Memaknai Perbedaan di Derasnya Arus Sungai Ayung

Penulis: Intan Tarbiatul Wardah

GIANYAR — Kegiatan arung jeram di Sungai Ayung, Bali menjadi pilihan wisata unggulan bagi turis domestik maupun mancanegara. Namun pengalaman mengikuti aktivitas tersebut menghadirkan refleksi lain mengenai keragaman di ruang wisata. Bukan dari sisi ekstremnya arus, melainkan dari cara sebagian orang memaknai perbedaan penampilan peserta.

Saya mengikuti rafting dengan pakaian serba hitam bahkan bercadar. Pakaian yang biasa saya kenakan sehari-hari. Sementara sebagian besar turis asing menggunakan pakaian olahraga khas wisata air. Perbedaan penampilan ini tidak menimbulkan masalah, namun cukup menarik perhatian. Tatapan-tatapan kecil menunjukkan rasa penasaran, bukan penolakan.

Situasi mengerucut saat rombongan berhenti beristirahat di rest area. Satu jam dari titil awal start. Ketika menikmati kopi panas, saya tanpa sengaja mendengar percakapan sekelompok turis asing yang duduk berdekatan. Salah seorang dari mereka mempertanyakan kepada tour guide tentang penampilanku.

“Is someone dressed like that allowed to join this kind of activity?,” ujarnya.

Mereka hanya ingin memastikan penampilan seperti saya tetap diperbolehkan dalam kegiatan rafting.

Pertanyaan tersebut bukan disampaikan dengan nada merendahkan, tetapi dengan rasa ingin tahu. Tour guide menjawab dengan tenang dan jelas,

“There is no problem. Everyone can join rafting as long as the safety procedures are followed,” terangnya.

Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk menegaskan, kegiatan wisata seharusnya terbuka untuk siapa pun tanpa memandang cara berpakaian yang terpenting adalah prosedur keselamatan.

Tidak muncul rasa tersinggung atas percakapan tersebut, yang hadir justru refleksi bahwa pilihan penampilan masih menjadi objek pengamatan di tengah upaya industri pariwisata mengarus utamakan keberagaman.

Petualangan kembali berlanjut. Sepanjang lintasan 10 kilometer, seluruh peserta menikmati aktivitas dengan antusias, saling membantu dan tertawa bersama ketika melewati jeram.

Dalam konteks pariwisata, keberagaman tidak hanya dimaknai dari banyaknya negara asal wisatawan, tetapi juga dari penerimaan terhadap identitas pribadi dan pilihan berpakaian. Pengalaman di Sungai Ayung membuktikan inklusivitas bukan hanya tagline promosi, melainkan praktik sederhana ketika ruang wisata memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa mensyaratkan penampilan tertentu.

Dewas RSUD Dievaluasi?

Catatan Rizal Effendi

WAKIL GUBERNUR KALTIM Ir. Seno Aji memberi respons positif  ketika ditanya soal adanya dua dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Makassar yang diangkat menjadi Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim.

“Nanti kita bisa evaluasi,” katanya ketika ditanya wartawan bahwa kehadiran dua dosen itu menjadi sorotan miring dari berbagai pihak di daerah ini.

Seperti ramai diberitakan, kedua dosen yang dimaksud adalah Dr Syahrir A Pasinringi, MS yang akrab dipanggil sebagai “Prof” Cali sebagai ketua Dewas RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai anggota Dewas RSUD dr Kanujoso Djatibowo Balikpapan.

Selain itu mereka bersama FKM Unhas juga mendapatkan pekerjaan proyek pendampingan Puskesmas se-Kaltim bernilai Rp4,2 miliar.

Pegiat media sosial Sudarno alias Darno menyebutkan bahwa mereka itu adalah dosennya Hijrah Mas’ud, adik Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM). Tahun lalu Hijrah bersama suaminya dr Ifransyah Fuadi, dirut RSUD Beriman Pemkot Balikpapan mengambil program magister rumah sakit (MARS) di FKM Unhas.

Masih ada satu lagi anggota keluarga mereka yang masih muda yaitu Syarifah Zahra juga ikut dalam program tersebut. Zahra yang sebelumnya di Klinik Barokah Balikpapan milik keluarga Mas’ud, kabarnya telah diangkat menjadi anggota Dewas RS Atma Husada Samarinda, yang juga milik Pemprov Kaltim.

Hijrah seperti disebut Darno banyak ikut cawe-cawe dalam menentukan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur HARUM. “Hijrah namanya tak usah takut disebut, aku biasa memanggilnya Mbak Hijrah, dia adik Gubernur Kaltim, yang memang kita sering dengar dialah yang menentukan semua tentang kebijakan Gubernur,” ujar Darno dalam Podcast.

Sudarno bersama sejumlah akademisi  Unmul dan anggota DPRD Kaltim mengkritik kebijakan Gubernur HARUM karena dianggap tidak pro SDM lokal terutama akademisi berbagai perguruan tinggi di Kaltim. Selain itu juga tugas kedua dosen itu tidak efektif karena berdomisili di luar daerah. Ini juga berkaitan dengan teori capital flight, adanya pelarian dana ke luar daerah.

Darno menegaskan kepada Hijrah bahwa sikapnya itu bukan karena iri dengki. “Program Pak Gub yang bagus saya orang pertama yang membela. Pemberian insentif guru bagus, memberangkatkan marbot bagus. Tapi kalau kebijakan Gubernur melukai hati nurani  rakyat, saya juga yang duluan speak up,” tandasnya.

Wagub mengatakan, dia akan mendiskusikannya dengan Gubernur HARUM dan Pemerintah Provinsi Kaltim. “Kami paham, Dewas ‘kan fleksibel, makanya kita butuh masukan dan saran dari akademisi dan praktisi, nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur,” kata Seno seperti disiarkan selasar.co.

SUARA PROF RAHMAWATI

Dari sejumlah pendapat akademisi terutama dari Universitas Mulawarman (Unmul), ada pendapat agak lain dari Prof Dr Rahmawati, SE, MM, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Dia yang mengaku sebagai akademisi dan praktisi manajemen kesehatan itu, cenderung tidak mempersoalkan masuknya orang luar.

Menurut Prof Rahmawati, dari perspektif hukum administrasi tidak ada pembatasan yang mengharuskan Dewas berasal dari daerah setempat. Sedang dari perspektif manajemen dan bisnis, maka latar belakang geografis tidak lagi relevan dibanding kualitas kompetensi yang dimiliki.

Dari perspektif kepemimpinan dan ketahanan nasional, kata Prof Rahmawati, kebijakan memasukkan orang luar menunjukkan keterbukaan Pemprov Kaltim terhadap integrasi keilmuan lintas daerah. Juga sebagai wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang kelembagaan publik.

Sementara dari perspektif Hak Prerogatif Gubernur,  maka penetapan pejabat dan anggota Dewas memang kewenangan gubernur sepanjang berpegang pada asas profesionalitas dan kepatuhan hukum.

Menurut Prof Rahmawati, kita perlu melihat pengangkatan ini bukan semata dari sisi personalia,  tetapi sebagai momentum transformasi tata kelola rumah sakit daerah menuju standar pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional.

“Saya percaya RSUD milik Pemprov Kaltim dapat berkembang menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di Indonesia Timur, yang tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Kaltim sebagai daerah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara,” ucapnya begitu.

Pendapat Prof Rahmawati disorot tajam oleh Sudarno, yang juga alumnus FEB Unmul. “Ibu Prof ini tidak mampu merawat hati nurani dan akal sehatnya, menyesal saya jadi alumnus FEB. Kok tidak membela orang daerah malah menghinakan,” ujarnya.

Dekan FKM Unmul Prof Dr Iwan Muhammad Ramdan, S.Kp, M.Kes mengaku prihatin dengan kebijakan penunjukan pihak luar. Memang, jelasnya, tidak ada aturan yang mewajibkan orang lokal,  tetapi secara etika memang kurang pas. Seharusnya perguruan tinggi lokal diberikan peran dalam membangun daerahnya melalui tridharma

Apa kita tidak memiliki SDM memadai untuk Dewas? Menurut Prof Iwan, tidak hanya di Dewas, tapi di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat , SDM di Kaltim sudah cukup mampu. Tidak saja di Unmul, tapi ada juga di UMKT, UNU, Widya Gama dan Poltekes. Juga di Balikpapan ada ITK.

Menurut Prof Iwan, dari aspek tertentu, SDM lokal lebih unggul. Karena lebih tahu kondisi dan karakteristik masyarakat. Juga sering melakukan riset dan pengabdian. Tapi kalau tidak diberi peran, jadinya hanya sebatas paper saja. “Karena itu kita berharap diberikan ruang untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi di Kaltim,”  katanya kepada Kaltim Today.

Banyak pihak menunggu realisasi ucapan Wagub Seno Aji untuk mengkaji dan mengevaluasi kehadiran dua dosen FKM Unhas di kursi Dewas RSUD milik Pemprov Kaltim. Sebab, kebijakan itu memang tidak tepat. Jika dalam rangka transformasi keahlian, sebaiknya jadi konsultan atau pendampingan saja. Bukan bercokol di kursi Dewas.(*)

Disergap Monyet di Uluwatu

Oleh: Intan Tarbiatul Wardah

DENPASAR – Senja mulai turun di Uluwatu, meninggalkan gurat oranye yang menyapu tebing-tebing curam dan pura yang berdiri gagah di ujung lautan. Angin sore membawa aroma garam dan suara ombak yang pecah di kaki batu karang.

Di tengah panorama yang memesona, para wisatawan mondar-mandir mencari spot foto terbaik, termasuk saya bersama Yana, yang akrab disapa Bunda.

Setelah puas berkeliling dan berfoto, rasa haus menyerang, saya memutuskan membeli beberapa botol air mineral dari pedagang terdekat. Bersama Bunda saya berjalan santai sambil membawa  sekantong kresek hitam berisi minuman.

Senja Uluwatu ternyata menyimpan “panggung” lain yang jauh lebih dramatis daripada sekadar pemandangan laut dan tebing. Langkah kami menuju area titik kumpul bersama yang disepakati yang tiba-tiba membuat saya terkejut. Dari sisi kiri, muncul seekor monyet abu-abu besar, diikuti beberapa lainnya yang berjalan mantap seolah menguasai wilayah. Dari depan, muncul lagi lebih banyak jumlahnya, dengan mata memperhatikan benda yang saya tenteng

Awalnya saya dan Bunda berjalan berdua tanpa menyadari keberadaan para “penyamun berekor” yang mendekat dengan percaya diri. Baru ketika beberapa turis di belakang tampak berhenti dan menatap, saya menyadari sedang masuk ke dalam “zona bahaya”.

Dengan ketenangan yang berpadu kepanikan kecil, saya Intan menoleh dan berkata cepat.

“Bunda, jalan duluan!,” teriak saya.

Bunda segera menyingkir, sementara saya masih berusaha mempertahankan plastik berisi minuman tersebut. Tapi hanya beberapa detik kemudian, seekor monyet besar mulai mempercepat langkah, diikuti yang lain. Gerakannya tegas, agresif, seperti sudah paham betul apa yang harus diambil.

Di hadapan ancaman puluhan monyet yang mendekat seperti gerombolan perampok terorganisir, saya segera membuat keputusan cepat, keputusan yang sangat masuk akal dalam ekologi Uluwatu. Botol-botol air beterbangan dan jatuh di tanah. Seperti adegan rebutan makanan dalam film dokumenter, para monyet langsung menyerbu, saling tarik, saling loncat. Benar-benar pemandangan yang tak pernah dibayangkan moment ini saya saksikan langsung.

 

Di tengah kekacauan kecil itu, beberapa turis yang berdiri di tangga menjerit memperingatkan.

“Your glasses! Your phone!,” teriaknya.

Saya memang menggunakan kacamata. Reputasi monyet Uluwatu memang terkenal mengambil kacamata atau ponsel yang dibawa turis.

Saya dengan refleks melepas kacamata, memasukkannya dengan sigap ke dalam tas bersama posel di genggaman. Semua dilakukan dalam hitungan detik.

Di depannya, gerombolan monyet mulai berpencar, puas dengan jarahan air mineral yang kini sudah berada di tangan (atau tepatnya dalam genggaman) mereka. Beberapa bahkan membawa lari botol itu sambil berteriak kecil, seolah merayakan kemenangan.

Setelah memastikan semua barang aman, saya menyusul Bunda. Saya berjalan perlahan melewati monyet-monyet yang masih sibuk menikmati botol-botol air tadi. Beberapa turis menatap dengan kagum, sebagian masih menahan tawa, dan beberapa lagi terlihat ngeri melihat aksi para monyet yang begitu terkoordinasi.

Mereka akhirnya sampai di area aman. Wajah Intan sedikit merah, antara lelah, deg-degan, dan geli. Bunda menatap saya sambil tertawa tak percaya.

Senja Uluwatu rupanya tak hanya menyuguhkan pemandangan indah. Ia memberikan cerita dramatis yang akan terus ditertawakan bertahun-tahun kemudian.

Selasar, Ormas, dan Darno

Catatan Rizal Effendi

WA Grup Wartawan ramai menyikapi tulisan Achmad Ridwan atau Awan, founder selasar.co yang  berjudul:  “Mengkritik Gubernur Kaltim dengan Keras, Eh Ditelepon Ketua Ormas.”

Dalam tulisannya itu, Awan mengungkapkan, tanggal 27 Oktober lalu seorang ketua organisasi masyarakat (ormas) menghubunginya berkaitan dengan konten-kontennya yang mengkritik Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM).

“Saya ini melalui ormas kita (maksudnya ormas yang dia pimpin) adalah pendukung fanatik Pak Gubernur. Ketika ada yang membuat konten seperti yang dinda buat, ini kan sama saja menyinggung perasaan saya. Jujur aja dinda, saya tersinggung. Ini penghinaan juga  buat saya,” kata sang ketua ormas tersebut.

Lalu dia meminta agar tak ada lagi komentar nyinyir terhadap Gubernur. “Saya mau ingatkan dinda, ini bukan ngancam, tapi boleh dibuktikan. Saya tidak mau lagi lihat komentar-komentar nyinyir kepada Pak Gub di media sosial,” ucapnya lagi.

Awan tak menyebut secara jelas siapa ketua ormas yang dimaksud. Tapi sang ketua itu mengajak dia bertemu dan mengundang ngopi di rumahnya. “Kita berdebat temu muka, kalau nggak cocok, berkelahi kita,” katanya begitu.

Empat hari setelah ditelepon, kata Awan, dia kembali meng-upload video kritik yang dialamatkan kepada Gubernur HARUM. Viral. Ditonton ratusan ribu kali warganet. Sang ketua ormas kembali menelepon dia. Tapi Awan mengabaikannya.

Menurut Awan, dia mendengar oknum ketua ormas tersebut juga menghubungi tokoh lain yang membuat konten kritik untuk gubernur. Bahkan dia mengajak duel satu lawan satu.

Tokoh yang dimaksud Awan itu sepertinya Sudarno atau Darno. Pegiat media sosial yang satu ini memang lagi gencar menyerang kebijakan Gubernur HARUM berkaitan dengan pengangkatan dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai Dewan Pengawas (Dewas) pada dua rumah sakit milik Pemprov Kaltim.

Yang menarik, Darno adalah mantan wakil ketua tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji sekaligus jurubicara dalam Pilgub 2024. Belakangan lewat medsos dia sangat aktif mengkritik kebijakan Gubernur HARUM yang dianggapnya tidak pro SDM lokal.

Darno juga mengakui ada ditelepon oknum ketua ormas. “Terima kasih sudah ditelepon ngajak duel. Kita tegak lurus aja Pak, tegak lurus untuk Kaltim. Keberpihakan kita untuk sumber daya masyarakat lokal Kaltim,” katanya menjawab lewat podcast.

Sedang Awan juga cukup tegar menghadapi tekanan. Malah dia memberi tips rahasia bagi oknum ketua ormas dan Gubernur HARUM dalam membungkam kritikan. “Cara terbaik membungkam kritik bukanlah dengan membungkam mulut kritikus, melainkan membungkam argumentasi. Tapi membungkam argumentasi diperlukan isi kepala yang mumpuni, bukan otot yang berisi atau isi rekening yang tak berseri,” begitu katanya.

RAMAI BERBAGAI REAKSI

Buntut dari tulisan Awan itu, muncul berbagai reaksi, baik dari kalangan wartawan maupun masyarakat lainnya. Apalagi ini kejadian kedua kalinya wartawan diancam oleh orang dalam lingkaran gubernur.

Akhir Juli lalu, aspri gubernur, Senja Fithrani Borgin, M.Hum terkesan mengancam awak media ketika jurnalis bertanya kepada HARUM soal ketidakhadiran di Rapat Paripurna DPRD. “Tandai… Tandai,” kata Senja ke arah wartawan yang bertanya.

Setelah memicu reaksi keras  kalangan wartawan, Gubernur dan Senja akhirnya menyampaikan permintaan maaf. “Itu di luar kontrol saya, karena itu saya minta maaf,” kata HARUM.

Dalam kasus Awan, wartawan senior Charles Siahaan berpendapat, pernyataan ketua ormas itu sudah mengandung unsur intimidasi dan pembatasan kerja jurnalistik. Hal itu berpotensi adanya pelanggaran terhadap UU Pers, UU ITE dan KUHP.  “Termasuk kategori ancaman terselubung atau implicit threat,” tambahnya.

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim Intoniswan. Dia menyarankan Awan segera lapor ke polisi. “Apa yang disampaikan oknum ketua ormas tersebut surah termasuk mengancam keselamatan wartawan dan punya niat melakukan kekerasan fisik,” katanya seperti disiarkan NIAGA.ASIA.

Intoniswan mengajak wartawan lebih waspada, sebab gubernur Kaltim sekarang adalah orang kaya dan banyak uangnya. Dengan status demikian bisa saja ada oknum “mencuri” kesempatan dan melakukan hal-hal aneh dengan tujuan mencari simpati gubernur, padahal tindakan oknum itu tanpa sepengetahuan gubernur.

Dia mengajak kepada semua pihak yang berkeberatan terhadap karya jurnalistik wartawan untuk menggunakan saluran yang ada dan sesuai dengan ketentuan. “Gunakan hak koreksi dan hak jawab atau mengkonter lewat tulisan atau lisan,” tandasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin juga sangat menyayangkan adanya upaya pembungkaman terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dia minta para kepala daerah untuk bersifat terbuka dan tidak anti-kritik terhadap segala masukan. Di sisi lain pers juga harus objektif dan benar. “Pers penting sebagai kontrol sosial. Jadi kepala daerah harus terbuka menerima kritik,” katanya kepada NIAGA.ASIA.

Sementara itu Kamis (20/11) kemarin, sebanyak 25 ormas di Kaltim menyatakan sikap mendukung wartawan dan media yang mengekspos kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tidak transparan dan menolak adanya intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada wartawan atau media.

Ke-25 Ormas itu di antaranya Pusaka, Kopadaska, FSPKSI, FKPPI, FPPI, Jaga Rakyat Kaltim, KIN-Green Leadership, LBH Pusaka, PAM KT, F-KALIBER, GALAK, LSM GAN dan Forum Solidaritas Borneo (FSB) Kaltim.

“Ruang demokrasi harus dijaga agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Kita juga mendorong Pemprov Kaltim agar menerapkan prinsip good governance secara konsisten, transparan dan akuntabel,” kata Ketua Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kaltim, Rachmadansyah.

Tokoh masyarakat Kaltim, Mugeni juga mengecam keras adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oknum tertentu terhadap wartawan. “Intimidasi terhadap pers adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi,” tandasnya seperti diberitakan seputarfakta.com.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH Pusaka), Gusti Addy Rachmany menyatakan siap mendampingi Awan. “LKBH Pusaka siap mendampingi dan memberikan dukungan. Jangan gentar atau takut menghadapi ulah oknum yang melakukan pengancaman terhadap wartawan,” tandasnya juga kepada NIAGA.ASIA.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan (PKBK), M Irfan Fajrianur, SE. “Tindakan mengancam dan menekan pers karena memberitakan atau mengkritik kerja seorang gubernur adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan pers dan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM serta konstitusi,” jelasnya.

Kita berharap ancaman kepada Awan dan Darno bisa segera disudahi. Kita masih yakin Gubernur HARUM bisa menerima kritikan dan masukan. Termasuk orang-orang di sekelilingnya. Biar namanya tetap harum di mata awak media dan masyarakat.(*)

Darno Minta Maaf ke Hijrah

Catatan Rizal Effendi

PEGIAT sosial Sudarno alias Darno meminta maaf kepada Hijrah Mas’ud, adik kandung Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM). Ini pasti berkaitan dengan ucapan Darno yang menyorot kehadiran dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) di jajaran Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim.

Pernyataan maaf itu disampaikan Darno dalam postingan podcast terbarunya. “Saya minta maaf kemarin sempat menyebut dosen ini adalah dosennya adik Gubernur, saya minta maaf, walaupun kenyataannya faktanya begitu,” kilahnya.

Darno adalah wakil ketua tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dalam Pilgub 2024. Dia juga menjadi juru bicara dan mengampanyekan program-program unggulan Rudy-Seno seperti Gratispol. Tapi belakangan dia sering mengkritik kebijakan Pemprov Kaltim, yang dianggapnya tidak berpihak kepada SDM lokal.

Dalam video sebelumnya, Darno mengkritik kebijakan Gubernur HARUM yang mengangkat dua dosen Unhas yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS yang akrab dipanggil Prof Cali sebagai ketua Dewas RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai anggota Dewas RSUD dr Kanujoso Djatibowo Balikpapan.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi dampak negatif akibat penunjukan itu. Yaitu, tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan karena yang  bersangkutan tinggal di luar Kaltim, adanya capital flight dan ketidakadilan terhadap SDM lokal.

Secara tidak langsung Darno mengaitkan kedua orang itu dengan Hijrah. “Saya paham kedua dosen itu adalahnya dosennya Mba Hijrah. Tapi harusnya nggak begitu, kita harus tetap memberi kehormatan kepada SDM kita, akademisi kita,” tandasnya.

Hijrah bersama suaminya dr Ifransyah Fuadi, dirut RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan tahun lalu mengambil program magister rumah sakit (MARS) di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas terutama untuk memenuhi persyaratan sang suami sebagai direktur rumah sakit. Prof Cali dan Dr Fridawaty di antara dosen yang mengajari mereka.

Dr Syahrir sendiri kabarnya belum berstatus guru besar. Tapi karena senior jadi dipanggil “profesor.”  Dia pernah menjabat ketua Prodi MARS Unhas, Dewas RS Unhas (2019-2023), Dewas RSUD AM Parikesit Tenggarong (2020-2025), Dewas RS Amalia Bontang (2019-2023), Dewas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja (2015-2025), anggota Komite Bersama Kemenristek Dikti dan Kemenkes, Ketua Bagian Manajemen RS serta konsultan manajemen di beberapa rumah sakit.

Dalam podcast terbarunya, Darno masih menyorot sepak terjang Prof Cali. Salah satunya soal surat Prof Cali yang mengundang anggota Dewas RSUD AWS, Ketua dan anggota Dewas RSKD dan RS Atma Husada, serta Direktur dan jajaran direksi 5 RS UOBAK Pemprov Kaltim.

Dalam surat undangan tertanggal 3 November 2025 itu, disebutkan bahwa acaranya berlangsung Kamis, 6 November di ruang pertemuan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan agenda Rapat Koordinasi Pembahasan Hospital Base RS sebagai RSPPU (Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama) dan pembahasan hal-hal penting lainnya.

Menurut Darno, undangan itu salah kaprah dan melampaui wewenang. “Itu kerjaan tak pantas. Dr Syahrir saya ingatkan. Kebetulan kita pernah sama-sama di Tim Transisi. Saya ingatkan Pak Syahrir, Bapak tak ngerti kewenangan. Urusan mengundang seperti itu seharusnya menjadi kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim bukan Bapak,” tegas mantan anggota DPRD Kaltim dari PDIP yang belakangan nyeberang ke Golkar.

Dr Syahrir ternyata sebelumnya diangkat Gubernur Rudy masuk dalam Tim Transisi Jilid 1 yang dipimpin Dr Rusmadi Wongso, mantan Wakil Wali Kota Samarinda. Sedang dalam draft Tim Transisi Jilid 2 yang diketuai Ismiati, Dr Syahrir ditempatkan sebagai Koordinator  Bidang SDM dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam Tim Transisi Jidil 1 Darno mengakui sering berdebat dengan Dr Syahrir. Di antaranya soal rencana kerjasama S2 dan pengelolaan manajemen rumah sakit antara Pemprov Kaltim dengan FKM Unhas, padahal sudah ada FKM Unmul. Juga soal alokasi anggaran Rp35 miliar untuk membuat skema bagaimana penanganan sejumlah pasien yang menderita penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS.

“CABUT SK GUBERNUR”

Dalam bagian lain podcastnya, Darno juga menyoroti keterlibatan kedua dosen itu dalam beberapa proyek kesehatan di Kaltim. “Kita kerampokan karena beliau berdua tidak sekadar Dewas yang aktivitasnya masih kita pertanyakan, tetapi juga terlibat dalam proyek pendampingan Puskesmas se-Kaltim bernilai Rp4,2 miliar,” jelasnya.

Selain itu Darno juga menyinggung peran Dr Fridawaty lagi menyusun dokumen-dokumen kesehatan Kaltim yang nilainya ratusan juta.

Menurut Darno, kebijakan itu sebagai pelecehan buat rakyat Kaltim khususnya universitas di Kaltim. Padahal di Unmul, juga ada FKM. Dekannya juga profesor yaitu Prof Iwan.  “Yang berarti FKM Unmul dianggap tidak mampu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kaltim,” anggapnya.

Dia mengingatkan, bahwa APBD disusun dengan  tiga prinsip. Pertama,  pro poor. Supaya kemiskinan berkurang. Tapi bagaimana rakyat Kaltim jadi kaya kalau uangnya diberikan untuk orang luar. Kedua, pro growth. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau uangnya dibawa ke luar . Dan ketiga, pro job. Supaya lapangan pekerjaan meningkat. “Jadi intinya APBD disusun untuk menyejahterakan rakyat Kaltim, bukan orang luar,” tandas Darno.

“Ini harapan saya kepada Bapak Gubernur,” kata Darno. Dia minta segera SK Gubernur yang mengangkat kedua dosen itu sebagai Dewas segera dicabut.  Dia juga mengingatkan kepada kedua dosen Unhas itu agar jangan berlebihan bermain proyek di Kaltim.

Sejauh ini kita belum mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari Dr Syahrir dan Dr Fridawaty serta FKM Unhas. Ketika dihubungi vivaborneo.com, Syahrir tidak menjawab meskipun WA yang dikirim dibaca. Tapi ada yang bilang kehadiran mereka di Kaltim karena adanya permintaan dari Pemprov Kaltim sendiri.

Yang mengagetkan, Darno juga menyinggung soal ditelepon kawannya, Ketua Ormas Kaltim. “Terima kasih sudah ditelepon ngajak duel untuk kebaikan. Kita tegak lurus aja Pak, tegak lurus untuk Kaltim. Keberpihakan kita untuk sumber daya masyarakat lokal Kaltim. APBD kita untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim bukan orang luar,” jelasnya.

Ada yang menarik dari podcast Darno terakhir. Dia tidak lagi berbicara sambil merokok. Di atas meja tempat dia bicara, hanya ada secangkir kopi dan makanan gorengan. “Saya tidak lagi merokok,” katanya begitu.

Saya menyarankan rokoknya diganti makanan camilan produksi UMKM setempat. Biar sekalian ikut mempromosikan. Biar Mas Darno juga dikenal sebagai pegiat medsos “pro UMKM.”(*)

« Previous Page — Next Page »