Dinas Kesehatan Kaltim Bagikan Kacamata Gratis

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan Kaltim menggelar pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis di UPTD Puskesmas Baqa, Samarinda Seberang, Sabtu (21/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang secara nasional akan dipusatkan di Kalimantan Timur.

Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kaltim, dr. Ika Gladis, mengatakan kegiatan ini menargetkan 200 hingga 250 peserta di lokasi tersebut. Sebelumnya, pada pelaksanaan pertama, tercatat sebanyak 450 orang telah mendapatkan layanan serupa.

“Kalau ditotal hingga hari ini, sudah sekitar 700 orang yang telah diperiksa dan mendapatkan kacamata gratis. Target kami mencapai 1.000 orang,” ungkap dr. Ika.

Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan di Balikpapan pada hari yang sama, dan akan dilanjutkan lagi pada 28 Juni serta 5 Juli mendatang. Sementara itu, puncak acara akan dilangsungkan pada 7–8 Juli di Convention Hall Samarinda, yang juga akan menghadirkan dokter spesialis mata.

Penerima manfaat dalam kegiatan ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak sekolah, dewasa, hingga lansia. Anak-anak umumnya mengalami gangguan rabun jauh (miopi), sedangkan kelompok usia di atas 40 tahun banyak yang membutuhkan kacamata baca.

“Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, sekitar 30 persen anak-anak mengalami miopi. Ada yang minusnya sampai enam. Ini menunjukkan perlunya intervensi dini,” jelasnya.

Pemeriksaan mata dilakukan tenaga refraksionis optisien dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN), serta didukung Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) dan satu rumah sakit mata. Mereka juga menyediakan alat pemeriksaan seperti autorefraktor dan trial lens.

Menurut dr. Ika, gaya hidup anak-anak yang semakin intens dengan gawai menjadi salah satu faktor meningkatnya gangguan refraksi.

“Selama pandemi, anak-anak belajar dari rumah dan banyak menatap layar. Mata lelah, otot mata menjadi kendur. Karenanya, kacamata koreksi sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia pun mengimbau orang tua agar lebih peduli terhadap kebiasaan anak saat menggunakan gadget.

“Istirahatkan mata secara rutin. Terapkan aturan 30 menit melihat layar, lalu alihkan pandangan ke tempat jauh selama beberapa detik,” ujarnya.

Turut hadir dikegiatan ini Ketua Pokja IV TP PKK Kaltim dr. Respianur, Sekretaris I TP PKK Kaltim Dian Melati, Sekretaris II TP PKK Kaltim Julia Mirysha, dan Sekretaris IV TP PKK Kaltim Anggun Pakas Tiawi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Evaluasi Poli Eksekutif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menyoroti layanan poli eksekutif di sejumlah rumah sakit yang dinilai belum ramah terhadap peserta BPJS. Menurutnya, skema Universal Health Coverage (UHC), semua pasien berhak mendapat layanan yang setara, tanpa diskriminasi.

“Poliklinik yang eksekutif juga harus bisa mengakses. Jangan, ‘Oh itu bukan poliklinik’. Semua pasien itu kan sudah punya kesertaan,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Ia menekankan, seluruh peserta, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan medis berkualitas. Jaya juga mengkritik sistem antrean dan pembagian dokter yang timpang di beberapa fasilitas kesehatan.

“Orang-orang yang punya BPJS dan tidak punya BPJS membayar juga sama. Semua dokter juga harus membantu dong, jangan yang ngantri dokternya cuma satu, yang nggak ngantri dokternya banyak. Kan kebalik,” tegasnya.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan di tengah pelaksanaan UHC. Jaya berharap rumah sakit tidak lagi membedakan layanan hanya berdasarkan status pembiayaan, melainkan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelayanan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan anggaran besar agar mendukung rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan agar selaras dengan semangat UHC yang inklusif dan merata. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp160 Miliar Dukung Layanan Rumah Sakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan, dana tersebut disiapkan agar rumah sakit bisa melakukan klaim agar mendukung operasional dan pelayanan yang lebih baik.

“Dengan adanya program ini, uang kita siapkan untuk rumah sakit juga. Kami siapkan Rp160 miliar yang bisa diakses untuk diklaim,” ungkap Jaya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana itu juga difokuskan agar mengatasi antrean panjang pasien di poli. Salah satunya dengan menambah jumlah dokter di poli yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Menurutnya, ke depan seluruh poli, termasuk poli eksekutif, harus terbuka untuk peserta UHC agar tidak ada perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan.

“Semua poli, termasuk yang eksekutif, harus bisa diakses oleh peserta UHC. Jangan ada diskriminasi dalam layanan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Eks Rumah Sakit Islam Disiapkan Jadi Tempat Rehabilitasi Narkoba

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat langkah konkret agar memerangi peredaran gelap narkoba yang kian meluas. Pertemuan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim yang digelar di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim. Selasa (17/6/2025).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, peredaran narkoba di kawasan Kalimantan, khususnya Kaltim, kini semakin mengkhawatirkan.

“Agendanya kita ini kan menerima informasi bahwa peredaran narkoba sudah semakin luas, tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi juga Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Terakhir, ditemukan juga 4 ton sabu-sabu yang berasal dari Kalimantan Utara,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemprov Kaltim bersama BNN, Kejaksaan Tinggi, dan aparat penegak hukum lainnya akan membentuk Satgas Khusus Penanggulangan Peredaran Narkoba. Satgas ini akan fokus pada dua hal utama: menekan laju peredaran narkoba dan melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk narkoba bagi kesehatan dan masa depan masyarakat.

Salah satu isu penting yang turut menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dirapat tersebut, muncul ide dari Gubernur Kaltim agar bekas Rumah Sakit Islam dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba.

“Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ide bahwa ada kemungkinan bekas Rumah Sakit Islam bisa digunakan untuk tempat rehabilitasi. Kita sedang buatkan konsepnya, kalau memenuhi persyaratan akan segera digunakan,” jelas Seno.

Langkah rehabilitasi juga akan dilakukan melalui skema mandiri yang dikelola oleh yayasan, dengan dukungan pembiayaan hasil kolaborasi lintas instansi.

Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim agar memerangi narkoba, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pendekatan pemulihan dan edukasi kepada masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan dan PKK Bagikan 2 Ribu Kacamata Gratis untuk Warga Kaltim

SAMARINDA — Tim Penggerak PKK bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Melihat Nasional (YIMN) dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan pengukuran koreksi penglihatan mata sebagai bagian dari program pemberian kacamata gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional ke-53 Tahun 2025. Acara digelar di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kaltim, Jl. R. W. Monginsidi, Samarinda, Sabtu (14/6/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyatakan, gangguan penglihatan masih menjadi tantangan kesehatan serius di daerah, khususnya bagi anak sekolah dan usia produktif. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi disabilitas penglihatan di Kaltim mencapai 0,6%, sementara penggunaan alat bantu penglihatan baru menyentuh angka 4,2% dari total populasi usia di atas 6 tahun.

“Upaya seperti ini sangat penting untuk mendorong masyarakat hidup sehat dan tetap produktif,” ujarnya.

Sebanyak 2 ribu kacamata disiapkan dalam program ini, terdiri dari 1.000 kacamata koreksi dan 1.000 kacamata baca. Kota Samarinda akan menerima 500 kacamata koreksi dan 800 kacamata baca, sedangkan Kota Balikpapan mendapat alokasi 500 kacamata koreksi dan 200 kacamata baca.

Pengukuran koreksi penglihatan dilakukan tenaga refraksionis optisien dari RS Mata dan IROPIN, dengan jumlah peserta hari ini mencapai 450 orang. Peserta berasal dari berbagai kelompok usia dan telah menjalani skrining awal melalui Puskesmas di Samarinda dan Balikpapan, dengan dukungan para kader posyandu.

Kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada 21 Juni 2025 di Puskesmas Baqa, dan akan ditutup dalam acara puncak HKG PKK Nasional pada 8 Juli 2025 di Samarinda Convention Hall.

“Kami mengapresiasi inisiatif luar biasa dari PKK Pusat dan PKK Kaltim dalam menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian HKG,” tambahnya.

Dinas Kesehatan Kaltim juga merekomendasikan peningkatan skrining kesehatan mata secara rutin di sekolah-sekolah dan posyandu, serta memperluas program penyediaan kacamata gratis untuk kelompok rentan. Dr. Jaya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi keberhasilan pembangunan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

“Gotong royong adalah kunci. Kesehatan mata harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya sektor kesehatan, tapi juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »