Kaltim Perkuat Kawasan Tanpa Rokok

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pengendalian konsumsi rokok dengan memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, saat membuka pertemuan peningkatan kapasitas penerapan KTR dan advokasi larangan iklan, promosi, serta sponsorship rokok di Maxone Hotel, Jalan MT Haryono, Balikpapan, Selasa (22/7/2025).

“Rokok adalah faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti kanker, jantung, stroke, dan penyakit paru kronis. Dampaknya bukan hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, termasuk anak-anak dan ibu hamil,” ujar dr. Jaya.

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi perokok di Kalimantan Timur tercatat 27,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun pada 2023, melalui Survei Kesehatan Indonesia, prevalensinya turun menjadi 18,3 persen untuk usia di atas 10 tahun. Untuk perokok remaja usia 10–18 tahun, prevalensinya kini 3,3 persen, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 4,6 persen.

Meski ada penurunan, dr. Jaya menegaskan angka tersebut masih menjadi alarm serius bagi pemerintah dan seluruh masyarakat.

“Generasi muda adalah aset masa depan yang harus kita lindungi. Jangan biarkan rokok merusak masa depan mereka,” tegasnya.

Khusus Kota Balikpapan, yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur, tantangan pengendalian rokok cukup besar. Meski kesadaran masyarakat meningkat, iklan, promosi, dan sponsorship rokok di berbagai media dan ruang publik masih marak ditemui.

Pemerintah Provinsi Kaltim sudah memiliki regulasi kuat, seperti Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Instruksi Gubernur Nomor 440/2023 tentang penguatan Germas. Namun dr. Jaya menekankan, keberhasilan KTR tak cukup hanya dengan aturan, tetapi butuh komitmen lintas sektor dan pengawasan yang konsisten.

“Perda KTR adalah wujud tanggung jawab kita untuk melindungi masyarakat agar bisa hidup sehat, bebas dari paparan asap rokok, terutama di fasilitas umum dan tempat publik lainnya,” jelasnya.

Ada tujuh kawasan yang wajib menerapkan KTR di Kaltim, yaitu fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum lainnya yang ditetapkan.

Melalui pertemuan ini, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bappeda, serta masyarakat semakin kuat. Ia juga mengapresiasi Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Mari kita jadikan Kalimantan Timur sebagai contoh daerah yang sukses menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan melindungi generasi muda dari bahaya rokok,” pungkas dr. Jaya. (lia)

Pemprov Kaltim Gencarkan Imunisasi HPV, Upaya Lindungi Remaja dari Kanker Serviks

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan berkomitmen mempercepat program imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) demi mencegah kasus kanker serviks di masa depan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyampaikan hal ini saat membuka pertemuan Sosialisasi dan Persiapan Operasional Imunisasi HPV tingkat provinsi, di Hotel Mercure Samarinda, Jalan Mulawarman,Samarinda Kota, Selasa (22/7/2025).

“Kanker leher rahim menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi bagi perempuan di Indonesia. Setiap harinya, ada lebih dari seratus kasus baru dan lebih dari lima puluh kematian akibat kanker ini,” jelas dr. Jaya.

Ia menyebutkan, hampir seluruh kasus kanker leher rahim disebabkan oleh infeksi HPV, terutama tipe 16 dan 18. Virus ini umumnya menyerang perempuan usia subur dan ditularkan lewat hubungan seksual.

Imunisasi HPV menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencegah kanker serviks sejak dini. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim, pemerintah menargetkan 90 persen anak usia 15 tahun mendapatkan imunisasi HPV pada 2030.

“Di Kaltim, imunisasi HPV sudah kami mulai sejak 2023 untuk anak perempuan usia 11 dan 12 tahun. Tahun ini, kita perluas cakupannya hingga usia 15 tahun atau setara dengan siswi kelas 3 SMP dan MTs,” ungkapnya.

Namun demikian, pelaksanaan imunisasi HPV tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Karena itu, Dinas Kesehatan Kaltim menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kominfo, serta instansi terkait lainnya untuk menyukseskan program ini.

“Kami harap semua pihak bisa bersinergi, agar Kaltim bisa menjadi contoh baik dalam pelaksanaan imunisasi HPV di Indonesia,” tambah dr. Jaya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI, para narasumber, serta seluruh peserta yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini akan menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman kanker serviks di masa depan. (lia)

Dinas Kesehatan Kaltim Dorong Penurunan Kasus Malaria

SAMARINDA – Upaya penanggulangan malaria di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya menjadi kerja pemerintah semata, tetapi juga berkat kesadaran masyarakat dan dukungan para pekerja di lapangan. Sinergi inilah yang dalam tiga tahun terakhir berhasil menekan kasus malaria di provinsi ini secara signifikan.

“Data terbaru memperlihatkan tren penurunan yang bagus, mendekatkan Kaltim pada target eliminasi malaria di tahun 2027,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Selasa (15/7/2025).

Ia menyebutkan, penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai program intervensi yang dijalankan secara masif.

Berdasarkan laporan SISMAL per 10 Juli, jumlah kasus malaria mengalami penurunan drastis. Pada 2023 tercatat 2.498 kasus, turun 56 persen menjadi 1.096 kasus di 2024. Proyeksi untuk 2025 bahkan menunjukkan penurunan sebesar 51 persen, dengan estimasi hanya 536 kasus.

Selain jumlah kasus, peta endemisitas malaria juga mengalami perbaikan. Pada 2023, terdapat tiga kabupaten dengan status endemis tinggi yakni Paser, Berau, dan Kutai Timur, sementara Penajam Paser Utara (PPU) berada di kategori endemis sedang. Namun di 2024, PPU diproyeksikan tetap endemis sedang, sedangkan Paser, Berau, dan Kutai Timur turun menjadi endemis rendah.

“Target kita di 2025, semua wilayah kabupaten sudah bergeser menjadi endemis rendah,” kata Jaya.

Perhatian khusus diberikan kepada pekerja yang kerap keluar masuk hutan di wilayah endemis. Untuk mereka, disediakan paket hutan oleh petugas kesehatan, yang mencakup minum obat pencegahan malaria, penggunaan kelambu, serta pemakaian losion anti nyamuk atau repellent.

“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan ini,” tuturnya.

Keberhasilan ini menjadi cerminan bagaimana komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan para pekerja terhadap protokol kesehatan dapat bersama-sama menekan penyakit yang selama ini mengancam produktivitas dan keselamatan warga. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan Kaltim Ajak Warga Perangi Jentik Nyamuk

SAMARINDA – Ancaman demam berdarah dengue (DBD) terus menghantui Kalimantan Timur dengan jumlah kasus yang kini mencapai 2.836. Di tengah situasi ini, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memerangi wabah ini melalui Gerakan 3M Plus.

“Prinsipnya sangat sederhana, bersihkan sarang nyamuk setiap minggu, jika ada jentik di rumah kita, segera bertindak,” kata Jaya Mualimin di Samarinda, Selasa (15/7/2025).

Gerakan 3M Plus yang dimaksud yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Langkah ini dilengkapi dengan tindakan pencegahan tambahan seperti vaksinasi, pemasangan kelambu, dan penaburan larvasida.

Data Dinas Kesehatan Kaltim menunjukkan kasus terbanyak tercatat di Balikpapan sebanyak 765, disusul Kutai Kartanegara 606 kasus, Kutai Timur 400 kasus, Samarinda 348 kasus, Bontang 211 kasus, Paser 197 kasus, Penajam Paser Utara 150 kasus, Kutai Barat 89 kasus, Berau 62 kasus, dan Mahakam Ulu delapan kasus.

Walaupun beberapa kabupaten/kota berhasil mempertahankan angka kematian akibat DBD di bawah target Renstra (kurang dari 0,5 persen), namun masih ada daerah yang mencatat kematian.

“Target Renstra CFR Dengue kita adalah kurang dari 0,5 persen. Untuk daerah yang masih di atas ambang, kita akan terus tingkatkan intervensi dan sosialisasi,” ujarnya.

Sejauh ini, Paser mencatat angka kematian tertinggi dengan dua kasus, diikuti Kutai Timur, Berau, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara masing-masing satu kasus.

Dinkes Kaltim terus menggencarkan promosi kesehatan dan penyuluhan dengan menggandeng lintas sektor maupun komunitas. Upaya ini diharapkan dapat memupuk kesadaran masyarakat agar pencegahan DBD menjadi kebiasaan sehari-hari.

“Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga lingkungan kita bersih dari jentik nyamuk, demi Kaltim yang sehat dan bebas DBD,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

HUT Dekranas ke-45 Jadi Ajang Perkuat Budaya Deteksi Dini Penyakit di Kaltim

BALIKPAPAN – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dimanfaatkan pemerintah memperkuat budaya deteksi dini penyakit di tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar selama dua hari pada 9-10 Juli 2025. Acara berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Kamis (10/7/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan implementasi program nasional yang dicanangkan Presiden RI dan kini sengaja diintegrasikan dalam berbagai agenda besar, termasuk HUT Dekranas dan HKG PKK di Kaltim.

“Secara provinsi, jumlah pendaftar sudah mencapai 53 ribu orang, dan sebanyak 51 ribu di antaranya telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Artinya, capaian kita sudah 91 persen,” ungkapnya.

Khusus di Balikpapan, hingga sehari sebelum acara puncak, tercatat 3.963 orang telah mendaftar mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat seiring antusiasme warga terhadap layanan preventif yang disediakan pemerintah.

Dirinya menuturkan, program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang agar dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia setiap momen hari ulang tahun nasional maupun daerah.

“Di Kaltim ada 4,1 juta jiwa. Harapannya hingga akhir 2029 seluruhnya bisa kita periksa tiap tahun,” jelasnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim juga menargetkan anak sekolah usia 7 hingga 17 tahun agar mendapat pemeriksaan kesehatan gratis. Rencananya, layanan khusus bagi anak-anak ini akan dilaksanakan serentak pada akhir Juli 2025 mendatang.

Langkah tersebut diharapkan mampu menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini serta mendeteksi lebih cepat potensi masalah kesehatan. Dengan demikian, momen perayaan seperti HUT Dekranas tak hanya menjadi ajang keramaian seremonial, tetapi juga wahana membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk rutin memeriksa kesehatan. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »