Sinergi Kejaksaan dan BPD Perkuat Program Jaga Desa

Lampung Selatan – Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus diperkuat guna memastikan pengelolaan dana desa berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kejaksaan Agung RI menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis dalam pengawasan langsung di tingkat desa, khususnya di wilayah Lampung Selatan.

“Penguatan sinergi antara Kejaksaan dan BPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Program Jaga Desa merupakan inisiatif Kejaksaan RI yang diluncurkan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Program tersebut berfokus pada pendampingan serta pengawasan pengelolaan dana desa agar terbebas dari potensi pelanggaran hukum.

Pendekatan yang diterapkan menitikberatkan pada langkah pencegahan melalui edukasi, konsultasi, serta pendampingan bagi aparatur desa. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Reda Manthovani menegaskan pihaknya kembali berkunjung ke Lampung Selatan guna mengoptimalkan implementasi program Jaga Desa. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui integrasi aplikasi Jaga Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, tim Kejaksaan telah beberapa kali hadir di Lampung Selatan untuk memastikan pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang terhubung dengan Siskeudes dapat berjalan efektif. Dalam kegiatan tersebut, BPD turut dihimpun dan diberdayakan untuk melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban keuangan secara langsung di lapangan.

Menurut Reda, peran BPD sangat krusial dalam memastikan kesesuaian antara laporan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual di desa. BPD dinilai memiliki pemahaman yang lebih detail mengenai aktivitas pembangunan dan penggunaan anggaran di wilayah masing-masing.

Program Jaga Desa juga mengedepankan langkah pencegahan melalui mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran. Pendekatan tersebut memberikan ruang pembinaan bagi aparatur desa sebelum langkah penegakan hukum dilakukan.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan desa, aparatur desa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi. Proses pembinaan diharapkan mampu memperbaiki administrasi keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Reda turut mencontohkan potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam proyek pembangunan desa. Dalam sejumlah kasus, laporan pembangunan infrastruktur tidak selalu sejalan dengan realisasi fisik di lapangan.

Sebagai ilustrasi, laporan pembangunan jalan dapat mencantumkan panjang 100 meter, sementara realisasi di lapangan hanya mencapai 50 meter. Kondisi semacam tersebut dapat lebih cepat teridentifikasi melalui pengawasan langsung oleh BPD.

Untuk memastikan pengawasan berjalan secara berkelanjutan, Kejaksaan juga membangun mekanisme komunikasi rutin bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Pertemuan evaluasi dijadwalkan secara berkala guna memantau efektivitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Reda menyampaikan, mekanisme koordinasi telah disusun melalui forum pertemuan antara Abpednas dan Kejaksaan Negeri setiap tiga bulan sekali. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus sarana memperkuat sinergi antara lembaga pengawas desa dan aparat penegak hukum.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan program Jaga Desa di wilayahnya. Pemerintah daerah turut melibatkan unsur pemerintahan hingga tingkat kecamatan agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Egi menegaskan, perannya sebagai Ketua Abpednas menjadi landasan kuat untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, BPD, dan Kejaksaan. Program Jaksa Garda Desa dinilai sebagai panduan strategis dalam menjalankan agenda kerja Abpednas di Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga meluncurkan program khusus untuk menekan praktik korupsi di daerah. Pada tahun 2026, pemerintah daerah memperkenalkan program “Lamsel Detik” atau Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi.

Program tersebut diarahkan untuk menurunkan angka korupsi, khususnya di wilayah pedesaan yang mengelola anggaran pembangunan secara langsung. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Abpednas Indonesia, Aditya Yusma, menegaskan komitmen BPD dalam mendukung pembangunan desa sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Peran BPD dinilai semakin strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan.

Aditya juga berharap perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD dapat ditingkatkan di berbagai daerah. Peningkatan kesejahteraan diyakini akan mendorong profesionalitas serta memperkuat kualitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Menurutnya, BPD yang lebih sejahtera dan berdaya akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat desa. (Fadhli)

PT Patra Drilling Contractor Gelar QT-PIE #9: Perkuat Transformasi Digital Perusahaan

Ilmu pengetahuan merupakan aset bersama yang terus berkembang ketika dipelajari dan dibagikan. Berangkat dari semangat menumbuhkan budaya belajar yang berkelanjutan, Tim Quality Management dari Fungsi Human Capital (HC) PT Patra Drilling Contractor (PDC) menghadirkan program Quality Talks – Professional & Innovative Experiences (QT-PIE) sebagai ruang berbagi wawasan, pengalaman, dan inspirasi bagi seluruh insan PDC.

Tamara, perwakilan Tim Quality Management, menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai wadah bagi Perwira untuk saling bertukar insight serta memperluas wawasan mengenai berbagai aspek pekerjaan dan proses bisnis di PDC.

“Melalui QT-PIE, Perwira dapat menyampaikan Lesson Learned, Success Story, Problem Solving, dan Troubleshooting yang pernah mereka alami. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran serta inspirasi bagi Perwira lain di seluruh lingkungan perusahaan,” jelas Tamara.

Program yang biasanya rutin diselenggarakan secara online setiap bulannya, dan pada episode ke-9 untuk pertama kalinya diadakan secara offline. QT-PIE episode ke-9 menghadirkan tim ICT dengan tema menarik, yaitu “IT as an Enabler”.

Tim ICT memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa peran mereka tidak sekadar mengelola teknologi dan digitalisasi. Lebih dari itu, ICT hadir sebagai mitra strategis yang menggerakkan berbagai solusi, mendukung arah dan strategi perusahaan, serta menjadi akselerator yang mendorong peningkatan kinerja bisnis secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Imron Wignyowiyoto, Business Analyst IT sekaligus narasumber, menjelaskan bahwa sejak tahun 2025 hingga akhir 2026, ICT tengah menjalankan program transformasi sistem dan data secara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan.

“Program ini menjadi bagian penting dari upaya perusahaan dalam memperkuat fondasi digital sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan sistem,” ujarnya.

Dalam proses transformasi tersebut, seluruh data dan aplikasi di PDC akan distandarisasi melalui satu framework terpadu serta satu basis data Single Source of Truth (SSOT). Standarisasi ini diharapkan membuat proses operasional perusahaan lebih efisien, mulai dari kemudahan perpindahan antar aplikasi, pengurangan rekapitulasi data manual, hingga penyajian laporan yang lebih akurat dan terintegrasi. Proses pengambilan keputusan pun dapat dilakukan lebih cepat berkat dukungan data yang konsisten dan terpusat.

Lebih dari sekadar peningkatan teknologi, standarisasi ini juga diharapkan berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tidak hanya mempermudah pengelolaan sistem oleh tim IT, tetapi juga mendukung terciptanya proses kerja yang lebih efektif, kolaboratif, dan berbasis data di seluruh lini perusahaan.

Ke depan, transformasi ini diharapkan memperkuat posisi IT sebagai Business Unit strategis yang mengelola fondasi digital perusahaan. IT kini tidak hanya menangani gangguan teknis, tetapi juga menentukan standar arsitektur aplikasi, mengelola database perusahaan, menjaga kualitas dan konsistensi data, serta mendukung pengambilan keputusan dan implementasi strategi bisnis berbasis informasi yang akurat dan terintegrasi.

Keberhasilan transformasi ini tentu bukan hanya tanggung jawab tim IT. Implementasi SSOT dan standarisasi framework membutuhkan komitmen serta kerja sama dari seluruh unit kerja.

“Transformasi ini juga memerlukan dukungan aktif dari rekan-rekan Perwira untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan dan disiplin dalam pengelolaan data, serta dukungan penuh dari manajemen dalam hal tata kelola,” tutup Imron.

Di akhir kegiatan, tim ICT menekankan pentingnya keamanan informasi. Keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada people dan process. Dalam hal ini, Perwira PDC merupakan faktor kritis yang sering menjadi titik risiko terbesar dalam keamanan siber. Oleh karena itu, seluruh Perwira diimbau untuk tetap waspada dan teliti dalam penggunaan email, pengelolaan password, serta menjaga data dan dokumen perusahaan dengan bijak.*

Akademisi, Aktifis dan Jurnalis Kompak Kritik Makan Bergizi Gratis yang Mulia

JAKARTA – Diskusi publik bertajuk “Menggugat MBG yang Mulia” digelar pada Senin, 16 Maret 2026 di Graha Kosgoro, Jakarta. Forum ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Raja Pane dari Forum Wartawan Kebangsaan, Haris Maraden peneliti senior dari Institut Development Economy and Law Studies (IDEALS), serta Ian Mulyana dari LBH Kawal. Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), program nasional yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo Subianto.

Peneliti senior IDEALS, Haris Maraden, yang juga doktor ekonomi dari Universitas Pancasila, menilai program MBG pada dasarnya merupakan program yang mulia. Namun menurutnya, implementasi di lapangan justru membuat tujuan tersebut kehilangan maknanya.

“Program makan bergizi gratis ini sejatinya program mulia. Namun pada implementasinya justru menjadi tidak mulia karena berbagai persoalan teknis yang tidak disiapkan secara matang,” ujar Haris.

Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, jadwal menu yang tidak terstruktur, hingga gangguan rantai pasok. “Kami melihat ada ketidakseimbangan supply dan demand, jadwal menu yang tidak terstruktur, gangguan rantai pasok, serta mekanisme kuota yang tidak jelas. Padahal program ini seharusnya juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal,” katanya.

Menurut Haris, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun program tersebut juga memiliki tujuan sekunder yang tidak kalah penting.

“Selain tujuan primer meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga memiliki tujuan sekunder untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat. Ironisnya, kedua tujuan mulia itu justru rentan gagal karena persoalan implementasi yang terjadi saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, akademisi hukum dari LBH Kawal, Ian Mulyana—kandidat doktor dari Universitas Trisakti—menegaskan bahwa program MBG bukan program yang tidak bisa dikritik atau dihentikan.

“Program MBG memang mulia, tetapi bukan program suci yang haram untuk dihentikan jika terbukti bermasalah,” tegas Ian.

Ia memaparkan sedikitnya tiga langkah hukum yang dapat ditempuh masyarakat sipil untuk menghentikan program tersebut. “Pertama, masyarakat dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang APBN yang mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp355 triliun dari anggaran pendidikan,” katanya.

Langkah kedua adalah menggugat regulasi pembentukan lembaga pelaksana program. “Kedua, masyarakat sipil dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan peraturan presiden terkait pembentukan Badan Gizi Nasional,” ujar Ian.

Sedangkan langkah ketiga berkaitan dengan potensi dampak langsung terhadap masyarakat. “Ketiga, masyarakat dapat mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit terhadap pemerintah apabila program ini menyebabkan keracunan massal atau kelalaian yang berujung keracunan pada siswa sekolah,” jelasnya.

Selain jalur perdata, Ian juga membuka kemungkinan jalur pidana. “Masyarakat sipil juga dapat mempertimbangkan membuat laporan polisi terkait kasus keracunan massal yang dialami siswa akibat program MBG dan apabila ada dugaan korupsi dapat melaporkan ke aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK,” tambahnya.

Pembicara lainnya, Raja Pane dari Forum Wartawan Kebangsaan, bahkan secara tegas mendesak agar program MBG dihentikan sementara. “Saya mengakui program ini mulia, tetapi dalam praktiknya saat ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya,” kata Raja. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah jurnalis dan merangkum sedikitnya 14 persoalan mendasar dalam pelaksanaan program tersebut.

“Pertama, program ini terkesan tergesa-gesa. Kedua, tidak memiliki kanal komunikasi dua arah yang efektif. Ketiga, sulit mendapatkan informasi yang valid,” ujar Raja. Ia juga menyoroti persoalan manajemen dan koordinasi. “Program ini terlihat tidak dirancang dengan baik dari sisi manajemen, kurang tepat sasaran, minim pelatihan, serta komunikasi pusat dan daerah yang tidak berjalan baik,” lanjutnya.

Menurut Raja, masalah lain juga muncul dalam pelibatan masyarakat dan keamanan pangan. “Program ini kurang melibatkan aparat sekolah sehingga menu makanan menjadi monoton, tidak melibatkan orang tua dalam edukasi gizi, serta belum memiliki jaminan keamanan dan kebersihan pangan yang memadai,” katanya.

Raja juga menyoroti persoalan distribusi dan anggaran juga menjadi sorotan. “Distribusi ke daerah terpencil tidak efisien, kondisi keuangan negara juga belum memadai, dan yang paling penting tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran maupun operasional program,” ujarnya.

Ia menilai minimnya transparansi berpotensi memunculkan kecurigaan publik. “Tanpa transparansi dan dukungan luas dari masyarakat, program sebesar ini justru menimbulkan kecurigaan dan berpotensi menimbulkan masalah baru,” pungkas Raja yang mengaku pihaknya pernah mengusulkan pembentukan Peratuan Presiden yang mengatur tata kelola Makan Bergizi Gratis melalui surat resmi ke Kementerian Sekretaris Negara dan Badan Gizi Nasional sebelum adanya peraturan dimaksud.

“Hanya saja serelah Perpresnya terbit isinya ternyata tidak sesuai yang diharapkan publik,” kata Raja.
Diskusi publik tersebut dihadiri mahasiswa, aktivis masyarakat sipil, serta sejumlah jurnalis yang menyoroti secara kritis pelaksanaan program MBG yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. (*)

Jelang Idul Fitri 1447 H, PLN IP UBP Mahakam Pastikan Sistem Kelistrikan Non Grid Andal

SAMARINDA – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, manajemen PLN Indonesia Power melalui UBP Mahakam melaksanakan rangkaian Safari Ramadhan yang dirangkai dengan Inspeksi Siaga Kelistrikan ke sejumlah unit pembangkit di wilayah operasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit utama nya daerah non grid sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, manajemen UBP Mahakam melakukan kunjungan langsung ke sejumlah unit eksploitasi, yakni PLTD Sentawar, PLTD Long Iram, PLTMG Bontang, serta PLTD Muara Wahau. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit secara menyeluruh, mulai dari kondisi peralatan utama, sistem pendukung operasi, hingga kesiapan personel agar seluruh unit berada dalam kondisi siaga optimal menghadapi potensi peningkatan kebutuhan listrik selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Inspeksi siaga dilaksanakan dengan meninjau langsung kondisi unit pembangkit, sistem pengamanan, kesiapan peralatan pendukung, ketersediaan bahan bakar, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menjaga kontinuitas operasi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan serta merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

Selain memastikan kesiapan teknis operasional, Safari Ramadhan juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan soliditas antara manajemen dengan para pegawai di unit pembangkit. Interaksi langsung di lapangan menjadi ruang komunikasi dan penyerapan aspirasi antara manajemen dan pegawai di unit, sekaligus bentuk apresiasi kepada para insan pembangkit yang terus menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Manager UBP Mahakam, Firman Ramdan, menegaskan bahwa Safari Ramadhan dan Inspeksi Siaga Kelistrikan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh unit pembangkit berada dalam kondisi optimal menjelang periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri.

“Ramadhan menjadi momentum untuk memperkuat nilai pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Safari Ramadhan dan inspeksi siaga ini, kami memastikan seluruh unit pembangkit berada dalam kondisi siap operasi dan didukung personel yang siaga sehingga pasokan listrik tetap terjaga selama Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri,” ujar Firman.

Melalui kegiatan ini, PLN Indonesia Power melalui UBP Mahakam kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan kesiapan unit pembangkit, personel siaga, serta sinergi operasional yang kuat, perusahaan optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan listrik selama Ramadhan hingga Idul Fitri sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. (*)

Perlancar Arus Mudik Idulfitri, Tol IKN Dibuka Fungsional HIngga 29 Maret

Vivaborneo.com, NUSANTARA —  Untuk menunjang kelancaran arus mudik Lebaran 2026 antara Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dan Kalimantan Selatan, Otorita Ibu Kota Nusantara berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur.

Dalam kolaborasi tersebut, ruas Jalan Tol IKN dibuka secara fungsional dan akses ruas 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dioptimalkan selama periode arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026 pada 13 hingga 29 Maret 2026.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Yudi Hardana, menjelaskan bahwa selama masa operasional fungsional, ruas Tol IKN dapat dilalui setiap hari pada pukul 06.00–18.00 WITA.

“Khusus pada Hari Raya Idulfitri 2026, ruas tol dibuka lebih awal mulai pukul 05.00 hingga 18.00 WITA untuk mendukung mobilitas masyarakat yang akan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Negara IKN,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, BBPJN Kalimantan Timur membuka dua akses gerbang menuju kawasan IKN.

“Akses menuju Tol IKN melalui Gerbang Tol Manggar, seperti yang telah diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru lalu. Selain itu, dibuka satu akses tambahan di Tol IKN Seksi 1B yang dapat dicapai melalui kawasan Ring Road Balikpapan Selatan dan Jalan Mulawarman, tepatnya dari jalur belakang Stadion Batakan di Balikpapan Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwa operasional tol tetap dilakukan secara terbatas untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

“Ruas tol yang dibuka secara fungsional ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I atau kendaraan kecil, seperti mobil pribadi. Sepeda motor, bus, serta kendaraan angkutan barang atau truk tidak diperkenankan melintas selama masa operasional fungsional ini,” katanya.

“Pembukaan Tol IKN ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di jalur utama, sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman, baik bagi yang menuju kampung halaman maupun masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan KIPP IKN selama libur Lebaran,” ujar Yudi.

Selain itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar menambahkan, untuk membantu mengurai potensi kemacetan, Otorita IKN juga membuka akses jalan melalui KIPP 1C sebagai jalur alternatif bagi kendaraan kecil dan sepeda motor menuju Sepaku.

Sementara itu, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengimbau masyarakat yang melintas di ruas tol tersebut agar tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan jalur ini dengan tertib dan bertanggung jawab. Tetap patuhi rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas di lapangan, serta pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan,” ujar Troy.

Masyarakat juga diimbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta menjaga keselamatan berkendara selama melintas di ruas Tol IKN yang dibuka secara fungsional tersebut.(vb/yul)

 

 

 

« Previous Page — Next Page »