ESDM Kaltim Dorong Energi Bersih dan Percepatan Listrik Desa

SAMARINDA – Upaya menghadirkan akses listrik bagi puluhan ribu warga Kalimantan Timur kini menjadi prioritas utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Seiring menyusutnya kewenangan di sektor mineral dan batu bara, ESDM Kaltim mengarahkan fokus pada percepatan elektrifikasi desa dan pengembangan energi bersih.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menjelaskan, sebagian besar kewenangan minerba telah dialihkan ke pemerintah pusat. Adapun kewenangan yang masih berada di daerah hanya sebatas penerbitan izin galian C dan silika.

“Kalau tugas utama yang ada di RPJMD itu ada dua. Pertama soal rasio elektrifikasi, karena masih ada sekitar 66 ribu penduduk atau sekitar 65 ribu kepala keluarga yang belum menikmati listrik. Kedua adalah bauran energi, yaitu pengalihan dari energi fosil ke energi non-fosil,” ujar Bambang, Jumat (23/1/26).

Ia menyebutkan, peran ESDM Kaltim di sektor minerba kini bersifat terbatas dan hanya sebagai tugas pendukung. Bahkan hingga saat ini belum ada kewajiban reklamasi yang ditangani langsung pemerintah provinsi, sementara dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKB) masih dalam proses.

Terkait elektrifikasi desa, Bambang mengungkapkan bahwa sejak awal masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur, terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik. Dalam kurun waktu satu tahun, sebanyak 36 desa telah berhasil dialiri listrik, sehingga tersisa 73 desa yang masih menjadi target penyelesaian.

“Daerah-daerah yang belum teraliri listrik umumnya berada di wilayah terpencil seperti Kabupaten Paser, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, serta Mahakam Ulu. Kondisi paling berat memang di Mahakam Ulu karena keterbatasan akses jalan,” jelasnya.

Menurut Bambang, keterbatasan infrastruktur jalan menjadi kendala utama masuknya jaringan PLN ke desa-desa tersebut. Pasalnya, pembangunan jaringan listrik membutuhkan akses badan jalan yang memadai.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan skema pra-PLN melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik terpusat maupun komunal, untuk memastikan masyarakat tetap dapat menikmati listrik.

“Kami menyiapkan kondisi pra-PLN seperti PLTS terpusat dan PLTS komunal. Ini sangat membantu masyarakat, terutama yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu minyak atau genset yang menyala terbatas,” katanya.

Dengan keberadaan PLTS komunal, Bambang menyebut masyarakat kini dapat menikmati listrik selama 24 jam. Sistem tersebut menggunakan panel surya (solar cell) yang dihibahkan pemerintah dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kalau dulu pakai genset, iurannya bisa sampai Rp300 ribu per bulan per rumah. Sekarang dengan PLTS komunal, warga hanya membayar sekitar Rp50 ribu per bulan untuk biaya kebersihan dan penjaga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meski ke depan terdapat keterbatasan anggaran pembangunan, ESDM Kaltim tetap akan mendorong koordinasi dengan PLN agar program listrik desa dapat terus berlanjut dan pemerataan energi di seluruh wilayah Kalimantan Timur dapat terwujud. (yud)

Dana Jamrek Dikelola Pusat, Daerah Tak Bisa Campur Tangan

SAMARINDA – Meski aktivitas pertambangan dan dampak lingkungannya berada di wilayah Kalimantan Timur, pemerintah daerah kini tidak lagi memiliki kewenangan atas pelaksanaan reklamasi tambang. Hal tersebut menyusul pengalihan pengelolaan jaminan reklamasi (jamrek) ke pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menjelaskan, seluruh dana jaminan reklamasi disetor ke pemerintah pusat. Apabila perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, kewenangan untuk mencairkan dana jamrek serta menunjuk pihak ketiga pelaksana reklamasi juga berada di tangan pemerintah pusat.

“Jaminan reklamasi itu larinya tetap ke pusat. Jadi yang berhak menunjuk pihak ketiga apabila reklamasi tidak dilakukan juga pemerintah pusat,” ujar Bambang, Jumat (23/1/26).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan langsung pada pelaksanaan reklamasi tambang, meskipun aktivitas pertambangan dan dampak lingkungannya berada di wilayah daerah.

“Masih banyak yang menganggap ini tugas ESDM Kaltim, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan itu sudah tidak ada lagi di daerah dan seluruhnya berpindah ke pusat,” jelasnya.

Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kebijakan strategis pengelolaan pertambangan. Menurutnya, secara substansi kebijakan tersebut penting, namun dalam aspek penatausahaan belum berpihak kepada daerah.

“Tambangnya ada di daerah, dampak lingkungannya di daerah, tapi kewenangan pengawasannya tidak ada di daerah. Ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Ia mengungkapkan, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan juga telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur Kalimantan Timur menerima laporan hasil pemeriksaan BPK terkait isu lingkungan.

Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur turut menyoroti keterbatasan kewenangan tersebut. Dalam evaluasinya, BPKP menilai minimnya peran pemerintah daerah berdampak pada tidak optimalnya pengawasan lingkungan di sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara.

“Kewenangan yang terbatas itu mengakibatkan pengawasan lingkungan tidak bisa dioptimalkan dengan baik,” pungkas Bambang. (yud)

Jasa Raharja Gelar Kegiatan MUKL di BPK Samarinda

SAMARINDA – Mobil Unit Keselamatan Lalu Lintas (MUKL) Jasa Raharja kembali menggelar Program Pelayanan Kesehatan Gratis bagi masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, (14/1/ 2026).

Program MUKL ini merupakan wujud nyata kepedulian Jasa Raharja terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus bagian dari upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan promotif dan preventif. Dengan kondisi kesehatan yang baik, diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan, dapat lebih fokus dan aman dalam beraktivitas di jalan raya.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan dalam Rangka Memeriahkan Hari Ulang Tahun BPK ke 79.
Petugas Jasa Raharja yaitu Rivaldy Arvelsa Landarto dan Ikhsan Nur Abadi, turut memberikan pendampingan dan edukasi kepada peserta, Adapun layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi kesehatan, serta imbauan keselamatan berlalu lintas.

Arvel menyampaikan bahwa kegiatan MUKL merupakan program rutin Jasa Raharja yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Melalui Mobil Unit Keselamatan Lalu Lintas, kami ingin berkontribusi langsung dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas,” ujarnya.

Pihak BPK Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan mengapresiasi kehadiran Jasa Raharja yang telah memberikan manfaat langsung bagi pegawai maupun masyarakat sekitar. Diharapkan sinergi seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi peningkatan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan MUKL ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung keselamatan berlalu lintas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pelayanan yang bermanfaat.

Pikiran Disebut “Memakan Usia”, Stres Berlebih Dikaitkan dengan Penuaan Otak

Ungkapan “banyak pikiran bikin cepat tua” kini tak lagi sekadar pepatah. Sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa stres kronis dan beban pikiran berlebih berhubungan dengan percepatan penuaan otak, bahkan membuat usia biologis otak tampak lebih tua dibanding usia sebenarnya.

Salah satu temuan penting datang dari penelitian berjudul Accelerated Brain Ageing During the COVID-19 Pandemic yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications pada 2022. Penelitian yang dipimpin oleh Dr. Dorothee Auer dari University of Nottingham ini menggunakan pemindaian MRI dan kecerdasan buatan untuk mengukur usia biologis otak.

Hasilnya, kondisi stres berkepanjangan selama pandemi dikaitkan dengan percepatan penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, bahkan pada individu yang tidak terinfeksi COVID-19.

Selain itu, studi lain yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology melalui data Framingham Heart Study menemukan bahwa kadar hormon stres kortisol yang tinggi berkaitan dengan penyusutan volume otak serta penurunan fungsi kognitif, terutama pada orang dewasa paruh baya. Penelitian ini menegaskan bahwa tekanan psikologis tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga memengaruhi struktur otak secara fisik.

Fenomena ini juga terasa dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Seorang narasumber muda di Samarinda, Nisa mengaku melihat langsung dampak beban pikiran terhadap perubahan fisik seseorang.

“Setuju sih, aku ngeliat temenku sendiri, dia jadi keliatan lebih tua sekarang karena disebabkan banyak pikiran,” ujarnya.

Para peneliti menjelaskan, penuaan otak tidak semata ditentukan oleh usia kronologis. Konsep biological brain age kini digunakan untuk menggambarkan kondisi otak berdasarkan struktur, jaringan saraf, dan fungsi kognitif. Faktor seperti stres berkepanjangan, kecemasan, pola tidur buruk, serta tekanan hidup disebut dapat mempercepat proses tersebut.

Di sisi lain, sejumlah riset juga menunjukkan, pengelolaan stres yang baik, aktivitas mental yang positif, serta pandangan hidup yang lebih adaptif dapat membantu memperlambat penurunan fungsi otak. Artinya, cara seseorang menghadapi masalah dan tekanan hidup memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental jangka panjang.

Ganti Scroll Tak Habis-habis, Nonton Podcast Edukasi Jadi Pilihan

Menonton podcast kini menjadi kebiasaan baru yang mulai digemari anak muda. Perlahan, aktivitas yang dulu dipenuhi scroll media sosial tanpa henti, kini bergeser ke tontonan yang lebih tenang, berdurasi panjang, dan sarat makna.

Podcast hadir sebagai “teman dengar” yang ramah. Bisa dinikmati sambil rebahan, makan, bersih-bersih kamar, bahkan sebelum tidur. Isinya pun beragam, mulai dari kesehatan mental, pengembangan diri, hingga obrolan reflektif yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian Gen Z, podcast bukan sekadar hiburan, tetapi juga cara memulai kebiasaan baik. Alih-alih lelah mengejar tren, podcast memberi ruang untuk berhenti sejenak, mendengar, dan belajar tanpa tekanan.

Salah satunya dirasakan Intan, mahasiswi yang kini lebih memilih menonton podcast dibanding terus-menerus berselancar di media sosial. Menurutnya, podcast memberi nilai tambah yang tidak selalu ia dapatkan dari konten singkat.

“Aku sekarang lebih sering nonton podcast daripada scroll sosmed. Rasanya lebih tenang, dapat isinya juga,” ujar Intan.

Intan mengaku rutin mengikuti beberapa kanal YouTube podcast edukatif seperti Satu Persen, Suara Berkelas, dan podcast Dr. Aisyah Dahlan. Baginya, konten-konten tersebut bukan hanya enak didengar, tetapi juga relevan dengan proses mengenal dan memperbaiki diri.

“Podcast-podcast itu nambah value dan pengetahuan. Aku suka self improvement, jadi pembahasannya cocok banget. Nggak kerasa, tapi ada yang nyantol di kepala,” katanya.

Tren ini juga menunjukkan perubahan cara Gen Z mengonsumsi informasi. Jika sebelumnya konten serba cepat dan singkat lebih diminati, kini banyak anak muda justru menikmati pembahasan yang mendalam, pelan, dan penuh makna. Podcast memberi ruang untuk berpikir, merenung, bahkan memahami emosi diri sendiri.

Selain itu, podcast edukasi dinilai lebih fleksibel. Tidak menuntut fokus penuh seperti membaca, namun tetap memberi asupan pengetahuan. Hal ini membuat podcast mudah masuk ke rutinitas harian, tanpa terasa menggurui.

Peralihan dari sekadar hiburan ke tontonan yang bernilai ini menjadi sinyal positif. Di tengah derasnya arus informasi digital, Gen Z mulai memilih konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menumbuhkan. Podcast pun perlahan menjadi salah satu pintu kecil menuju kebiasaan baik pelan-pelan, tapi berdampak. (*)

« Previous Page — Next Page »