Nasi Uduk dan Bayan Run

Catatan Rizal Effendi

APA hubungannya nasi uduk dan Bayan Run 2025? Secara langsung tidak ada. Tapi ketika mengikuti Bayan Run 2025, Minggu (12/10), saya agak kecewa. Saya sukses ambil bagian di nomor 5 km, tapi gagal ikut antre mendapat nasi uduk gratis yang disediakan setelah pelari mencapai garis finish.

Yang mau makan nasi uduk antrenya panjang. Meski panitia juga menyediakan makanan lain seperti bakso, soto, rawon, dan lainnya. “Ada 20-an macam lebih makan yang kita sediakan dengan jumlah ribuan porsi,” kata H Syahbudin Noor dari PT Bayan.

Tapi nasi uduk termasuk makan favorit saya. Nasi uduk aslinya dari Betawi, tapi sekarang hampir tiap daerah punya nasi uduk dengan berbagai variasi. Tapi bahan rempahnya hampir sama. Nasi putih diaron dan dikukus dengan santan plus dibumbui dengan pala, kayu manis, jahe, daun serai dan merica.

Sebagai balas dendam, malamnya saya beli nasi uduk Jakarta dekat Kantor Pos Balikpapan Baru (BB). Lapak jualannya tak jauh dari kantor PT Bayan. Hanya saja yang ini tidak gratis. Saya harus bayar Rp25 ribu satu porsi.

Tapi saya senang bisa ikut meramaikan even Bayan Run 2025. Bayan adalah perusahaan batu bara terbesar di Kaltim bahkan di Indonesia.  Nama lengkapnya PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yang memiliki lokasi operasi terbesar di Tabang, Kutai Kartanegara. Selain juga ada di Kalsel.

Peserta Bayan Run 2025 banyak sekali. Ada 6.000-an orang. Bayangkan betapa serunya. Yang melepas di garis start langsung sang pemilik Bayan, Dato Dr Low Tuck Kwong. Pengusaha kelahiran Singapura yang sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia didampingi direktur operasional (Director and Chief Operational Officer) Bayan, Lim Chai Hock yang akrab dipanggil Mr Lim.

Untuk diketahui orang Kaltim, Dato Low Tuck Kwong dan Mr Lim bukan orang sembarangan. Majalah ekonomi Amerika, Forbes per September 2205, menempatkan Dato Low Tuck Kwong sebagai orang terkaya nomor 2 di Indonesia setelah Prajogo Pangestu. Jumlah kekayaannya mencapai 25,1 miliar US dolar atau setara Rp392,11 triliun. Jumlah itu lebih besar dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di tahun 2026 dipatok Rp335 triliun.

Beberapa waktu sebelumnya Forbes juga memasukkan Mr Lim sebagai orang terkaya ke-37 di Indonesia dengan kekayaan sekitar 1,45 miliar dolar AS atau setara Rp22,42 triliun. Angka itu lebih tinggi dari APBD Kaltim, yang di tahun 2026 bakal melorot di sekitar Rp12 triliun.

Bayangkan, bulan Juli 2025, Dato Low menerima pembayaran deviden final dari BYAN sebesar Rp2,61 triliun. Tapi sebelumnya pada bulan Januari dia sudah mengantongi Rp1,94 triliun dari deviden interim. Jadi total dana yang masuk ke kantongnya dari pembagian keuntungan BYAN mencapai Rp4,55 triliun.

Saya pernah menulis selain Dato, putrinya yang cantik bernama Elaine Low juga mendapat bagian deviden atau profit dari BYAN sebesar Rp1,43 triliun. Elaine mendapat hibah saham dari ayahnya sebanyak 7.333.833.700 atau 22 persen dari jumlah saham BYAN.

Dato Low dan Mr Lim bersama sejumlah pejabat ikut berjalan menempuh jarak 2,5 km. Saya lihat dia mengenakan nomor dada cantik. Yaitu 8888. Saya tidak tahu makna di balik angka 8888 itu. Tapi dalam budaya Tionghoa, angka 8 itu adalah simbol keberuntungan dan kemakmuran. Dato Low memang lagi makmur-makmurnya sekarang ini, maklum batu bara jadi primadona energi dunia.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Komisaris Independen PT Bayan Jend Pol (Purn) Timur Pradopo, yang juga mantan Kapolri, Kasdam VI/Mw Brigjen TNI Ari Aryanto, Waka Polda Kaltim Brigjen Pol Dr Muhammad Sabilul Alif, Kapoksahli Kodam VI/Mw Brigjen TNI Deni Sukwara, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA Arief Murdianto dan Wakil Wali Kota Balikpapan Dr Bagus Susetyo.

Mereka semua mengaku suprise melihat peserta membeludak dan datang ke lokasi sejak pukul 04.00 dinihari. “Saya bangga Bayan bisa menghadirkan even terbaik untuk masyarakat,” kata Timur Pradopo. Sebelumnya Bayan juga menggelar “Bayan Open” di cabang bulu tangkis dengan menghadirkan atlet-atlet berkelas nasional dan dunia.

ADA BARONGSAI DAN REOG

Bayan Run digelar tiap tahun dalam rangka merayakan IPO (Initial Public Offering) PT Bayan yaitu penjualan saham perdana kepada publik di pasar modal. “Acara ini sudah menjadi even tahunan PT Bayan sebagai bagian program CSR dalam rangka untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan menyalurkan hobi para runner,” kata Senior Manager PT Bayan Resources Tbk, Suhud Wahyudi selaku ketua panitia Bayan Run 2025.

Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan HUT TNI yang jatuh pada 5 Oktober. Karena itu nomor yang dilombakan ada yang khusus untuk peserta dari TNI dan Polri.

Untuk peserta umum dibagi kategori jarak 2,5K, 5K, 10K dan 21K (Half Marathon). Ada kelompok putra, dan ada juga kelompok putri. Bahkan ada juga untuk kelompok anak-anak di nomor 2,5K. Khusus di nomor 21K ada untuk peserta umum, ada juga untuk kelas master.

Saya ikut di nomor 5 km. Dari lapangan Merdeka menyusuri Jl Jend Sudirman. Lalu di depan Polresta Balikpapan putar kembali menuju Lapangan Merdeka. Sepertinya dekat, tapi saya termasuk peserta yang lebih banyak jalan kakinya ketimbang berlari.

Acara yang diorganisir oleh Kepala Batu Team (KBT) berlangsung meriah. Sepanjang jalan kita disambut dengan berbagai atraksi. Ada barongsai, reog, marching band, musik angklung sampai sejumlah pelajar yang meneriakkan yel-yel penuh semangat. “Sengaja kita buat begitu, biar para runner lebih semangat lagi,” kata Race Directors KBT, Berti.

Ada sekelompok remaja yang memberi semangat kepada saya. Dia kompak membuat yel-yel yang menyebut nama saya, mantan wali kota. “Pak Rizal….Pak Rizal.” Tapi langkah saya bukannya tambah kencang, malah speed-nya makin kendor.

Saya sempat bertemu kelompok Sahabat Kecil yang diketuai Ibu Sri Asril. Mereka juga tengah berolahraga dan lomba karaoke di lingkungan Pelayaran merayakan miladnya Bu Sri. Saya didaulat ikut berfoto. Ramai sekali. Mereka tanya saya juara berapa? Saya peserta yang tidak mengutamakan kemenangan meski tetap memburu medali. He maaf dalih saja.

Di sela-sela pembagian hadiah dan penarikan door prize, peserta dihibur dengan penampilan duo DJ Remix Dangdut yaitu Mr Jono dan Joni. Sebagian peserta juga sibuk memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti fisioterapi dan pemeriksaan kesehatan lainnya.

Pemenang Bayan Run 2022 untuk Kategori 2,5K Umum Putra: 1. Afnan Alrafiq 2. Moses Christian Rivaldo 3. Bastian Al Alvares. Putri 1. Quen Chelda Keyra 2. Inez Fayyola Nadhifa 3. Maria Irvina. Kategori 5K Putra 1. Muhammad Hasyid Nur Khalid 2. Davino Garvin 3. Muhammad Arva Rizki. Putri: 1. Carissa Julia Kirana 2. Zahra Aurelia Rachman 3. Naturelle Dominique Sugiarto. Kategori 5K Master Putra 1. Bambang Yurianto 2. Suprihono 3. Jelly Yulianus Gerungan. Master Putri: 1. Mariani Vin 2. Nurlina Aprilani 3. Hestty Asmuliah.

Untuk pemenang Kategori 10K Umum Putra: 1. Ibnu Sidik 2. Laode Safrudin 3. Saroni Saputra. Umum Putri: 1. Irma Handayani 2. Susi Susanto 3. Dormian Sihotang. Master Putra: 1. Jufri 2. Sugiyono 3. Robby Sutantio. Master Putri: 1. Rosa Kristanto 2. Wahyu Winarti 3. Tina Alfian. Kategori 10K TNI-Polri 1. Hisyam 2. Wira Kamba 3 Hairul Umam. Semuanya dari Kodam VI/Mw.

Khusus Kategori 21K Umum Putra: 1.  Brasco Rionaldo 2. Taftazani Abirafdy 3. Rendi Saputra. Umum Putri: 1. Nefriana Ariance Daik 2. Grace Imeilda Sarubang 3. Luh Putu Ninda. Kategori 21K Master Putra 1. Bambang Oktavianus 2. Praowono 3. Sumali Kiek. Master Putri: 1. Polniwati Salim 2. Raquel Pireira 3. Mardian.

Para pemenang di kategori master mendapat hadiah Rp25 juta untuk juara 1, Rp17,5 juta untuk juara 2 dan Rp12,5 juta  untuk juara 3. “Total hadiah yang dibagikan sebesar Rp400 juta. Kalau dengan grand prize mencapai Rp500 juta,” kata Suhud.

Saya lihat Dato Low Tuck Kwong tersenyum ketika menyerahkan hadiah kepada para juara. Itu isyarat dia puas Bayan Run berlangsung lancar dan sukses. Ada yang usul Bayan Run tahun 2026 ditingkatkan kelasnya. Menjadi Bayan Run tingkat dunia atau setidaknya tingkat ASEAN. Menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik tahun 2028 nanti.

Pasti seru dan heboh dengan menu utama nasi uduk ditambah nasi kuning H Daud, soto banjar, coto makassar dan gudeg Warung Jogya Istimewa Balikpapan Baru. Pasti hasilnya juga istimewa.(*)

Kopi MURI Pecah di IKN

Catatan Rizal Effendi

IBU KOTA NUSANTARA (IKN) pecahkan rekor MURI untuk pertama kali. Uniknya bukan pembangunan gedungnya yang cantik dan megah. Tapi ini sisi lain. Ada gerakan menanam 1.010 pohon kopi Liberika di sana, yang ternyata dicatat oleh Museum Rekor Indonesia sebagai sebuah prestasi dengan peserta terbanyak.

Pemberian penghargaan MURI itu berlangsung di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, Kecamatan Sepaku, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tempat lokasi penanaman. Jumlah 1.010 pohon itu diselaraskan dengan tanggal pelaksanaan yaitu Jumat lalu, tanggal 10 bulan 10. Angka cantik dan penuh berkah.

Penanaman dikomandani oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono alias Pak Bas didampingi Deputi  Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dr Myrna Asnawati Safitri dan Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Setia Lenggono. Juga ikut mendukung Bank Indonesia Nusantara dan PT Pupuk Kaltim.

Yang ikut menanam di sana tidak saja warga IKN, tetapi juga para petani kopi di sekitar IKN yang bergabung dalam Komunitas Petani Kopi Liberika Sepaku (KPKLS). Ada juga rombongan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Jumlahnya yang datang tidak sedikit. Sebanyak 500 orang langsung dipimpin sang rektor, Prof Abdunnur.

Rektor mengaku bangga bisa terlibat dalam aksi hijau ini, yang menjadi implementasi nyata dari pola ilmiah pokok (PIP) Unmul yaitu hutan hujan tropis dan lingkungan (tropical rain forest and environment). “Sekaligus menerjemahkan landasan ilmiah universitas menjadi sebuah kontribusi konkret yang dapat dirasakan langsung dampaknya bagi lingkungan IKN,” tambahnya.

Dikatakan, kehadiran ratusan mahasiswa itu menunjukkan fungsi Unmul sebagai pemasok sumber daya manusia yang tidak saja unggul secara akademis, tetapi juga peduli terhadap isu lingkungan.

“Langkah ini juga merupakan wujud dukungan dan kontribusi nyata Unmul yang sejalan dengan cetak biru pembangunan IKN yang mengusung konsep forest city dan smart city,” kata Abdunnur.

Pak Bas dan Rektor Abdunnur tampak bersemangat menanam bibit kopi Liberika di sela-sela pohon eucalyptus. Diikuti peserta yang lain. “Insyaallah berkah dan akan menyejahterakan petani dan menjadi produk unggulan baru,” kata Pak Bas optimistis.

Begitu selesai penanaman dan penghitungan, Wakil Direktur Utama MURI, Osmar Semesta Susilo mengumumkan keberhasilan pemecahan rekor MURI dalam penanaman kopi Liberika. Selanjutnya dia menyerahkan piagam penghargaan dan mengalungi medali pemecahan rekor MURI, baik kepada Pak Bas maupun Rektor Unmul.

“Selamat atas pencapaian penanaman pohon kopi Liberika dengan peserta terbanyak di IKN. Semoga capaian ini menjadi langkah awal dari upaya panjang kita menjaga bumi dan memperkuat jati diri bangsa yang mencintai alamnya,” kata Osmar.

Penanaman pohon kopi Liberika di kawasan IKN sudah dimulakan pada awal Oktober lalu di Embung MBH. Itu dilaksanakan Otorita IKN bersama Dinas Perkebunan dan Pusat Penelitian Kopi Kaltim dalam rangka Hari Kopi Nasional.

Kegiatan penanaman itu dirangkai dengan acara diskusi dengan tema: “Menggali Potensi Pengembangan Kopi Liberika di Kalimantan Timur sebagai Komoditas Unggulan.”

KENAPA LIBERIKA?

Kenapa kopi Liberika dipilih dan ditanam di sekitar IKN? Bahkan menurut Dr Myrna akan dijadikan produk unggulan dari IKN. Padahal selama ini penikmat kopi lebih mengenal  kopi Robusta dan Arabika.

“Kopi Liberika adalah kopi yang top karena rasanya berada di antara Arabika yang asam dengan Robusta yang keras,” kata Pak Bas setengah kampanye didampingi Ketua KPKLS, Sugiman.

Menurut Sugiman, penanaman kopi Liberika sebenarnya sudah dilakukan petani atau pekebun Sepaku sejak tahun 1981 atau 44 tahun silam. Tapi kemudian ditinggalkan karena masyarakat lebih mengenal Arabika dan Robusta. “Nah bersama Otorita IKN kami hidupkan kembali budidaya kopi Liberika,” jelasnya.

Liberika adalah akronim dari Liberia dan Afrika Barat, tempat asal kopi tersebut. Pada abad 19, jenis kopi ini didatangkan ke Indonesia untuk menggantikan kopi Arabika yang terserang oleh hama dan penyakit.

Ciri pohon kopi Liberika, ukuran daun, cabang, bunga, buah, dan pohon lebih besar dibandingkan Arabika dan Robusta. Berbuah sepanjang tahun dan ukuran buahnya cenderung tidak merata atau seragam.

Kopi Liberika memang sangat terkenal di Kalimantan. Cocok dengan karakter cuaca di sini dan bisa tumbuh di lahan gambut. Kopi Liberika asal Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar  pernah mendapatkan penghargaan pada kompetisi World Coffee Challenge 2022 Spanyol.

Sugiman membenarkan kopi Liberika tahan banting, karena bisa tumbuh di segala medan dan anti penyakit termasuk penyakit gambir. Juga prospektif dibanding kelapa sawit. “Setelah kami kalkulasi lebih menguntungkan,” jelasnya.

Menurut Pak Bas, kopi Liberika Sepaku bisa menjadi emas hijau baru di Kaltim. Apalagi permintaan pasar dari luar negeri cukup prospek. Belum lama ini ada permintaan 20 kontainer dari Qatar, sayangnya belum bisa terpenuhi.

Di kawasan sekitar IKN ada 2.000 hektare lahan yang bisa ditanami kopi Liberika. “Kita dorong petani untuk mengembangkannya. Cita-cita saya 2.000 hektare itu jadi kebun kopi Liberika,” kata Pak Bas. Dia juga bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dinas Perkebunan dan Pusat Penelitian Kopi Kaltim memberikan pembinaan.

Selepas menulis berita ini, saya ingin merasakan nikmatnya menyeruput kopi Liberika. Tapi kedai kopi yang saya singgahi mengaku hanya punya kopi Robusta dan Arabika. Malah saya disuguhi kopi hitam Kapal Api. “Nanti saya carikan ke IKN, Pak,” katanya seraya tersenyum.(*)

DBH Kaltim Hanya 2,49 T

Catatan Rizal Effendi

ANGKA Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2026 untuk Kaltim sepertinya sudah keluar. Besarannya sekitar Rp2,49 triliun. Angka itu dikutip dari dokumen resmi yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima Pemprov Kaltim akhir September lalu.

Jika dilihat dari angka tersebut, maka kebijakan pemangkasan yang dilakukan Pemerintah Pusat memang sangat keras dan telak. Biasanya DBH yang diterima Kaltim sebagai bentuk dari dana Transfer ke Daerah (TKD) berkisar Rp10 triliun-an. Artinya untuk tahun depan Kaltim hanya menerima seperempat dari angka-angka sebelumnya. Jadi pemangkasannya sampai 75 persen.

Dengan angka Rp2,49 T itu, maka APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 akan turun drastis. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) 2026 yang sudah disepakati Rp21,3 triliun mau tidak mau harus ditinjau lagi atau dilakukan penyusunan ulang (reposturing). Sebab, APBD Kaltim 2026 diprediksi hanya berkisar Rp12-an triliun terdiri Rp9,33 triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisanya dari DBH tadi dan pendapatan lain-lain.

Kebijakan pemangkasan TKD tidak saja ke pemprov, tapi juga dilakukan Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota. Nasib kabupaten/kota pasti lebih parah lagi. Karena terkena efek beruntun. Selain DBH Pusat yang turun, maka otomatis bantuan  keuangan (Bankeu) dari Pemprov juga menurun.

Ada yang berharap Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) dan Wagub Seno Aji mengeluarkan  “aji kesaktiannya.” Karena posisi politiknya yang baik dan menguntungkan. Bukankah HARUM adalah ketua Golkar Kaltim dan Seno ketua Gerindra Kaltim?

Bos HARUM di DPP Golkar adalah Bahlil Lahadia, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM). Sedang Seno tidak tanggung-tanggung. Presiden Prabowo Subianto adalah ketua Umum DPP Gerindra.

Seyogianya Gubernur Rudy bisa melobi bosnya. Minta agar komposisi atau formula pemberian DBH Migas ditingkatkan seperti Aceh dan Papua. Untuk gas 55 persen dan minyak 40 persen. Sedang Wagub bisa lapor ke Presiden agar Kaltim yang kata dia memberi kontribusi 1.000 triliun dari batu bara bisa diberlakukan lebih proporsional atau istimewa dalam kebijakan pemangkasan TKD.

Tapi bisa jadi yang terjadi sekarang sebaliknya. Presiden dan Bahlil kemungkinan bilang ke Rudy dan Seno agar memahami dan bisa menerima kebijakan Pemerintah Pusat yang tengah dijalankan. Jadi jangan menuntut macam-macam dulu. Dan pasti kedua orang itu patuh dan tidak bisa berkutik. walau suaranya di daerah kencang dan berteriak.

Kebijakan pemangkasan TKD berlaku terhadap semua daerah di Indonesia. Dalam RAPBN 2026, angka TKD dicantumkan Rp650 triliun. Itu turun 24,7 persen atau Rp269 triliun dibanding angka tahun sebelumnya (2025) yang tercatat Rp864 triliun. Belakangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada lagi tambahan Rp43 triliun.

Pemprov yang paling tinggi dipangkas TKD-nya adalah DKI Jakarta. Besaran angka pemangkasannya mencapai Rp79 triliun.  Jatim beruntung hanya diturunkan Rp2,8 triliun atau sekitar 24,21 persen. Jawa Barat lebih kecil lagi hanya Rp2,4 triliun. Sumsel agak lebih tinggi yaitu Rp3,6 triliun. Sedang tetangga Kaltim, Kalsel dipangkas Rp2,2 triliun atau 48,36 persen.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Selasa kemarin membawa 18 gubernur menemui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Termasuk Gubernur Kaltim Rusy Mas’ud.  Semuanya menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemangkasan TKD.

“Pak Menkeu merespon keluhan kita,” kata Ketua APPSI Al Haris, yang juga Gubernur Jambi. Menkeu berjanji akan melakukan evaluasi di tahun 2026 karena kebijakan ini sudah menjadi produk hukum, APBN.

Sementara itu Gubernur HARUM menyatakan optimis DBH untuk Kaltim akan naik lagi. Dia juga berjanji dalam situasi fiskal terbatas, semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas. “Kita akan melakukan yang terbaik untuk Kaltim. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten dan kota,” tandasnya.

MAU JURUS APA?

Menyikapi pemangkasan TKD yang sangat drastis ini, berbagai daerah mengambil langkah dan jurus penyelamatan. Sebagian daerah panik karena kemampuan fiskalnya yang sangat berat dan selama ini sangat tergantung dari TKD.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai pemangkasan dana TKD akan menjadi masa yang sangat sulit bagi Pemda karena keterbatasan ruang fiskal.

Herman mengusulkan agar tunjangan yang banyak diprotes oleh publik seperti tunjangan perumahan bagi wakil rakyat bisa dicoret atau dipangkas.

Pengamat lain mengusulkan agar dana perjalanan dinas pegawai dan anggota DPRD juga dipangkas habis-habisan. Sebab ini juga menguras APBD yang besar. Hampir tiap minggu ada pejabat dan anggota Dewan yang melakukan kunjungan kerja meski hasilnya tidak efektif dan terkesan pemborosan.

Mantan juru bicara kampanye Rudy-Seno, Sudarno SE juga memberi masukan. Dia tampil santai sambil merokok di postingan Tik Tok.  Lalu menyarankan agar Pemprov Kaltim melakukan pemangkasan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.

Menurut dia, pejabat golongan menengah ke atas seperti Sekda, Asisten, Kepala Dinas dan Kabid yaitu ASN yang berada eselon III dan II layak dirasionalisasi. Tapi golongan menengah ke bawah tetap dipertahankan.

Sambil mengutip teori ekonomi dia mengingatkan Pemprov. Seharusnya di saat ekonomi lesu, maka belanja pemerintah harus dinaikkan.  Kalau terlalu menerapkan efisiensi total, maka ekonomi makin ambruk.

“Selamat kepada Gubernur dan Wagub yang menggunakan otak dan pikirannya supaya ekonomi Kaltim tetap bertumbuh,” katanya  begitu sambil menyulut rokoknya.

Gubernur DKI Pramono Anung melakukan langkah refocusing, efisiensi dan realokasi anggaran. Dia juga melakukan pemangkasan terhadap perjalanan dinas, termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan makan dan minum.

Guru Besar dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo menilai kebijakan pemangkasan TKD sangat aneh dan berisiko besar terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

“Program MBG terjadi peningkatan hingga 5 kali lipat menjadi Rp335 triliun, tapi subsidi ke daerah yang bisa mendorong keberlanjutan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja justru dikurangi sampai Rp269 triliun. Ini bisa menimbulkan konsekuensi politis, ekonomis, dan sosial,” katanya heran.(*)

Indonesia Harus Berani Melawan Hegemoni Platform Global

Oleh: Benz Jono Hartono

Praktisi Media Massa di Jakarta

On

Kemajuan teknologi informasi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman baru yang tidak kalah serius, dominasi platform digital global. Facebook, Google, TikTok, X, dan raksasa teknologi lainnya kini bukan hanya sekadar penyedia layanan, tetapi sudah menjadi penguasa ruang publik. Mereka mengendalikan arus informasi, membentuk opini, bahkan menentukan perilaku generasi muda.

Indonesia dengan 270 juta penduduk adalah pasar raksasa. Namun sayangnya, negara ini lebih sering tampil sebagai konsumen pasif daripada pemilik kedaulatan. Pemerintah terkesan masih ragu menghadapi para pemilik platform global, seakan takut kehilangan investasi atau akses pasar. Padahal, keberanian justru menjadi kunci untuk melindungi bangsa dari kolonialisme digital.

Platform digital global tidak pernah peduli pada nilai, moral, maupun identitas bangsa. Yang mereka kejar hanya satu, keuntungan. Algoritma yang mereka ciptakan dirancang untuk memaksimalkan keterikatan pengguna, meski itu berarti menyajikan konten yang merusak adab, mengadu domba masyarakat, atau mengeksploitasi data pribadi warga negara. Singkatnya, selama ada keuntungan, mereka tidak peduli pada kerusakan sosial yang ditimbulkan.

Inilah wajah baru kolonialisme, bukan lagi melalui senjata dan kapal perang, melainkan melalui aplikasi dan algoritma. Jika para pendiri bangsa berani melawan kolonialisme fisik, mengapa kita kini gentar menghadapi kolonialisme digital?

Pemerintah tidak boleh terus-menerus bersikap defensif. Sudah saatnya keberanian politik ditunjukkan dengan langkah konkret. Pertama, regulasi tegas harus ditegakkan. Platform global wajib tunduk pada hukum Indonesia: mulai dari pembayaran pajak, perlindungan data pribadi, hingga kewajiban membangun kantor representatif di dalam negeri. Kedua, negara perlu mendukung lahirnya platform lokal yang mampu bersaing. Tanpa ekosistem digital mandiri, bangsa ini akan terus bergantung pada pihak asing. Ketiga, literasi digital rakyat harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah dipermainkan algoritma.

Kedaulatan digital bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak. Jika pemerintah terus ragu, maka jangan salahkan apabila bangsa ini hanya menjadi pasar tanpa harga diri. Lebih berbahaya lagi, moral bangsa bisa hancur, demokrasi bisa direkayasa, dan keamanan nasional bisa terancam oleh operasi asing yang menyusup lewat ruang digital.

Indonesia harus berani mengambil sikap. Kalau para pemilik platform global tidak mau tunduk pada aturan nasional, mereka harus siap angkat kaki. Tidak ada bangsa besar yang membiarkan dirinya disandera oleh algoritma asing.

Off

Di era digital, keberanian adalah bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin tetap menjadi bangsa yang merdeka, atau rela menjadi budak digital?

Gratispol Terancam “Kada Pol”

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Kaltim Haji Rudy Mas’ud yang akrab dipanggil HARUM sepertinya agak pusing. Penciumannya terhadap penyusunan RAPBD Kaltim 2026 bakal tidak terlalu harum. Padahal ini tahun pertama dia bisa pol terlibat penyusunan APBD sesuai visi misinya.  Itu gara-gara ada kebijakan efisiensi dan pemangkasan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, yang memukul sektor pendapatan daerah.

Dari informasi yang berkembang Pemerintah Pusat akan memangkas besaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen. Bahkan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memperkirakan bisa sampai 75 persen. Malah angka terakhir disebut-sebut 78 sampai 80 persen. “Tentu ini bukan hal biasa karena kondisi fiskal kita pasti sangat sulit,” ungkapnya.

Berdasarkan  Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang baru saja disepakati, belanja pembangunan Kaltim dipatok Rp21,3 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, Rp10,75 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp9,33 triliun dari TKD dan Rp362 miliar dari pendapatan lain-lain.

Kalaulah nanti TKD dipangkas separo atau sampai dua pertiga, maka TKD yang diterima Kaltim hanya berkisar 2 sampai 4 triliun saja. Itu berarti APBD Kaltim 2026 bakal terjun bebas dan besarannya bisa sekitar Rp15 triliunan saja. “Berat untuk menopang pembangunan,” kata Sekdaprov Sri Wahyuni selaku ketua Tim Anggaran Pemprov.

Bayangkan apa yang terjadi? Padahal Gubernur HARUM sudah punya rencana banyak termasuk program andalan yaitu Gratispol. “Dengan kondisi seperti ini, naga-naganya program gratispol bakal kada (tidak) bisa pol di tahun depan,” kata seorang anggota Dewan menganalisis.

Kebijakan pemangkasan dari Pemerintah Pusat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN sebagai langkah Pemerintah Pusat mengendalikan beban fiskal nasional.

Sebagai pengetahuan, TKD adalah dana dari APBN yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan layanan publik, mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta untuk mendorong perekonomian daerah.

Hampir semua daerah di Indonesia napas APBD-nya sangat tergantung dari TKD, mengingat sumber pendapatan lainnya terutama PAD belum bisa diandalkan sepenuhnya.

Untuk diketahui, beberapa jenis TKD itu di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Desa. Selain itu ada juga Dana Insentif Daerah (DID).

DOK dan Dana Keistimewaan bukan untuk Kaltim. Sebagian besar daerah mengandalkan DBH dan DAU serta DAK. Tapi yang paling besar tentu saja DBH.

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

DBH terbesar bagi Kaltim tentu dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) terutama migas dan tambang lainnya. Kemudian DBH Perkebunan Kelapa Sawit dan DBH Pajak.

Hanya saja Kaltim sudah lama mengeluh dan mengajukan protes. Sebab DBH Migas terbesar porsinya hanya diberikan kepada Aceh dan Papua. Alasannya politik. Karena kedua daerah itu sering teriak merdeka.

Kalau tidak salah kedua daerah tersebut mendapat bagian DBH gas 60 persen dan minyak 30 persen. Sedang Kaltim bersama daerah penghasil lainnya mendapat DBH gas 30 persen dan minyak 15,5 persen.

TIDAK GAMPANG DAN KANDAS

Perjuangan melawan “ketidakadilan pembagian DBH” sudah lama dilakukan Kaltim. Seingat saya tuntutan itu sudah terdengar nyaring pada era Gubernur Suwarna AF dan Awang Faroek Ishak. Sampai ada narasi ancaman “Kaltim Merdeka.” Tapi hasilnya tetap saja tak sesuai harapan. Perjuangan Kaltim kandas di tengah jalan.

Era Gubernur Isran Noor semangat itu dibangun lagi. Malah Isran “menasionalkan” perjuangan Kaltim. Dia tidak saja menuntut porsi Kaltim yang lebih besar, malah minta agar porsi TKD ke daerah lebih besar dari jatah Pemerintah Pusat. Maunya di balik 40:60. Alasan dia selain itu prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, juga rakyat terbesar ada di daerah. Jadi wajar kalau uang APBN seharusnya lebih banyak dikirim ke daerah ketimbang dikelola Pusat.

Mengantisipasi rencana pemangkasan TKD, beberapa waktu lalu digelar dialog publik dengan pemrakarsa Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) yang diketuai Edy Sofyan. Sejumlah tokoh Kaltim bicara. Di antaranya Irianto Lambrie, Farid Wajdy, Andi Sofyan Hasdam, Yulianus Henock, Sarkowi V Zahry, Aji Sofyan, dan Syafrudin. Nadanya sama: Tidak rela Kaltim diperlakukan seperti daerah lain.

Di forum tersebut Gubernur HARUM juga kencang bicara soal pemotongan TKD. “Kaltim tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum lainnya,” katanya begitu.

Lalu dia meminta Pemerintah Pusat memberikan perlakuan khusus kepada Kaltim.  Alasannya karena Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara terutama dari sektor sumber daya alam.

Ini diperkuat dengan data yang disampaikan Wagub Seno Aji. “Kontribusi Kaltim hampir seribu triliun rupiah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jadi pemotongan TKD seharusnya tidak diberlakukan seragam kepada semua daerah seperti Kaltim,” tandasnya.

Hasil dari dialog tersebut di antaranya Kaltim meminta Pemerintah Pusat memberikan pertimbangan yang berbeda, logis dan faktual berkaitan dengan pelaksanaaan PMK 56 atau kebijakan pemangkasan TKD.

Alasannya karena kontribusi hasil SDA Kaltim yang sangat besar mengisi kantong pendapatan nasional. Selain juga posisi Kaltim yang saat ini semakin strategis dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Sementara itu, peserta dialog juga mendorong dilakukannya optimalisasi PAD dengan mendapatkan sumber penerimaan daerah yang baru, optimalisasi alur Sungai Mahakam, revitalisasi dan maksimalisasi kontribusi perusahaan daerah, pembangunan pelabuhan internasional dan peningkatan investasi.

Sejauh ini Kaltim dan daerah lainnya secara resmi belum mendapat kepastian berapa sebenarnya angka pemangkasan yang diberlakukan Pemerintah Pusat kepada Daerah. “Masih kita tunggu di hari-hari ini,” kata Gubernur HARUM.

Di tengah menunggu kepastian angka TKD 2026, progres perolehan DBH untuk Kaltim 2025 juga terasa seret. Menurut Sri Wahyuni,  dalam APBD Perubahan angka DBH dipatok Rp6,97 triliun, namun hingga akhir September 2025 tadi realisasinya baru mencapai Rp3,96 triliun atau sekitar 56,9 persen.

Wagub Seno Aji kepada Jurnal Borneo mengatakan, pihak Pemprov bersama Pemkot dan Pemkab se-Kaltim dalam waktu dekat ini akan ngeluruk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta untuk meminta kebijakan pemangkasan diberlakukan lebih proporsional.

“Sebagai daerah penghasil devisa besar kita berharap ada perubahan dalam sistem bagi hasil yang lebih adil dan bisa diterima semua daerah,” pungkasnya.

Sebelum tim Pemprov Kaltim “menyerbu” Jakarta, ada sedikit kabar yang menggembirakan. Datangnya dari Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru. Dia bilang pemerintah membuka peluang untuk menambah TKD.

“Mungkin akan kita tambah Rp43 triliun untuk semua daerah. Saya pikir cukup. Nanti kita lihat di triwulan pertama tahun depan. Kalau membaik dan uang negara lebih banyak, maka sebagian akan kita transfer lagi ke daerah,” kata Purbaya yang kini populer dengan gaya cowboy-nya.

Tapi Purbaya mengingatkan daerah sekaligus sebagai syarat penambahan TKD. Yaitu penyerapan anggaran di daerah  harus baik dan bersih. “Kalau mereka bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, saya bisa merayu atasan saya untuk menambah lebih cepat lagi,” kata Menkeu dalam bahasa agak menggoda.(*)

« Previous Page — Next Page »