterima secara langsung oleh jajaran rektorat dan bidang kerjasama UGM, Kamis (17/4/2025)

Selaku Bupati yang baru saja dilantik dan menjalankan kepempimpinan selama 5 tahun kedepan, kunjungan ini diharapkan menjadi penguatan program pembangunan daerah dibidang pendidikan utamanya menjadi salah satu pendorong peningkatan SDM daerah.

“Pendidikan ini sesungguhnya adalah kunci dalam mendorong pertumbuhan kualitas daerah, sehingga tidak saja mewujudkan keseimbangan pembangunan tetapi juga pada kapasitas SDM yang ada,” ucap Mudyat

Tidak hanya itu, Mudyat juga menjelaskan perkembangan saat ini dan kebutuhan daerah yang masih banyak sekali kekurangan, program beasiswa yang dibuka adalah yang sesuai dengan yang kita butuhkan di daerah.

Kiranya pemetaan dalam pengembangan SDM pada putra-putri kita ini berkesesuaian dengan pengembangan SDM kedepan.

Khususnya pada pendidikan bagi putra-putri daerah kita ini betul-betul  membawa pengaruh positif dan mampu mengisi sejumlah kebutuhan tenaga profesional kedepan” Sambungnya

Mudyat mengungkapkan yang lebih penting dari program ini kita ingin memberikan kesadaran bahwa pembangunan yang berkesesuai itu tidak saja berbasis pada infrastruktur tetapi kualitas SDM yang mampu berdaya saing dan berkompetensi. Pungkasnya (Humas PPU)

Pemda PPU Siapkan Lahan Sekolah Rakyat

PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan menjadi salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), yang merupakan program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Perihal ini seperti disampaikan saat rapat koordinasi dalam rangka memastikan kesiapan lahan dan tindak lanjut rencana pembangunan SR di PPU. Rakor ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU Tohar di Kantor Bupati PPU, Kamis, (17/4/2025).

“Pemerintah Kabupaten PPU merespon positif dan telah menyiapkan lahan yang berada di kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam,” kata Tohar.

Tohar berharap, terkait rencana pembangunan SR ini dirinya minta agar segera ditindaklanjuti dengan melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang sekiranya dibutuhkan nantinya.

“Sesuai arahan bapak Bupati agar segera ditindaklanjuti, lengkapi seluruh dokomennya dan siapkan apa yang menjadi persyaratan lebih lanjut,” pintanya.

Sementara itu saat ditemui terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Saidin mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati PPU dan surat Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia terkait persiapan lahan untuk pembangunan SR di Kabupaten PPU.

“Proposal kita sudah masuk ke Kementerian dan telah disetujui, tinggal sekarang kita melakukan cek kelengkapan dokomen untuk persyaratan Pembangunan itu. Nah yang akan dipastikan itu terkait wilayah area sekolah rakyat, kebetulan kita punya lahan kurang lebih 6-7 haktare di kelurahan Lawe-lawe, Penajam seperti yang diminta Kementerian,” kata Saidin.

Dirinya menambahkan bahwa seluruh kelengkapan yang diminta terkait rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut hamper dipastikan telah terpenuhi.

“Alhamdulillah memang terkait ini sudah siap semua Insya Allah dokumen kita telah sesuai dengan permintaan Kementerian tinggal nanti kelayakan lokasinya yang belum dipastikan di lapangan,” jelasnya.

Seperti diketahui. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah mengusulkan empat lokasi calon pembangunan SR, yakni sekolah yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan SDM sekaligus memutus rantai kemiskinan.

Keberadaan SR ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan akan didanai dari APBN, sedangkan daerah berperan dalam menetapkan lokasi, merekrut siswa, hingga menyiapkan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

Empat lokasi di Kaltim yang ditawarkan ke pemerintah pusat tersebut masing-masing lahan milik Pemprov Kaltim di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kedua di lahan milik Pemkab Kukar, ketiga lahan milik Pemkot Samarinda, dan keempat lahan milik Kabupaten PPU. (hm)

« Previous Page — Next Page »