DP3AP2KB PPU Menerima Kunjungan Perempuan Aman

PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima kunjungan Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perepuan Aman) di balai Penyuluhan KB Kecamatan Penajam, Rabu (16/04/2025).

Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin mengatakan kunjungan dari Perempuan Aman ingin mengetahui pelayanan, tugas dan fungsi dari DP3AP2KB PPU. Sehingga Perempuan Aman banyak menggali informasi-informasi mengenai Perlindungan perempuan hingga anak.

Chairur Rozikin juga menjelaskan dengan adanya pertemuan tadi, kedepannya Perempuan Aman ingin menjalin kemitraan bersama DP3AP2KB.

“Dalam pertemuan tadi mereka dengan antusias bergabung menjadi bagian dari tim relawan DP3AP2KB. Dalam hal-hal laporan kasus-kasus kekerasan dan rumah tangga,”ungkapnya

Sementara itu, Dewan Pakar Perempuan Aman, Nur Amalia menambahkan dengan dibentukanya kemitraan bersama DP3AP2KB menjadi penting untuk Perempuan Aman. dimana nantinya akan menjadi penting dalam menangani serta melakukan pencegahaan terhadap perempuan dan anak.

“Karena ada berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat  yang terjadi di wilayah IKN saat ini,” ujarnya

Ia juga menerangkan, saat ini di wilayah Sepaku sudah terbentuk dua pengorganisasiannya yaitu balik sepaku dan balik pemaluan. Ia juga mengharapkan dengan penjelasan dari DP3AP2KB dapat teroganisir dengan baik.

“Pelayanan DP3AP2KB PPU, aduh keren banget dan mudah-mudahan dari tiga bidang dan juga UPTPPA bisa bekerja sama. Karena semua bidang-bidang yang ada di DP3AP2KB PPU itu sangat berhubungan dengan Perempuan Aman,” Pungkasnya  (Diskominfo PPU)

Pemkab PPU Akan Gelar  Pameran Pembangunan dan TTG Tingkat Kaltim 

PENAJAM PASER UTARA –Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelar pameran pembangunan sekaligus Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten PPU.

Kegiatan pameran pembangunan dan TTG ini akan berlangsung selama empat hari, mulai 30 April hingga 3 Mei 2025 yang akan diramaikan dari berbagai instansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku UMKM, komunitas seni, dan peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Pameran Pembangunan ini merupakan ajang untuk menunjukkan capaian pembangunan daerah, sekaligus sebagai momentum untuk memperkenalkan potensi dan inovasi yang ada di PPU kepada masyarakat luas, termasuk peserta dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang akan hadir dalam Gelar TTG nanti,” jelas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU, Nicko Herlambang saat memimpin rapat persiapan, Selasa, (15/4/2025).

Nicko menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses. Beberapa poin utama yang menjadi fokus antara lain penataan lokasi pameran, konsep acara, teknis pelibatan peserta, serta strategi publikasi dan promosi.

Selain itu, juga dibahas rencana penampilan seni dan budaya sebagai bagian dari hiburan dalam rangkaian kegiatan pameran.

Ketua Dekranasda PPU Dewi Yuliana menyampaikan, pihaknya siap mendukung dengan menyuguhkan penampilan kesenian lokal sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya daerah.

Sementara pihak Delta Organiser memaparkan konsep teknis pelaksanaan, termasuk pengaturan booth peserta, jadwal kegiatan, dan penyiapan fasilitas pendukung.

Dengan adanya rapat persiapan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama secara maksimal agar kegiatan Pameran Pembangunan dan Gelar TTG tingkat Provinsi Kaltim dapat terlaksana dengan sukses, meriah, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat PPU serta daerah lainnya di Kaltim. (hm)

Wakil Bupati PPU Sampaikan Arah Pembangunan PPU 2025–2029

PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, memaparkan arah pembangunan Kabupaten PPU lima tahun ke depan melalui penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (15/4/2025).

Bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor DPRD PPU, rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Syahruddin M. Noor, dan Wakil Ketua II, Andi Muhammad Yusuf, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat Bapelitbang, dan perwakilan dari berbagai instansi pemerintah serta organisasi masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini merupakan tahap strategis yang akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah 2025–2029, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas kepala daerah dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Waris menegaskan bahwa dokumen ini disusun secara terintegrasi dan simultan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Perangkat Daerah, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“RPJMD ini adalah wujud komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menempatkan rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan,” ujar Waris. (kmf)

Sidak Wakil Bupati PPU, Pastikan Disiplin dan Pelayanan Terlaksana Baik

PENAJAM – Pembinaan terhadap kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus dilakukan.

Perihal ini ditegaskan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin disela-sela inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah Kantor Kelurahan di Kabupaten PPU masing-masing Kelurahan Nipah-nipah, Kelurahan Nenang, Kelurahan Sungai Parit dan Kelurahan Sesumpu, Senin, (14/4/2025) pagi.

Waris Muin mengatakan, terkait kedisiplinan ASN di Kabupaten PPU saat ini sudah menjadi komitmen dirinya bersama Bupati PPU Mudyat Noor selama memimpin PPU kedepan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

“Kalau pegawainya tidak disiplin bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Masyarakat datang ke kantor kelurahan tetapi pegawainya belum datang, ini tidak boleh terjadi,” kata Waris Muin.

Dia menambahkan, kelurahan merupakan salah satu instansi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pegawainya setiap saat selalu berinteraksi dengan banyak orang. Untuk itu dirinya minta kepada masing-masing kantor kelurahan yang ada di PPU  untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor kelurahan dengan sebaik-baiknya.

“Tolong perhatikan juga kenyamanan tamu yang datang. Jangan sampai masyarakat lama menunggu, belum lagi kondisi kantornya juga panas, kasihan mereka,” jelas Waris.

Waris Muin juga menambahkan dirinya masih akan terus melakukan pembinaan melalui sidak ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten PPU. Dijelaskannya bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 30 OPD termasuk kelurahan yang telah di sidak.

Dalam sidak tersebut Abdul Waris Muin juga mencatat setiap ASN maupun THL di masing-masing OPD yang terbukti tidak disiplin dalam bertugas di instansi masing-masing dengan bukti berupa lampiran absensi elektronik maupun manual dari OPD yang disidak

“Hingga saat ini sudah ada sekitar 210 ASN maupun THL di masing-masing OPD yang telah kita berikan Surat Peringatan (SP) karena kurang disiplin,” tegasnya.

Dalam sidak ini Wakil Bupati PPU juga didampingi Asisten Administrasi Umum Kabupaten PPU, Ainie, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten PPU, Bagenda Ali dan sejumlah pendamping. (hm).

Sekda PPU Minta Seluruh OPD Kooperatif Pemeriksaan BPK RI

PENAJAM  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka Entry Meeting atau pertemuan awal sebelum pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) PPU Tahun 2024 dimulai, Jumat, (11/4/2025).

Hadir dalam pertemuan ini Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten PPU, Sodikin, Insfektur Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup PPU. Sementara itu Tim BPK RI Kaltim dipimpin langsung  Ketua Tim Pemeriksa, Stiyawan dan sejumlah pendamping.

Toharmengingatkan, pemeriksaan terinci atas LKPD Kabupaten PPU Tahun 2024 tersebut seluruh OPD tetap kooperatif dan mengoptimalkan waktu yang ada sehingga tidak tergopoh-gopoh dalam pelaksanaannya.

Tohar juga menggaris bawahi agar seluruh dokumen yang disiapkan di masing-masing OPD merupakan dokumen yang handal, artinya memang factual dan sesuai, sehingga tidak ada penafsiran yang double ataupun trible, hal itu yang bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sub kegiatan serta belanja.

“Sekali lagi saya minta kepada rekan-rekan untuk pro aktif kaitannya kegiatan ini sehingga dua puluh lima hari kalender efektif ini bisa tuntas kaitannya dengan pemeriksaan terinci dari LKPD PPU Tahun 2024 ini. Selamat bertugas pak Stiyawan dan jajarannya mulai besok (12/4) dan selamat datang di PPU,” tutup Tohar.

Sementara itu Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Kaltim, Stiyawan dalam pertemuan ini mengatakan pemeriksaan tersebut berpedoman pada peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 dan peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 dengan penanggung jawab langsung oleh Kepala dan Wakil Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim.

“Sesuai jadwal kami akan memulai melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 April hingga 5 Mei 2025 dengan total 25 hari kalender tanpa hari libur. Kenapa ini kami sampaikan, karena dikawatirkan ada yang bertanya kok sabtu minggu disuruh turun ke lapangan, karena hari kalender jadi sabtu minggu juga tetap berjalan. Mohon tidak berkecil hati kerjasama dari rekan-rekan di PPU,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, diakhir pemeriksaan pihaknya juga akan menyampaikan temuan hasil pemeriksaan dan ditekankan atas tanggapan laporan tersebut, selanjutnya di penutup pemeriksaan Tim akan melakukan exit meeting sekaligus penyampaian laporan temuan pemeriksaan.

“Saya minta agar pemeriksaan bisa dilakukan sesuai jadwal terutama untuk penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan sehingga laporan temuan yang disampaikan sudah dapat memberikan gambaran secara utuh terhadap kondisi pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan 2024 di PPU,” tutupnya. (Humas PPU).

« Previous Page — Next Page »