Indonesia Harus Berani Melawan Hegemoni Platform Global

Oleh: Benz Jono Hartono

Praktisi Media Massa di Jakarta

On

Kemajuan teknologi informasi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman baru yang tidak kalah serius, dominasi platform digital global. Facebook, Google, TikTok, X, dan raksasa teknologi lainnya kini bukan hanya sekadar penyedia layanan, tetapi sudah menjadi penguasa ruang publik. Mereka mengendalikan arus informasi, membentuk opini, bahkan menentukan perilaku generasi muda.

Indonesia dengan 270 juta penduduk adalah pasar raksasa. Namun sayangnya, negara ini lebih sering tampil sebagai konsumen pasif daripada pemilik kedaulatan. Pemerintah terkesan masih ragu menghadapi para pemilik platform global, seakan takut kehilangan investasi atau akses pasar. Padahal, keberanian justru menjadi kunci untuk melindungi bangsa dari kolonialisme digital.

Platform digital global tidak pernah peduli pada nilai, moral, maupun identitas bangsa. Yang mereka kejar hanya satu, keuntungan. Algoritma yang mereka ciptakan dirancang untuk memaksimalkan keterikatan pengguna, meski itu berarti menyajikan konten yang merusak adab, mengadu domba masyarakat, atau mengeksploitasi data pribadi warga negara. Singkatnya, selama ada keuntungan, mereka tidak peduli pada kerusakan sosial yang ditimbulkan.

Inilah wajah baru kolonialisme, bukan lagi melalui senjata dan kapal perang, melainkan melalui aplikasi dan algoritma. Jika para pendiri bangsa berani melawan kolonialisme fisik, mengapa kita kini gentar menghadapi kolonialisme digital?

Pemerintah tidak boleh terus-menerus bersikap defensif. Sudah saatnya keberanian politik ditunjukkan dengan langkah konkret. Pertama, regulasi tegas harus ditegakkan. Platform global wajib tunduk pada hukum Indonesia: mulai dari pembayaran pajak, perlindungan data pribadi, hingga kewajiban membangun kantor representatif di dalam negeri. Kedua, negara perlu mendukung lahirnya platform lokal yang mampu bersaing. Tanpa ekosistem digital mandiri, bangsa ini akan terus bergantung pada pihak asing. Ketiga, literasi digital rakyat harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah dipermainkan algoritma.

Kedaulatan digital bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak. Jika pemerintah terus ragu, maka jangan salahkan apabila bangsa ini hanya menjadi pasar tanpa harga diri. Lebih berbahaya lagi, moral bangsa bisa hancur, demokrasi bisa direkayasa, dan keamanan nasional bisa terancam oleh operasi asing yang menyusup lewat ruang digital.

Indonesia harus berani mengambil sikap. Kalau para pemilik platform global tidak mau tunduk pada aturan nasional, mereka harus siap angkat kaki. Tidak ada bangsa besar yang membiarkan dirinya disandera oleh algoritma asing.

Off

Di era digital, keberanian adalah bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin tetap menjadi bangsa yang merdeka, atau rela menjadi budak digital?

Gratispol Terancam “Kada Pol”

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Kaltim Haji Rudy Mas’ud yang akrab dipanggil HARUM sepertinya agak pusing. Penciumannya terhadap penyusunan RAPBD Kaltim 2026 bakal tidak terlalu harum. Padahal ini tahun pertama dia bisa pol terlibat penyusunan APBD sesuai visi misinya.  Itu gara-gara ada kebijakan efisiensi dan pemangkasan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, yang memukul sektor pendapatan daerah.

Dari informasi yang berkembang Pemerintah Pusat akan memangkas besaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memperkirakan bisa sampai 75 persen. Malah angka terakhir disebut-sebut 78 sampai 80 persen. “Tentu ini bukan hal biasa karena kondisi fiskal kita pasti sangat sulit,” ungkapnya.

Berdasarkan  Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang baru saja disepakati, belanja pembangunan Kaltim dipatok Rp21,3 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, Rp10,75 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp9,33 triliun dari TKD dan Rp362 miliar dari pendapatan lain-lain.

Kalaulah nanti TKD dipangkas separo atau sampai dua pertiga, maka TKD yang diterima Kaltim hanya berkisar 2 sampai 4 triliun saja. Itu berarti APBD Kaltim 2026 bakal terjun bebas dan besarannya bisa sekitar Rp15 triliunan saja. “Berat untuk menopang pembangunan,” kata Sekdaprov Sri Wahyuni selaku ketua Tim Anggaran Pemprov.

Bayangkan apa yang terjadi? Padahal Gubernur HARUM sudah punya rencana banyak termasuk program andalan yaitu Gratispol. “Dengan kondisi seperti ini, naga-naganya program gratispol bakal kada (tidak) bisa pol di tahun depan,” kata seorang anggota Dewan menganalisis.

Kebijakan pemangkasan dari Pemerintah Pusat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN sebagai langkah Pemerintah Pusat mengendalikan beban fiskal nasional.

Sebagai pengetahuan, TKD adalah dana dari APBN yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan layanan publik, mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta untuk mendorong perekonomian daerah.

Hampir semua daerah di Indonesia napas APBD-nya sangat tergantung dari TKD, mengingat sumber pendapatan lainnya terutama PAD belum bisa diandalkan sepenuhnya.

Untuk diketahui, beberapa jenis TKD itu di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Desa. Selain itu ada juga Dana Insentif Daerah (DID).

DOK dan Dana Keistimewaan bukan untuk Kaltim. Sebagian besar daerah mengandalkan DBH dan DAU serta DAK. Tapi yang paling besar tentu saja DBH.

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

DBH terbesar bagi Kaltim tentu dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) terutama migas dan tambang lainnya. Kemudian DBH Perkebunan Kelapa Sawit dan DBH Pajak.

Hanya saja Kaltim sudah lama mengeluh dan mengajukan protes. Sebab DBH Migas terbesar porsinya hanya diberikan kepada Aceh dan Papua. Alasannya politik. Karena kedua daerah itu sering teriak merdeka.

Kalau tidak salah kedua daerah tersebut mendapat bagian DBH gas 60 persen dan minyak 30 persen. Sedang Kaltim bersama daerah penghasil lainnya mendapat DBH gas 30 persen dan minyak 15,5 persen.

TIDAK GAMPANG DAN KANDAS

Perjuangan melawan “ketidakadilan pembagian DBH” sudah lama dilakukan Kaltim. Seingat saya tuntutan itu sudah terdengar nyaring pada era Gubernur Suwarna AF dan Awang Faroek Ishak. Sampai ada narasi ancaman “Kaltim Merdeka.” Tapi hasilnya tetap saja tak sesuai harapan. Perjuangan Kaltim kandas di tengah jalan.

Era Gubernur Isran Noor semangat itu dibangun lagi. Malah Isran “menasionalkan” perjuangan Kaltim. Dia tidak saja menuntut porsi Kaltim yang lebih besar, malah minta agar porsi TKD ke daerah lebih besar dari jatah Pemerintah Pusat. Maunya di balik 40:60. Alasan dia selain itu prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, juga rakyat terbesar ada di daerah. Jadi wajar kalau uang APBN seharusnya lebih banyak dikirim ke daerah ketimbang dikelola Pusat.

Mengantisipasi rencana pemangkasan TKD, beberapa waktu lalu digelar dialog publik dengan pemrakarsa Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) yang diketuai Edy Sofyan. Sejumlah tokoh Kaltim bicara. Di antaranya Irianto Lambrie, Farid Wajdy, Andi Sofyan Hasdam, Yulianus Henock, Sarkowi V Zahry, Aji Sofyan, dan Syafrudin. Nadanya sama: Tidak rela Kaltim diperlakukan seperti daerah lain.

Di forum tersebut Gubernur HARUM juga kencang bicara soal pemotongan TKD. “Kaltim tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum lainnya,” katanya begitu.

Lalu dia meminta Pemerintah Pusat memberikan perlakuan khusus kepada Kaltim.  Alasannya karena Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara terutama dari sektor sumber daya alam.

Ini diperkuat dengan data yang disampaikan Wagub Seno Aji. “Kontribusi Kaltim hampir seribu triliun rupiah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jadi pemotongan TKD seharusnya tidak diberlakukan seragam kepada semua daerah seperti Kaltim,” tandasnya.

Hasil dari dialog tersebut di antaranya Kaltim meminta Pemerintah Pusat memberikan pertimbangan yang berbeda, logis dan faktual berkaitan dengan pelaksanaaan PMK 56 atau kebijakan pemangkasan TKD.

Alasannya karena kontribusi hasil SDA Kaltim yang sangat besar mengisi kantong pendapatan nasional. Selain juga posisi Kaltim yang saat ini semakin strategis dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Sementara itu, peserta dialog juga mendorong dilakukannya optimalisasi PAD dengan mendapatkan sumber penerimaan daerah yang baru, optimalisasi alur Sungai Mahakam, revitalisasi dan maksimalisasi kontribusi perusahaan daerah, pembangunan pelabuhan internasional dan peningkatan investasi.

Sejauh ini Kaltim dan daerah lainnya secara resmi belum mendapat kepastian berapa sebenarnya angka pemangkasan yang diberlakukan Pemerintah Pusat kepada Daerah. “Masih kita tunggu di hari-hari ini,” kata Gubernur HARUM.

Di tengah menunggu kepastian angka TKD 2026, progres perolehan DBH untuk Kaltim 2025 juga terasa seret. Menurut Sri Wahyuni,  dalam APBD Perubahan angka DBH dipatok Rp6,97 triliun, namun hingga akhir September 2025 tadi realisasinya baru mencapai Rp3,96 triliun atau sekitar 56,9 persen.

Wagub Seno Aji kepada Jurnal Borneo mengatakan, pihak Pemprov bersama Pemkot dan Pemkab se-Kaltim dalam waktu dekat ini akan ngeluruk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta untuk meminta kebijakan pemangkasan diberlakukan lebih proporsional.

“Sebagai daerah penghasil devisa besar kita berharap ada perubahan dalam sistem bagi hasil yang lebih adil dan bisa diterima semua daerah,” pungkasnya.

Sebelum tim Pemprov Kaltim “menyerbu” Jakarta, ada sedikit kabar yang menggembirakan. Datangnya dari Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru. Dia bilang pemerintah membuka peluang untuk menambah TKD.

“Mungkin akan kita tambah Rp43 triliun untuk semua daerah. Saya pikir cukup. Nanti kita lihat di triwulan pertama tahun depan. Kalau membaik dan uang negara lebih banyak, maka sebagian akan kita transfer lagi ke daerah,” kata Purbaya yang kini populer dengan gaya cowboy-nya.

Tapi Purbaya mengingatkan daerah sekaligus sebagai syarat penambahan TKD. Yaitu penyerapan anggaran di daerah  harus baik dan bersih. “Kalau mereka bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, saya bisa merayu atasan saya untuk menambah lebih cepat lagi,” kata Menkeu dalam bahasa agak menggoda.(*)

10 Tahun Hotel Platinum

Catatan Rizal Effendi

HOTEL PLATINUM, Kamis (2/10) kemarin merayakan ultahnya ke-10. Acaranya dirayakan di Infinity Sky Lounge, Hotel Platinum Balikpapan, Jl Soekarno Hatta Km 5 No 28, Batu Ampar, Balikpapan Utara.

Saya dan sahabat saya Pak Zainal boleh dibilang orang pertama yang datang. Saya ingin membalas kebaikan Hotel Platinum. Waktu saya ultah, 27 Agustus lalu, teman-teman Platinum yang datang pertama mengucapkan selamat dan membawa bingkisan kue ultah.

Di lantai lobby saya langsung disambut Direktur Operasional Platinum, Pak Soegianto. Dia bersama Pak Charles, sang owner dinilai orang yang bertangan dingin. Siapa mengira dalam usia satu dekade, sudah ada 5 hotel Platinum. Dari Balikpapan, mereka merambah ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bali. “Insyaallah ada tambah satu lagi di Seminyak Bali,” katanya.

Sampai di tempat acara, saya langsung disuguhi teh tarik ala Platinum. “Saya tahu Pak Rizal suka teh tarik,” kata Pak Soegianto, yang juga ketua PHRI Balikpapan. Lalu di meja saya juga bergabung Ketua APINDO Kaltim Dr Abriantinus, Ustaz Jaelani yang selalu diminta membacakan doa buat Platinum.

Selain itu ada Kacab Mandiri Jl A Yani, Puguh Wardoyo, Kacab Mandiri Jl MT Haryono Ibu Fani dan Pak Adit dari Prioritas Mandiri. Sebagai kado hut, Mandiri menyerahkan 500 e-money kepada Platinum untuk e-parking atau e-toll. Bank Mandiri sendiri pada 2 Oktober juga merayakan ultah yang ke-27.

Pak Puguh ternyata sama dengan saya pendukung klub sepakbola Inggris Manchester United (MU). Dia merasa surprised me lihat saya memakai kemeja putih berlogo MU. Saya bilang saya sengaja pakai kemeja MU untuk menyemangati klub berjuluk “Setan Merah” ini agar segera bangkit, setelah kalah berkali-kali dalam kompetisi Premier League yang tengah berlangsung.

Merayakan ultah ke-10, tim manajemen Platinum bersama seluruh staf mengenakan jaket varsity ala pemain basket.  Di punggungnya tertulis angka 10. Saya jadi teringat pemain basket dunia dari negeri Donald Trump yang menggunakan no punggung 10. Yaitu Kobe Bryant dan pemain eksentrik Denis Rodman.

Saya sempat didaulat teman-teman dari Biting Coustic yang ditugasi menghibur undangan. Mereka sengaja memainkan lagu Cinta Terbaik yang populer dibawakan penyanyi Casandra. Itu memang lagu favorit saya ketika masih wali kota. Jadinya saya harus menyanyi ketika Ipar dan Fia menyodorkan  mikrofon kepada saya.

Yang membuat saya kaget, salah satu saudara Pak Charles yaitu Pak Rudi, yang juga direktur utama Platinum Group ternyata juga jago nyanyi. Salah satu lagu yang dibawakannya lagu berjudul “Mangu” yang viral dibawakan penyanyi Ari Lesmana dari Fourtwenty. Saya sempat menunggu jangan-jangan Pak Rudi buka baju seperti saat Ari menyanyi. He.

Dalam kesempatan itu, Platinum menyerahkan bingkisan kepada 10 karyawannya yang mengabdi selama 10 tahun. Juga penghargaan kepada mitra yang ikut memajukan Platinum, di antaranya media Balikpapan Pos, BPKAD Kaltim, PT Putra Perkasa Abadi, KPM Balikpapan dan Wisata Balikpapan.

JADI RUMAH NYAMAN

Merayakan  hut ke-10, Platinum mengusung tema “Xtraordinary Decade, Xtra Dedication, dan Xtra Journey.” Itu tema menarik. “Menggambarkan semangat kami untuk selalu menghadirkan yang terbaik, bukan hanya untuk tamu dan pemilik, tetapi juga buat karyawan, masyarakat, pemerintah serta seluruh stakeholder,” kata GM Platinum Balikpapan, Joko Budi Jaya.

Joko mengaku beruntung ikut bergabung dengan Platinum, hotel lokal dari Balikpapan yang mampu merambah sampai ke kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bali. “Kita juga sudah mempersiapkan diri menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) yang resmi akan menjadi ibu kota politik tahun 2028,” katanya.

Saat ini Hotel Platinum yang naik kelas menjadi hotel berbintang 5 sudah terlibat dalam pelayanan tamu-tamu IKN. Bahkan Presiden Jokowi, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres KH Ma’ruf Amin sudah pernah menginap di Platinum. Termasuk sejumlah menteri, Panglima TNI dan Kapolri, para kepala daerah dan tamu-tamu IKN lainnya.

Menurut Soegianto, dari 5 hotel yang sudah beroperasi, selama 10 tahun Platinum sudah melayani 375 ribu tamu dengan jumlah kamar lebih seribu. “Sejak awal cita-cita kami memiliki seribu kamar. Alhamdulillah target itu tercapai pada usia 10 tahun,” tambahnya.

Dia juga menggambarkan bahwa perjalanan Platinum tidak semuanya mulus. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Di antaranya di saat pandemi Covid-19 dan kebijakan efisiensi anggaran di tahun sekarang, yang sangat memukul okupansi hotel. “Tapi kami mampu bertahan, terus melakukan terobosan dan inovasi, sehingga tetap berkembang,” jelasnya.

Fasilitas Platinum Balikpapan saat ini terus disempurnakan. Setelah hadirnya Infinity Sky Lounge, menyusul dalam penyelesaian pembangunan The Grand Ballroom dengan tiga ruangan megah, yang dapat menampung 1.500 orang. “Kami ingin Hotel Platinum menjadi rumah nyaman bagi semua tamu yang datang,” kata Pak Soegianto.

Ketika awal Oktober 2015 Hotel Platinum Balikpapan diresmikan, saya masih menjabat wakil wali kota. Wali Kota saat itu adalah Pak Imdaad Hamid. Dia akrab dengan Pak Charles, yang juga aktif dalam kegiatan sosial di antaranya menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan ketua Paguyuban Guangzhou.

Saat perayaan kemarin, Pak Charles lagi di luar daerah. Tapi saudara dia hadir semua. Selain Pak Rudi, juga ada Pak David dan Pak Tony. Semuanya tampil bersahaja dan penuh kesederhanaan, menunjukkan sikap mereka sebagai pekerja keras dan penuh optimisme.

Semua mitra dan tamu mengaku salut dan bangga atas kemajuan yang dicapai Platinum selama 10 tahun. Saya lihat juga hadir Kacab Bank BRI dan BCA, Ketua IWAPI Kaltim Ernawaty Gafar, Ketua IWAPI Balikpapan Yuli Shinta Novianti, mantan ketua APINDO Slamet Brotosiswoyo dan sejumlah mitra lainnya. “Mereka tangan dingin, jadi sukses mengelola Platinum,” kata Abriantinus memuji.

Cucu saya Defa dan Dafin kirim ucapan selamat hut kepada Platinum. Soalnya mereka sering dapat fasilitas menginap di Platinum. Bahkan pernah mendapat fasilitas kamar Platinum Suite (PS) yang pernah ditempati Presiden Jokowi. “Luasnya kaya rumah mewah, semoga Platinum maju terus,” kata mereka bersemangat.(*)

Erau dan Sultan Kutai

Catatan Rizal Effendi

PESTA budaya Erau di Kota Tenggarong berakhir Minggu (30/9) kemarin. Itu puncak acara. Ditandai dengan acara turun naga ke Sungai Mahakam dan belimbur. Ramai sekali. Ada ribuan orang terlibat. Karena itu tontonan menarik terutama belimbur, tradisi saling siram air sebagai lambang penyucian diri.

Erau adalah pesta budaya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang berlangsung di Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Tahun ini acaranya berlangsung seminggu mulai tanggal  21 September. Penutupannya, 28 September persis  HUT ke-243 Kota Tenggarong.

Acara pembukaannya dihadiri Menteri Pariwisata (Menpar)  Widiyanti Putri Wardhana, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wagub Seno Aji, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan wakilnya, Rendi Solihin. Sultan Kutai Aji Muhammad Arifin tampak ceria. Ia memukul gong dilanjutkan prosesi adat pendirian Tiang Ayu dan penyulutan api brong tanda dimulainya perayaan budaya terbesar di Kaltim tersebut.

Suasana kota Tenggarong selama seminggu diwarnai peristiwa budaya yang sangat menarik. Ada lomba seni budaya dan olahraga tradisional, bazar UMKM, Beseprah, bepelas sampai ziarah ke makam kesultanan. Puncaknya pada hari ketujuh ditandai ritual turun naga dan belimbur.

Turun naga atau “ngulur naga” adalah prosesi mengarak replika sepasang naga dari Keraton (sekarang Museum Mulawarman) lalu dilarung ke Sungai Mahakam, di depan museum. Naga itu kemudian dibawa ke Kutai Lama di Anggana, tempat asli kerajaan Kutai Kartanegara. Naga ini mensyiratkan sejarah dan asal usul raja pertama Kutai.

Konon, permaisuri dan raja pertama Kutai, Putri Karang Melenu dan Aji Batara Agung terlahir dari kejadian misterius. Yaitu dibawa oleh naga dari Sungai Mahakam. Itu sebabnya replika naga yang diarak warga sepasang dan diberi nama  Naga Bini dan Naga Laki.

Beberapa saat setelah ngulur naga, maka acara yang ditunggu-tunggu masyarakat berlangsung.  Yaitu belimbur. Ditandai dengan aksi Sultan yang memercikkan air tuli (air suci dari Kutai Lama) ke tubuhnya sendiri dan orang-orang terdekat dengan menggunakan mayang pinang.

Selanjutnya masyarakat boleh saling siram melambangkan rasa syukur dan penyucian diri. Air yang digunakan harus air bersih sesuai dengan titah Sultan. Semua orang yang terkena tidak boleh marah. Semua berbasah ria dan penuh dengan keceriaan seakan mendapat berkah besar.

Supaya acara berlimbur meriah, BPBD Kukar menurunkan sejumlah mobil pemadam. Lalu menyemprotkan air kepada kerumunan warga dan turis. Warga sendiri ada yang menggunakan ember dan gayung, atau membuat air dalam kemasan plastik.

KEMBALIKAN KERATON

Saya tidak sempat hadir pada acara pembukaan dan penutupan. Tapi Sabtu saya sempat singgah ke Tenggarong. Setelah menyantap martabak kareh Haji Baen di Loa Kulu, saya menuju Museum Mulawarman. Di sana berlangsung acara beluluh. Hampir tiap hari Sultan Aji Arifin melaksanakan ritual ini bersama kerabat kesultanan.

Beluluh adalah ritual penyucian diri yang dilakukan Sultan untuk menghilangkan semua pengaruh negatif atau enerji jahat, baik yang tampak maupun tidak sebagai pembersihan diri dalam melaksanakan berbagai ritual Erau.

Sultan duduk di balai bambu yang dihiasi dengan berbagai anyaman janur. Lalu seorang tokoh spiritual adat Kutai yang disebut belian memimpin acara dengan membaca mantra dan melaksanakan tepong tawar. Kemudian Sultan bersama tamu kehormatan menarik anyaman janur dan melemparkan ke belakang.

Saya tak mengira ikut didaulat melakukan ritual tersebut. Ada kerabat kesultanan melihat saya hadir. Padahal tadinya saya hanya ingin menyaksikan seperti warga lainnya. Tidak itu saja, saya juga diajak bersama Sultan minum teh bersama selesai beluluh.

Aji Muhammad Arifin adalah Sultan Kutai ke-21 yang naik tahta menggantikan ayahnya, Aji Muhammad Salehuddin II yang meninggal dunia 5 Agustus 2018. Prosesi adat penabalan atau suksesi Sultan Kutai berlangsung di Keraton pada 15 Desember 2018.

Yang menarik, Sultan yang sudah berusia 74 tahun itu lahir tidak di kampung halaman. Tapi di kota Wassenaar, Provinsi Zuid-Holand Belanda ketika orangtuanya pasangan Salehuddin II dan Permaisuri Aji Ratu Aida berada di sana.

“Pak wali ini teman satu angkatan saya kuliah di Universitas Mulawarman,” kata Sultan memberitahu kerabat kesultanan. Di tahun 70-an kami memang pernah bersama. Kampus Unmul bukan di Gunung Kelua, tapi masih di kampus lama di Jl Pulau Flores, yang sekarang dimanfaatkan sebagai Balai Bahasa.

Pada kesempatan itu saya banyak memberi masukan kepada Sultan. Menurut saya, dengan semangat Erau 2025 dan menyambut Erau di tahun 2026 perlu dilakukan Gerakan Pemasalan Kebudayaan Kutai (GPKK) yang lebih masif terutama di wilayah Kaltim.

GPKK diperlukan untuk menjaga agar kebudayaan Kutai tetap terawat dan berkembang mengingat Kutai terutama kerajaan atau kesultanannya  punya arti penting dalam sejarah kerajaan dan kebudayaan di Tanah Air. Hampir sebagian besar wilayah Kaltim dulunya adalah wilayah Kesultanan Kutai.

Menpar Widiyanti juga menegaskan, Kesultanan Kutai sebagai saksi sejarah yang kaya akan budaya Nusantara. “Melalui Festival Erau kita tidak hanya merayakan budaya, tetapi juga merawat identitas dan kebanggaan bersama. Mari kita terus jaga warisan leluhur agar tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Nusantara,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud. “Erau adalah ruang berkumpulnya budaya adat yang menyimpan sejarah Kesultanan Kutai, karena itu harus dijaga dan dirawat,” ucapnya.

Ada beberapa kegiatan dan aksi yang bisa kita laksanakan dalam GPKK. Di antaranya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Museum Mulawarman dikembalikan ke daerah. Biar dikelola Pemkab Kutai dan Kesultanan Kutai dan dikembalikan fungsinya sebagai Keraton Kutai.

Selain didukung dana APBN dan APBD, sudah saatnya Kesultanan Kutai juga diberikan hak pengelolaan tambang seperti halnya Pemerintah memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan dan lembaga masyarakat lainnya. Sangat ironis, hampir semua lokasi tambang ada di wilayah Kutai, tapi Kesultanan Kutai secara resmi tak punya wilayah tambang yang bisa dikelola.

Perlu gerakan yang masif membudayakan Bahasa Kutai sebagai program mulok atau muatan lokal di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Lakukan kerjasama dengan Unmul dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menjadi laboratorium Bahasa Kutai dan mencetak guru-guru yang pandai mengajarkan Bahasa Kutai. Bahasa Kutai adalah rumpun Bahasa Melayu, yang kaya dan menarik dari segi perbendaharaan bahasa, logat dan keindahan ucapan.

Dalam menyambut tamu-tamu penting seyogianya seni budaya Kutai lebih ditonjolkan tanpa mengesampingkan yang lain. Kutai kaya dengan seni budaya tari, arsitektur, pakaian dan kuliner serta cinderamata. Acara tepung tawar untuk tamu kehormatan sebaiknya menggunakan adat Kutai. Makanan khas Kutai juga tak kalah enak. Seperti nasi bakepor, gence ruan, rabo ruan, sate payau, telor ikan biawan,  sambal raja dan baung masak durian.

IKN perlu memberi apresiasi khusus terhadap budaya dan Kesultanan Kutai. Sebagian wilayah IKN adalah wilayah Kutai. Ketika Upacara 17-an pertama kali digelar di IKN, 17 Agustus 2024, Presiden Jokowi mengenakan busana Kesultanan Kutai. Sayang ada kesalahan teknis, sampai Sultan Kutai tak terima undangan. Nama jalan, gedung dan ornamen di IKN, selayaknya ada yang beraroma Kutai. Nama “Etam” sudah sangat popular di Kaltim. Ada Lamin Etam, Bumi Etam, bubuhan etam dan lainnya. Etam adalah Bahasa Kutai yang berarti “kita.”

Sultan Arifin sempat menyinggung rumah singgah Sultan di beberapa kota di Kaltim termasuk di Balikpapan. Dia menyinggung Wali Kota Rahmad Mas’ud pernah menjanjikan. Saya setuju di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang ada rumah singgah Sultan. Atau Rumah Budaya Kutai, selain  berfungsi sebagai rumah singgah Sultan juga menjadi media informasi dan promosi kebudayaan Kutai. Saya usulkan yang di Balikpapan kalau bisa mengajukan permohonan ke Pertamina untuk mendapatkan rumah Pertamina di kawasan atas Lapangan Merdeka. View dan lingkungannya sangat bagus.

Tidak ada salahnya setiap pelaksaan Erau, Sultan menganugerahkan gelar kepada pejabat dan tokoh yang punya kepedulian ikut membangun daerah dan kebudayaan Kutai. Biar rasa memiliki, menjaga dan merawat Kesultanan Kutai semakin kuat.

Tiga belas tahun silam, tahun 2012, saya sebagai wali kota sempat mendapat gelar Raden Nata Praja Anum dari Sultan Salehuddin II. Perasaan “etam” bangga dan bertekad ikut memajukan kebudayaan Kutai. Makanya saya suka sekali makan nasi bakepor dan gence ruan. Nyaman “beneh” rasanya sambil menyaksikan Tari Topeng Kemindu dan Tari Ganjur, yang sangat unik dari Kesultanan Kutai.(*)

Kapolri Mendahului Atau ‘Melawan’ Presiden?

Oleh : Prof Henri Subiakto

-Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, dan Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia

Presiden Prabowo sedang menyiapkan agenda reformasi Polri sebagai respon tuntutan publik pasca-demo besar pada Agustus 2025.

Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mantan Wakapolri yang dikenal tegas, termasuk pernah menangani kasus Ferdy Sambo dan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas serta Reformasi Kepolisian, sebelum dilantik, telah dinaikkan pangkatnya secara istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (bintang empat).

Penunjukan itu disertai rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di level presiden, yang melibatkan tokoh luar seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk evaluasi menyeluruh.

Sementara Kapolri Listyo Sigit merespons cepat dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal pada hari yang sama melalui Surat Perintahnya. Tim ini beranggotakan 52 perwira, diketuai Komjen Chryshnanda Dwilaksana dengan Listyo Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat.

Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di pemerintahan Prabowo, upaya reformasi Polri jadi uji coba keseimbangan kekuasaan antara presiden, Polri,  genk Solo dan tuntutan publik.

Penunjukan Dofiri, figur kredibel dari internal Polri yang dihormati karena integritasnya (lulusan Adhi Makayasa Akpol 1989), jadi sinyal kuat, Prabowo ingin mengendalikan agenda reformasi secara langsung dari Istana.

Secara politik, akan memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin tegas yang ingin “membersihkan” institusi Polisi dari warisan  presiden Jokowi (di mana Listyo diangkat karena kedekatannya sejak dari Solo).

Kenaikan pangkat Jenderal Dofiri juga bisa dibaca sebagai sikap politik yg memilih loyalis di luar loyalis Listyo, mengingat Dofiri lebih senior dan dikenal tegas dan bukan gerbong yang dibina Listyo Sigit.

Dengan adanya Pembentukan tim internal Polisi tepat sehari setelah penunjukan Dofiri menimbulkan interpretasi ganda. Di satu sisi dilihat sebagai langkah proaktif Polri “sudah ingin berbenah sendiri” dan terbuka terhadap masukan dari luar, namun juga bisa berarti pembentukan tim internal sebagai upaya defensif kelompok Listyo untuk mempertahankan struktur Polri sekarang.

Ini upaya para pimpinan Polri dibawah Jenderal Listyo Sigit untuk mencegah agar reformasi dari presiden nantinya tidak “mengganggu” struktur hirarki para petinggi Polri yang sudah cukup lama disiapkan dan dibina Listyo Sigit.

Ini juga menguji hubungan antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit yg tampak kooperatif dengan menyatakan siap ikut kebijakan presiden, namun di sisi lain ia membentuk tim internal yang cukup besar yang bisa dimaknai  sebagai upaya perlindungan posisi Kapolri dan struktur polisi dari kemungkinan rekomendasi radikal dari tim bentukan presiden.

Karena jika ada rekomendasi perubahan struktural yang radikal, seperti yang diminta Gerakan Nurani Bangsa, tentu berpotensi memicu gesekan dalam Polri yang sudah terbangun kuat.

Tim internal bisa bermakna “pembelaan” pada Polri sekarang, di tengah tuntutan reformasi yang kian kencang dari mana mana.

Reformasi institusi polisi datang pasca-pemilu 2024 yang menyisakan kesan kuatnya peran polisi dalam politik. Serta datang dari stigma polisi yg represif dalam penanganan demo, dan aktivitas kebebasan berpendapat.

Presiden Prabowo akan dinilai sukses jika berhasil melakukan reformasi hingga mengembalikan kepercayaan pada institusi polisi. Namun jika Presiden tidak mampu berbuat banyak dan Kapolri tetap Jenderal Listyosigit atau sosok yang disiapkannya, maka pemerintah Prabowo akan dianggap “tidak solid” dan  tidak tegas, lebih banyak omon omon.

Artinya perkembangan dari peristiwa ini penting sebagai tanda  soliditas kekuasaan Presiden dan relasinya dengan institusi Polisi. Prabowo ingin mereformasi polisi lewat kebijakannya, agar memperkuat dukungan dan legitimasinya sebagai presiden hingga 2029. Tapi keinginan politik itu nampaknya ada yang tidak suka. Disitulah kemudian Listyo Sigit dan kekuatan di belakangnya memunculkan peran bottom-up seolah tidak kalah tanggap.

Makna politik terbesarnya adalah pengujian apakah Polri bisa direformasi tanpa konflik internal, atau justru jadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan kelompok jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jokowi di satu sisi, “menghadapi” Presiden Prabowo bersama kekuatan yang menginginkan reformasi Polisi secara menyeluruh di sisi yang lain.

Kita pantau apa yang akan dilakukan Presiden dan perkembangan kedua tim dalam 2-3 minggu ke depan. Apa ada sinergi di antaranya, atau mereka jalan sendiri sendiri karena memiliki  tujuan dan inisiator yang berbeda.

« Previous Page — Next Page »