Pemkot Samarinda Gelar Halal Bihalal dan Award

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar acara Halal Bihalal sekaligus Penganugerahan ASN dan Non-ASN Award Tahun 2024 di Gedung GOR Segiri Jalan Kesuma Bangsa Samarinda, Kamis (17/4/2025)

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, penganugerahan ini merupakan ajang apresiasi yang dilaksanakan untuk mendorong semangat inovasi di kalangan pegawai linkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Menurutnya, ASN maupun non-ASN tidak cukup hanya disiplin dan hadir tepat waktu. Pegawai dituntut untuk lebih dari sekadar memenuhi syarat administratif, namun juga mampu menghadirkan karya dan terobosan yang bermanfaat.

Andi Harun juga menekankan pentingnya para pejabat dan pegawai turun langsung ke lapangan untuk bisa memahami masalah nyata masyarakat.

“Pimpinan tinggi pratama sampai pejabat fungsional harus, kalau bisa tiap hari ke lapangan,” kata Andi Harun.

Dikatakan, penghargaan yang diberikan tidak semata-mata dinilai dari besar kecilnya nilai uang, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada mereka yang mau berkembang dan membawa dampak positif melalui tugasnya.

Berikut daftar penerima penghargaan ASN dan Non ASN Award Tahun 2024:

A. Kategori Non ASN Terbaik
1. Muhammad Noor Ansyari – BPBD
2. Andi Muhammad Ade Satriya – Disperkim
3. Arif Dwi Syafutra – Diskominfo

B. Kategori Pelaksana Inspiratif
1. Muhammad Ilhamsyah – Dinas PUPR
2. Afdal Wahid – Inspektorat Daerah
3. Azwar Anas – Bappedalitbang

C. Kategori Fungsional Inspiratif
1. Nurhikmah – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Dr. Setyo Nugroho – UPT Puskesmas Palaran
3. Drg. Zheditya Ayu Syawalia – UPT Puskesmas Air Putih

D. Kategori Pengawas Inspiratif
1. Kamil – UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A
2. Said Habibie Asnar – Kecamatan Samarinda Ilir
3. Redy Harie Senjaya – UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

E. Kategori Lurah Teladan
1. Siti Zubaida – Kelurahan Gunung Lingai
2. Muhammad Taufiq Fajar – Kelurahan Sidodamai
3. Nurlina – Kelurahan Mesjid

F. Kategori Administrator Inspiratif
1. Sofyan Agus – Dinsos-PM
2. Muchammad Rofiq – Disdukcapil
3. Drg. Deasy Evriyani – DP3A

G. Kategori ASN Inovatif
1. Fitria Wahyuni – Bapenda
2. Rita Damayanty – BPKAD
3. Mohammad Sofyan – Dinas Perdagangan

H. Kategori Camat Teladan
1. Syahrudin – Camat Loa Janan Ilir
2. Aditya Koesprayogi – Camat Samarinda Seberang
3. Sujono – Camat Samarinda Ulu

I. Kategori JPT Teladan
1. Suwarso – Kepala BPBD
2. Dr. Ismid Kusasih – Kepala Dinkes
3. Desy Damayanti – Kepala Dinas PUPR

Melalui ajang penghargaan ini, Andi Harun berharap semangat pelayanan dan inovasi dapat terus tumbuh dan mengakar dalam setiap lini birokrasi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Penerima penghargaan terbaik pertama mendapat piagam, pin emas, uang tunai Rp10-20 juta (tergantung jabatan), serta penambahan TTP Rp1,5 juta selama 12 bulan (khusus ASN).

Sementara mereka yang mendapatkan terbaik kedua menerima piagam, uang tunai Rp5 juta, penambahan TTP Rp1 juta selama 12 bulan (khusus ASN). Sedangkan terbaik ketiga, menerima piagam, uang tunai Rp2,5 juta dan penambahan TTP Rp750 ribu selama 12 bulan (khusus ASN). (adv)

Pemkot Samarinda Gandeng Bank Mandiri Bahas Sistem E-Parking

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya mencari solusi atas persoalan parkir liar yang meresahkan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjajaki sistem parkir elektronik (E-Parking) bersama Bank Mandiri dalam sebuah pertemuan resmi yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (16/4/2025).

Rapat dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida, dan Kabag Kerjasama.

Dalam paparannya, Andi Harun menekankan, permasalahan parkir di kota-kota besar, termasuk Samarinda, merupakan persoalan kompleks yang tak bisa diselesaikan secara instan.

“Pemkot terus berusaha mengurai benang kusut tata kelola perparkiran. Jika tidak dimulai secara konsisten, masalah ini akan semakin akut dan mengganggu kehidupan kota ke depan,” ujarnya

Ia menegaskan, sistem pengelolaan parkir harus dirancang secara bertahap dan sistematis agar tidak lagi menyisakan celah untuk kebocoran maupun praktik liar di lapangan. Salah satu opsi yang dibahas ialah penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) seperti QRIS dan e-money.

Namun, penerapan sistem ideal seperti e-money masih menghadapi kendala literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak warga belum terbiasa atau belum memiliki sarana pembayaran non-tunai.

“Masyarakat lebih memilih memberi uang tunai Rp2 ribu langsung dan pergi. Kalau disuruh tap QR atau e-money, kadang butuh waktu. Ini yang jadi tantangan,” tuturnya.

Ia menyampaikan, upaya pembenahan perparkiran bukan semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga demi membangun tata kelola kota yang lebih beradab dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

“Kami temukan di lapangan, misalnya di Pasar Segiri dan Mesra Mall, tidak ada karcis yang sobek, tapi uang di kantong jukir ada. Masyarakat seolah sudah menganggap ini hal biasa, padahal ini bentuk pelanggaran hukum,” tegasnya.

Dirinya juga mengungkapkan, pihaknya telah memutuskan untuk menerapkan sistem kartu berlangganan parkir bagi kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4). Sesuai Perda, tarif langganan setahun dipatok Rp 400 ribu untuk R2 dan 1 juta untuk R4. Namun, pada tahap awal akan ada diskon khusus dalam rangka sosialisasi, misalnya Rp 300 ribu untuk R2 dan Rp600-700 ribu untuk R4.

 

Menjawab kekhawatiran soal kemampuan bayar masyarakat, Bank Mandiri menyatakan kesiapannya untuk menyediakan sistem top-up bertahap. Artinya, masyarakat bisa mengisi saldo kartu langganan mulai dari nominal kecil, seperti Rp 20 ribu atau Rp 50 ribu.

“Kami ingin sistem ini bisa inklusif. Bank Mandiri tadi menyatakan siap mengembangkan teknologi agar kartu bisa diisi ulang dan tetap terekam dalam sistem,” jelasnya.

Pemkot juga akan menjadi contoh dalam penggunaan kartu ini, dengan mewajibkan sekitar 12 ribu hingga 15 ribu pegawai pemerintah menjadi pengguna pertama. Selanjutnya, masyarakat diimbau berani menolak jukir liar karena telah memiliki kartu resmi dari pemerintah.

“Nanti kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Jika ada jukir liar yang mengancam atau memaksa, itu bisa dikenai pidana. Kita tidak ingin jukir liar ini terus dianggap pekerjaan yang sah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, langkah ini akan menuai kontroversi, namun merupakan bagian dari upaya besar menuju perubahan sosial yang lebih tertib. (yud)

Menata Keanggotaan, SMSI Samarinda Buka Pendaftaran Ulang Anggota

SAMARINDA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Samarinda resmi membuka kembali masa pendaftaran ulang keanggotaan, yang ditujukan khusus bagi anggota lama yang belum sempat melakukan registrasi ulang. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju Musyawarah Daerah (Musda) SMSI Provinsi Kalimantan Timur, yang akan digelar dalam waktu dekat.

Pendaftaran ulang dibuka mulai 17 April hingga 27 April 2025 dan tidak diperuntukkan bagi calon anggota baru. Proses registrasi dapat dilakukan secara daring melalui formulir resmi yang disebarkan pengurus, atau secara langsung di sekretariat SMSI Kota Samarinda.

Ketua SMSI Kota Samarinda, Arditya Abdul Aziz, menekankan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari penataan organisasi.

“Musda adalah momentum penting untuk konsolidasi organisasi. Karena itu, kami perlu memastikan data keanggotaan yang valid dan akurat. Keaktifan anggota dalam proses registrasi ulang ini akan menentukan posisi mereka dalam forum Musda nanti,” jelasnya.

Arditya mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2024, SMSI Samarinda memiliki sekitar 100 perusahaan media yang terdaftar sebagai anggota. Namun, sejak dibukanya masa registrasi ulang pada 1 Januari hingga 28 Februari 2025, baru 66 anggota yang tercatat telah melakukan verifikasi ulang.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada cukup banyak anggota yang belum merespons. Padahal, tertib administrasi adalah bagian dari komitmen kita bersama dalam membangun SMSI sebagai organisasi yang profesional dan kredibel,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pendaftaran ulang ini merupakan kesempatan terakhir sebelum SMSI Samarinda merilis daftar anggota resmi yang akan digunakan sebagai dasar keikutsertaan dalam Musda.

“Kami tidak ingin ada anggota yang aktif secara kelembagaan, tapi tidak tercatat secara administratif. Maka kami imbau seluruh anggota untuk segera menyelesaikan proses registrasi ulang sebelum 27 April,” lanjut Arditya.

Sekretaris SMSI Kota Samarinda, Oktavianus, turut menegaskan bahwa pengurus siap membantu anggota yang mengalami kendala teknis dalam proses registrasi. “Kami terbuka bagi anggota yang ingin berkonsultasi atau memerlukan pendampingan dalam proses administrasi. Silakan menghubungi pengurus sesuai bidang masing-masing,” katanya.

Musyawarah Daerah (Musda) SMSI sendiri merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang menentukan arah kebijakan strategis, menyusun program kerja, serta memilih kepengurusan baru.

Informasi dan Kontak Pengurus SMSI Kota Samarinda:

• Arditya Abdul Aziz (Ketua) – 0853-9652-8685
• Oktavianus (Sekretaris) – 0821-5228-5912
• Muhammad A Akbar (Bendahara) – +62 812-3136-7102
• Viqih J.K (Bidang Pendataan & Verifikasi) – +62 822-5343-2595

Wali Kota Samarinda Terima Audiensi PAPTI

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima audiensi dari Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) di Teras Anjungan Karangmumus, Senin (14/04/2025).

Audiensi dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala DPMPTSP, Kepala DLH, Kepala Dinas PUPR, Kabid Penataan Ruang, Kabid Cipta Karya, Sekretariat PBG, Ketua TWAP, serta perwakilan Tim Profesi Ahli (TPA) bidang Arsitektur.

Pertemuan ini menjadi forum diskusi antara jajaran Pemerintah Daerah dan Tim profesi Ahli (TPA) membahas percepatan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kota Samarinda. Diskusi juga mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis dan administratif, khususnya terkait pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP).

Andi Harun menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan terkait PBG dan SLF, tanpa mengesampingkan aspek hukum yang berlaku.

“Saya minta jajaran pemerintah daerah mengkaji aturan seoptimal mungkin untuk mencari solusi yang bisa membantu masyarakat, kecuali yang memang sudah di luar batas toleransi ” ujarnya.

Ia menambahkan, permasalahan yang kerap muncul, terutama bangunan eksisting yang terdapat melanggar GSB, harus ditangani dengan bijak dan proporsional. Ia meminta Tim Profesi Ahli (TPA), Dinas PUPR, DPMPTSP, dan seluruh pihak mengkaji terkait bersama-sama mencari jalan keluar dalam upaya membantu mencari jalan keluar paling minim resikonya tetapi sesuai aturan yang berlaku.

“Ini penting  sekaligus sebagai pedoman untuk kasus serupa lainnya di masa depan,” tegasnya.

Solusi yang dibahas termasuk opsi pemberian sanksi yang proporsional PP 16 Tahun 2021, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga pembongkaran bangunan apabila pelanggaran dianggap tidak dapat ditoleransi lagi.

Sementara itu, Bobby, salah satu konsultan perwakilan dari PAPTI, menyampaikan audiensi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pengurusan PBG dan SLF di Samarinda.

Audiensi ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk membenahi sistem perizinan bangunan secara kolaboratif dan terbuka. Diharapkan lahir keputusan teknis dan kebijakan yang tidak hanya mempercepat proses PBG dan SLF, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keselamatan bangunan. (*)

Jasa Raharja Cabang Samarinda Serahkan Traffic Cone Kepada Satlantas Polresta Samarinda

SAMARINDA – Sebagai upaya mendukung peningkatan keselamatan berlalu lintas di Kota Samarinda, PT Jasa Raharja Cabang Samarinda menyerahkan bantuan Traffic Cone kepada Satlantas Polresta Samarinda. Penyerahan dilakukan penanggung jawab Bidang Pelayanan kepada Anggota Satlantas Polresta Samarinda di Unit Laka Polresta Samarinda, Kamis (10/04/2025).

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen Jasa Raharja dalam mendukung upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Samarinda, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Samarinda dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa bantuan tersebut di harapkan dapat memperkuat upaya Satlantas Polresta Samarinda dalam mengatur dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Satlantas Polresta Samarinda menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PT Jasa Raharja Cabang Samarinda dalam mendukung operasional kepolisian dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya, Bantuan ini sangat berharga bagi kami Satlantas Polresta Samarinda, terutama untuk mengatur lalu lintas dan upaya edukasi kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, PT Jasa Raharja kembali menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung keselamatan trasnportasi di Kota Samarinda, Kerja Sama yang erat antara berbagai pihak akan terus menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh masyrakat kota samarinda.

Jasa Raharja juga sebagai Member Of Indonesia Financial Group (IFG) senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai wujud Negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan. (**)

« Previous Page — Next Page »