Pemkab PPU Bersilaturahmi Open House Gubernur Kaltim

SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada momen hari kedua Lebaran Idulfitri 1446 H berkesempatan menggelar kegiatan open house di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/4/2025).

Momen ini pun turut dihadiri kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kabupaten/kota,  unsur Forkopimda Kaltim dan kabupaten/kota hingga jajaran perusahaan swasta,  para tokoh masyarakat dan sejumlah tamu lainnya.

Dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  Bupati Mudyat Noor bersama Wabup Abdul Waris Muin hadir dalam silaturahmi ini turut membawa rombongan mulai dari Ketua DPRD PPU beserta jajaran, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab PPU serta hadir juga Ketua TPP PPU berserta para pengurus.

Selain menjadi momen bermaaf-maafan bersama jajaran Pemrov Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya dihadapan para tamu kepala daerah, Forkopimda dan seluruh komponen lainnya mengajak untuk bersatu bersama-sama membangun Kaltim yang lebih maju.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada kesempatan tersebut juga turut menyinggung sejumlah program Kaltim selama kepemimpinannya 5 tahun kedepan baik dibidang pendidikan, kesehatan bahkan pemerataan infrastruktur seperti yang disebutkannya salah satunya yaitu akses jalan Sotek-Bongan yang menghubungkan Kabupaten PPU dan Kutai Barat.

Mudyat Noor dalam suasana halal bihalal tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur H Seno Aji, kepada Kabupaten PPU.

“Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahmi. Saat kita tiba sekitar pukul 12.00 Wita, Pak Gubernur sedang sambutan, langsung menyentuh ruas jalan Sotek-Bongan yang merupakan jalan provinsi lintas kabupaten antara Penajam Paser Utara dengan Kutai Barat,” kata Mudyat

Dikatakan, jalan itu ada di PPU yang menghubungkan ke Kutai Barat. Awalnya jarak tempuh 6 jam dan jika itu sudah terhubung maka jarak tempuh akan menjadi 1,5 jam, paling lama 2 jam.

“Itu kita sangat berharap sekali,” imbuhnya.

Mudyat juga mengatakan Open House yang digelar Gubernur Kaltim dengan menerima tamu dari berbagai kalangan masyarakat merupakan ajang yang tepat untuk bersilaturahmi, tidak terkecuali bagi kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltim.

“Pertemuan silaturahmi ini sangat bermanfaat dan tidak saja sebagai halal bihalal tetapi menyamakan persepsi dalam membangun daerah,” ungkapnya

Kesempatan ini juga menambah masukan buat kami bagi Kabupaten PPU. Disini muncul ide-ide dan kita berharap nanti PPU bisa berkembang lebih cepat dan masyarakatnya lebih maju, lebih sejahtera.

“Saya terima kasih sekali, karena silaturahmi ini sangat bermanfaat buat kita dan memperkuat sinergi dan kolaborasi kita baik untuk Pemkab PPU terlebih bagi kemajuan Kaltim kedepan,” pungkasnya. (adv)

DPRD PPU Serahkan 1.125 Usulan Pokok Pikiran untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi menyerahkan 1.125 usulan pokok pikiran kepada Pemerintah Kabupaten PPU. Usulan ini mencakup 19 bidang pembangunan dan merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh para anggota DPRD.

Penyerahan usulan ini dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU 2026.

Rincian 1.125 usulan pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

– Bidang Pendidikan: 93 usulan

– Bidang Kesehatan: 9 usulan

– Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 574 usulan

– Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan: 1 usulan

– Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: 78 usulan

– Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi: 13 usulan

– Bidang Pertanian dan Perkebunan: 133 usulan

– Bidang Perikanan dan Kelautan: 87 usulan

– Bidang Perhubungan: 7 usulan

– Bidang Kesra Sekretariat Daerah: 64 usulan

– Bidang Kebudayaan dan Pariwisata: 21 usulan

– Bidang Sosial: 1 usulan

– Bidang Ketahanan Pangan: 2 usulan

– Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik: 9 usulan

– Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: 6 usulan

– Bidang Lingkungan Hidup: 13 usulan

– Bidang Penggulangan Kebakaran dan Penyelamatan: 1 usulan

– Bidang Penanggulangan Bencana Daerah: 4 usulan

Ketua DPRD PPU, Rauf Muin, menjelaskan bahwa usulan pokok pikiran ini mencakup berbagai aspek pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usulan ini juga mencakup peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sektor pertanian, pemberdayaan sektor perikanan dan peternakan, peningkatan keterampilan dan ketenagakerjaan, serta perluasan cakupan permasalahan.

Rauf Muin berharap, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan pokok pikiran ini dengan serius, dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami yakin, dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat mewujudkan pembangunan PPU yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (adv)

Susun RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Bupati PPU Tekankan Pentingnya Kolaborasi

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU Tahun 2026 di Aula Lantai III Pemkab PPU, Kamis (27/3/2025).

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor saat membuka acara menekankan pentingnya penyusunan RPJMD dan RKPD yang sistematis, terarah, terpadu, dan responsif terhadap perubahan.

“Kita ingin kedua dokumen ini menjadi struktur pembangunan yang terarah untuk lima tahun ke depan,” ujar Mudyat Noor.

Mudyat Noor juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemisahan kewajiban daerah, provinsi, dan pusat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam membangun PPU.

“Keberhasilan pembangunan PPU adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita kaji secara cermat rancangan ini, dan berikan masukan yang konstruktif, agar pembangunan daerah kita lebih tepat sasaran dan menjadi tumpuan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Dinas KUKM Perindag Penajam Paser Utara Pastikan Ketersediaan Minyakita

PENAJAM – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan ketersediaan, harga, dan volume Minyakita yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Kepala Dinas KUKM Perindag, Margono Hadi Sutanto, bersama tim dari Bidang Perdagangan bagian penera, melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Minyakita tersedia cukup, harganya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan volumenya tepat, Kamis (27/3/2025)

Minyakita merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kekurangan volume seperti yang diisukan. Bahkan, beberapa sampel menunjukkan volume yang melebihi takaran yang ditentukan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Penajam Paser Utara tidak perlu khawatir. Ketersediaan Minyakita cukup, takarannya tepat, dan harganya sesuai dengan HET,” ujar Margono.

Dinas KUKM Perindag akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Minyakita di pasaran. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian volume atau harga Minyakita yang tidak wajar. (adv)

20.614 Warga PPU Dijamin BPJS Ketenagakerjaan

PENAJAM PASER- UTARA –  Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Penajam Paser Utara (PPU) Marjani bersama jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah PPU, Paser dan Balikpapan menjelaskan saat ini sebanyak 20.614 warga PPU dijamin BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten PPU telah terlaksana hampir tiga tahun terakhir,” ujarnya usai melakukan audiensi bersama Bupati  (PPU) Mudyat Noor di kantor Bupati PPU, Selasa, (25/3/2025).

Marjani menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan yang ditangani melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten PPU secara khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja rentan yaitu masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau tidak memiliki ikatan kontrak kerja dengan sebuah perusahaan.

Dikatakan, telah disepakati dalam sebuah nota kesepahaman  bahwa setiap orang menerima iuran sebesar Rp16.800 rupiah  dengan total anggara sebesar Rp3 miliar lebih setiap tahun dari total penerima 15 ribu jiwa di seluruh PPU.

“Tanggungan kita di Pemda PPU ada sekitar 20 ribu orang lebih. Namun yang ditanggung melalui APBD sebanyak 15 ribu orang kemudian sisanya 5.614 dibayar provinsi Kalimantan Timur,” beber Marjani.

Dikatakan, ada dua manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja masing-masing akan memperoleh santunan yaitu  biaya kecelakaan seluruhnya akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan kemudian  meninggal dunia akan memperoleh santunan sebesar 42 juta.

“Tanggapan Bupati  PPU terkait BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten PPU sangat bagus, bahkan dirinya ingin menambah jumlah peserta dari kalangan masyarakat yang tidak bekerja. Namun terkait ini masih akan kami diskusikan lebih lanjut karena sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada mereka yang memang bekerja,” tutupnya. (adv).

« Previous Page — Next Page »