Gula, “Silent Killer” yang Luput dari Regulasi Ketat

SAMARINDA — Rokok, alkohol, dan narkoba selama ini dikenal sebagai tiga zat berbahaya yang peredarannya diawasi ketat karena sifatnya yang adiktif dan berisiko mematikan. Namun di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, ada satu zat lain yang dikonsumsi hampir setiap hari, bersifat adiktif, berdampak serius bagi kesehatan, tetapi nyaris dianggap biasa, gula.

Gula hadir di hampir seluruh dapur masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk gula pasir, gula aren, hingga gula yang tersembunyi dalam nasi, minuman kemasan, dan makanan olahan. Di balik rasanya yang manis, konsumsi gula berlebih dikaitkan dengan meningkatnya kasus obesitas dan diabetes, dua penyakit kronis yang kini menjadi ancaman serius kesehatan nasional.

Data kesehatan menunjukkan, dalam dua dekade terakhir, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat. Diabetes melitus tipe 2 pun kini masuk dalam jajaran penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI menyebut konsumsi gula berlebih sebagai salah satu faktor risiko utamanya.

“Konsumsi gula berlebihan merupakan faktor risiko utama diabetes melitus tipe 2 dan obesitas,” tulis Kementerian Kesehatan RI dalam sejumlah materi edukasi GERMAS.

Peringatan soal bahaya gula sebenarnya bukan hal baru. Sejak 1972, profesor nutrisi asal Inggris, John Yudkin, telah mengingatkan dunia lewat bukunya Pure, White and Deadly. Dalam buku tersebut, Yudkin secara terang-terangan mengkritik konsumsi gula yang berlebihan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia.

“If only a small fraction of what we now know about the effects of sugar were revealed in relation to any other substance, that substance would be immediately banned,” tulis Yudkin.
(Jika hanya sebagian kecil dari dampak gula terjadi pada zat lain, maka zat tersebut sudah lama dilarang).

Pernyataan tersebut menuai kontroversi besar pada masanya. Yudkin bahkan mendapat tekanan dari banyak ilmuwan dan industri pangan karena berani mengungkap sisi gelap gula. Meski telah berlalu lebih dari 50 tahun, peringatan itu dinilai masih relevan hingga hari ini.

Profesor Nutrisi dan Epidemiologi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, menegaskan gula bukan sekadar persoalan berat badan.

“Sugary drinks are a major contributor to obesity, type 2 diabetes, and heart disease,” ujar Hu.

Artinya, minuman manis menyumbang asupan gula tinggi tanpa memberi rasa kenyang, sehingga meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung secara bertahap.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah lama mengeluarkan peringatan serupa. WHO menyebut tingginya konsumsi gula bebas sebagai ancaman serius bagi kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

WHO merekomendasikan konsumsi gula tambahan tidak lebih dari 10 persen total asupan energi harian, bahkan idealnya ditekan hingga 5 persen.

Berbeda dengan rokok dan alkohol, gula memiliki posisi unik karena secara alami terkandung dalam bahan pangan pokok seperti nasi, buah, dan umbi-umbian. Tubuh manusia memang membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Namun, masalah muncul ketika gula tambahan dikonsumsi secara berlebihan melalui minuman manis, makanan olahan, dan camilan populer.

Selain itu, gula telah menjadi bagian dari budaya makan, industri pangan, dan ekonomi global. Inilah yang membuat regulasi terhadap gula jauh lebih kompleks dibandingkan zat adiktif lainnya.

Kementerian Kesehatan RI sendiri menetapkan batas konsumsi gula harian maksimal 50 gram per orang per hari, atau setara dengan empat sendok makan. Namun dalam praktiknya, angka tersebut kerap terlampaui tanpa disadari, terutama karena gula tersembunyi dalam produk makanan dan minuman kemasan.

Meski bukti ilmiah terus bertambah dan kesadaran masyarakat mulai tumbuh, gula masih kerap dianggap ancaman sepele. Padahal, para ahli sepakat bahwa dampak gula bekerja perlahan, tanpa gejala instan, namun berujung pada penyakit kronis yang mematikan. (intan)

Tren Sosmed Detox, Jeda Digital Demi Kesehatan Mental

SAMARINDA — Di tengah dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosmed detox kini menjadi tren positif yang mulai banyak dilirik oleh generasi muda hingga profesional. Praktik ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan ada dukungan penelitian ilmiah yang menunjukkan manfaatnya bagi kesejahteraan mental.

Social media detox atau sosmed detox secara sederhana adalah periode waktu ketika seseorang secara sukarela menahan diri dari menggunakan platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, Facebook atau X, untuk sementara waktu. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak negatif dari penggunaan berlebihan, termasuk stres, kecemasan, gangguan tidur, hingga perasaan kehilangan kendali setelah terlalu lama melakukan scrolling.

Beberapa studi terbaru menunjukkan, melakukan jeda dari media sosial membawa efek baik terhadap kesehatan mental.

Penelitian JAMA Network Open, sebuah penelitian terhadap ratusan orang dewasa muda menemukan bahwa melakukan sosmed detox selama satu minggu mampu mengurangi gejala depresi hingga hampir 25%, kecemasan 16%, dan masalah tidur sekitar 14%. Ini menunjukka jeda pendek dari media sosial dapat membantu menurunkan beban psikologis yang terkait dengan penggunaannya.

Namun, efek terhadap kepuasan hidup dan stres bisa bervariasi tergantung kondisi masing-masing individu, menunjukkan sosmed detox bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari pendekatan kesejahteraan digital yang lebih luas.

Sosmed detox adalah mengurangi atau menghentikan sementara penggunaan media sosial untuk mendapatkan kembali kontrol atas waktu dan kesehatan mental. Ini bisa dilakukan dengan uninstal aplikasi sementara, menonaktifkan notifikasi, dan menetapkan jam tanpa layar (screen-free time).

Fokus pada aktivitas di luar dunia digital
Praktik ini seringkali dilakukan secara sukarela dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Wardah, seorang pekerja kreatif berusia 23 tahun, mengaku rutin melakukan sosmed detox ketika merasa burnout dan kehilangan kendali akibat terlalu banyak scrolling.

“Kalau sudah mulai merasa scrolling time makin panjang, screen time tidak terkendali, dan mood turun, aku langsung uninstall TikTok dan Instagram dari ponsel untuk beberapa hari,” ujarnya.

Wardah mengatakan, langkah sederhana itu sering kali membuatnya merasa lebih tenang, fokus kembali, dan jauh lebih produktif tanpa tekanan konten yang terus berdatangan dari feed sosial media.

Menurutnya, sosmed detox bukan berarti berhenti total dari internet, tetapi menata ulang bagaimana teknologi digunakan, sehingga tidak lagi menjadi sumber stres atau kecanduan.

Dalam era digital seperti sekarang, media sosial bisa memberi dampak positif seperti informasi terbaru, koneksi sosial, atau hiburan. Namun, keterlibatan berlebihan dengan platform-platform tersebut juga bisa menimbulkan “tekanan psikologis yang tak terlihat”, termasuk kecemasan, gangguan tidur, atau perasaan tidak pernah cukup. Penelitian tentang dampak interaksi sosial digital terus berkembang untuk memahami hubungan kompleks antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental.

Dengan tren sosmed detox yang makin populer ini, banyak orang kini mulai menyadari pentingnya menyeimbangkan kehidupan digital dan offline, sehingga pengalaman teknologi jadi sesuatu yang lebih bermakna, bukan sekadar rutinitas yang melelahkan. (intan)

Program Magister Administrasi Rumah Sakit Unud Siapkan Pemimpin Kesehatan Masa Depan

DENPASAR — Universitas Udayana resmi meluncurkan Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS), sebuah program pascasarjana yang dirancang untuk menjawab kebutuhan industri kesehatan akan pemimpin rumah sakit yang adaptif dan berdaya saing global. Kehadiran program ini menjadi respons terhadap meningkatnya kompleksitas tata kelola rumah sakit, terutama di tengah transformasi digital dan tuntutan layanan kesehatan yang semakin tinggi.

Program MARS dirancang untuk mengintegrasikan ilmu administrasi, kebijakan kesehatan, serta teknologi digital dalam pengelolaan fasilitas kesehatan. Dengan kurikulum berbasis standar nasional dan internasional, program ini menaruh perhatian pada isu-isu mendesak seperti manajemen krisis kesehatan, keberlanjutan finansial rumah sakit, hingga penguatan etika kepemimpinan.

Dalam keterangannya, pihak universitas menyampaikan bahwa program ini memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam tata kelola administrasi rumah sakit dan kesehatan wisata yang unggul, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia. Upaya ini diperkuat melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis outcome, penelitian lintas disiplin, serta pembangunan jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Program ini berada di bawah arahan Direktur Pascasarjana Prof. I Nyoman Suprapta Winaya, S.T., M.A.Sc., Ph.D., bersama Koordinator Program Studi Dr. Luh Seri Ani, SKM., M.Kes., serta Ketua Task Force Prof. Dr. dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, S.Ked., Sp.KJ (K), MARS. Kehadiran tim pengajar multidisiplin dari berbagai bidang kesehatan, manajemen, industri rumah sakit, teknik, ekonomi, hingga farmasi memperkuat kualitas akademik program ini. Beberapa di antaranya adalah Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.; Dr. dr. I Ketut Suarjana, S.Ked., MPH; Dr. dr. I Wayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid.; DR. dr. Ni Made Sri Noviyanti, MPH; DR. dr. I B Fajar Manuaba, SpOG; serta sejumlah akademisi dan pakar lainnya.

Program MARS akan mulai berjalan pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan kuota perdana sebanyak 30 mahasiswa. Pendaftaran dibuka hingga 6 Januari 2026 melalui situs resmi Universitas Udayana. Kurikulum mencakup 54 SKS yang terdiri atas mata kuliah inti seperti Manajemen Strategis Rumah Sakit, Analisis Kebijakan Kesehatan, serta Praktikum Lapangan di sejumlah rumah sakit mitra. Lulusan program ini diproyeksikan untuk dapat mengisi posisi strategis seperti direktur rumah sakit, manajer operasional, konsultan kebijakan kesehatan, hingga peran di BPJS, Kementerian Kesehatan, maupun sebagai akademisi.

Peluncuran MARS turut menandai penguatan kolaborasi Universitas Udayana dengan berbagai institusi layanan kesehatan, termasuk RSPTN Unud, RSUD Wangaya, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah, RSUD Bali Mandara, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kolaborasi ini memastikan bahwa kurikulum dan pelaksanaan pendidikan tetap relevan dengan dinamika lapangan.

Dengan kehadiran Program Magister Administrasi Rumah Sakit ini, Universitas Udayana menegaskan komitmennya dalam mencetak pemimpin kesehatan masa depan yang siap menjawab tantangan industri dan kebutuhan masyarakat. (*)

Dua Rumah Sakit Baru Percepat Pemerataan Layanan Kesehatan Kaltim

SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur meningkatkan kualitas layanan kesehatan memasuki fase baru. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan pembangunan dua rumah sakit di Kutai Barat dan Samarinda menjadi prioritas strategis, sejalan dengan agenda Jospol yang menekankan pemerataan fasilitas kesehatan modern di seluruh wilayah.

Alih-alih semata menambah bangunan baru, Pemprov menegaskan, proyek ini dirancang agar menjawab ketimpangan akses layanan kesehatan yang selama ini masih dirasakan masyarakat daerah hulu hingga perkotaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan, rumah sakit di Kutai Barat disiapkan sebagai pusat layanan kesehatan besar pertama di wilayah Bongan. Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp297 miliar, dibangun di atas lahan seluas sekitar 70 hektare. Saat ini, proses hibah lahan dari Kementerian Transmigrasi terus dipercepat agar pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.

“Begitu status lahan menjadi milik Kabupaten Kutai Barat, proses hibah ke Pemprov bisa langsung diproses,” jelas Jaya, Selasa (2/12/25).

Sementara itu, di Samarinda, Pemprov memulai pembangunan RS AMS II Korpri dengan anggaran sekitar Rp200 miliar. Rumah sakit yang awalnya berstatus kelas D ini akan dikembangkan menjadi kelas B. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan pasien di RSUD AWS yang selama ini menjadi rujukan utama se-Kaltim.

Pemerintah juga menegaskan, pengembangan fasilitas tidak hanya pada fisik bangunan. Sedikitnya 24 layanan spesialistik, termasuk jantung dan hemodialisis, akan disiapkan untuk memastikan fungsi rujukan berjalan lebih optimal.

“Bangunan hanya awalnya. Yang penting, layanan profesional dan lengkap akan tersedia,” kata Jaya.

Agar rumah sakit di Kutai Barat, kebutuhan tenaga kesehatan juga cukup besar. Pemprov memperkirakan sedikitnya 70 dokter dari berbagai spesialis harus direkrut melalui mekanisme ASN, termasuk membuka peluang bagi dokter lokal yang ingin kembali mengabdi. Kedua RS ini nantinya akan dikelola melalui skema BLUD agar fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan.

Keberadaan dua rumah sakit tersebut diharapkan menjadi titik balik pemerataan layanan kesehatan Kaltim, terutama bagi warga di daerah pedalaman yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh demi mendapat layanan rujukan.

Pembangunan ini disebut sebagai bukti komitmen Jospol dalam mempercepat transformasi layanan publik, menghadirkan fasilitas kesehatan modern yang tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi tersebar merata di seluruh kawasan Kaltim. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Kaltim Siapkan Fasilitas Kesehatan Baru di Tahun 2026

SAMARINDA – Dorongan pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Timur memasuki fase krusial. Setelah beberapa tahun berkutat pada proses administrasi dan penyusunan perencanaan teknis, dua proyek rumah sakit baru di Samarinda dan Kutai Barat kini berada di ambang pelaksanaan konstruksi pada 2026. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan seluruh dokumen persiapan dipercepat agar pembangunan fasilitas kesehatan skala besar itu dapat dimulai sesuai target.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut proses awal seperti feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sedang dipercepat agar masa konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.

“Targetnya 2026 FS sudah selesai. Kalau DED rampung, pertengahan atau akhir tahun itu pembangunannya bisa dimulai,” ujarnya, Selasa (2/12/25).

Rumah sakit pertama yang segera dibangun berada di Samarinda, tepatnya di kawasan RS Korpri, Kompleks Gelora Kadrie Oening. Lahan di sisi kiri dan belakang rumah sakit telah disiapkan sebagai area perluasan.

Lewat pengembangan ini, RS Korpri yang saat ini berstatus kelas D akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B dengan nama RS AMS II Korpri, sehingga mampu melayani pasien rujukan dengan fasilitas yang lebih lengkap.

“Bangunannya sudah terlihat, sebagian area sudah berpagar biru. Statusnya akan ditingkatkan setara RSUD AWS,” kata Jaya.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban RSUD Abdul Wahab Syahranie yang selama ini menjadi pusat rujukan terbesar di Kaltim.

Proyek rumah sakit kedua akan berdiri di Kecamatan Bongan, Kutai Barat. Lahan seluas sekitar 70 hektare telah disiapkan, meski masih menunggu proses pengalihan status dari Kementerian Transmigrasi agar dapat dihibahkan kepada Pemprov.

“Kami akan rapat di Jakarta untuk mempercepat pencabutan HPL. Jika sudah jadi hak milik Kabupaten Kubar, lahannya bisa langsung dihibahkan,” jelasnya.

Pemprov menegaskan, pembangunan dua rumah sakit ini merupakan bagian dari agenda Jospol, program yang mendorong pemerataan infrastruktur layanan kesehatan di seluruh Kaltim. Pemerintah menilai langkah ini penting agar memastikan fasilitas kesehatan tidak hanya berkembang di kota besar, tetapi juga menjangkau kawasan pedalaman.

Dengan pembangunan serentak di dua daerah tersebut, Pemprov berharap akses layanan kesehatan modern dapat dirasakan lebih merata masyarakat Kaltim. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Next Page »