Orang Balikpapan ke KDM

Catatan Rizal Effendi

ADA dua potongan video yang lagi viral di TikTok. Cerita tentang sorang lelaki yang datang ke rumah Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan, Subang beberapa hari lalu. Dia mengaku tinggal di Balikpapan. “Tapi aslinya dari Kalteng,” begitu katanya.

Lelaki yang diperkirakan berusia kepala 4 itu mengaku bernama Aksan. Berkulit gelap. Mengenakan kaus putih bertulis IKN “Titik Nol” Nusantara. Dia diterima KDM dengan ramah. Bahkan diberi makan.

Yang datang juga santun. Ketika KDM menghampirinya dia sempat berjongkok ingin mencium tangan KDM. Tapi KDM cepat-cepat menariknya. “Nggak boleh, nggak boleh, berdiri,” kata KDM  sambil menariknya duduk di kursi tamu berhadapan dengan KDM.

Lalu Aksan ditanya datang dengan siapjva dan apa tujuannya menemui KDM? Aksan mengaku datang dari Balikpapan bersama istrinya dengan menumpang kapal laut. Tapi turun di Semarang, Jateng.

“Lho mana istrinya?” tanya KDM.

“Saya tinggalkan di Semarang di tempat teman. Dia nggak kuat lagi meneruskan perjalanan ke Bandung karena lagi hamil tujuh bulan.”

“Lalu tujuannya apa menemui saya?”

“Istri saya ngefans dengan Bapak. Ini HP-nya penuh berisi konten dan foto Bapak. Dia mau minta sisa minum Bapak biar anaknya yang nanti lahir sepandai seperti Bapak.”

“Wah, saya nggak pandai, saya juga banyak kekurangan,” kata KDM merendah.  Lalu dia mengambil sebotol air mineral yang ada di atas meja. Seperempat diminumnya sambil mengucap bismillah, lalu sisanya diberikan kepada Aksan.

“Nih sesuai permintaan istrimu. Alhamdulillah. Luar biasa perjuangan Pak Aksan. Hebat, apa lagi?” tanya KDM dengan keramahan yang juga luar biasa.

“Itu saja,” kata Aksan dengan wajah penuh syukur dan haru.

“Karena Bapak orang baik, saya bantu Bapak dan istri untuk pulang ke Balikpapan dengan tiket pesawat. Nggak usah pakai kapal lagi, kasihan istrinya,” kata KDM sambil memerintahkan stafnya menyiapkan tiket yang dimaksud.

MENYINGGUNG PERASAAN

Sampai di situ oke–oke saja. Suasananya memang penuh melodrama. Saya pun ikut terharu melihat perjuangan Pak Aksan untuk memenuhi keinginan istrinya. Katanya keinginan orang yang sedang ngidam harus dipenuhi, kalau tidak nanti berdampak kepada anak yang dilahirkan.

Sayangnya di potongan video kedua, ada cerita lain yang kurang nyaman. Rupanya pembicaraan KDM dengan Aksan berkembang tentang hal lain di Kaltim di antaranya soal pertanian padi.

Selama ini pertanian di Kaltim memang belum berkembang bagus. Semangat swasembada pangan masih penuh perjuangan. Ketahanan pangannya sangat tergantung suplai atau hasil produksi dari Jawa dan Sulawesi.

Menurut Aksan, yang bertani atau menanam padi di wilayah Kaltim umumnya petani dari luar. Di antaranya dia menyebut orang Jawa Barat.  Petani dari Jawa ke daerah ini  melalui proyek transmigrasi.

“Kebanyakan orang luar yang menanam padi. Di antaranya orang Jawa Barat. Orang di daerah ini malas apalagi orang Banjar. Orang Banjar itu kalau nggak bekerja, mereka sembarang aja berbuat,” ujar Aksan setengah menuding.

Menanggapi ucapan Aksan tersebut, KDM mencoba menetralisir.  “Sebenarnya bukan malas, tapi orang Kalimantan diwarisi atau dititipi alam yang kaya raya. Mau apa saja ada. Beda dengan orang Jawa, orang Sunda kalau tidak bekerja keras tidak makan,” kata KDM.

Ditanya KDM apa pekerjaan orang Banjar? Aksan malah menyebut asal orang Banjar. “Ada dari Banjar Baru, Kandangan, dan Tanjung,” katanya.

Tapi yang aneh Aksan sempat menyebut pekerjaan orang Banjar di antaranya berburu. “Berburu kijang, ya hutannya masih alami,” katanya menjawab pertanyaan KDM.

Belakangan ucapan Aksan ini menuai reaksi. Saya lihat di beberapa WA grup orang Banjar mereka kesal dengan tudingan Aksan yang dianggap tidak benar dan berbau fitnah. “Harus kita cari untuk dimintai pertanggungjawaban,” kata seorang warga.

Ada yang menyebut Aksan itu seperti ada yang tidak beres. “Jangan-jangan dia bermanis-manis dengan KDM untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan penipuan,” komentar yang lain.

Ini diperkuat dengan beredarnya video lain tentang Aksan. Sepertinya kejadiannya sebelum Aksan bertemu KDM. Aksan terlihat dicekal lelaki berkopiah manik bermotif ukiran Dayak. Lelaki itu mengancam memberi pelajaran kepada Aksan kalau tidak mau berkata jujur dan meminta maaf.

“Assalaamuaikum. Ini saudara yang menipu kita sudah dapat. Yang menipu kita sudah dapat. Ini orang yang membohongi saya. Bikin malu keluarga saya. Di jo, di mpjo, semua ojol. Lihat mukanya, ngaku kamu, ngaku kamu daripada aku pukul,” kata lelaki itu menekan Aksan.

Sambil menyedekapkan kedua tangannya, Aksan berkata: “Aku minta maaf, aku salah, aku bohongi semua orang di sini. Aku minta kmaaf , tidak akan mengulangi perbuatan ini sampai kapan pun,” begitu katanya sambil terbata-bata.

Sayangnya yang mengirim video itu tidak menjelaskan kapan kejadiannya dan jenis penipuan apa yang dilakukan Aksan. Ada yang menyebut kejadian itu di Balikpapan.

Ketua Kerukunan Keluarga Banjar Katim (KKBKT) Balikpapan H Redy Asmara juga menyesalkan ucapan Aksan. “Itu sama sekali tidak benar. Orang Banjar juga pekerja keras, yang berjualan di pasar-pasar termasuk di Pasar Cenderamata Kebun Sayur yang terkenal itu adalah orang Banjar,” tandasnya.

H Redy juga mengungkapkan sebagian suplai bahan pangan ke Kaltim ada yang masuk dari Banjar, Kalsel. Termasuk beras dan buah-buahan serta hasil industri kerajinan. Pertanian padi di Kalsel juga berkembang maju. “Petaninya asli orang Banjar,” jelasnya.

Dia menyarankan Aksan jika memang warga Balikpapan segera meminta maaf. “Tapi kita cek dulu siapa Aksan sesungguhnya. Apakah ada kelainan atau memang beraroma penipuan. Dia juga memalukan,” ujar H Redy.

Pengusaha sukses ini mendengar kabar bahwa Aksan kepergok berada di Samarinda. Dia minta bubuhan Banjar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. “Kalau ada unsur hukumnya, lebih baik kita serahkan kepada pihak berwajib,” pungkasnya.(*)

“Mas’ud Tegur Mas’ud”

Catatan Rizal Effendi

BOLEH juga keberanian Hj Syahariah Mas’ud, SE (48). Anggota DPRD Kaltim ini melontarkan protes atau mengkritik ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud (33) dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).

Menurut Syahariah, bukan sekali ini saja Gubernur Rudy tak hadir. “Rasanya sudah 5 kali. Bukan berarti saya tak terima diwakili staf ahli, tapi harusnya kalau Gubernur tak bisa hadir instruksikan kepada wakilnya, kalau juga tidak bisa, ya sekdanya,” katanya.

Dia menegaskan kehadiran Gubernur sangat penting  dan strategis. “Ini juga menyangkut soal etika pemerintahan dan penghormatan terhadap lembaga legislatif. Minimal hadir wakil gubernur, sekda atau asisten bukan staf ahli,” tandasnya.

Yang diprotes Syahariah bukan sekadar gubernur, tapi Rudy Mas’ud adalah saudara kandung Syahariah yang juga adalah ketua DPD Golkar Kaltim. Syahariah sendiri adalah anggota Fraksi Golkar dari Dapil Penajam Paser Utara (PPU). Jadi di partai beringin itu, Rudy adalah atasan Syahariah.

Makin seru lagi karena ketua DPRD Kaltim sekarang adalah Hasanuddin Mas’ud (51). Hasan adalah saudara  sulung dari keluarga Bani Mas’ud. Baru  Syahariah, Rahmad Mas’ud (Wali Kota Balikpapan), Hj Yuliana Mas’ud, Hj Siti Aisyah Mas’ud, Hijrah Mas’ud, dan Abdul Gafur Mas’ud (mantan bupati PPU).

Meski bersaudara, Syahariah pun menegaskan kritiknya soal tegurannya kepada Gubernur di Rapat Paripuna tidak ada hubungan dengan soal pribadi atau keluarga. “Ini murni menyangkut tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Kalau ada kebiasaan yang keliru jangan kita biarkan berulang,” ucapnya dengan wajah serius.

Yang dikritik Syahariah tidak saja Gubernur, tapi juga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas. “Saya minta lain kali kepala OPD wajib hadir dan ikut bertanggung jawab. Ini bukan hanya kerja DPRD, tapi kerja bersama kita semua,” tandasnya.

Syahariah yang akrab dipanggil Umi Putri sarat pengalaman di kursi Dewan. Sebelum ke Kaltim dia pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat dan pernah mengikuti Pilkada di Kabupaten Majene, Sulbar tahun 2020.

Dalam Rapat Paripurna ke-18 bulan Juni lalu, sorotan soal ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud yang dikenal  dengan sebutan “HARUM” pernah disampaikan Makmur HAPK, anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.

Menurut Makmur, gubernur yang hanya diwakili staf ahli saja tidak mencerminkan penghargaan yang layak terhadap lembaga legislatif. Apalagi saat itu adalah rapat strategis membahas pertanggungjawaban APBD.

“Mohon maaf, saya bukan tidak menghargai staf ahli. Tapi ini rapat penting, seharusnya dihadiri langsung oleh pejabat utama seperti gubernur atau wakil gubernur atau sekda,” kata Makmur, yang pernah menjadi ketua DPRD Kaltim dari Golkar.

Dalam keterangan terpisah, Gubernur Rudy menjelaskan bahwa dia dan Wagub pada saat yang sama tengah menghadiri launching Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Samarinda. Itu acara nasional yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai pukul 08.00 pagi sampai 15.00 Wita. “Jadi kita mau korbankan tidak mungkin,” katanya.

Gubernur tidak menjelaskan kenapa dia tidak berbagi atau menunjuk Wagub atau Sekda yang hadir ke DPRD. Dia malah menyinggung perlunya komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait jadwal dan kehadiran.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan, dalam tata tertib DPRD Kaltim, jika gubernur tidak bisa hadir dalam rapat resmi seperti paripurna, kehadiran harus didelegasikan secara berjenjang kepada wakil gubernur, sekda atau pejabat struktural seperti asisten I, II atau III.

“Jadi kalau gubernur tidak bisa, ya wakil. Kalau wakil tidak bisa juga, ya Sekda atau Asisten. Ruang sidang tidak boleh kosong dari unsur eksekutif, jelasnya.

Ke depan, tambahnya, harus ada pejabat tinggi dari eksekutif yang hadir secara fisik. “Ini bukan hanya soal protokol, tapi menyangkut penghormatan terhadap lembaga  legislatif.”

BERBUNTUT INTIMIDASI

Soal ketidakhadiran Gubernur Rudy di Rapat Paripurna DPRD berbuntut adanya kejadian beraroma intimidasi kepada para wartawan atau awak media oleh staf di sekeliling Rudy.

Itu   gara-gara wartawan sempat mencegat Gubernur untuk dimintai penjelasannya soal ketidakhadiran di Rapat Paripurna DPRD. Ada ajudan atau asisten pribadi Rudy yang sempat menghentikan wawancara dan melontarkan kata-kata: “Kutandai mas ini.” Maksudnya wartawan yang masih melontarkan pertanyaan.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Samarinda dan PWI Kaltim mengeluarkan pernyataan atas tindakan itu. Apalagi sebelumnya juga terjadi di Musda Golkar sesaat setelah Rudy terpilih kembali menjadi  Golkar Kaltim.

AJI menuntut Gubernur meminta maaf dan menegur ajudan atau asistennya yang bersikap represif kepada wartawan karena hal itu ancaman bagi masyarakat pers yang dijamin undang-undang.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah sempat menjelaskan sikap asisten pribadi gubernur itu untuk membantu pimpinannya yang tengah kelelahan. “Bapak sudah capek seharian, juga belum makan dan belum salat. Jadi sudah disampaikan agar wawancara dihentikan,” jelasnya.

Penjelasan Syarifah ini banyak mendapat tanggapan negatif di media sosial. “Jadi pemimpin itu memang melelahkan. Kalau tidak mau lelah, ya jangan mencalonkan diri jadi pemimpin,” kata mereka.

Gubernur sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf kepada insan media, insan pers maupun insan medsos. “Saya mohon maaf ya, itu di luar kontrol saya karena sifatnya adalah spontan,” ucapnya ketika dicegat di depan kantornya, Rabu (23/7/2025) seperti diberitakan katakaltim.com.

Seorang wartawan muda menanyakan sikap saya sebagai wartawan dan pernah menjadi Wali Kota Balikpapan. Saya bilang sebagai pejabat kita harus paham kerja wartawan yang punya dua sisi. Di satu pihak pers bisa memuji dan mempromosikan kerja kita, tapi di sisi lain dia juga punya tugas mengkritik jika ada hal yang tidak sesuai. Jika dia mengkritik, memang tidak nyaman bagi seorang pejabat, tetapi kita tak boleh mengalang-alangi apalagi mengancam.

Menurut saya, adanya kasus perintangan terhadap kerja wartawan tidak perlu juga ditanggapi berlebihan. Justru itu menjadi tantangan tersendiri dan dinamika menarik dalam menjalankan tugas di dunia pers. Yang penting jangan sampai terjadi serangan fisik yang berbahaya bagi wartawan.

Ketika menjadi wartawan Jawa Pos, saya pernah dilarang meliput tim Persiba Balikpapan oleh Wali Kota Balikpapan Kol CZI Syarifuddin Yoes di tahun 1980-an. Gara-gara Pak Yoes tidak terima ada pemberitaan yang dianggap melecehkan Persiba. Setiap ada jumpa pers saya dilarang masuk. Tapi gara-gara itu juga Pak Yoes membantu melahirkan koran harian pertama di Kaltim, Harian ManuntunG atau Kaltim Post dan memberi jalan kepada saya jadi wali kota seperti dia.(*)

Nasib IKN dan Soal PSK

Catatan Rizal Effendi

ADA isu hangat hari-hari ini terarah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Yaitu soal maraknya pekerja seks komersial (PSK) atau prostitusi dan kelanjutan nasib IKN di masa depan di antaranya dengan adanya usul agar dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Soal PSK sebenarnya sudah lama terjadi. Maklum di sana ada ribuan pekerja. Otomatis tempat hiburan malam termasuk PSK-nya tumbuh subur. Hanya saja selama ini isunya tertutup dan kalah seksi dibanding soal pembangunan IKN itu sendiri. Apalagi Presiden Jokowi waktu itu hampir setiap saat datang.

Belakangan ini IKN ramai disorot karena Presiden Prabowo Subianto belum pernah datang sejak dilantik 20 Oktober 2024. Baru Wapres yang pernah menengok satu kali. Maka muncullah beberapa isu baru di antaranya soal maraknya prostitusi dan usul terbaru menjadikan IKN cukup sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Saya kaget mendengar keterangan  Kabid Trantibum Satpol PP PPU Rakhmadi yang dirilis media Kumparan belum lama ini. Dia bilang data by name di Satpol PP PPU per 10 Juli 2025 ada 93 PSK yang masih aktif dan secara online menawarkan atau menjajakan dirinya di sekitar IKN.

Dia sebutkan tarif sekali kencan dengan PSK itu Rp300 ribu per jam. “Kalau kami kalikan perputaran uang mencapai Rp27.900.000 per jam. Rata-rata mereka melayani 5 lelaki hidung belang per malam.  Jadi ada uang yang didapat Rp139,5 juta sehari semalam. Total sebulan mencapai Rp4,18 miliar. Seperti itu gambarannya dalam satu bulan,” kata Rakhmadi.

Menurut sumber lain, jumlah PSK yang beroperasi di sana jauh lebih besar. Mereka ada yang datang dari  Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi. Tarifnya pun melonjak sampai Rp700 ribu sekali kencan. Jadi angka uang yang beredar jauh lebih besar lagi. Sejauh ini tidak terdengar soal penanganan kesehatannya.

Pihak Otorita sendiri mengungkapkan mereka sudah mengambil langkah-langkah penanganan bersama Pemkab PPU. “Insyaallah sudah tidak ada lagi, sabung ayam juga nggak ada. Kita bersama  aparat hukum sudah melakukan sterilisasi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di depan Komisi II DPR RI.

Mendengar adanya prostitusi di IKN, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis sempat bereaksi. “Coba dicek kembali apa benar? Jangan sampai IKN menjadi ibu kota neraka,” katanya bertanya sekaligus menyindir seperti diberitakan Amanah Ummat.Com.

Selain soal PSK, Kiai Nafis juga mengingatkan agar IKN jangan menjadi proyek mubazir. “Kalau toh belum menjadi ibu kota negara, tetap harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Dalam Islam kita tidak boleh mubazir, menyia-nyiakan sesuatu yang kita punya,” tandasnya.

Seperti dijelaskan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan IKN Tahap I sudah selesai. Untuk pemeliharaannya dibutuhkan dana atau biaya sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar.

Tapi gedung kantor, istana, rumah jabatan menteri, rusun serta bandara yang sudah rampung itu belum dimanfaatkan maksimal. Satu-satunya kantor yang sudah terisi penuh adalah kantor Otorita IKN. Di situ ada seribu lebih ASN dan P3K. Sedang rencana pemindahan ASN dari berbagai kementerian dari Jakarta terus saja tertunda-tunda.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo sebelumnya juga mengingatkan agar IKN segera dimanfaatkan. “Sudah mahal biaya pembangunan dan pemeliharaannya, jika tidak dimanfaatkan buang-buang anggaran. Itu termasuk pemborosan atau penghamburan uang negara,” katanya seperti ditulis inilah.com.

USUL PARTAI NASDEM

Pekan lalu ada usul mengagetkan dari Partai NasDem. Disampaikan secara khusus melalui acara jumpa pers oleh Wakil Ketua Umum Saan Mustopa. NasDem menawarkan beberapa alternatif untuk menghentikan polemik tentang status IKN.

NasDem mengajukan usul agar UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau kembali sekaligus mengusulkan lokasi IKN di Sepaku agar menjadi ibu kota Provinsi Kaltim. “Jadi Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” kata Saan.

Saan meminta agar Pemerintah mengeluarkan moratorium (penundaan) sementara pembangunan IKN di Sepaku, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.

“Pikiran Partai NasDem ini adalah pikiran paling moderat untuk menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elite bangsa,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, yang juga dari NasDem.

Dari sisi lain, Partai NasDem juga setuju untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur IKN, Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di sana. Soalnya sudah Rp130 triliun duit APBN tersedot. “Nanti diikuti beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas,” kata Saan.

Kubu Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati usul NasDem yang menunjukkan kekhawatiran terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Karena itu PAN mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan. “Ini kebijakan besar, tentu diperlukan arahan langsung dari Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Partai Golkar menganggap sah-sah saja usulan yang disampaikan Partai NasDem. “Tapi Golkar akan mengkaji terlebih dahulu apa untung-ruginya jika pembangunan IKN distop dan dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir seperti diberitakan Kompas.com.

Menurut Adies, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). Karena itu diperlukan adanya pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR apabila ada perubahan rencana.

Gibran sendiri pernah menyatakan tidak berkeberatan berkantor di IKN. Menurut Basuki, Istana Wapres selesai akhir tahun 2025 ini. Jadi tahun depan 2026, Wapres sudah bisa berkantor di IKN. “Saya sebagai pembantu presiden siap berkantor di mana saja,” kata putra sulung mantan presiden Jokowi itu.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menyatakan, dia akan berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 setelah fasilitas kantor untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung semuanya. Saya dengar Otorita IKN sudah melelang pembangunan gedung DPR/MPR serta Mahkamah Agung (MA).

Informasi terbaru Presiden Prabowo memutuskan perayaan HUT ke-80 Kemerdekan RI berlangsung di Jakarta kembali. “Ya informasi terbaru yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus 2025 di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Hal ini tentu berbeda dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 lalu. Waktu itu Presiden Jokowi melakanakannya di IKN, meski di Jakarta juga ada dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP setuju peringatan HUT ke-80 RI kembali di Jakarta. “IKN di Sepaku belum layak, baik lokasi maupun akses untuk menggelar peringatan hari kemerdekaan,” katanya.

Polemik tentang IKN saya jadi teringat pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor. Dia bilang orang yang tidak setuju IKN umurnya pendek. Bagi orang Kaltim, IKN tetap harga mati.(*)

Hasto dan Tom Lembong

Catatan Rizal Effendi

HARI Jumat (18/7) pagi saya ke Jakarta. Selain ada agenda khusus, saya ingin nonton Timnas 23 berlaga lawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Pertandingannya malam hari, jadi ada waktu lowong siangnya.

Dari  Bandara Soekarno-Hatta saya putuskan datang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jl Bungur Besar Raya No 24, Gunung Sahari. PN Jakpus ini juga berfungsi sebagai pengadilan bidang perkara khusus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Di tempat ini tengah berlangsung dua sidang yang sangat menarik perhatian orang banyak. Yaitu sidang perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (59) dan sidang mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong (54).

Hasto dituduh jaksa merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku. Sedang Tom Lembong dituduh menyalahgunakan wewenang dengan memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk  diolah menjadi gula kristal putih tanpa koordinasi dengan kementerian lain.

Acara sidang Hasto memasuki babak penyampaian duplik, pembelaan tahap kedua. Dia baru divonis 25 Juli nanti. “Saya akan datang bersama teman-teman pada 25 Juli untuk memberikan dukungan moral,” kata Ketua PDIP Balikpapan Budiono. Sedang sidang Tom, Jumat kemarin memasuki babak penting yaitu pembacaan vonis majelis hakim.

Banyak pihak menilai dua perkara ini sarat dengan muatan politik. Tidak murni perkara hukum. Karena itu menarik perhatian dan menjadi sorotan berbagai pihak. Untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, polisi menurunkan tidak kurang seribu personil.

Hasto mengaku sebelum ditersangkakan, dia sempat dihubungi seseorang agar mengundurkan diri dari kursi Sekjen PDIP. Hasto dianggap kelewat vokal dan kritis karena itu harus dipinggirkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tom Lembong. Dia bakal dijerat kasus hukum gara-gara waktu Pilpres lalu menjadi tim pendukung Anies Baswedan. Tapi jaksa KPK menegaskan perkara ini murni perkara hukum.

Uniknya kedua terdakwa ini sama-sama dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Tuntutan untuk Hasto ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedang tambahan untuk Tom Lembong yaitu pidana denda Rp750 juta atau diganti kurungan 6 bulan.

“Itu tuntutan pesanan atau order dari pihak luar bukan dari hati nurani jaksa, jadi penuh rekayasa,” kata Hasto menuding.  Karena itu dia minta hakim memberikan putusan bebas. Selain juga tidak ada kerugian negara. Hal yang sama juga disampaikan Tom Lembong.

Ketika saya masuk ke halaman PN Jakpus, sudah disambut aksi massa. Setidaknya ada 4 kelompok massa melakukan aksi demo. Tiga yang mendukung pembebasan Hasto dan satu yang mendukung pengadilan Hasto.

Tiga pendukung Hasto itu adalah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM Demokrasi) serta Masyarakat Pencinta Keadilan. Sedang yang mendukung pengadilan Hasto adalah Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi.

Sidang Hasto berlangsung di lantai 1 Prof Dr M Hatta Ali sejak pukul 09.00 pagi. Sedang sidang Tom di ruang sidang 2 berlangsung pukul 02.00 siang. Saya sempat ikut salat Jumat di masjid belakang kantor PN Jakpus. Udaranya sejuk. Di situ berbaur hakim, jaksa, polisi, wartawan dan pendukung terdakwa mendengarkan khotbah khatib.

Tidak gampang masuk ke ruang sidang. Maklum tempatnya terbatas. Jadi desak-desakan. Tangan saya sempat memar dan terluka gara-gara tergencet. Pintu ruang sidang juga sempat rusak. Polisi dan tentara berjaga-jaga. Sangat ketat.

Saya lihat di ruang sidang ada sejumlah tokoh memberikan dukungan buat Hasto. Di antaranya mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, anggota Komisi I Nico Siahaan serta mantan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf.

Oegroseno dan Sonny Keraf juga hadir di sidang vonis Tom Lembong. Di situ juga ada mantan Capres Anies Baswedan, Said Didu, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pengacara dan pakar hukum tata negara Refly Harun serta ahli filsafat dan komentator politik terkenal Rocky Gerung. Saya duduk persis di samping kanan mereka berbaur dengan puluhan wartawan.

DIDUKUNG EMAK-EMAK

Vonis Tom Lembong berlangsung dalam suasana dramatis. Ketika majelis hakim diketuai Dennie Arsan Fatrika, SH, MH menyatakan Tom Lembong tetap bersalah dan dijatuhi hukum penjara 4  tahun 6 bulan serta denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, pengunjung sidang langsung berteriak “huhhhh.” Malah ada emak-emak yang nyeletuk: “Ingat mati Pak Hakim!”

Ratusan emak-emak hadir di sidang Tom Lembong untuk memberikan dukungan. “Mulai tahun 2024 di awal persidangan kami hadir terus. Pak Tom orang baik, dia tidak bersalah,” kata Ibu Rukiyah dari Jakarta Selatan penuh emosional.

Puluhan kamera wartawan mengabdikan Saut Situmorang yang lemas di pundak Anies. Dia sangat kecewa atas putusan hakim. Apalagi hakim sendiri menyatakan bahwa tidak ada aliran dana yang masuk ke kantong Tom Lembong. Malah hakim memerintahkan jaksa mengembalikan iPad dan MacBook yang sempat disita.

Istri Tom, Francisca Wihardja atau Ciska langsung menghampiri Tom seusai pembacaan vonis. Dia memberi semangat kepada suaminya. Dulu Ciska sempat mengingatkan suaminya agar fokus di bisnis saja. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi Tom mengaku ada panggilan hati masuk ke wilayah politik. Dia ikut membantu Presiden Jokowi dan lanjut ke Anies Baswedan. Pidato fenomenal Jokowi di sidang tahunan IMF di Bali yang diambil dari istilah serial Game of Thrones kabarnya dibuat oleh Tom.

Wajah Tom yang bersih dan rapi tetap tenang ketika mendengar vonis hakim. “Selama di tahanan saya diingatkan oleh tahanan beragama Islam agar tetap tawakal,” katanya. Tom sendiri beragama Katolik. Saya hampir menitikkan air mata melihat ketabahan dan ketenangan wajah ayah 2 anak itu. Tidak menerima uang apapun dari tuduhan korupsi tapi tetap dianggap bersalah.

Di depan hakim, Tom menyatakan pikir-pikir dulu atas putusan yang dijatuhkan. Tapi saya dengar terakhir Tom bersama tim penasihat hukumannya akan mengajukan banding. Di luar sidang emak-emak menyambutnya “Free Tom…Free Tom” sambil mengacukan ratusan poster kebebasan dan ketidakadilan. Dia keluar ruang sidang diiringi lagu “Maju Tak Gentar” yang dinyanyikan pengunjung sidang.(*)

RT Mau Kuliah di UM

Catatan Rizal Effendi

PARA KETUA RT di Balikpapan sedang bersemangat mau kuliah di kampus Universitas Mulia (UM). Ini gara-gara ada sosialisasi program Gratispol yang dilaksanakan UM di kampusnya yang megah di Jalan Letjen TNI Maulani No 9, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan  beberapa hari lalu.

“Alhamdulillah para Ketua RT bersemangat sampai mau ikut kuliah di kampus kita,” ujar Direktur Eksekutif UM Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH ikut bersemangat.

Sosialisasi itu dilakukan Agung melalui Ketua RT agar mereka menyampaikan kepada warganya ada program kuliah gratis (Gratispol) dari Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (Harum) bagi anak-anak Kaltim baik yang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta seperti di UM.

“Dengan mengundang Ketua RT, kami ingin menepis  keraguan di masyarakat.  RT adalah ujung tombak di lingkungan, mereka paling memahami kondisi warganya,” katanya.

Program ini, kata Agung boleh dibilang satu-satunya di Indonesia. Bahkan yang dilaksanakan di UM dikembangkan lagi menjadi program “Gratispol Plus.” “Jadi tidak usah bingung lagi kalau kuliah di UM,” tandasnya.

Dia menjelaskan, program Gratispol Gubernur Harum ditandai dengan pemberian subsidi biaya kuliah sebesar Rp5 juta  per semester. Jadi dana itu hanya untuk UKT atau SPP saja.

UKT adalah Uang Kuliah Tunggal sebagai biaya yang harus dibayar mahasiswa setiap semester, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.

Agung menjelaskan, subsidi dari Gubernur Harum sebesar Rp5 juta tidak otomatis semuanya gratis. Karena tiap Perguruan Tinggi (PT) besarnya UKT berbeda-beda. Jadi kalau ada selisih kurang, maka masih menjadi beban mahasiswa.

Ia memberi contoh biaya UKT Program Studi  Manajemen di UM sebesar Rp7 juta. Jika dipotong subsidi Rp5 juta dari Gubernur Harum, maka Rp2 juta sisanya tetap harus dibayar oleh para mahasiswa yang bersangkutan.

Program “Gratispol Plus” yang dikembangkan UM memberi subsidi tambahan dari kantong UM sendiri. Jadi sisanya Rp2 juta tadi tidak perlu dibayar mahasiswa. Termasuk juga penghapusan uang gedung. Caranya mahasiswa tersebut harus mendapat  rekomendasi dari Ketua RT, bahwa dia benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. “Kuota di program ini UM siap memfasilitasi 100 mahasiswa baru,” jelasnya.

Program Gratispol Gubernur Harum juga memberi batasan umur maksimal. Untuk S1 tidak lebih berusia 25 tahun. Untuk S2 30 tahun dan S3 hanya mereka yang usianya 35 tahun. Di luar batas umur yang ditentukan tidak bisa ikut di program tersebut.

Para Ketua RT mengaku senang dan mengapresiasi undangan dari UM untuk menjelaskan program Gratispol dari Gubernur Harum. “Kami belum pernah mendapat penjelasan seperti ini dari berbagai pihak termasuk perguruan tinggi lain soal program Gratispol,” kata mereka.

SIAP TERIMA 800 ORANG

Agung menjelaskan, pada tahun akademik  2025/2026 ini kampus UM akan menerima 800 mahasiswa baru dari beberapa prodi. Di antaranya D3 Sistem Informasi,  S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S1 Pendidikan Guru PAUD dan S1 Farmasi.

Bulan Februari lalu, UM meluncurkan 4 prodi baru yang siap mencetak generasi technopreneur uandal. Keempat prodi baru itu adalah S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri dan S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian.

Pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan secara online melalui website atau datang langsung ke Front Office UM di lantai 1 Gedung White Campus UM di Jl Letjen TNI ZA Maulani. Batas terakhir pendaftaran sampai akhir bulan Agustus mendatang.

UM saat ini dipimpin seorang rektor yang berpengalaman dengan sejumlah dosen berkualitas. Rektor UM sekarang adalah Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si, guru besar Ilmu Pertanian/Kelautan dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. “Saya siap ikut membangun dan mengembangkan UM Balikpapan,” katanya bertekad.

Gara-gara adanya penjelasan soal program Gratispol itu, mengundang minat para ketua RT ingin ikut berkuliah di UM. Menurut Agung, mereka tengah merancang Program Perkuliahan Eksekutif. “Sedang kami persiapkan skemanya, insyaallah minggu depan sudah bisa dirilis,” jelasnya.

Ia juga menginformasikan kepada ketua RT bahwa UM sudah meluncurkan program pengabdian masyarakat yang dinamai Smart RT. Yaitu program komunikasi agar ketua RT di Balikpapan lebih cerdas memajukan warganya dan memecahkan berbagai masalah. “Kami sudah belajar dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Sebagai mantan wali kota, saya diminta Agung bicara pada sosialisasi terakhir dengan RT dari Kecamatan Balikpapan Utara. Saya bilang para ketua RT harus aktif membantu warganya terutama anak-anak yang ingin sekolah dan bekerja. Wilayah Balikpapan Utara sekarang ini sangat strategis, karena menjadi wilayah industri, pendidikan dan paling dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jangan sampai warga Balikpapan Utara hanya jadi penonton saja.(*)

« Previous Page — Next Page »