Upaya Pemprov Kaltim Atasi Kemiskinan dengan Strategi Terpadu

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan, yang pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,78 persen atau setara dengan 221.340 jiwa. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penurunan 0,33 persen atau sekitar 9.730 jiwa.

Sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov Kaltim telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai panduan strategis. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa RPKD dirancang untuk memberikan solusi berbasis data, analisis, dan pendekatan spesifik sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

“Melalui RPKD, kami ingin memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat tepat sasaran, efektif, dan terukur,” ujar Sri Wahyuni saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/24).

Pendekatan ini juga didukung oleh strategi nasional yang diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yaitu menekan pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan, serta mengoptimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Pemprov Kaltim menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memahami sebaran kantong kemiskinan dan faktor penyebabnya. “Kami perlu mendekat dengan BPS agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Sri Wahyuni.

Saat ini, angka kemiskinan tertinggi di Kaltim terdapat di Kota Samarinda dengan 44.524 jiwa, sementara di tingkat kabupaten, Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi dengan 57.459 jiwa.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan Sebagai bagian dari langkah strategis, Pemprov Kaltim akan menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Desember mendatang. Forum ini akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk merumuskan langkah-langkah terpadu dalam menanggulangi kemiskinan.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, turut hadir dalam rapat bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Syirajuddin, serta Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Kaltim berharap dapat menjadi salah satu provinsi yang berhasil mencapai target nasional eliminasi kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. (yud/adv)

Pemprov Kaltim Deklarasikan Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar deklarasi anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak serta seminar ketahanan keluarga. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Selasa (3/12/24).

Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian meningkat di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengkritisi program-program yang selama ini dilakukan cenderung belum menyasar akar masalah.

“Kekerasan ini tidak bisa hanya ditangani secara parsial. Kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi akar permasalahannya. Apakah karena tingkat pendidikan, kemiskinan, atau kurangnya ruang publik yang aman? Jika tidak, program yang dijalankan hanya akan menjadi solusi sementara tanpa menyelesaikan masalah utama,” ujarnya.

Dirinya meminta DKP3A Kaltim memetakan masalah secara menyeluruh. Misalnya, memperhatikan data rumah tangga di mana satu rumah dihuni lebih dari tiga orang, kondisi kemiskinan, atau keterbatasan ruang bermain anak yang dapat memicu potensi kekerasan.

“Ruang publik yang memadai sangat penting. Anak-anak perlu aktivitas yang lebih positif dari pada hanya bermain game. Tingginya angka kekerasan di perkotaan seperti Samarinda perlu dipelajari lebih lanjut, apakah karena kepadatan penduduk, keterbatasan ruang, atau kondisi ekonomi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan solusi atas permasalahan ini tidak bisa dilakukan oleh DKP3A sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, instansi terkait, hingga komunitas lokal.

Kepala Dinas DKP3A Kaltim, Hj. Noryani Sorayalita menyampaikan, kolaborasi dengan berbagai pihak akan ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat berbasis data akurat.

“Data dasar sangat penting. Tanpa data yang tepat, analisis yang kita lakukan tidak akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Kami berharap lembaga-lembaga mitra juga membantu memperkuat pengelolaan data sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya memperkuat digitalisasi dan akses informasi publik terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, DKP3A juga akan mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mendukung upaya ini secara berkelanjutan.

Deklarasi dan seminar ini dihadiri sejumlah tokoh, termasuk perwakilan OPD, lembaga masyarakat, serta mitra DKP3A. Upaya ini menjadi langkah penting Pemprov Kaltim dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mendorong ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial yang kompleks. (yud/adv)

Kasus DBD di Kaltim Jadi Sorotan

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Kaltim), dr. Jaya Mualimin, mengungkapkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi perhatian utama, terutama dengan tingginya curah hujan yang memicu peningkatan habitat nyamuk. Dalam pertemuan di Hotel Mercure Samarinda. Selasa (3/12/24).

“Kita harus gencarkan penerapan 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, ditambah langkah-langkah lainnya seperti memastikan lingkungan bebas genangan air. Selain itu, kami mendorong setiap rumah memiliki Juru Pemantau Jentik (Jumantik) agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,” ujar dr. Jaya.

Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, wilayah dengan kasus DBD tertinggi adalah Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda. Meski demikian, angka kematian akibat DBD di provinsi ini masih di bawah ambang batas nasional, yaitu 0,21 persen.

“Kami bersyukur fasilitas kesehatan di Kaltim sudah cukup baik, sehingga angka fatalitas (case fatality rate) dapat ditekan. Standar keberhasilan adalah di bawah 0,5 persen, dan kita berhasil mencapai angka tersebut,” jelasnya.

Wilayah dengan kasus terendah berada di Mahakam Ulu, yang masih masuk zona hijau. Namun, terdapat beberapa daerah dengan tingkat kasus tinggi, bahkan mencapai 300 per 100.000 penduduk.

Selain upaya pencegahan, Dinas Kesehatan juga terus mendorong vaksinasi DBD sebagai langkah proteksi. Vaksinasi saat ini diprioritaskan untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun, namun rencana perluasan untuk dewasa sedang disiapkan.

“Kami mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat untuk segera mendaftarkan diri di puskesmas terdekat. Vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh, khususnya pada kelompok umur yang rentan terkena DBD,” tambahnya.

Dr. Jaya juga meminta dukungan dari media untuk menyosialisasikan pentingnya pencegahan DBD dan vaksinasi kepada masyarakat.

“Media punya peran penting untuk mengedukasi masyarakat. Dengan informasi yang benar, kita bisa memutus mata rantai penularan nyamuk,” tutupnya.

Pemprov Kaltim berharap upaya terpadu ini dapat menekan kasus DBD dan memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan cuaca yang berubah-ubah. (yud/adv)

Pelecehan Seksual Menjadi Masalah Utama di Kaltim

SAMARINDA – Pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan yang paling mendominasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Kalimantan Timur. Kepala UPTD PSBR, Suharno menyampaikan, banyak remaja yang dibina di panti sosial ini berasal dari latar belakang kasus hukum, dengan pelecehan seksual sebagai masalah utama yang sering dihadapi.

Dirinya menjelaskan, UPTD PSBR hanya menangani remaja berusia di bawah 17 tahun yang bermasalah dengan hukum.

“Setelah mereka selesai menjalani pembinaan di sini, anak-anak akan kami kembalikan ke keluarga. Kami memang fokus pada remaja dengan usia 17 tahun ke bawah,” ujarnya, Sabtu (30/11/24).

Meskipun anak-anak binaan PSBR memiliki beragam latar belakang masalah, Ia mengungkapkan, pelecehan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi.

“Sebagian besar anak yang kami tangani terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan pencurian. Ada juga 5 hingga 6 jenis pelanggaran hukum lainnya yang menjadi masalah utama mereka,” lanjutnya.

Dalam upaya memberikan perawatan yang layak, UPTD PSBR juga memastikan fasilitas yang disediakan untuk anak-anak binaan cukup memadai. Suharno menekankan pentingnya kenyamanan selama masa pembinaan, termasuk kamar tidur yang layak.

“Kami pastikan sarana dan prasarana di sini memadai. Anak-anak diberi tempat tidur yang nyaman untuk mendukung proses rehabilitasi mereka,” ujarnya.

Tidak hanya fasilitas dasar, UPTD PSBR juga menyediakan ruang untuk kegiatan ibadah dan sarana olahraga, yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental anak-anak binaan.

“Kami menyediakan fasilitas untuk kegiatan ibadah dan olahraga yang cukup lengkap, agar mereka tetap bisa menjalani kegiatan positif,” tutupnya. (yud/adv)

Dinas Sosial Kaltim Dorong Sinergi OPD untuk Percepat Penurunan Kemiskinan

SAMARINDA – Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Menyikapi laporan kenaikan angka kemiskinan di beberapa daerah, Dinsos menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada 2025.

Kepala Bidang Fakir Miskin Dinsos Kaltim, Saprudin Saida Panda, menegaskan bahwa data terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI menjadi dasar evaluasi langkah strategis. “Data ini dirilis berdasarkan usulan kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Samarinda, Kukar, Kutim, dan Balikpapan menunjukkan kenaikan, yang dipengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk,” jelasnya, Sabtu (30/11/24).

Saprudin menekankan bahwa upaya penurunan kemiskinan memerlukan kerja kolektif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini bukan hanya tugas Dinsos. Semua OPD harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing, dengan satu tujuan bersama,” tambahnya.

Untuk itu, Dinsos Kaltim telah menggalang kolaborasi dengan sektor terkait guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Langkah ini mencakup evaluasi program-program penanganan kemiskinan dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Saprudin optimistis, melalui kerja sama yang terintegrasi, target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai. “Kami akan bekerja maksimal, dan hasilnya akan terlihat seiring waktu. Semua bidang harus bergerak bersama untuk mencapai target,” tegasnya.

Ia berharap pada 2025, Kalimantan Timur dapat mencatatkan kemajuan signifikan dalam stabilitas ekonomi masyarakat. “Harapan kami, kondisi kemiskinan dapat ditekan hingga sesuai target, sehingga perekonomian warga kembali stabil,” tutupnya. (yud/adv)

« Previous Page — Next Page »