Kemenag Serius Benahi Tata Kelola dan Sejahterakan Guru

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah menjadi prioritas Kemenag untuk meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan kompetitif. Selama ini, pihaknya intensif melakukan koordinasi terkait berbagai kebijakan tentang guru dengan Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun Komisi VIII DPR RI.

“Kemenag serius benahi tata kelola dan sejahterakan guru. Kami pastikan bahwa perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah terus dilakukan dan diperjuangkan. Selama ini yang sudah berjalan seperti kenaikan TPG dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Selain itu, akselerasi sertifikasi guru agama dan madrasah juga mengalami kenaikan tajam pada 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya” tegas Kamaruddin di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Terkait rekruitmen guru non ASN, Kamaruddin menyatakan bahwa koordinasi dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah itu sangat penting. Sebab, koordinasi akan memudahkan proses pendataan sekaligus afirmasi terhadap mereka.

Kamaruddin menegaskan hal ini sebagai penjelasan atas keterangan yang dia sampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR. Raker saat itu antara lain membahas tentang usulan tambahan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan penanganan masalah guru honorer madrasah.

Dikatakan Kamaruddin, pernyataannya di DPR itu dalam semangat memberikan afirmasi kepada guru, mencari solusi terbaik, bukan mendikotomisasi. Ia memohon jika dalam penjelasan yang diberikan ada yang kurang berkenan.

“Saya sangat menghormati guru dan terus menerus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka,” ujar Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menjelaskan, guru agama di sekolah tidak hanya diangkat oleh Kementerian Agama. Mereka ada juga yang diangkat oleh yayasan, pemerintah daerah, sekolah kedinasan dari K/L lain, dan juga oleh kepala sekolah.

“Koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru agama di sekolah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan Kementerian Agama itu sangat penting. Sebab, itu akan memudahkan pendataan, tata kelola, dan afirmasi,” tegasnya.

Afirmasi itu bisa dalam bentuk pendataan yang tersistem, peningkatan kompetensi guru, dan juga terkait kesejahteraannya yang terus diupayakan.

Khusus terkait pengangkatan guru pada madrasah swasta, menurut Sekjen, telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pedoman itu mengatur beberapa hal terkait rekrutmen guru di madrasah swasta sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pendidikan menyampaikan usulan kebutuhan guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan persetujuan/rekomendasi proses seleksi calon guru setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).
3. Penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan/penyelenggara pendidikan, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan (RA, MI, MTs, MA, atau MAK).
5. Pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik.
6. Isi surat lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B.

Sekjen Kemenag menambahkan bahwa saat ini masih ada 423.398 guru madrasah yang belum mengikuti sertifikasi guru. Mereka yang eligible akan menjadi prioritas diikutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini secara bertahap di LPTK, sebagaimana yang berjalan di tahun lalu.

“Bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Komisi VIII DPR, Kemenag serius melakukan akselerasi perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi  melalui PPG dan pembayaran tunjangan profesi guru. Ini menjadi concern pemerintah sebagai perhatian terhadap dunia pendidikan,” tandasnya. (*)

Komitmen Keselamatan Tanpa Kompromi, PDC Gelar Training One SIKA untuk Frontliner

RIAU — PT Patra Drilling Contractor (PDC) memperkuat komitmennya terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan menyelenggarakan Training One Sistem Izin Kerja Selamat (One SIKA) di Yard Duri PDC, Riau.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 27–29 Januari 2026 ini, dilaksanakan dalam rangka peringatan Bulan K3 Nasional sekaligus implementasi kebijakan  One SIKA dari Subholding Upstream Pertamina.

Training One SIKA merupakan bagian dari upaya standardisasi sistem pengendalian pekerjaan (control of work) di seluruh entitas kerja Subholding Upstream. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap aktivitas kerja dilakukan secara aman melalui proses perencanaan, identifikasi, dan pengendalian risiko yang terstruktur serta terdokumentasi dengan baik.

Jr. Officer HSSE PDC, Fuji Desfirani Syarif, menyampaikan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya pengendalian risiko di lapangan.

“Melalui Training One SIKA, pekerja tidak hanya dibekali pemahaman prosedural, tetapi juga didorong untuk menerapkan izin kerja selamat secara konsisten sebagai langkah pencegahan kecelakaan kerja,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, HSSE Officer PDC, Erwinsyah, menegaskan keseragaman penerapan One SIKA menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.

“One SIKA memastikan setiap pekerjaan diawali dengan perencanaan yang matang, risiko teridentifikasi dengan jelas, serta pengendalian yang tepat sebelum pekerjaan dimulai,” jelasnya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait konsep dan prinsip Sistem Izin Kerja Selamat, meliputi siklus izin kerja, risk assessment, penyusunan Job Safety Analysis (JSA), hingga penerapan isolasi energi pada pekerjaan berisiko tinggi. Materi juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai hasil kajian risiko.

HSSE Manager PDC, Bagus Uji Widihartono, menegaskan bahwa implementasi One SIKA merupakan bagian dari strategi berkelanjutan perusahaan dalam membangun budaya HSSE yang kuat.

“Penerapan One SIKA bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan kembali pulang dengan selamat. Konsistensi implementasi SIKA akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja keselamatan dan keandalan operasi PDC,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan Training One SIKA ini, PDC menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan setelah risiko teridentifikasi dan dikendalikan secara memadai, sejalan dengan standar HSSE yang berlaku di lingkungan Subholding Upstream Pertamina. (*)

Serikat Pekerja PLN Tegaskan Komitmen Jaga Kedaulatan Energi Listrik

JAKARTA – Serikat Pekerja PT PLN (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan energi listrik nasional melalui Sidang ke-6 Gugatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (28/1/2026). Sidang ini menjadi bagian dari perjuangan konstitusional SP PLN untuk memastikan pengelolaan ketenagalistrikan tetap berada di tangan negara dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Sidang tersebut turut dihadiri oleh anggota SP PLN dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas perjuangan. Selain itu, hadir pula solidaritas Forum Komunikasi Serikat Pekerja BUMN (Forkom SP BUMN) yang terdiri dari berbagai serikat pekerja BUMN, koordinator Public Services International (PSI) Indonesia, menegaskan bahwa isu kedaulatan energi merupakan kepentingan bersama lintas sektor dan lintas serikat.

Dalam persidangan ini, SP PLN menghadirkan Saksi Ahli, Eddy Denastiadi Erningpradja, sebagai Direktur SDM dan Umum PT PLN (Persero) Tahun 2009–2014. Kehadiran beliau memberikan perspektif historis, struktural, sekaligus moral mengenai proses penyusunan RUPTL serta perbedaan mendasar antara RUPTL pada masa lalu dengan RUPTL 2025–2034 yang saat ini digugat.

Di hadapan majelis hakim, Eddy Denastiadi menjelaskan, RUPTL pada masa ia menjabat diposisikan sebagai instrumen strategis negara, bukan sekadar dokumen perencanaan teknis. RUPTL menjadi peta jalan ketenagalistrikan nasional yang harus menjaga keseimbangan antara pembangunan, kemampuan negara, serta kepentingan jangka panjang rakyat Indonesia.

Eddy menilai, RUPTL 2025–2034 menunjukkan pergeseran orientasi yang signifikan, di mana porsi pembangkit listrik lebih banyak diberikan kepada Independent Power Producer (IPP) atau swasta. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menggerus peran negara melalui PLN dalam mengendalikan sektor strategis ketenagalistrikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan nada reflektif, Eddy menegaskan bahwa kebijakan kelistrikan seharusnya tidak disusun semata berdasarkan angka dan proyeksi keuntungan, serta tidak boleh mengutamakan kepentingan pihak swasta atau sekelompok pihak tertentu di atas kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa listrik bukanlah komoditas biasa, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Eddy mengkritisi penerapan skema take or pay (ToP) dalam kerja sama dengan IPP. Skema tersebut dinilai menempatkan PLN pada posisi yang dirugikan karena harus menanggung kewajiban pembayaran meskipun listrik tidak terserap. Kondisi ini membuat PLN seolah-olah tidak mampu membangun dan mengelola pembangkit sendiri, padahal secara kapasitas dan pengalaman, PLN memiliki kemampuan tersebut.

 

Terkait proses penyusunan RUPTL, Eddy menegaskan bahwa secara normatif penyusunan RUPTL merupakan kewenangan internal PLN yang dimulai dari Direktur Utama PLN. Apabila proses tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang keliru atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka RUPTL yang dihasilkan berpotensi cacat hukum sekaligus mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketua Umum SP PLN dalam keterangannya menegaskan bahwa gugatan ini lahir dari panggilan tanggung jawab dan hati nurani. “Kami menegaskan kembali, perjuangan ini bukan hanya untuk karyawan PLN, termasuk juga seluruh Insan yang bekerja di sektor ketenagalistrikan jumlahnya sekitar 200 ribu orang. Kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia agar ketahanan energi nasional tetap terjaga,” tegasnya.

Ketua Umum SP PLN juga mengingatkan agar jangan sampai sektor ketenagalistrikan mengalami kondisi serupa dengan apa yang diapami sektor distribusi BBM, antara SPBU Pertamina dan swasta beberapa waktu yang lalu. Ia menyoroti potensi penguasaan pembangkit listrik oleh swasta hingga 76 persen yang dapat berpotensi melemahkan kendali negara dan membuka risiko terjadinya kembali peristiwa padam total, seperti yang pernah terjadi di Nias pada tahun 2016.

Dalam persidangan, Ketua Umum SP PLN menyampaikan analogi yang menggambarkan situasi tersebut secara sederhana namun bermakna. PLN diibaratkan sebagai rumah makan Padang, sementara pembangkit listrik adalah dapurnya. Jika dapur itu dikuasai pihak lain, maka PLN hanya akan menjual masakan jadi yang dibeli dari dapur orang lain, sehingga harga dan keuntungan sepenuhnya ditentukan pihak luar dan pada akhirnya berpotensi merugikan negara serta rakyat.

Kuasa Hukum SP PLN, Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keterangan saksi ahli dalam sidang ini semakin memperkuat dalil-dalil gugatan SP PLN. Ia menegaskan bahwa pandangan saksi ahli Eddy Denastiadi sejalan dengan keterangan saksi ahli sebelumnya, Prof. Kamarullah, yang sama-sama menyoroti adanya cacat hukum dan penyimpangan prinsip penguasaan negara dalam penyusunan RUPTL 2025–2034.

Melalui Sidang ke-6 Gugatan RUPTL 2025–2034 ini, SP PLN bersama solidaritas Forkom SP BUMN menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukanlah penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya menjaga agar pembangunan ketenagalistrikan nasional berjalan dalam koridor hukum, etika, dan keadilan sosial, demi terwujudnya kedaulatan listrik dan ketahanan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

PT Pertamina Hulu Indonesia Lampaui Target Produksi Migas Tahun 2025

Jakarta – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dari aspek keselamatan, operasi, lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Capaian tersebut disampaikan dalam Townhall Meeting (THM) Direktur Utama PHI yang berlangsung di Jakarta pada Beberapa hari yg lalu, yang sekaligus menjadi momen peringatan HUT Satu Dekade PHI bertemakan “10 Years Strong for Indonesia”.THM tersebut diikuti oleh ribuan pekerja PHI-Regional 3 Kalimantan secara hybrid dari berbagai lokasi kerja di Jakarta, Balikpapan, maupun wilayah operasi lainnya yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Direktur Utama PHI Sunaryanto memaparkan kinerja perusahaan pada aspek keselamatan, operasi dan produksi, finansial, human capital, dan program pemberdayaan masyarakat yang dicapai sepanjang tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa keselamatan senantiasa menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas perusahaan. “Kita mencatatkan kinerja keselamatan yang baik. Saya tegaskan, tidak ada target produksi yang lebih penting dari keselamatan. Tahun 2026, keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja,” ujar Anto, sapaan akrab Sunaryanto.

Di aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE), Perusahaan berhasil mencatatkan 41,8 juta jam kerja selamat, dengan NoA 0 dan TRIR 0,12.

Sedangkan pada aspek lingkungan, Perusahaan meraih tujuh kandidat rating Hijau dan empat rating Biru pada PROPER 2025. Dari sisi operasi, kinerja produksi dan lifting minyak maupun berhasil melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan efektivitas perencanaan, kinerja operasi, dan kuatnya kolaborasi lintas fungsi di Perusahaan.

Pada kinerja eksplorasi, Perusahaan mencapai target 100 persen melalui pengeboran sumur SBKD-001, MDP-1X, dan SS-123, dengan seluruh sumur eksplorasi mencatatkan discovery. Hasil di atas target juga dicatatkan oleh jumlah pengeboran sumur pengembangan, work over dan well service. Dampaknya terlihat pada peningkatan cadangan 1P dan 2C di atas target.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Meidawati menyampaikan rasa syukur atas kinerja Perusahaan dan peringatan 10 tahun perjalanan PHI yang penuh makna dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan, satu dekade ini adalah perjalanan panjang yang diwarnai oleh kerja keras, kolaborasi, dan prestasi bersama seluruh pekerja.

“Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Swt. karena PHI telah genap berusia 10 tahun. Ini adalah perjalanan prestasi yang tidak singkat, dan semua capaian ini merupakan hasil dari komunikasi dan kerja sama yang baik seluruh pihak,” ujarnya.

Meidawati juga menyampaikan apresiasi atas berbagai pencapaian sepanjang tahun 2025. Menurutnya, PHI berhasil menorehkan kinerja positif yang patut dibanggakan, khususnya pada aspek produksi migas.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian kinerja produksi minyak dan gas yang melampaui target RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,” katanya.

Terkait aspek HSSE, Meidawati menyampaikan bahwa kinerja keselamatan di lingkungan Perusahaan terus terjaga dengan baik.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat keandalan aset dan pengamanan area operasi agar seluruh aktivitas berjalan semakin aman dan andal. “Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa budaya keselamatan harus terus disosialisasikan dan benar-benar dipahami serta dilaksanakan, mulai dari pimpinan tertinggi hingga para frontliner di lapangan,” tegasnya.

Ia berharap momentum ulang tahun ke-10 ini menjadi penguat semangat seluruh insan PHI untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga keselamatan kerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi ketahanan energi Indonesia.

Pada THM kali ini, Anto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja atas dedikasi dan ketangguhan dalam menjaga keandalan operasi di tengah kompleksitas lapangan tua (mature).

“Produksi migas tetap terjaga, fasilitas berjalan andal, dan pasokan energi dari Kalimantan terus mengalir karena kedisiplinan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab seluruh Perwira.

Ini bukan hasil kerja satu orang atau satu fungsi, tetapi kerja kolektif seluruh elemen organisasi dan pekerja,” imbuhnya.

Memasuki 2026, Anto menegaskan kembali komitmen PHI untuk terus mengedepankan keselamatan, profitable investment, dan tata kelola yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan, sejalan dengan semangat “10 Years Stronger” dan visi PHI untuk terus mendukung ketahanan energi nasional pada dekade-dekade mendatang.

PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) merupakan bagian Subholding Upstream Pertamina yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan yang meliputi Zona 8, Zona 9 dan Zona 10 sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Melalui anak perusahaan dan afiliasinya yang bekerja sama dengan SKK Migas, PHI menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang inovatif di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur, dan Tanggap Bencana guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan mewujudkan #EnergiKalimantanUntukIndonesia. (*)

PLN Indonesia Power UBP Mahakam Perkuat Kepedulian Sosial melalui Donor Darah di Bulan K3 Nasional 2026

SAMARINDA – PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Mahakam menyelenggarakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Samarinda, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 dengan tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”. Ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kesehatan, keselamatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Peringatan Bulan K3 Nasional menjadi momentum strategis untuk menegaskan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak hanya dalam mendukung keandalan operasional pembangkitan, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi pendonor maupun penerima darah.

Kegiatan donor darah ini dilaksanakan di lingkungan PLN Indonesia Power UBP Mahakam dengan melibatkan pegawai serta Tenaga Alih Daya (TAD). Antusiasme dan partisipasi aktif seluruh unsur perusahaan mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, serta kepedulian sosial yang terus tumbuh di lingkungan kerja.

Manager PLN Indonesia Power UBP Mahakam, Firman Ramdan, turut berpartisipasi langsung sebagai pendonor darah, sekaligus memberikan dukungan dan keteladanan dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Tema Bulan K3 Nasional tahun ini menekankan pentingnya membangun ekosistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Dengan ikut serta mendonorkan darah, kami ingin menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat budaya kerja yang sehat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh insan PLN Indonesia Power dalam aksi kemanusiaan,” ujar Firman Ramdan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima donor, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat internalisasi budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan, kesehatan, dan nilai kemanusiaan di lingkungan PLN Indonesia Power UBP Mahakam.

Melalui rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional 2026, PLN Indonesia Power UBP Mahakam menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Kegiatan sosial ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada operasional pembangkitan, tetapi juga menempatkan nilai kemanusiaan sebagai bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab sosial perusahaan. (*)

« Previous Page — Next Page »