Antara Etika Publik dan Kemewahan “Kuda Besi”

Catatan Rusdiansyah Aras

​PERSOALAN kendaraan dinas bagi pejabat publik di Kalimantan Timur mendadak jadi sorotan tajam. Bukan karena fungsinya sebagai penunjang operasional, melainkan karena angka-angka fantastis di balik pengadaannya yang memicu kegaduhan di ruang publik.

​Kita melihat rentetan angka yang cukup mencengangkan: mulai dari mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar, disusul mobil dinas Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud seharga Rp6,8 miliar. Belum lagi polemik di Ibu Kota Provinsi, di mana Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menggunakan skema sewa untuk Land Rover Defender dengan biaya Rp160 juta per bulan.

​Di sisi lain, kontras sosial terlihat jelas. Di saat pucuk pimpinan di tingkat provinsi dan kota besar menggunakan kendaraan kelas premium, masih banyak kepala daerah di kabupaten/kota lain di Kaltim yang setia menggunakan “mobil lawas” untuk menjangkau pelosok desa dan medan berat di Bumi Etam.

​Klarifikasi yang Belum “Mendinginkan” Suasana

​Upaya klarifikasi sebenarnya sudah dilakukan. Gubernur Rudy Mas’ud dan Sekprov Sri Wahyuni telah memberikan penjelasan. Namun, nampaknya penjelasan teknis mengenai pengadaan dan standar keamanan belum cukup memuaskan rasa keadilan masyarakat. Arus kritik yang begitu deras—terutama di tengah isu kemiskinan ekstrem dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih compang-camping—akhirnya memaksa sebuah keputusan besar: kendaraan tersebut diputuskan untuk dikembalikan.

​Langkah serupa diambil Wali Kota Andi Harun. Beliau memilih jalan evaluasi dengan meminta Inspektorat Daerah Kota Samarinda meninjau ulang seluruh penggunaan kendaraan operasional Pemkot, termasuk skema sewa mobil dinas wali kota. Ini adalah langkah responsif terhadap “suara bising” di akar rumput.

​Belajar dari Masa Lalu: Revitalisasi Humas dan Wartawan Pos

​Polemik ini seharusnya bisa diredam lebih dini, atau bahkan tidak terjadi, jika fungsi kehumasan di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot berjalan lebih interaktif. Saya teringat ketika masih aktif di lapangan sebagai jurnalis Kaltim Post  pada era pemerintahan Gubernur HM Ardans maupun Mayjen TNI (Purn) Suwarna AF. Saat itu, komunikasi antara pengambil kebijakan dengan masyarakat melalui media massa terjalin sangat erat.

​Sudah saatnya pemerintah daerah kembali memberdayakan wartawan yang bertugas di pos kantor gubernur maupun balaikota—mirip dengan pola “Wartawan Istana” di tingkat kepresidenan. Minimal sebulan sekali, perlu digelar agenda coffee morning yang santai namun berbobot untuk membahas isu kekinian dan program pembangunan.

​Dengan ruang dialog yang terbuka, isu sensitif seperti pengadaan aset tidak akan meledak menjadi bola liar. Transparansi melalui diskusi tatap muka antara wartawan dan pejabat akan menciptakan pemahaman yang sama (common understanding) sebelum sebuah kebijakan dieksekusi.

​Sensibilitas di Tengah Fiskal yang Melambat

​Apalagi, kita semua tahu bahwa kondisi fiskal Kalimantan Timur saat ini sedang “tidak baik-baik saja”. Di tengah tantangan anggaran, setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus benar-benar memiliki asas manfaat langsung bagi rakyat.

​Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola pemerintahan di Kaltim. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk tertib administrasi, tetapi juga harus memiliki “antena” yang peka terhadap kondisi kebatinan rakyatnya. Keputusan untuk mengembalikan kendaraan mewah tersebut adalah langkah korektif yang patut diapresiasi, meski seharusnya tidak perlu terjadi jika prinsip efisiensi dan transparansi dikedepankan sejak awal.

​Pada akhirnya, kehormatan seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa mewah “kuda besi” yang dikendarainya, melainkan pada seberapa jauh kebijakannya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya.(rd)

Kasihan Ibu Sekdaprov

Catatan Rizal Effendi

SERBA SALAH, itu yang lagi dialami Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni pada hari-hari ini. Dia lagi disorot bahkan di-bully berkaitan dengan kebijakan yang tengah dijalankan Pemda Kaltim terutama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai Sekdaprov, Sri Wahyuni otomatis juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang memimpin penyusunan APBD. Dia juga yang berunding secara teknis dengan Badan Anggaran DPRD.

Sri Wahyuni dikukuhkan sebagai Sekdaprov tanggal 30 Mei 2022. Itu berarti sejak kepemimpinan Gubernur Isran Noor. Lalu lanjut dengan Pj Gubernur Akmal Malik dan kemudian dengan Rudy Mas’ud (HARUM) yang dilantik sebagai gubernur Kaltim bersama wagubnya Seno Aji sejak 20 Februari 2025.

Di masa Isran, tugas Sri relatif ringan. Sebab saat itu Isran sudah di tahun ke-4  masa tugasnya. Sekda sebelumnya adalah M Sa’bani. Tapi di era HARUM,  Sri harus membanting tulang serta menguras pikiran habis-habisan, karena gubernur baru datang pada saat APBD sudah ditetapkan.

Saat Gubernur HARUM dilantik Februari 2025, APBD 2025 sudah disusun dan ditetapkan pada akhir 2024 di era Akmal Malik. Sementara pada saat yang sama, Rudy Mas’ud-Seno Aji ingin sebagian program dan janji-janji kampanyenya segera dijalankan terutama apa yang mereka sebut dengan program Gratispol. Sehingga Sekda harus kerja keras melakukan refocusing agar sebagian program HARUM bisa jalan.

Refocusing adalah pengalihan kegiatan atau anggaran. Istilah ini viral saat kita diterpa musibah Covid-19. Semua duit APBN atau APBD difokuskan untuk penanganan Covid, sehingga sejumlah kegiatan atau program lain dibatalkan, dialihkan atau dikurangi porsinya.

Baru APBD 2026, Rudy Mas’ud-Seno Aji bisa menuangkan seluruh program atau keinginan yang berkaitan visi misinya.  Hanya “sialnya” tiba-tiba muncul kebijakan pemangkasan dari Pemerintah Pusat, sehingga sumber pendapatan APBD dari dana transfer terjun bebas.

Bayangkan, APBD Kaltim 2026 akhirnya ditetapkan hanya Rp15,15 triliun. Turun drastis dibanding APBD 2025 yang besarnya Rp21,74 triliun. Sumber pendapatan dari dana transfer (Pemerintah Pusat) hanya Rp3,13 triliun, turun tajam dari estimasi awal yang diperkirakan Rp9,33 triliun. Untung Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, sekitar Rp10,03 triliun.

Berkaitan dengan pemangkasan itu, terbit Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan Kementerian/Lembaga  (K/L) serta Pemerintah Daerah melakukan langkah penghematan terutama pada pos perjalanan dinas, rapat/seminar, honorium, kajian, publikasi dan pembangunan gedung/fasilitas yang bukan prioritas.

Pemda diinstruksikan mengurangi kegiatan seremonial, studi banding, serta membatasi perjalanan dinas dan honorium tim.

Dalam Inpres No 1 itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugasi melakukan pengawasan terhadap jalannya efisiensi agar tepat sasaran.

JADI TERPOJOK

Sebagai Sekda yang sudah bertugas beberapa tahun, Sri paham betul apa yang dilakukan dalam hal pemangkasan atau penghematan. Tapi di sisi lain dia tengah berhadapan dengan gubernur baru, yang ternyata persepsi penghematannya agak beda.

Bayangkan dengan entengnya Gubernur HARUM mengatakan, untuk menjaga marwahnya Kaltim dan marwahnya masyarakat Kaltim, maka tak pantas Gubernur memakai mobil dinas jenis Kijang atau kendaraan ala kadarnya. Maka dianggarkanlah oleh Ibu Sekda mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilai Rp8,5 miliar, yaitu Ranger Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih.

Selain bertolak belakang dengan kebijakan penghematan, pengadaan mobil semahal itu tidak pernah dilakukan kepala daerah lainnya. Malah juga lebih mahal dari mobil Maung Presiden Prabowo yang harganya Rp1,2 miliar.

Tentu beli mobil Ranger Rover seri itu bukan maunya Ibu Sekda. Mana mungkin Ibu Sekda tahu jenis mobil seperti itu. Meski HARUM setengah membantah, tapi semua orang tahu bahwa itu ada kaitan dengan keinginan sang gubernur. Apalagi gubernur juga punya mobil pribadi Ranger Rover jenis lain. Jadi sudah tahu apa hebat dan nyamannya mobil merek SUV mewah asal Inggris itu.

Ibu Sekda makin terpojok ketika menjelaskan bahwa mobil tersebut diadakan karena gubernur kesulitan menempuh medan berat dalam perjalanan ke berbagai pelosok Kaltim. Tapi gubernur sendiri bilang mobilnya ditempatkan di Jakarta.

Ini jadi pelajaran pahit bagi HARUM. Hampir semua orang di Indonesia menghujat. Akhirnya dia minta maaf dan mengembalikan mobil tersebut kepada si penjual. Itupun belum selesai. Sebab mekanisme pengembalian mobil itu masih dipersoalkan.

Bersamaan dengan heboh soal mobil, orang juga ramai menyorot adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Gubernur HARUM.  Angkanya tidak besar, sekitar Rp100 juta. Tapi setahu orang selama ini pembuatan pidato gratis. Kalaupun ada honornya, tidak seberapa. Naskah pidato biasanya dibuat oleh Bagian Humas atau sekarang Diskominfo. Bahannya datang dari berbagai OPD. Kalau sekarang di-pihakketiga-kan, aneh dan ada kesan sengaja dibuat-buat supaya ada anggarannya.

Yang lebih aneh lagi soal pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) berikut honornya. Dulu pembentukan tim semacam ini tidak terlalu dipersoalkan. Tapi sejak periode kepala daerah baru, Kemendagri sudah mengeluarkan larangan.

Itu terungkap dari pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah menjelang pelantikan serentak kepala daerah se Indonesia, Februari tahun lalu. Dia menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengangkat tenaga honor, staf khusus dan tenaga ahli. “Yang melanggar akan dikenaik sanksi berat,” tandasnya.

Nyatanya Gubernur HARUM berani menabrak. Bahkan lebih mencengangkan lagi, selain jumlahnya sangat gemuk (47 orang), honornya juga selangit. Tiap orang terima antara 20 sampai 45 juta rupiah. Hebatnya lagi berlaku surut sejak Januari. Jadi total anggaran yang dikuras dari APBD 2026 itu sebesar Rp10,78 miliar terdiri Rp8,3 miliar untuk honor dan Rp2,4 miliar untuk perjalanan dinas. Bisa jadi honor Januari dan Februari sudah atau mau dibayarkaan sebelum lebaran.

Ketika ditanya wartawan, Ibu Sekda bilang sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri. Bagaimana isi konsultasinya kita tidak tahu. Tapi saya yakin Ibu Sekda sangat berat menjelaskan masalah TAGUPP berikut honornya. Karena besarnya honor memang membuat iri para pejabat Pemprov.

Sebelumnya masyarakat dan para netizen juga pernah mempersoalkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Evaluasi APBD Kaltim 2023 yang dilaksanakan di HARIIS Vertu Hotel Harmoni Jakarta. Itu juga tidak sejalan dengan Inspres No 1.

Sri beralasan, rapat itu mementingkan isi pembahasan dibanding soal tempat. “Kami kan tidak memilih rapim setiap saat di Jakarta. Tapi kemarin itu, yang paling memungkinkan di Jakarta karena ada beberapa kegiatan yang juga dilakukan di Kementerian dan koordinasi. Jadi waktu dan koordinasinya bisa lebih mudah diatur,” katanya memberi alasan lebih jauh.

Berkaitan dengan berbagai kebijakan kontroversial tersebut, saya mengutip kembali komentar Irwan Pecho, mantan anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat. “Ibu Sekda itu orang cerdas, tapi jadi tidak cerdas karena harus mengamankan kebijakan pimpinan yang tidak cerdas,” begitu katanya.

Sri Wahyuni figur birokrat andal. Dia putra daerah yang membanggakan. Lahir di Samarinda, 29 Desember 1970. Semasa menjadi Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dia sempat mengikuti Sekolah Perwira Militer di SEKOWAD Bandung dan kemudian mengambil S1 di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta. Lalu lanjut program magister di Australian National University (ANU) Canberra-Australia, 2006.

Dia pernah menjadi Perwira Pertama Militer Kodim0803/Madiun, lalu bergeser jadi Lurah Long Ikis, Kabupaten Paser. Juga lama di Pemkab Kukar, sampai akhirnya masuk ke Gedung Putih, Kantor Gubernur. Dia lama menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kaltim.

Sri Wahyuni termasuk Sekda berprestasi. Dia masuk 15 besar ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2025. ASKOMPSI itu adalah Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia. Sri satu-satunya wakil Kalimantan yang lolos sampai ke babak final.

Asyik dengan kariernya, Sekda cantik ini sampai sekarang masih single alias belum berkeluarga. Saya melihat beberapa kali dicegat wartawan, wajahnya tidak terlalu cerah. Terkadang mau cepat-cepat meninggalkan tempat. Mungkin bingung jawaban apa yang tepat agar tidak lagi berlawanan dengan keterangan gubernur. Saya waswas menunggu momen dia tergusur dari kursinya. Mudah-mudahan tidak.(*)

Fragmen Risiko Global dan Ilusi Ketahanan: Ujian Baru bagi Stabilitas Rupiah dan Pasar Modal

Oleh: Dr. Kemal Sandi, SE., M.AB *)

Ekonomi global memasuki tahun 2026 dengan lanskap keuangan yang semakin kompleks. Lembaga keuangan di Amerika Serikat dan Inggris menghadapi tekanan kualitas aset, pengetatan likuiditas, serta peningkatan risiko kredit pada sektor private credit dan leveraged finance. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan strategis: apakah fragmen risiko di pusat keuangan global dapat menimbulkan efek financial contagion terhadap perekonomian Indonesia?

Tekanan Private Credit dan Siklus Leverage Global

Pasar private credit Amerika Serikat mencatat ekspansi signifikan sejak periode suku bunga rendah 2015–2021. Bank of America Global Research memproyeksikan tingkat default rate kredit korporasi berada di kisaran 4,5% pada 2026. Angka tersebut berada di atas rata-rata historis pra-pandemi yang berkisar 2–3 persen. Segmen leveraged loans menunjukkan peningkatan risiko akibat tingginya rasio debt-to-EBITDA dan pembiayaan berbasis floating rate yang sensitif terhadap suku bunga. Bank-bank besar AS memperketat eksposur terhadap private credit funds guna mengurangi konsentrasi risiko pada illiquid assets. Kebijakan tersebut menekan valuasi sejumlah asset management firms global dan mempersempit likuiditas pada pasar kredit alternatif. Kondisi tersebut mencerminkan fase balance sheet repair setelah periode ekspansi leverage yang panjang.

Claudio Borio dari Bank for International Settlements (BIS) menjelaskan dalam teori financial cycle bahwa ekspansi kredit yang berkepanjangan meningkatkan akumulasi risiko sistemik yang baru terlihat ketika cost of funding meningkat. Kenaikan suku bunga kebijakan Federal Reserve sejak 2022 telah meningkatkan tekanan terhadap struktur pembiayaan berbasis utang berimbal hasil tinggi (high-yield debt). Sistem keuangan global kini berada pada fase penyesuaian leverage. Sebagai dosen keuangan bisnis dan pengamat kebijakan moneter, saya memandang fase deleveraging ini sebagai konsekuensi logis dari periode akumulasi risiko berbasis likuiditas longgar, sehingga otoritas fiskal dan moneter di negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memperkuat buffer makroprudensial dan menjaga kredibilitas kebijakan untuk meredam transmisi tekanan eksternal terhadap stabilitas domestik.

Risiko Shadow Banking dan Regulatory Arbitrage

Kegagalan lembaga pemberi pinjaman properti di Inggris dengan total kewajiban sekitar £95 juta memperlihatkan kerentanan pada sektor non-bank financial institutions (NBFIs). Penurunan harga saham perusahaan manajer aset global yang memiliki eksposur terhadap entitas tersebut menunjukkan transmisi risiko kredit ke pasar modal. Kerangka regulasi Basel III telah memperketat capital adequacy ratio (CAR), liquidity coverage ratio (LCR), dan net stable funding ratio (NSFR) pada bank konvensional. Namun regulasi yang ketat pada perbankan formal mendorong perpindahan aktivitas pembiayaan ke sektor shadow banking. Fenomena tersebut dikenal sebagai regulatory arbitrage. Risiko sistemik tidak berkurang, tetapi bergeser ke institusi dengan pengawasan yang relatif lebih longgar.

Sebagai dosen keuangan bisnis yang meneliti stabilitas sistem keuangan, analisis tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi risiko global bukan sekadar isu sektoral, tetapi merupakan persoalan arsitektur keuangan internasional. Dalam perspektif kebijakan moneter dan makroprudensial, kondisi ini menuntut penguatan pengawasan terintegrasi terhadap non-bank financial institutions (NBFIs) serta harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi agar transmisi risiko dari sektor bayangan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan domestik melalui kanal likuiditas dan pasar modal.

 Geopolitik, Risk Repricing, dan Capital Flow Dynamics

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkatkan risk premium pada pasar energi dan mendorong investor global melakukan portfolio rebalancing menuju aset aman seperti US Treasury dan dolar AS. Teori portfolio balance menjelaskan bahwa peningkatan persepsi risiko global mendorong aliran modal keluar dari pasar negara berkembang menuju instrumen berisiko rendah. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 mencatat bahwa volatilitas arus modal meningkat signifikan pada periode pengetatan moneter global. Peningkatan volatilitas tersebut memperbesar potensi tekanan nilai tukar dan likuiditas di negara dengan keterbukaan finansial tinggi.

Jeffrey Frankel dan Andrew Rose (1996) dalam kajian tentang financial contagion menegaskan bahwa integrasi pasar modal mempercepat transmisi shock melalui kanal arus modal dan perubahan investor risk appetite. Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan global berada dalam jaringan transmisi tersebut. Sebagai pengamat kebijakan moneter, saya menilai bahwa tingkat keterbukaan finansial Indonesia menuntut respon kebijakan yang pre-emptive melalui penguatan stabilisasi nilai tukar, pengelolaan likuiditas yang adaptif, serta koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter guna memitigasi potensi tekanan eksternal terhadap stabilitas makroekonomi.

 Ketahanan Domestik dan Eksposur Eksternal Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% pada 2025. Struktur pertumbuhan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan nasional berada di atas 20%, jauh di atas ambang minimum 8%. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto berada di kisaran 2–3 persen. Pertumbuhan kredit investasi mencapai sekitar 22,38% secara tahunan pada awal 2026. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa berada di atas 140 miliar dolar AS pada akhir 2025, cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor. Indikator tersebut menunjukkan fundamental domestik yang relatif kuat.

Namun struktur pasar keuangan Indonesia tetap memiliki eksposur eksternal melalui kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN), volatilitas pasar saham, dan kewajiban valuta asing sektor korporasi. Episode taper tantrum 2013 dan gejolak pasar 2020 menunjukkan bahwa perubahan kebijakan moneter global dapat memicu capital outflow dan depresiasi rupiah secara cepat. Sebagai pengamat kebijakan fiskal dan moneter, analisis tersebut mengarah pada satu analisis strategis bahwa stabilitas domestik memerlukan koordinasi kebijakan yang konsisten antara disiplin fiskal dan kredibilitas moneter. Pemerintah perlu menjaga defisit anggaran dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, sementara Bank Indonesia perlu mempertahankan stabilitas inflasi dan nilai tukar melalui kebijakan suku bunga dan intervensi pasar yang terukur.

 

Implikasi bagi Korporasi dan Manajemen Keuangan

Perusahaan Indonesia menghadapi lanskap pembiayaan global yang lebih selektif. Kenaikan global risk premium meningkatkan cost of capital dan memperketat akses pendanaan eksternal. Chief Financial Officer (CFO) perlu memperkuat manajemen likuiditas, melakukan lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valuta asing, serta mengoptimalkan struktur utang jangka panjang untuk mengurangi risiko refinancing. Dalam praktik bisnis, strategi defensif berbasis penguatan neraca (balance sheet strengthening) menjadi prioritas dibandingkan ekspansi agresif berbasis leverage tinggi.

Fragmen risiko pada sektor keuangan global mencerminkan fase koreksi setelah periode ekspansi likuiditas yang panjang. Sistem perbankan Indonesia menunjukkan ketahanan struktural berdasarkan indikator modal, likuiditas, dan kualitas aset. Namun integrasi finansial global membuka kanal transmisi risiko melalui arus modal, nilai tukar, dan sentimen investor. Stabilitas ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh absennya gejolak global, tetapi oleh kekuatan kebijakan dalam merespons tekanan eksternal. Penguatan kerangka makroprudensial, disiplin fiskal, serta koordinasi kebijakan moneter menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan pasar. Sebagai akademisi dan praktisi keuangan bisnis, analisis ini menegaskan bahwa kewaspadaan strategis merupakan instrumen kebijakan yang paling rasional dalam menghadapi dinamika sistem keuangan global 2026.

*) Dosen Keuangan Bisnis dan Pengamat Kebijakan Moneter Universitas Mulawarman

Seno ke Kandang Wartawan

Catatan Rizal Effendi

DI TENGAH sorotan yang tajam terhadap Pemprov Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji datang ke kandang wartawan. Dia memenuhi undangan buka bersama yang dikirim Ketua Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Kaltim Abdurahman Amin atau Rahman. Acaranya berlangsung di Sekretariat PWI Kaltim Jl Biola, kompleks Prevab Samarinda, Rabu (11/3/2026) sore.

Prevab atau prefabricated adalah kompleks perumahan PNS pertama yang dibangun Pemprov Kaltim di Samarinda dengan sistem rakitan. Karena komponen bangunannya dibuat lebih dulu di pabrik. Gubernur yang berjasa dalam perencanaannya adalah A Wahab Sjahranie, lalu fisiknya di era Gubernur Ery Soepardjan.

Dekat kantor PWI itu ada sekolah SD. Dulu ayah saya, Suhaimi jadi guru di sana. Makanya juga dapat rumah di kompleks Prefab, di belakang sekolah, tak jauh dari sekretariat PWI. Dulu saya sering ke PWI. Dan saya pernah jadi pengurus PWI dan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Dari Balikpapan saya datang sendirian untuk hadir. Soalnya di-WA sahabat saya, wartawan senior Syafruddin Pernyata. “Kalau ikam datang, aku datang juga,” katanya setengah mengancam.

Syafruddin adalah wartawan paling lengkap karier dan nasibnya. Dia punya profesi macam-macam. Mulai dari wartawan lalu menjadi dosen FKIP Unmul. Di era Gubernur Suwarna, dia ditarik menjadi Kepala Humas Pemprov Kaltim. Terus berkembang. Jadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Perpustakaan dan Kepala Dinas Pariwisata.

Karena pengalaman di pariwisata, ketika pensiun dia membangun Taman Wisata Salma Shofa, yang terletak di Desa Mugirejo, Sungai Pinang. Juga Langit Timur di Seberang Tenggarong. Dan sukses. Ketika anaknya menikah, saya diundang ke sana. Berkat kiprahnya di industri pariwisata, dia menerima penghargaan sebagai Tokoh Pariwisata dari Pemprov Kaltim pada peringatan HUT ke-67 Kaltim Tahun 2024.

Dia juga penulis andal. Banyak buku-buku cerita karya dia yang diterbitkan. Dia juga jago menulis cerpen. Mulai kisah percintaan sampai yang berbau mistis. Ada novelnya beraroma budaya Banjar. Judulnya: Nanang Tangguh & Galuh Intan. Sebagai orang Banjar saya sangat apresiatif.

Syafruddin dianugerahi penghargaan sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya sebagai sastrawan yang telah berkiprah selama 40 tahun.

Usia Syafruddin sekarang 67 tahun. Dia lahir di daerah Loa Tebu, Tenggarong. Yang menarik, tanggal kelahirannya hanya beda satu hari dengan saya. Kalau saya 27 Agustus 1958, sedang dia tanggal 28 Agustus 1958. Makanya “kelakuannya” hampir sama, meski dia sering menuduh saya “curang” kalau bermain kartu atau catur.

Di kantor PWI saya juga bertemu dengan beberapa wartawan senior lainnya. Ada Eddy Alioeddin yang dulu wartawan Mingguan Meranti. Dia juga jago tenis dan sering juara dalam Pekan Olahraga Wartawan. Usianya sudah di atas kepala tujuh.

Selain itu hadir Syafril Teha Noer. Wartawan dan seniman. Dia teman dekat seniman Yogya, Untung Basuki dan Butet Kartaredjasa. Rasanya Syafril adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kaltim. Juga ada wartawan dan seniman, Hamdani. Datang juga dua mantan Ketua PWI yaitu Maturidi dan Endro Effendi.

ASET PEMPROV KALTIM

Ketika datang ke sekretariat PWI, Wagub Seno Aji disambut jajaran pengurus PWI. Selain Rahman, juga sekretaris PWI Achmad Shahab, bendahara Heldiyanur serta Ketua Dewan Kehormatan Intoniswan, yang juga Pimred Niaga.Asia. Dari jajaran Pemprov ada Kadis Kominfo Muhammad Faisal.

Yang menarik, Seno datang bersama Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi. Seno yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim, partainya Presiden Prabowo, sempat mengeluarkan pernyataan tentang target partainya. “Tahun 2029 kita harus bisa memenangkan perjuangan Partai Gerindra. Kita harus menang di 10 kabupaten/kota se Kaltim,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai berbuka puasa.

Saya hormat kepada Wagub Seno Aji. Dia cukup akrab bergaul dengan para wartawan. Padahal Pemprov Kaltim tengah disorot habis-habisan oleh berbagai media dan wartawan gara-gara pembelian mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilai Rp8,5 miliar.

Seno sendiri sehari-hari memang tampil cukup sederhana dan bersahaja. Sebelum menjadi Wagub mendampingi Gubernur Rudy Mas’ud (HARUM), dia adalah anggota DPRD Kaltim dari dapil Kutai Kartanegara.

“Terima kasih atas kesediaan Pak Wagub datang ke sekretariat PWI yang apa adanya ini. Tapi gedung PWI Kaltim adalah aset Pemprov Kaltim juga yang perlu direnovasi,” kata Rahman jujur.

Rahman menjelaskan, jumlah wartawan yang aktif di PWI mencapai 581 orang. Mereka sudah teruji melalui Uji Kompetisi Wartawan (UKW) yang diadakan PWI. Saat ini dunia wartawan dan media menghadapi hantaman dan tantangan, jelasnya. Termasuk juga pengurangan anggaran di Pemda akibat kebijakan penghematan.

Wagub Seno Aji menjanjikan akan memberikan dukungan kepada PWI baik untuk renovasi gedung PWI maupun yang berkaitan dengan kesejahteraan wartawan. “Media adalah patner strategis pemerintah dan ujung tombak dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia juga berharap media dapat terus menyajikan informasi yang positif dan berbasis kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik.

Sebelum balik ke Balikpapan, saya singgah dulu ke Sari Madu Bakery (SMB) di Jl KH Abul Hasan. Saya diantar sahabat saya, Dr Meiliana atau Bu Mei, mantan Pj Sekdaprov Kaltim. Ternyata pemiliknya orang Banjar. Hebat. “Kita mau  buka 100 outlet lagi termasuk di Balikpapan,” kata Ima Tansil, sang manajer pemasaran. Masih muda dan cantik. Dia adik dari sang pemilik, Diah Tansil. Saya bilang salah satu lokasi menarik di Balikpapan adalah kompleks pertokoan dan perumahan Grand City.

SMB yang sudah berusia 8 tahun dikenal sebagai toko roti enak. Mau roti apa saja ada. Mulai roti sisir, roti keju, roti coklat  sampai roti abon. Ada 100 varian. Juga produk pisang goreng madu-nya yang sangat dikenal dan best seller. Dia juga jual jajanan tradisonal Banjar yang sangat laris di bulan Ramadan. Ada amparan tatak pisang, yang menjadi kesukaan saya.

Bu Mei akrab dengan keluarga SMB. Soalnya rumahnya ikut disewa. “Kita dapat diskon pembelian 30 persen,” kata Bu Mei tersenyum. Wah baru sekali ini saya beli roti ada dapat potongan harga. Terima kasih Sari Madu, memang  berkah di bulan Ramadan.(*)

“Marwahnya” Gubernur Isran

Catatan Rizal Effendi                                                       

RAMADAN berkah. Gubernur Kaltim 2018-2023 Dr Isran Noor pulang kampung. Dia banyak di Samarinda. Biasanya di Jakarta. Selain kumpul keluarga, dia juga menghadiri beberapa acara silaturahmi. Gayanya tak banyak berubah. Suka bercanda dan tetap semangat.

Yang menarik dia sampai dua kali datang ke kampus Unmul, Gunung Kelua. Minggu lalu ada undangan buka puasa dari Rektor Unmul Prof Abdunnur. Di susul kemudian undangan dengan tema yang sama digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Pertanian. Kebetulan Isran masih memangku jabatan Ketua IKA Unmul dan alumnus di fakultas tersebut.

Ketika buka puasa di rumah Rektor, Isran sempat menyerahkan baju adat kebudayaan Koetai “Taqwo” kepada Abdunnur, yang juga saat ini memangku jabatan Ketua Umum Dewan Kebudayaan Nusantara Kaltim.

Yang Istimewa acara di Kampus Pertanian. Ternyata sekaligus merayakan Milad Rektor ke-59. Abdunnur lahir di Kabupaten Bulungan, 8 Maret 1967. Dia juga alumnus Fakultas Pertanian Unmul. Ahli perikanan dan kelautan yang meraih gelar doktor dari Nihon University, Jepang.

Ayahnya, KH Sabranity adalah tokoh ulama Banjar yang terkenal di Kaltim terutama Samarinda. Sempat menjadi Kepala Kantor Agama. Abdunnur terpilih sebagai rektor termuda dengan prestasi luar biasa.

Berkat kepemimpinanya, dia membawa Unmul masuk dalam jajaran 40 besar universitas terbaik di Indonesia dengan akreditasi institusi “Unggul.” Dia juga masuk dalam daftar elite “25 Tokoh Pilihan Kampus Paling Berpengaruh di Indonesia” pada tahun 2025 lalu.

Dalam acara pemotongan tumpeng, Abdunnur secara khusus menyerahkannya kepada Isran Noor. “Terima kasih atas bimbingan dan doa Abah,” katanya penuh kebahagiaan. “Selamat dan berkah,”  kata Isran Noor.

Selain sejumlah pimpinan kampus dan fakultas, hadir juga sejumlah tokoh di antaranya mantan Wakil Gubernur Farid Wadjdy dan mantan Pj Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana, yang juga Wakil Ketua IKA Unmul Bidang Bisnis. “Pak Isran adalah warga kampus istimewa, selain alumnus beliau banyak memberikan perhatian waktu jadi gubernur,” kata Meiliana, yang akrab dipanggil Bu Mei.

Abdunnur mengucapkan rasa syukurnya karena peringatan hari kelahirannya dirayakan di lingkungan kampus. “Alhamdulillah hari jadi saya dirayakan bersama civitas akademika, alumni dan mitra universitas. “Semoga kita terus bersinergi untuk memajukan Unmul,” ucapnya.

Dekan Fakultas Pertanian Dr Fahrunsyah dan Ketua IKA Faperta Fahrizal mengaku bahagia bisa menggelar acara buka puasa bersama dengan Rektor dan Pak Isran serta tokoh lainnya. “Alhamdulillah kita kumpul semua, semoga semangat Ramadan menempa kita untuk terus maju,” kata mereka.

POLEMIK HELIKOPTER

Di sela-sela acara silaturahmi, sejumlah wartawan memburu Isran. Tentu saja yang ditanyakan berkaitan dengan kebijakan Gubernur Kaltim sekarang, Dr Rudy Mas’ud (HARUM) terutama soal mobil mewah dan tudingan sewa helikopter.

“Jadi gubernur itu harus bisa menjaga marwah,” katanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Tapi ketika menjadi gubernur, salah satu marwah yang dijaga Isran, dia melarang anak dan keluarganya cawe-cawe di Pemprov Kaltim termasuk urusan proyek. Dia juga tak mau menempati rumah dinas. Isran tetap tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. “Kalau rumah dinas, masyarakat sulit datang karena ada penjagaan. Beda di rumah pribadi, semua bebas masuk,” katanya beralasan.

Ketika ditanya heboh soal mobil dinas gubernur yang mahal, Isran memberi pandangan. “Kalau mau mobil yang mahal, ya pakai uang pribadi, jangan pakai uang rakyat,” begitu pesannya. Dia mengaku pernah menaiki mobil seharga Rp15 miliar. “Tapi itu mobil orang,” jelasnya.

Isran juga membantah keras soal tudingan adanya penganggaran sewa helikopter di era dia. Tidak benar itu. “Gubernur memang boleh sewa helikopter tapi dalam hal darurat seperti bencana,” jelasnya.

Soal sewa helikopter ini diungkap oleh Sudarno, anggota Bidang Informasi & Komunikasi Publik Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Dia mengatakan, kebijakan membeli mobil Rp8,5 miliar masih lebih efisien dibanding penganggaran sewa helikopter yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Dia menyebut angkanya Rp2 miliar per bulan atau Rp24 miliar setahun.

Tim Hukum Isran-Hadi, Roy Hendrayanto mengatakan, pihaknya lagi mempelajari kemungkinan konsekuensi hukum dari tudingan Sudarno tersebut. Apakah yang dimaksud era Isran-Hadi (2018-2023) atau di masa kepemimpinan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Roy menyayangkan ucapan tersebut, yang memberi kesan pemerintahan sebelumnya lebih parah. Ia mengingatkan, kalau hal itu tidak bisa dibuktikan bisa menjadi fitnah. “Kalau itu fitnah, kami akan mengambil langkah hukum,” tandasnya.

Mengutip video Selasar.co, Sudarno mengatakan bahwa dia menyebut soal sewa helikoper itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tanpa menyebut nama. Dia mengungkapkan bahwa anggaran sewa helikopter itu terlihat pada APBD 2025. Gubernur Rudy Mas’ud tidak mau, lalu dialihkan untuk program Gratispol.

Terlepas dari hal tersebut, Sudarno mengatakan dia tetap hormat kepada Isran sebagai mantan gubernur Kaltim. “Semoga beliau tetap sehat,” harapnya. “Kita tetap membutuhkan kritikan dari para senior,” ucapnya lagi.(*)

« Previous Page — Next Page »