KPU Samarinda Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Lancar

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat, mengungkapkan, proses pemungutan suara pada 27 November 2024 berjalan tanpa kendala berarti.

“Kalau dibilang sesuai rencana, ya memang sesuai rencana. Tidak ada masalah dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara,” ujar Firman,  Kamis (28/11/2024).

Menurut Firman, pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan juga berjalan lancar, meskipun masih ada beberapa wilayah yang akan melanjutkan pleno pada hari ini.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan Pilkada tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda.

“Seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, mulai dari pemungutan suara di TPS hingga penghitungan di tingkat kecamatan. Pengawasan dari Bawaslu juga sangat membantu memastikan tidak ada kendala di lapangan,” jelas Firman.

Sementara itu, KPU Samarinda masih menunggu hasil rekapitulasi suara dari seluruh kecamatan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada kali ini.

“Kami masih menunggu rekapitulasi dari PPK. Setelah semua selesai, barulah kita bisa mengetahui tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan,” pungkasnya.

Firman berharap seluruh proses rekapitulasi suara dapat selesai tepat waktu sehingga hasil Pilkada dapat segera diumumkan kepada masyarakat. (adv kpu samarinda)

Masyarakat Kurang Antusias Datang ke TPS

SAMARINDA – Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan sebagai hari libur, namun antusias masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara  (TPS) masih kurang. Hal ini terlihat si TPS 17 Di Jalan Pangeran Suryanata Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu tidak mencapai 50 persen.

“Dari total jumlah pemilu 392 hanya 191 orang yang datang ke TPS menyalurkan hak suaranya itupun ada 6 surat suara yang tidak sah,” kata Ketua KPPS Dinai Pujiansah kepada RRI hari ini Rabu (27/11/2024) pasca perhitungan surat suara yang disaksikan oleh Anggota KPPS, PTPS, Pam TPS dan para saksi.

Dinai menjelaskan jumlah pemilih di TPS 17 adalah 392 terdiri dari Pemilih laki-laki 197 dan pemilih perempuan  195 namun saat proses perhitungan diketahui jumlah suara hanya 191. Dinai mengatakan lebih dari 50 persen warga tidak menyalurkan hak suaranya Pilkada Serentak 2024 ini.

“Setelah kita rekap jumlah surat suara memang tidak mencapai 50 persen artinya warga yang golput lebih tinggi”, ucap Dinai.

Sementara itu, Harmayani Lestari Pengawas TPS menyebut selama proses penyaluran hak suara mulai pagi hingga proses perhitungan berjalan lancar tanpa kendala berarti, praktek politik uang dan hal lainnya tidak terlihat.

“Mulai pagi sampai proses perhitungan selesai semua aman, tidak ada kendala apapun dan hal-hal yang melanggar regulasi sama sekali tidak ada,”ucapnya Yani.

Harmayani Lestari mengapresiasi proses pemilihan Gubernur Kaltim dan Walikota Samarinda di TPS 17 yang berjalan dengan kondusif, aman dan damai didukung oleh semua pihak.(etha)

KPU Samarinda Umumkan Laporan Dana Kampanye, Dorong Transparansi dan Kepercayaan Publik

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda secara resmi mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen KPU dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi.

“Dengan adanya pengumuman laporan dana kampanye ini, kami berharap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada dapat semakin meningkat,” ujar Komisioner KPU Samarinda, Arif Rakhman Hakim, Rabu (27/11/2024).

Menurut Arif, laporan tersebut mencakup seluruh rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon (paslon) kepada KPU.

“Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini adalah bagian dari upaya kami memastikan proses kampanye berjalan bersih dan sesuai aturan,” tambahnya.

KPU Samarinda juga memastikan laporan dana kampanye dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Kami akan menyampaikan laporan ini melalui media resmi KPU, baik secara daring maupun melalui pengumuman di kantor KPU Samarinda,” jelasnya.

Langkah ini, menurutnya adalah bentuk nyata transparansi yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

“Kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Kami ingin memastikan mereka tahu bahwa setiap tahapan Pilkada, termasuk dana kampanye, dilakukan dengan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.

Dirinya mengingatkan kepada paslon untuk selalu patuh pada batasan dana kampanye yang telah diatur.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” katanya.

Dengan langkah ini, KPU Samarinda berharap dapat menjadi pelopor dalam penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di tingkat daerah. (yud/ adv kpu samarinda)

KPU Samarinda Fokus Tingkatkan Partisipasi dan Transparansi Pemilu dengan Teknologi Digital

SAMARINDA – Proses pemungutan suara Pilkada 2024 telah selesai dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Kini, perhatian masyarakat beralih pada transparansi penghitungan suara yang menjadi prioritas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Samarinda, Arif Rakhman, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satu langkah konkret yang diambil KPU adalah menyediakan akses real-time ke hasil penghitungan suara melalui situs resmi https://pilkada2024.kpu.go.id/.

“Kami berkomitmen memberikan transparansi maksimal melalui teknologi digital. Situs resmi ini memungkinkan masyarakat memantau hasil sementara, mulai dari tingkat provinsi hingga TPS,” ujar Arif, Rabu (27/11/2024).

Arif menjelaskan, data yang disajikan mencakup suara sah, suara tidak sah, dan persentase perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. “Penggunaan teknologi ini adalah langkah maju dalam mendorong akuntabilitas Pilkada,” tambahnya.

Di wilayah Kaltim, seperti Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data hasil pemilu melalui tiga langkah utama:

1. Membuka situs resmi KPU dengan perangkat seperti ponsel atau komputer.
2. Memilih menu “Hasil Pilkada” untuk melihat data dari setiap provinsi.
3. Menyaring hasil berdasarkan wilayah hingga tingkat TPS.

Meski demikian, Arif mengingatkan bahwa data yang ditampilkan di situs bersifat sementara.

“Hasil resmi Pilkada tetap mengacu pada penghitungan manual yang akan diumumkan oleh KPU,” jelasnya.

Arif juga mengakui tantangan teknis dalam pelaksanaan digitalisasi ini. “Situs kami mungkin mengalami lonjakan trafik karena tingginya antusiasme masyarakat untuk memantau hasil. Kami imbau warga untuk memastikan koneksi internet yang stabil atau menggunakan alternatif seperti media sosial resmi KPU,” paparnya.

Sementara itu, pengamat politik lokal memuji langkah KPU yang dinilai sejalan dengan semangat demokrasi digital. Namun, mereka mengingatkan pentingnya edukasi masyarakat, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas.

“Kami berharap teknologi ini dapat membantu Pilkada 2024 berjalan lebih transparan, adil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” pungkas Arif.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan KPU, Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat menjadi momen bersejarah dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. (yud/ adv kpu samarinda)

KPU Samarinda Optimis Tingkatkan Partisipasi Pemilih

SAMARINDA – Kota Tepian menjadi sorotan dalam Pilkada 2024 karena hanya menghadirkan satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Situasi ini menjadikannya berbeda dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur yang memiliki 2 hingga 4 paslon. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda tetap optimis dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Yustiani, Komisioner KPU Samarinda Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, mengakui kondisi ini adalah tantangan baru.

“Hanya satu paslon, tetapi kami akan terus berupaya maksimal meningkatkan partisipasi pemilih dengan strategi sosialisasi yang lebih intensif,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

KPU Samarinda mengandalkan badan ad hoc yang aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menyebarkan informasi terkait pemilu. Selain itu, pihaknya menggandeng media lokal untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat tentang pentingnya menggunakan hak pilih, meskipun pilihan mereka terbatas pada satu paslon atau kotak kosong.

Pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi pemilih di Samarinda tercatat hanya 52,26 persen, jauh di bawah target. Yustiani menyebutkan bahwa rendahnya angka ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang membatasi ruang gerak KPU dalam melakukan sosialisasi secara langsung.

Namun, untuk Pilkada 2024, KPU menargetkan partisipasi sebesar 78 persen, sama seperti target Pemilu sebelumnya.

“Dengan situasi yang lebih kondusif dibandingkan 2020, kami yakin target ini dapat tercapai,” katanya.

Pilkada serentak yang juga mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendorong tingkat partisipasi. KPU Samarinda memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin, baik di tingkat kota maupun provinsi.

Dengan strategi sosialisasi yang diperluas, KPU Samarinda berkomitmen melibatkan semua kalangan, mulai dari RT hingga tokoh masyarakat, dalam mengajak warga menggunakan hak pilih.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat hingga ke level terkecil, seperti RT, untuk memastikan pesan ini sampai,” tutur Yustiani.

Masyarakat Samarinda diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan proses demokrasi ini. (yud/adv kpu samarinda)

« Previous Page — Next Page »