Bu Mei, Saya Menangis

Catatan Rizal Effendi

SAYA menangis dan berduka. Sahabat saya paling dekat saat ini, Dr Hj Meiliana, SE, MM yang akrab dipanggil Bu Mei dipanggil Allah SWT untuk selama-lamanya.

Kabar duka itu saya dapat dari putra sulung saya, Aldy, kemarin sore. Dia dihubungi Ari, yang istrinya keponakan Bu Mei. Tadinya saya tak percaya. Saya hubungi WA Bu Mei tapi tidak menjawab. Contreng satu. Lalu saya hubungi Dr Fitriadi dan Apri, sesama alumni. Tadinya mereka juga belum mendapat kabar. Tak lama baru beredar berita duka di WA Group.

“Innalillahi wa innailaihirojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Ibu Hj Meiliana binti H Muhammad Adnan Sabirin pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 pada pukul 18.00  Wita di rumah duka kompleks Karpotek Blok GG No 2 Karang Asam (depan Big Mall). Semoga amal ibadahnya di terima di sisi  Tuhan Yang Maha Esa, di lapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi ketabahan. Allahuma aamiin.”

Semua kaget, karena selama ini Bu Mei baik-baik saja. Kabarnya dia meninggal dunia di saat tidur. Ketika dibangunkan putrinya, dia sudah tak bernafas. Dalam istilah  kedokteran, orang yang meninggal dunia saat tidur disebut kematian nokturnal atau kematian mendadak saat tidur (Sudden Unexpected Death During Sleep atau disingkat SUDS). Konon penyebab pasti dari SADS belum dapat ditemukan hingga kini.

Dalam Islam, orang yang meninggal waktu tidur disebut meninggal dalam keadaan fitrah. Banyak ulama dan masyarakat menganggap sebagai tanda husnul khatimah, apalagi jika menjelang tidur dia sempat berdoa, salat dan berzikir.

Bu Mei meninggal dunia dalam usia 66 tahun. Dia dilahirkan di Samarinda, 9 Mei 1959. Lebih muda setahun dari saya. Ayah ibunya, pasangan H Muhammad Adnan Sabirin dan Hj Lasiah juga sudah tiada. Sabirin pernah menjadi Kepala Cabang   Bank Kalimantan di Tarakan dan  Kota Baru, Kalsel. Sedang ibunya aktif di Aisiyah, Muhammadiyah dan pernah memimpin  Rumah Sakit  Ibu dan Anak Aisiyah Samarinda.

Buah perkawinannya dengan Gusti Sahadsyah, mereka dikarunia dua putri. Kedua putrinya,  sama-sama  lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul). Yakni dr Restya Meisya dan dr Lydea Syahna. Sekarang lagi mengambil keahlian di Unlam Banjarmasin. “Kita mau buka klinik di rumahku di Jl Brantas,” kata Bu Mei beberapa waktu lalu.

Suami Bu Mei juga sudah berpulang. Karena itu rencananya Rabu sore ini, jenazahnya di makamkan di Nurusallam Memorial Park Tanah Merah Lempake. Berdekatan dengan makam kedua orang tua dan sang suami tercinta.

Hampir tiap hari saya selalau berkomunikasi dengan Bu Mei lewat WA. Hampir tak pernah absen tiap subuh dia membangunkan saya untuk salat tahajud dan subuh. Setiap kegiatannya tiap hari selalu diberitahu kepada saya.

Sekali-kali dia mengirimkan makanan kepada saya dan cucu saya Defa dan Dafin. Dia titip lewat mobil travel ke Balikpapan. Terkadang kolak pisang, lempeng, terkadang sambal goreng ikan asin dan apa saja. “Jangan lupa bagi ke Defa dan Dafin,” katanya mengingatkan.

Saya sempat membuatkan buku berjudul “Bu Mei untuk Kaltim.” Dia senang sekali. Buku itu menceritakan perjalanan hidup dan kariernya. Dari sekolah, kuliah di FEB Unmul sampai menjadi PNS. Lalu kariernya berkembang sampai menjadi pejabat tinggi di daerah.

Hampir 9 tahun dia berkarier di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda. Mulai menjadi Sekretaris Badan Diklat sampai menduduki jabatan Kepala Pusat Kajian dan Pelatihan dan Pendidikan Aparatur III.

Selanjutnya meneruskan karier di Pemprov Kaltim. Pernah bertugas di Protokol,  menjadi Asisten sampai Pj Sekdaprov. Pernah juga menjadi Plt Wali Kota Samarinda. Bahkan pernah menjadi Plh Gubernur Kaltim, meski hanya dua hari.

TEMAN JAKSA AGUNG

Bu Mei itu punya teman banyak termasuk Jaksa Agung sekarang, ST Burhanuddin. Ketika Jaksa Agung berkunjung ke Kaltim sebelum Ramadan lalu, Bu Mei diundang bertemu. “Alhamdulillah beliau masih ingat dengan teman-teman. Jangan bilang-bilang, saya dapat THR dari Jaksa Agung,” kata Bu Mei kepada saya tersenyum bangga.

Bu Mei mengenal Burhanuddin sebelum dia menjadi Jaksa Agung.  Waktu itu jabatannya masih Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Mereka sama-sama mengikuti  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) I atau Spati. “Jadi kami sangat akrab,” kenangnya.

Uniknya, hobi mereka sama. Yaitu sama-sama suka nyanyi. Bu Mei mengaku kalau tidak nyanyi sakit kepalanya. Di mana saja dia nyanyi. Apalagi di acara pernikahan. Dulu pas betul dengan Gubernur Awang Faroek dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Nyanyinya satu album.  Lagu kebangsaan Bu Mei berjudul “Bento” yang dinyanyikan Iwan Fals.

Selain hobi nyanyi, Bu Mei dikenal sebagai tokoh wanita super aktif. Seusai purna tugas, dia tetap aktif di berbagai organisasi dan lembaga. Pernah menjadi Ketua tim Pelaksana Percepatan Kerjasama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua serta Komisaris Utama (Komut) PT Jamkrida Kaltim.

Dia juga didaulat menjadi Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kaltim dan Ketua Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kaltim. Bu Mei juga menjadi Pembina Pengurus Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik (PAPPRI) Kaltim. Juga menjadi Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Kaltim. Serta Ketua Umum Lembaga Koordinasi  Kesejahteraan Sosial (LK2S) dan Pembina  Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Kaltim.

Sebagai alumnus FEB Unmul, Bu Mei sempat menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) FEB. Selanjutnya saya diminta menggantikan. Lalu dia masih menjadi pengurus IKA Unmul, di mana ketuanya adalah mantan Gubernur Isran Noor. Dia satu angkatan di SMA bersama Isran. Karena itu mereka sangat akrab berteman.

Bu Mei juga laris menjadi nara sumber (Narsum) baik di kegiatan pemerintahan maupun di berbagai even swasta.  “Hampir tiap minggu aku jadi Narsum. Tapi aku senang bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan,” ucapnya bahagia.

“Hidup dan bekerja itu harus tulus dan ikhlas. Upayakan selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari perilaku zalim.” Itu pesan kedua orangtuanya dan sangat diamalkan Bu Mei.

Selamat jalan saudaraku tercinta, Bu Mei yang baik dan super aktif. Selamat bertemu dengan suami dan kedua orang tua di alam barzah. Insyaallah husnul khatimah. Amin Ya Rabbal alamin.(*)

HARUM “Puluhan Tahun”

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Haji Rudi Mas’ud (HARUM) harus tahu. Sekarang ini semua ucapan, tindakan termasuk gestur tubuhnya selalu dibaca orang. Sejak skandal mobil dinas yang mahal dan mewah Rp8,5 miliar itu, masyarakat terutama para netizen selalu mengikuti dan menguliti gerak geriknya. Karena mereka sudah tahu ada yang tidak pas konsep berpikir Gubernur dengan rakyatnya.

Ucapan terakhir HARUM yang menyebutkan alasan pengalokasian anggaran Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Kepada wartawan, Gubernur menjelaskan bahwa kondisi rumah jabatan saat ini memerlukan banyak perbaikan karena lama tidak ditempati. “Perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” jelasnya.

Puluhan tahun artinya satuan waktu yang jumlahnya antara 10 sampai 99 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “puluhan” berarti bilangan kelipatan sepuluh, jadi bisa 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya sampai 99 tahun.

Apa benar rumah jabatan gubernur yang disebut Lamin Etam itu sudah puluhan tahun tidak ditempati? Faktanya tidak begitu.

Ayo Pak Gub buka data. Memang benar di era Gubernur Isran Noor, 2018-2023, Lamin Etam kosong selama 5 tahun. Isran memilih tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. Tapi ketika Akmal Malik menjadi penjabat (Pj) Gubernur (2023-2025), dia tinggal di sana. Karena itu pasti ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan saat itu.

Jadi tidak benar ucapan HARUM yang menyebut Lamin Etam tidak ditempati selama puluhan tahun. Sebelum Isran, Gubernur Awang Faroek Ishak selama 10 tahun tinggal di rumah dinas yang berada di samping Kantor Gubernur tersebut.

Selain soal waktu, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyebutkan bahwa angka 25 M itu diputuskan melalui tahapan penganggaran yang sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif sampai persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya ada juga penjelasan dari Wagub Seno Aji. Dia menyebutkan, penganggaran 25 M itu telah sesuai dengan ketentuan PP No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurutnya, rumah jabatan dan ruang kerja bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan serta pengadaan perlengkapan pendukung.

Yang perlu dipahami Gubernur dan Wagub, dalam penganggaran yang memakai uang rakyat, pada saat ini rakyat punya ukuran tambahan. Ukurannya tidak saja sesuai aturan dan SOP, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keadilan dan kepantasan. Ini norma lebih tinggi dari SOP.

Ketika Gubernur menjelaskan pengadaan mobil Ranger Rover, kekuatan CC-nya memang masih di bawah ukuran yang ditentukan Mendagri.  Jadi sesuai SOP. Tetapi dari sisi harga, itu yang menjadi persoalan. Adil dan pantaskah Gubernur menaiki mobil semahal itu?. Makanya Presiden Prabowo ikut menyentil. “Mobil Maung Presiden saja dengan anti pelurunya hanya sekitar satu miliar rupiah, kok ada mobil kepala daerah sampai 8 miliar rupiah,” sindirnya.

Di saat keuangan negara atau daerah tidak baik-baik saja, ditambah lagi ada kebijakan efisiensi atau penghematan, maka rakyat sangat peka dengan pengeluaran yang sangat tidak krusial dan terkesan mengada-ada. Misalnya ada anggaran pembuatan naskah pidato, sampai urusan tetek bengek di rumah jabatan kepala daerah.

Awan, founder Selasar.co membuat sindiran ketika dilihatnya ada anggaran pengadaan videotron indoor di rumah jabatan Rp782 juta. “Wah enak ini untuk menonton film Kuyang, menyeramkan,” katanya nakal.

Begitu juga ketika diamatinya ada anggaran aquarium air laut sebesar Rp198 juta. “Mungkin aquarium itu untuk memelihara bintang laut, Patrick,” ucapnya lagi.

Dia juga mengomentari anggaran dua kali pengadaan alat dapur. Yang pertama 500 juta, yang kedua  162 juta. “Bisa ini untuk syuting master chef,” katanya dengan polos.

TAGUPP INVESTASI DAERAH?

Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur HARUM juga menjelaskan soal kehadiran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang berkekuatan 43 orang.

Dia meminta semua pihak jangan salah persepsi. “Sebenarnya dengan adanya Tim Ahli Gubernur, ini bukan cost tapi bagian dari investasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat,” jelasnya.

“Berapa duit kalau salah kebijakan, berapa duit yang harus hilang . APBD kita puluhan triliunan. Jangan sampai tidak berpihak kepada masyarakat kita, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lain yang berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya lagi.

HARUM juga menegaskan pembentukan TAGUPP sudah melalui SOP dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketika ditanya awak media terkesan gemuk dan bukan ahli, dia bilang masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain. “Saya rasa di sini, orang-orang yang ada di dalam punya kompetensi, mereka orang-orang  expert,” katanya sambil tertawa kecil.

Seorang teman saya bingung, apa kaitannya investasi dengan TAGUPP. Bagaimana mungkin TAGUPP bisa dinilai positif. Mulai pembentukannya terkesan melanggar peringatan Kemendagri, personilnya  kebanyakan dan bukan standar ahli, sampai upahnya yang tinggi sampai menghabiskan APBD di atas Rp10 miliar. Ini bukan investasi, tapi pemborosan. Cenderung menjadi lembaga untuk balas budi terhadap Tim Sukses.

Gubernur lupa, ada lembaga resmi yang punya kewenangan pengawasan yaitu DPRD. Dewan yang seharusnya menjaga agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak ke masyarakat. Sayang DPRD-nya dinilai tak begitu efektif, karena ketua dewannya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) adalah kakak kandungnya HARUM sendiri.

Kasus percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara juga ramai. Selain alasannya masih diperdebatkan, ada ucapan Gubernur yang tidak enak berkaitan soal putra daerah dalam seleksi Dirut Bankaltimtara. Dia terkesan melempar tanggung jawab.

“Itu yang menjadi masalah, kenapa putra daerah ngga ada yang daftar. Kan sudah dibuka secara umum. Kemana putra daerah kita ini?. Jangan tanya ke kita dong. Yang salah kalau kami tidak membuka pendaftaran. Masa yang daftar orang luar. Ada sih putra daerah yang daftar, tetapi dalam seleksi di pansel gugur,” katanya kencang.

Orang meragukan ketulusan HARUM berpihak ke orang daerah, meski dia sendiri boleh dibilang putra daerah karena lahir di Balikpapan. Tapi darah orang tuanya berasal dari Sulbar. Dia alumnus Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul. Mulai S1, S2 sampai S3.

Tapi dalam kasus pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim, HARUM lebih ikhlas memilih orang luar. Padahal kita punya orang lokal yang memenuhi syarat.  Unmul, almamaternya  juga punya ahli di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Pak Gub harus belajar dan membaca Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (OIK). Dalam Pasal 14 ayat (4) disebutkan: Paling sedikit 2 (dua) Deputi OIKN   diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Perpres saja memberi tempat terhormat terhadap orang lokal atau daerah.

Ke depan Gubernur HARUM harus lebih arif bertindak dan mengambil kebijakan. Sebab, saya lihat di medsos sudah ada konten atau gerakan yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Misinya, menyetop pemimpin yang tidak membawa marwah nurani masyarakat Kaltim dengan jujur dan harum.(*)

Dapat Tawaran Jadi Ketua Harian KONI Kaltim, Pilih Membantu di Luar Struktur

​Oleh: Rusdiansyah Aras

​KAMIS (2/4) siang, matahari Samarinda terasa cukup menyengat. Namun, suasana di sebuah ruangan di kawasan Jalan Juanda terasa sejuk dan penuh kehangatan. Saya hadir memenuhi undangan Haji Anderiy Syachrum, sosok yang kini tengah bersiap menyongsong amanah besar sebagai kandidat Ketua KONI Kaltim masa bakti 2026-2030.

​Di sana, Haji Anderiy tidak sendirian. Ia didampingi oleh Arief Rachman Hakim, Ketua Harian Pengprov Perbasi Kaltim. Kami bertiga larut dalam diskusi panjang. Fokusnya satu: bagaimana masa depan pembinaan olahraga prestasi di Bumi Etam.

​Kami membedah peta jalan menuju BK PON hingga muaranya di PON 2028 mendatang. Saya menangkap getaran ambisi yang positif dari Haji Anderiy. Beliau punya mimpi besar agar olahraga Kaltim tidak sekadar jago kandang, tapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi prestasi Indonesia di level internasional. Sebuah visi yang tentu harus kita amini dan dukung bersama.

​Namun, di tengah diskusi yang mengalir itu, Haji Anderiy menyampaikan sebuah harapan yang cukup mengejutkan bagi saya. Beliau meminta saya untuk mendampinginya secara langsung di struktur kepengurusan sebagai Ketua Harian KONI Kaltim periode mendatang.

​Mendengar permintaan itu, saya menarik napas sejenak. Ada rasa bangga dan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan tersebut. Menjadi bagian dari gerbong perubahan adalah kehormatan bagi siapa pun. Namun, hati kecil saya memiliki pertimbangan lain yang lebih mendasar—sebuah prinsip yang saya pegang teguh sebagai pelaku olahraga dan jurnalis.

​Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya menyatakan siap membantu beliau kapan saja, memberikan pemikiran atau masukan, namun tidak dalam struktur kepengurusan.

​Mengapa? Bagi saya, ini adalah soal integritas dan tanggung jawab moral.
​Diatas kertas, capaian kita di PON XXI 2024 Aceh-Sumut sebenarnya tidaklah buruk, bahkan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Jika kita menoleh ke belakang, pada PON XX 2021 di Papua, Kaltim meraih 25 medali emas, 33 perak, dan 42 perunggu (peringkat 7). Di PON 2024 lalu, raihan kita melonjak tajam menjadi 30 medali emas, 55 perak, dan 69 perunggu. Artinya, ada kenaikan jumlah medali sebesar 54 persen.

​Pun jika dibandingkan dengan hasil PON XIX 2016 di Jawa Barat—saat Kaltim meraih 25 emas, 44 perak, dan 73 perunggu—perolehan emas kita di 2024 tetap mengalami kenaikan sekitar 12 persen.
​Namun, olahraga bukan sekadar deretan angka statistik di atas meja. Olahraga adalah tentang target dan kehormatan. Saya harus jujur pada diri sendiri dan masyarakat olahraga Kaltim: saya gagal menghantarkan kontingen menembus target 5 besar yang kita canangkan.

​Dalam dunia olahraga, kita diajarkan untuk sportif. Jika target besar tidak tercapai, maka harus ada evaluasi yang jujur, termasuk evaluasi terhadap diri sendiri sebagai nakhoda.

​Rasanya menjadi “tidak elok” jika saya menyatakan tidak mencalonkan diri kembali sebagai ketua karena alasan tanggung jawab moral, namun di sisi lain masih ingin “bercokol” di kursi strategis seperti ketua harian. Kepemimpinan butuh regenerasi total. Harus ada wajah baru, energi baru, dan semangat baru untuk membawa kapal besar KONI Kaltim berlayar lebih jauh dan lebih cepat.

​Kaltim tidak kekurangan stok putra-putri terbaik. Masih banyak figur yang memiliki kapabilitas, dedikasi, dan integritas untuk memajukan olahraga prestasi di daerah ini. Mereka harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berekspresi dan membuktikan diri tanpa bayang-bayang masa lalu.

​Olahraga mengajarkan kita tentang kejujuran dan keberanian mengakui realita. Biarlah saya berada di luar pagar struktur. Meski tanpa jabatan formal, jiwa saya tidak akan pernah pergi dari dunia yang membesarkan saya ini. Hingga akhir hayat, saya akan tetap menjadi pelaku olahraga—meski kini peran itu lebih banyak saya jalankan lewat goresan pena sebagai seorang jurnalis.

​Terima kasih, Haji Anderiy. Selamat berjuang. Mari kita jaga api semangat olahraga Kaltim agar terus menyala, dengan cara dan peran kita masing-masing. (rd)

KONI Kaltim: Muara Belajar yang Paripurna

​Oleh: Rusdiansyah Aras

​Perjalanan waktu sering kali melaju lebih cepat dari yang kita duga. Tidak terasa, sudah empat tahun dua bulan saya mengemban amanah sebagai nakhoda di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur. Bagi saya, gedung ini bukan sekadar kantor organisasi, melainkan sebuah tempat belajar yang paripurna.

​Dunia media adalah akar saya. Sejak memulai karier sebagai jurnalis pada Januari 1988 di SKH Manuntung—yang kini bertransformasi menjadi Kaltim Post—hingga dipercaya menjadi Direktur selama 17 tahun, saya mengira telah melihat segalanya tentang kepemimpinan.

Namun, KONI Kaltim memberikan dimensi baru dalam hidup saya.
​Mengelola olahraga di Bumi Etam ibarat menakhodai kapal besar dengan awak kapal (ABK) yang memiliki latar belakang yang sangat beragam.

Di sini, saya bertemu dengan kawan-kawan pengurus yang multi-talenta, dengan karakter dan ego sektoral yang berbeda-beda. Namun, berkat pengalaman panjang di dunia pers, saya belajar untuk memahami setiap frekuensi tersebut.

​Meski latar belakang kita berbeda, kapal ini tetap melaju lurus karena satu kompas yang sama: Membawa prestasi olahraga Kalimantan Timur menjadi yang terbaik di luar Pulau Jawa.

​Kita patut bersyukur, di tengah dinamika yang ada, semangat kebersamaan itulah yang membuat Kaltim tetap disegani di kancah nasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa berada di tengah-tengah kawan-kawan yang super hebat—para patriot olahraga yang mewakafkan waktu dan pikirannya demi martabat daerah.

​Namun, sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa dalam masa kepemimpinan ini, tentu ada “salah langkah” yang saya ambil. Ada ucapan yang mungkin menyinggung, ada laku yang kurang berkenan, serta kebijakan yang mungkin tidak memuaskan semua pihak. Dari hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan tersebut.

​Jabatan ada batasnya, namun dedikasi tidak mengenal titik henti. Saya mungkin akan menepi dari kursi pimpinan, tetapi identitas saya tidak akan berubah: Saya adalah seorang jurnalis dan saya adalah pelaku olahraga hingga akhir hayat.

​Terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan KONI Kaltim, para Ketua dan Wakil Ketua Bidang, serta seluruh anggota pengurus yang telah bahu-membahu selama ini.
​Teruslah melaju, teruslah berprestasi. Salam hormat saya untuk kalian semua.

​Samarinda, Maret 2026

Pak Gub, Ingat Unmul Dong!

Catatan Rizal Effendi

UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL) itu memang hebat. Tiga gubernur Kaltim terakhir semuanya orang Unmul. Mereka adalah Prof Dr Awang Faroek Ishak, Dr Isran Noor dan Dr H Rudy Mas’ud (HARUM).

Mantan Gubernur Kaltara, Dr Irianto Lambrie, yang sekarang menjadi Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim juga dari Unmul. Sejumlah wali kota dan bupati di Kaltim juga alumni Unmul.

Itu menunjukkan bahwa Unmul bukan universitas kaleng-kaleng. Bisa mencetak pemimpin daerah yang andal. Tidak saja di jabatan pemerintahan tapi juga di berbagi lembaga. Saya bersyukur juga menjadi alumnus Unmul dan sekarang dipercaya teman-teman menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB).

Hasil pengukuran dan pencatatan Webometrics, Unmul konsisten masuk dalam daftar universitas terbaik di Indonesia, termasuk peringkat 36 dari ribuan perguruan tinggi di Tanah Air.

Unmul juga berhasil meraih akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  (BAN-PT), yang menempatkannya dalam jajaran 5 persen perguruan tinggi terbaik  di Indonesia.

Akreditasi unggul itu adalah peringkat tertinggi dalam sistem akreditasi perguruan tinggi/prodi di Indonesia yang ditetapkan BAN-PT. Predikat ini menunjukkan kualitas Unmul luar biasa, memenuhi 9 standar evaluasi dan inovatif.

Laporan Rektor menyebutkan, 30 program studi di Unmul telah meraih predikat unggul, sementara 7 lainnya telah terakreditasi secara internasional.

Unmul diakui sebagai salah satu universitas teratas di Pulau Kalimantan dengan jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu mencapai sekitar 37 ribu orang. Tiap tahun Unmul tidak kurang menerima 6.000 mahasiswa baru.

Rektor Unmul Prof Abdunnur atau lengkapnya Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN.Eng dinobatkan sebagai salah satu dari “25 Tokoh Pilihan Kampus Indonesia 2025” oleh Majalah Kampus Indonesia. Abdunnur adalah putra daerah, kelahiran Bulungan, 7 Maret 1967. Dia rektor pertama alumnus Fakultas Pertanian Unmul.

Komitmen Awang Faroek dan Isran Noor terhadap Unmul sangat kuat. Baik dalam dukungan dana hibah dan program infrastruktur maupun penggunaan SDM Unmul. Banyak lulusan Unmul menjadi tulang punggung di jajaran Pemprov Kaltim. Awang Faroek pernah menjadi Pembantu Rektor (Purek) III dan Isran Noor sampai sekarang mengabdi sebagai Ketua Umum IKA Unmul.

Menjadi pertanyaan kita bagaimana dengan HARUM? Perlu kita ketahui, gelar kesarjanaan Rudy Mas’ud mulai S1, S2 atau magister sampai S3 atau doktor semuanya diraih di FEB Unmul. Jadi “darah sarjananya” full  dari kampus Unmul Gunung Kelua.

Hal yang sama juga dijalani kakak kandungnya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) yang sekarang Ketua DPRD Kaltim. Dia meraih S1 di Fakultas Kehutanan, lalu S2 dan S3 di FEB. Begitu juga dengan Rahmad Mas’ud (RM) yang sekarang Wali Kota Balikpapan. Dia juga meraih S2 dan S3-nya di FEB Unmul. Sedang S1 Rahmad dari Universitas Tridharma (Untri) Balikpapan.

Saat meraih gelar S2 di FEB Unmul, anggota Bani Mas’ud malah berlima. Rekor menarik dan luar biasa. Selain HARUM, HAMAS dan RM, juga Hj Siti Aisyah Mas’ud dan Hj Yuliana Mas’ud. Saya belum tahu apakah Aisyah dan Yuli juga mengambil program S3.

TIGA KASUS MENONJOL

Saat ini ada 3 kasus menonjol yang membuat orang mempertanyakan komitmen atau kepedulian Gubernur HARUM dengan almamaternya.

Pertama, soal pengangkatan dua dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Makassar, Dr Syahrir A Pasinringi sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan  Dr Fridawaty Rivai sebagai anggota Dewas  RSUD dr Kanujoso Balikpapan.

Kebijakan ini jadi sorotan baik dari DPRD maupun akademisi. Dekan FKM Unmul Prof Iwan Muhammad Ramdan menyayangkan karena ahli lokal sangat mampu dan lebih memahami karateristik masyarakat Kaltim. Jadi mengapa harus mengambil tenaga luar. Lagi pula FKM Unmul memiliki SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Penunjukan Dr Syahrir yang akrab dipanggil Prof Cali (meski belum guru besar) dan Fridawaty disebut-sebut ada kaitan dengan peran Hijrah, adik Gubernur yang sekarang diangkat jadi Wakil Ketua Tim TAGUPP. Hijrah bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi dua tahun lalu mengambil program magister rumah sakit (MARS) di FKM Unhas. Gelar MARS sangat dibutuhkan Ifran, karena dia diangkat menjadi Direktur RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan.

Selain di Dewas, Prof Cali juga diangkat menjadi Koordinator Bidang SDM dan Kesejahteraan Rakyat di TAGUPP.  Jadi dia benar-benar sangat istimewa. Dapat honor “triple.” Honor di Ketua Dewas RSUD, honor di TAGUPP dan kabarnya juga dapat proyek pendampingan kesehatan Rp4,2 miliar.

Kedua, soal pembentukan TAGUPP. Dari sudut apapun pembentukan TAGUPP memang pantas dipersoalkan. Selain dinilai menabrak peringatan dan larangan Kemendagri, juga terkesan pemborosan dengan personal sangat gemuk. Bayangkan jumlahnya 43 orang. (47 orang dengan 4 tenaga pendamping).  Anggarannya menguras lebih Rp10 miliar dari kantong APBD. Honor tiap orang antara 20 sampai 45 juta rupiah per bulan. Dibayar surut sejak Januari, meski SK-nya terbit Februari. Ini juga semacam program “balas jasa” Gubernur kepada tim suksesnya. Banyak orang luar ditarik. Banyak yang bukan berkualifikasi “ahli.” Bayangan dari 8 anggota Dewan Penasihat, hanya satu dari Kaltim.  Hampir tidak ada akademisi murni dari Unmul.

Saya heran akademisi FEB Unmul sekelas Dr Adji Sofyan Effendi (ASE), yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltim tak mendapat tempat di TAGUPP. Dia sempat ditarik di Tim Transisi, tapi kemudian disisihkan. Padahal dia menguasai konsep Transformasi Pembangunan Ekonomi Kaltim. Juga sejumlah ahli sosial dan lingkungan Unmul.

Gubernur sempat mengatakan kepada wartawan, pembentukan TAGUPP itu bukan “cost” melainkan investasi. Dia menjelaskan fungsi TAGUPP untuk mengawal dan memberi masukan terhadap rencana pembangunan Kaltim agar benar-benar mencapai sasaran.

Ketiga, soal rencana percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara M Yamin. Dia alumnus FEB Unmul. Sama dengan Gubernur. Ayahnya Kharuddin Annas dulu adalah dosen di FEB. Yamin merintis karier bertahun-tahun di Bankaltimtara. Mulai dari bawah sampai ke jabatan puncak. IKA FEB Unmul segera mengirim surat ke Gubernur. Sepanjang tidak ada masalah teknis dan hukum yang sangat mendasar, IKA FEB meminta agar kebijakan mengganti M Yamin sebelum berakhir masa tugasnya (2028) dibatalkan atau ditunda.

Dalam keterangan terbaru kepada awak media, Senin (30/3), Gubernur mengatakan, pemilihan direksi dan komisaris Bankaltimtara melalui pansel. Siapa saja boleh mendaftar. “Jangan salahkan saya kalau tak ada putra daerah yang mendaftar. Ada yang mendaftar tapi gugur di seleksi Pansel,” jelasnya.

Apa yang menjadi alasan mempercepat penggantian Dirut? “Kalau saya buka nanti ribut, tapi okelah saya jelaskan beberapa alasan saja di antaranya,” kata Gubernur.

Pertama, di Kaltara terjadi tindak pidana korupsi. Itu yang harus Anda bunyikan. Orangnya ditahan. Uangnya Bankaltimtara atau uang rakyat Kaltim hilang ratusan miliar. “Masa mau dibiarin,” ungkap HARUM.

Kedua, kinerja Bankaltimtara di tahun 2024 dibanding 2025 turunnya 32 persen. (Mungkin maksud Gubernur kinerja tahun 2025 dibanding 2024).  Dalam APBD, kita masukkan penerimaan deviden dari Bankaltimtara  sebesar Rp338 miliar, tetapi yang dapat hanya Rp191 miliar. “Bagaimana mau kita pertahankan,” tandasnya.

Kabarnya Gubernur mau mengangkat Amri Mauraga, mantan Dirut Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) sebagai pengganti Yamin. Dia sudah lulus tes OJK. Lalu HARUM akan mengganti Plt Komisaris Utama (Komut) Bankaltimtara Prof Eny Rochaida (guru besar FEB Unmul) dengan calonnya, Achmad Syamsuddin, mantan Dirut BPD Sumsel Babel (Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).

Banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan Gubernur yang kurang berpihak kepada SDM lokal atau daerah dengan beberapa kasus tadi. Ada alumnus yang mengingatkan dia. “Jangan terkesan hanya mencari gelarnya saja di Unmul.”

Malah mulai ada yang yang mempertanyakan bagaimana proses meraih gelar-gelarnya. Apalagi ada surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek kepada Rektor Unmul No 0815/E.E4/WS.01.01/2025 tertanggal 6 Oktober 2025. Isinya disebutkan: Berdasarkan pengaduan masyarakat, maka diperlukan klarifikasi adanya dugaan Ijazah S3 yang terindikasi tidak sah. Di situ disebutkan jabatannya (tidak beserta nama). Ada 4 jabatan termasuk Gubernur Kaltim, lalu ketua Dewan, wali kota dan bupati.

Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) kemarin, Rektor Unmul Prof Abdunnur menjelaskan, hasil klarifikasi melalui surat yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kaprodi (Ketua Program Studi) S2 Ilmu Ekonomi FEB Unmul melalui aplikasi LAPOR, Kaprodi mengakui ada hal-hal yang tidak terpenuhi.

“Sekarang kami menunggu arahan tindaklanjut dari Irjen Kemendikti atas penjelasan yang telah diberikan Kaprodi.  Namun demikian secara paralel di internal universitas juga sedang melakukan proses evaluasi melalui Komisi Etika Akademik Senat Universitas Mulawarman terhadap case tersebut di atas, yang hasilnya nanti disampaikan ke pimpinan universitas sebagai pertimbangan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Terima kasih,” begitu jawab Rektor Abdunnur.(*)

Next Page »